Gatot Pudjo Nugroho: Potensi SDA Sumut belum Dieksplorasi Secara Maksimal

Medan, Wagubsu, Gatot Pudjo Nugroho menyatakan potensi sumber daya alam (SDA) Sumatera Utara sangat besar namun SDA tersebut belum mampu dieksplorasi secara maksimal untuk kepentingan masyarakat Sumut.

Hal itu disampaikan, Wakil Gubernur Sumatera Utara (Wagubsu) dalam sambutanya pada acara pengukuhan Prof Dr Ir Ilmi Abdullah MSc sebagai guru besar Institut Teknologi Medan (ITM), Sabtu (24/7) di Hotel Madani Medan.

Menurut orang nomor dua di Pemprovsu tersebut, dikukuhkannya Prof Ilmi Abdullah menjadi guru besar ITM , semakin memperbanyak cendikiawan yang ahli di bidangnya sehingga SDA bisa Sumut dioptimalkan untuk kesejahteraan rakyat khususnya Sumatera Utara.


"Atas nama Pemprovsu, saya mengucapkan selamat kepada Prof Dr Ir Ilmi Abdullah MSc sebagai guru besar ITM. Dengan banyaknya profesor di Sumut bisa memberikan kontribusi untuk pembangunan Sumatera Utara," ujar Gatot Pudjo Nugroho.

Rektor ITM, Ir Mahrizal Masri MT mengharapkan Prof Ilmi dapat lebih berperan aktif mengamalkan ilmu yang dimiliki untuk pengembangan dan kemajuan ITM.

Keberhasilan Dr Ilmi meraih profesor dan menjadi guru besar ITM juga merupakan keberhasilan seluruh Civitas Akademika ITM.

"Momen pengukuhan ini sangat tepat, untuk menjadi titik awal percepatan pengembangan ITM, karena bertepatan dengan HUT emas ITM ke-50," ungkap Mahrizal Masri

Potensi Sampah

Sementara itu, Prof Ilmi Abdullah dalam pidato ilmiahnya berjudul "Potensi Sumber Energi Alternatif Pemko Medan" menyatakan Sumut memiliki sumber energi alternatif yang melimpah seperti air, panas bumi, sinar matahari, angin, bio mass dan bahan lainnya.

Sumber tersebut seharusnya Sumut khususnya Kota Medan tak kekurangan energi listrik, namun kondisinya sangat berbeda karena pembangkit listrik masih didominasi penggunaan BBM padahal sumber energi alternatif itu bisa dikembangkan dan mampu meningkatkan ekonomi masyarakat.

Sumber energi alternatif itu adalah potensi sampah kota yang bisa dikembangkan menjadi bahan bakar. Untuk Pemko Medan, paparnya memiliki sumber potensi energi yang besar yakni sampah domestik dan non domestik.

Dari kajiannya, kapasitas sampah per hari mencapai 1500 ton dan secara umum komponen sampah domestik tersebut sangat signifikan dengan ciri - ciri bahan bakar dan potensinya begitu besar untuk dikelola dan dimanfaatkan menjadi bahan bakar alternatif guna menggantikan BBM dan gas.

"Banyak negara di dunia memanfaatkan sampah kota sebagai bahan bakar alternatif untuk pembangkit listrik tentunya dengan teknologi yang teruji dari segi perfomancenya yang powerpull dan ramah lingkungan," ungkapnya

Prof Ilmi Abdullah juga menyatakan sampah kota Medan sangat layak dan bisa dikelola menjadi energi alternatif, dan jika dikonversikan ke energi termal menjadi energi listrik akan memperoleh sekitar 6 MW.

Acara pengukuhan tersebut turut dihadiri para rektor PTN/PTS, Ketua Yayasan Dwiwarna Medan, Drs H Syamsuddin Djamin, Koordinator Kopertis Wilayah I Sumut/NAD diwakili Syaiful Bahri dan segenap civitas akademika ITM. (twh/ans)





Selengkapnya.....

Deklarasi Bali: Selamatkan Hutan Kita

DENPASAR,— Simposium internasional Association for Tropical Biology and Conservation atau ATBC 2010 yang digelar pada 19-23 Juli 2010 menghasilkan "Deklarasi Bali" sebagai rekomendasi bersama para ilmuwan dunia.

Deklarasi Bali berisi sejumlah rekomendasi yang mendorong penyelamatan hutan Indonesia. Ada 12 poin yang tertuang dalam rekomendasi tersebut yang akan dibacakan dalam penutupan, Jumat (23/7/2010). Berikut beberapa rekomendasi dalam Deklarasi Bali

1. Mendorong Pemerintah Indonesia untuk menerapkan dan memantau pelaksanaan moratorium selama dua tahun terhadap konsesi kayu, kelapa sawit, dan perkebunan lainnya; melaksanakan moratorium ini sesegera mungkin; dan memastikan bahwa ekspansi perkebunan berikutnya tidak dilakukan di lahan tanpa tegakan hutan.

2. Meminta agar semua bentuk konsesi yang membuka hutan terkait moratorium tersebut dievaluasi kembali secara cermat untuk melihat nilai keanekaragaman hayati dan kandungan karbonnya.

3. Merekomendasikan kepada Pemerintah Indonesia untuk menerapkan kembali pelarangan pembukaan hutan gambut seperti tahun 2007 yang dibuka lagi sejak 2009 karena manfaat lahan basah ini sangat tinggi untuk menyerap karbon.

4. Secara khusus merekomendasikan agar upaya mengurangi laju penggundulan hutan segera dikonsentrasikan di titik-titik konversi hutan yang sudah dilakukan maupun yang sedang berlangsung, seperti di Sumatera bagian tengah, Kalimantan Timur dan Barat, dan Papua Barat.

5. Mengajak Pemerintah Indonesia untuk melindungi dan mengelola daerah dengan nilai keanekaragaman hayati yang tinggi secara efektif, termasuk daerah-daerah yang dilindungi dan inisiatif konservasi baru, seperti program Heart of Borneo dan konsesi hutan restorasi.



Selengkapnya.....

PEMANASAN GLOBAL: AYO SATU ORANG TANAM 60 POHON

JAKARTA, - Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan mengajak masyarakat untuk terus menerapkan pola hidup ramah lingkungan guna menghentikan pemanasan global. Menurut Zulkifli, setiap orang harus menanam minimal 60 pohon untuk menggantikan oksigen dan air yang telah dia habiskan selama hidupnya.

"Cara untuk cinta pada alam sebenarnya mudah saja. Tiap orang, selama hidupnya, minimal harus sudah menanam 60 batang pohon," kata Zulkifli usai mengikuti acara funbike "Gowes Bareng Segarkan Kota Jakarta" yang digelar Harian Kompas, Minggu (25/7/2010).

Zukifli menerangkan, setiap manusia menghabiskan 8-10 ton oksigen setiap tahunnya. Sementara tiap harinya, manusia juga bisa menghabiskan 8-10 liter air. "Maka itu, pemanasan global dan perubahan iklim itu bukan isu semata. Tapi benar-benar kita hadapi," ujarnya.


Dengan menanam 60 batang pohon, kata Zulkifili, tiap orang sudah bisa menggantikan air dan oksigen yang dia habiskan, sekaligus juga mencegah dan mengurangi dampak pemanasan global.

"Setiap pohon bisa menghasilkan 20 ton oksigen dan 100 liter air. Maka itu setiap orang sekurang-kurangnya harus bisa menanam pohon 60 batang," tutur dia.


Selengkapnya.....

Banyak Pilihan Perubahan Iklim Akan Tentukan Keadaan Dunia pada 2030

Berbagai upaya global untuk mengatasi kelaparan kronis dan penyakit yang diderita lebih satu milyar orang bisa saja sia-sia kecuali jika dipadukan dengan langkah mengatasi perubahan iklim.
Pilihan-pilihan yang diambil banyak pemerintah dan dunia usaha dewasa ini tentang cara-cara menghadapi pemanasan global akan menentukan keadaan di dunia pada 2030, ungkap sebuah laporan yang memaparkan bermacam skenario masa depan.

"Tanpa tindakan segera, perubahan iklim mengancam merusak hasil kerja bertahun-tahun dalam perjuangan mengentaskan kemiskinan di negara-negara berkembang," ujar Stephen O’Brien, menteri pembangunan internasional Inggris.

Berjudul The Future Climate for Development, laporan hasil studi yang didukung pemerintah tersebut memprediksi negara-negara berpenghasilan kecil akan terpukul lebih dulu dan paling keras oleh berbagai dampak terkait iklim apapun yang dilakukan negara-negara besar.


Empat visi yang dipaparkan dalam laporan tersebut tampaknya dapat dijalankan, dan tak satupun pahit atau cerah.

Namun bagi warga paling rentan di dunia, keputusan-keputusan salah di Washington, Beijing dan Brussel bisa saja menimbulkan perbedaan antara kemakmuran sedangan dan penderitaan parah dalam 20 tahun ke depan.

Dalam skenario pertama, sejumlah negara miskin tapi kaya sumber daya bisa makmur pada 2030 saat dunia terus melewati jalan pembangunan penuh asap dan karbon.

Menderita

Namun bila penurunan emisi gas rumah kaca jadi hal wajib di planet ini maka negara-negara rapuh ini bisa saja paling menderita nantinya.

Sebuah perjanjian iklim tahun 2026 menyerukan sanksi-sanksi berat -- bahkan intervensi militer -- bagi negara-negara yang terlalu banyak menyemburkan CO2, dan PBB memprioritaskan upaya untuk menemukan perbaikan teknis dalam menghadapi kenaikan suhu udara.

Negara-negara Afrika yang mengikuti jejak pembangunan Barat kini menuntut agar negara-negara kaya -- termasuk China -- membayar suatu "utang karbon." Dunia kini dipenuhi pengungsi iklim.

Skenario "bisnis seperti biasa" lainnya, bernama "coping alone," (atasi sendiri) melihat komunitas global terurai di tengah kemandekan ekonomi setelah suatu perang Timur Tengah mendorong harga minyak naik di atas 400 dolar per barel.

Upaya memperlamban pemanasan global telah ditinggalkan dan bantuan pembangunan pada umumnya terhenti sehingga menyebabkan negara-negara termiskin dan kekurangan sumber daya kewalahan mengurus diri sendiri.

Sejumlah negara telah bergabung dengan blok-blok regional sementara lain-lainnya terkotak-kotak jadi faksi-faksi yang saling berperang.

Keamanan pangan kini merupakan perhatian besar di seluruh dunia, dan vegetarianisme jadi sebuah gerakan moral global.

Layak

Visi "bagus lebih besar" menempatkan sebuah dunia di mana kelangkaan mendorong manajemen sumber daya kelolaan negara di negara-negara miskin tak cuma dalam urusan energi tapi juga air, pangan dan akses ke tanah yang subur.

Bila dilakukan secara adil maka sebagian besar penduduk akan bisa hidup layak.

Namun ongkos kebebasan individual itu mahal: pengendalian kelahiran jadi kewajiban, kartu identitas untuk memantau konsumsi sumber daya individu, perusahaan-perusahaan harus menjual jasa untuk membantu rakyat tetap bertahan dalam kuota karbon.

Berbagai produk yang mengutamakan "integritas ekosistem" kini bukan trend lagi melainkan kebutuhan.

Di Afrika dan Euroasia, serangga-serangga telah menggantikan daging sebagai sumber utama protein bagi ratusan juta orang.

Ketegangan antara blok-blok sumber daya rival, yang bermula dari perbatasan pasca kolonial, jadi meningkat, sehingga berkembali jadi konflik sengit.

Akhirnya, akan ada "era peluang," satu-satunya skenario di mana negara-negara berpendapatan kecil bisa dikatakan telah makmur.

Didukung oleh pungutan 0,05 persen dari transaksi keuangan internasional, negara-negara yang sebelumnya miskin telah memprakarsai suatu revolusi karbon rendah dan melampaui teknologi karbon tinggi.

Afrika yang bersimbah sinar matahari dan berbagai daerah di Asia Tengah menyediakan 40 persen dari energi surya di dunia.

Banyak perusahaan multinasional memindahkan operasi-operasi mereka ke negara-negara miskin karena tertarik dengan tenaga kerja murah dan energi karbon rendah.

Gaya hidup konsumsi tinggi ala Barat sudah kuran atraktif, dan di banyak negara kekuatan bergeser ke daerah-daerah dan komunitas, kadangkala mendatangkan bermacam manfaat, tapi juga menyebabkan pengendalian dipegang oleh para mafia dan panglima perang lokal.

Koperasi-koperasi bersaham kecil terkait jaringan pasokan global telah menjadi model pertanian yang dominan.

Budaya di Afrika kini berkembang pesat -- Festival Film Mali mendapat liputan luas Web (Inernet) sama seperti Cannes.

Diambil dari lebih 100 pakar seluruh dunia, laporan tersebut dipersiapkan oleh NGO Forum for the Future. (afp/bh/ans)




Selengkapnya.....

90 Persen Sungai di Indonesia Tercemar

Medan, Berdasarkan Peraturan Pemerintah (PP) Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran Air, air dan danau di Indonesia sudah tercemar ringan hingga berat.

"Saat ini, kondisi air sungai di seluruh Indonesia 80 persen sudah tercemar, termasuk Sungai Deli," ujar Asdep Pengendalian Kerusakan Sungai dan Danau Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) Antung Deddy R usai mengikuti rapat Koordinasi Rencana Aksi Terpadu Pengelolaan Ekosistem Kawasan Danau Toba yang digelar di Badan Lingkungan Hidup (BLH) Provinsi Sumatera Utara, Rabu (21/7).

Pencemaran yang terjadi di sungai-sungai tersebut, lanjut Antung, berada pada level ringan, sedang hingga berat. "Berdasarkan pemantauan yang dilakukan di beberapa sungai di Indonesia, pencemaran paling berat terjadi di Pulau Jawa seperti Sungai Ciliwung, Citarum bahkan Bengawan Solo," jelas Antung.


Untuk Sumatera, di antaranya, Sungai Batanghari di Jambi tercemar ringan hingga berat. Karena, pencemaran yang terjadi berdasarkan titik lokasi tertentu. Tidak semuanya tercemar.

Oleh karena itu, saat ini di tingkat nasional, sudah ada program 13 Daerah Aliran Sungai (DAS) prioritas yang akan dilakukan penghentian pengrusakan lingkungan sekitar, sekaligus untuk mengurangi bencana banjir.

Sungai yang menjadi prioritas untuk dihentikan pengrusakannya yakni, Sungai Siak Riau, Sungai Batanghari Jambi, Sungai Musi Palembang, Sungai Ciliwung di Jakarta, Sungai Citarum, Cisadane, Bengawan Solo, Kali Brantas, Barito Kalimantan Selatan, Mamasa Sadang Sulawesi, Kali Progo dan Citanduy.

"Melalui rencana umum pemulihan kualitas lingkungan sungai, kita bersama Departemen Kehutanan akan bersama-sama menghentikan kerusakan lingkungan sungai dan sekitarnya," katanya.

Selain sungai, danau-danau yang ada di Indonesia juga sudah mengalami pencemaran, kerusakan bahkan pendangkalan. Danau yang tercemar di antaranya, Danau Toba di Sumut, danau yang terjadi pendangkalan yakni, Danau Limboto dan Danau Tempe di Sulawesi.

"Jika mulai saat ini tidak ada upaya dilakukan terhadap kedua danau tersebut diperkirakan 20 tahun mendatang danau tersebut akan hilang," jelas Antung.

Kepala BLH Sumut Dr Ir Wan Hidayati MSi menambahkan, sementara di Danau Toba sudah terjadi pencemaran di beberapa lokasi. Namun secara komfrehensif atau secara menyeluruh belum pernah dilakukan kajian mendalam.

"Hingga kini di beberapa lokasi memang sudah melebihi baku mutu air sesuai Pergub No. 1 Tahun 2009 yang mengatakan Danau Toba berada di kelas 1 sebagai air baku, air minum. Lokasi yang melebihi baku mutu berada di sekitar industri, pelabuhan, di kawasan hotel dan pemukiman," pungkas Hidayati. (mc)





Selengkapnya.....

Pemanasan Global Tenggelamkan Pelabuhan Nasional

Banjarmasin, Pemanasan global (global warming) diyakini menenggelamkan sejumlah pelabuhan nasional di Indonesia antara 30 tahun hingga 50 tahun mendatang seiring meningkatnya permukaan air laut setiap tahun.

"Seperti pelabuhan di Pulau Sumatera sepanjang pantai Timur ke arah Selat Malaka dan Kalimantan Selatan. Bahkan, pada tahun 2050 Bandara Sukarno-Hatta Tengerang diprediksi akan tenggelam," kata Pakar Lingkungan Nasional, Razak Manan, di Banjarmasin, Selasa.

Kondisi tersebut, jelasnya, juga diperkirakan dialami Pantai Kuta Bali karena pengaruh arah angin. Terkait pertumbuhan kenaikan permukaan air laut per tahun yang rata-rata mencapai 0,8 centimeter.



"Dengan pertumbuhan tersebut, estimasi pengurangan daratan di Indonesia antara 70 centimeter hingga 1 meter," katanya. Ancaman penenggalaman sejumlah pelabuhan maupun bandara, ungkapnya, dipengaruhi sisi topografis dan pergerakan angin muzon di wilayah tersebut. Untuk meminimalkan dampak pemanasan global, ia berencana berpartisipasi dalam pertemuan skala internasional di Manila.

"Di negara itu, kami akan mempresentasikan makalah berjudul 'Mitigation in Indonesia Port Corporation' yang diharapkan dapat memberi solusi kepada sejumlah negara di dunia," katanya.

Ia mengakui, pelabuhan Tanjung Perak Surabaya akan bernasib serupa menyusul sering terjadinya banjir akibat rob di sana. Akan tetapi, ukuran tinggi air lautnya berbeda dengan daerah lain. "Bagi masyarakat awam, kami harap mulai saat ini meningkatkan kesadarannya terhadap dampak pemanasan global. Apalagi, masalah lingkungan adalah masalah global," katanya.

Ia optimistis, upaya tersebut dapat meminimalkan naiknya permukaan air laut, misalnya dengan tidak membuang sampah sembarangan dan berupaya menanam pohon.
"Langkah awal tersebut dapat dilakukan di sejumlah kota meliputi Banjarmasin, Surabaya, Bali, Jakarta, dan Belawan. Untuk di Banjarmasin, beberapa puluh tahun mendatang diprediksi tenggelam 30 persen," kata pria yang juga berpredikat sebagai Komisaris PT Pelindo I (Persero).

Di sisi lain, tambahnya, permasalahan tenggelamnya Banjarmasin menjadi objek studinya mengingat kota ini sering menjadi tempat pembalakan liar. Apalagi, diperkirakan kadar karbondioksida/CO2 yang bermuara terhadap pemanasan global naik 2 persen tiap tahun. Kenaikan itu dipengaruhi peningkatan kadar enam gas rumah kaca yang menyebabkan kadar karbondioksida di Bumi melampaui ambang batas.

"Contoh, metana (CH4), karbondioksida (CO2), hidrofluorokarbon (HFC), perfluorokarbon (PFC), dinitro oksida (N20), dan heksafluorida (SF6). Gas tersebut menyebabkan panas Bumi di Dubai naik menjadi 64 persen dibandingkan pekan sebelumnya 60 persen," katanya. (Ant)


Selengkapnya.....

Penebangan Pohon Kota Untuk Pembangunan Plasa di Medan, Dikecam

MEDAN(SI) – Penebangan pohon kota demi pembangunan plaza di Jalan Monginsidi mendapat kecaman. Aksi itu dinilai tidak bertanggung jawab dan bertentangan dengan peraturan daerah (perda).

Pengamat perkotaan Rafriandi Nasution mengungkapkan, komitmen Pemerintah Kota (Pemko) Medan soal tata ruang dan pembentukan ruang terbuka hijau (RTH) belum terbukti.Padahal, sejak zaman kepemimpinan Bachtiar Djafar sebagai Wali Kota Medan, konsep kota ini sudah menuju wilayah berwawasan lingkungan. ”Namun, yang terjadi saat ini, yaitu konsep yang tidak sesuai, bahkan bertentangan dengan kebijakan yang dijalankan pemerintah. Banyak konsep lingkungan yang dicetuskan, seperti Medan Green and Clean, tetapi malah pohon yang ada ditebangi, apanya yang green (hijau)? Ironisnya, alasan penebangan pohon agar memudahkan pembangunan itu,” ujar mantan anggota DPRD Sumut ini.


Dia menambahkan, penebangan pohon seperti di Jalan Monginsidi maupun kawasan lain di Kota Medan tidak bisa dibenarkan.Alasan penebangan untuk memudahkan pembangunan plaza, gedung, ataupun rumah toko, merupakan bentuk penyalahgunaan perda yang ada. ”Setahu saya perda itu dipakai untuk pohon-pohon yang dianggap merugikan, misalnya sudah tua atau lapuk, atau mengganggu masyarakat di sekitarnya.Bukan ditebang untuk memudahkan pembangunan plaza.Kok manusia kalah pintar dari pohon,teknologi sudah ada. Harusnya pengembang bisa lebih cerdas,”ungkapnya.

Rafriandi menambahkan, hal lain yang patut disesalkan, yakni penebangan pohon yang menjadi paru-paru kota itu dilakukan sebelum ada penggantinya. Menurut dia,janji pengembang untuk membangun taman pengganti seperti yang diucapkan pihak Dinas Pertamanan juga tidak bisa dijamin realisasinya. ”Siapa yang bisa menjamin taman atau pengganti akan dibangun. Lagipula,dengan kondisi ini, saya kira pengembang sudah tidak punya komitmen terhadap lingkungan. Lihat saja,pohon yang ada saja dimatikan.Saya berasumsi pengembang ini tidak punya komitmen terhadap lingkungan,” tuturnya. Sementara itu, anggota Komisi D DPRD Medan Muslim Maksum menyatakan, penebangan pohon itu memang diatur dalam peraturan daerah. ”Perdanya ada, retribusi pun dipungut.

Kalau pengganti pohon yang ditebang itu belum dibuat,itu tidak pula diatur dalam perda.Yang jelas, harus ada penggantinya, baik berupa taman maupun pohon baru,”ungkapnya. Seperti diketahui, puluhan batang pohon jenis Angsana di Jalan Mongonsidi ditebang Dinas Pertamanan Kota Medan. Penebangan ini untuk memenuhi permohonan pihak pengembang plaza yang akan dibangun di kawasan itu. Kepala Bidang (Kabid) Taman Dinas Pertamanan Kota Medan Nurdin menyatakan, izin penebangan sudah diberikan karena pengelola bangunan akan menggantikannya dengan taman kota. ”Alasan permohonan penebangan pohon itu untuk pembangunan.

Karena ada permintaan masyarakat, tak mungkin juga kami tolak dan retribusinya sudah masuk ke kas,”tandasnya. Nurdin menambahkan, mereka tidak akan memberikan izin bila tidak ada pembuatan taman. ”Kalau mereka lari dari kesepakatan, akan ada sanksi.Pembuatan taman tetap kami tuntut. Namun, saya yakin mereka akan membuatnya. Sebab, dalam pengurusan IMB pembuatan penghijauan disertakan dalam syarat,”paparnya. Namun, Nurdin enggan merinci berapa PAD yang didapat dari penebangan pohon tersebut.

Semua itu melihat tinggi dan lebarnya,sedangkan sisa tebangan dibawa ke kebun bibit untuk diolah kembali menjadi kompos. ”Besaran PAD keseluruhan saya tidak tahu pasti. Namun,untuk di Jalan Monginsidi itu satu pohonnya dihargai Rp50.000,”ungkapnya. (fakhrur rozi)





Selengkapnya.....

ARTIKEL LINGKUNGAN: LEUSER UNTUK SIAPA ?

Oleh: Yusra Habib Abdul Gani

DI BELAHAN planet kita, terdapat kawasan hutan Leuser yang selain menyimpan biji uranium, aneka-ragam fauna dan flora, juga dikenal sebagai salah satu khazanah ekosistem yang dipercayai mengandung zat natural yang secara reguler menyembur ke angkasa lepas, menyedot dan mampu meleburkan melekul-molekul Co2 yang berasal dari asap industri yang memengaruhi dan sekaligus membahayakan kestabilan cuaca dunia.

Kajian tentang keutamaan ekosistem Leuser sudah lama dilakukan, hingga kemudian disadari betapa arti pentingnya kawasan ini yang berfungsi sebagai paru-paru dunia sekaligus sebagai baji untuk memperkokoh bumi berpijak agar terhindar dari malapetaka menimpa alam dan suhu udara panas yang mengerikan. Jadi, kawasan hutan Leuser bukanlah kawasan hutan lindung biasa yang lazim terdapat di beberapa negara. Itu sebabnya, di era rezim Orde Baru, Bob Hasan si penjahat hutan (forest criminalist) tidak leluasa beroperasi di hutan Leuser karena pada akhirnya nanti, dia akan berurusan dengan kekuatan atau kepentingan politik internasional.


Tegasnya, yang membedakan antara struktur ekosistem hutan Lueser dengan ekosistem hutan lainnya ialah karena zat natural tadi, tidak dijumpai di hutan-hutan seluruh dunia, termasuk di kawasan hutan Amazon sekalipun. Kawasan Leuser memang harus diselamatkan dari tindakan perusak dan illegal logging, yang bisa mereduksi zat natural yang mengagumkan ini. Artinya, jika daya kekuatan zat ini melemah atau tak bisa bernafas lagi karena penggerogotan hutan Leuser secara berlebihan dan kadar kepadatan Co2 di udara terus berlipat ganda, maka bisa dipastikan terjadi ketidakseimbangan cuaca-suhu udara dunia panas secara drastis-yang bisa melecurkan kulit, terutama bagi penduduk di Eropa dan USA.

Memandang pentingnya peranan kawasan Leuser, maka penerangan kepada penduduk setempat sangat perlu dan koordinasi dalam pengelolaan yang melibatkan peran serta pemerintah daerah, masyarakat lokal dan dunia internasional. Seharusnya Irwandi Yusuf Cs, yang turut hadir dalam konferensi cuaca dunia yang dimotori PBB di Copenhagen akhir tahun 2009, yang bertekad memperbaharui konvensi Kyoto, Jepang, yakni supaya kadar kepadatan Co2 di planet kita diturunkan, harus menjelaskan kepada rakyat Aceh, khususnya kepada penduduk yang tinggal di bibir Leuser tentang pentingnya pemeliharaan dan pengawasan ekosistem Leuser dalam hubungannya dengan perubahan cuca dunia.

Kita jangan hanya terpaku kepada aspek keselamatan alam, perubahan cuaca dunia dan keselamatan nyawa manusia di benua lain; sementara itu menipu, membodohkan dan menzalimi rakyat sendiri. Rakyat awam yang tinggal di sekitar Lesuser, sebelum ini-mungkin juga hari ini, besok dan lusa-tidak tahu sama sekali apa arti kadar kepadatan Co2 dan perubahan globalisasi cuaca dunia. Yang tahu, kalau tanah mereka sudah dirampas demi kemaslahatan umum. Tidak memberi penerangan dan mendidik rakyat, sama artinya dengan melakukan kejahatan intelekual terhadap ekosistem Leuser secara sistematis.

Dalam konteks ini, ada hikmah yang bisa dipetik dari benturan kecil yang terjadi antara Forum Bersama Mahasiswa Poros Leuser dan peduli Amazon, Brazil versus Yayasan Leuser Internasional (YLI), pada 19 Mei 2010; setidak-tidaknya dari riak konflik sosial ini tersibak rahasia bahwa apa isu yang muncul ke permukaan tidak berarti apa-apa, dibandingkan dengan praktik kejahatan terselubung menimpa Leuser yang dilakukan kalangan intelektualis atas nama peduli lingkungan hidup.

Adalah benar demonstrasi yang dilakukan mahasiswa telah menurunkan dan mencederai spanduk YLI dan disertai kemudian dengan “penyegelan terhadap kantor Yayasan Leuser Internasional (YLI) yang berada di kawasan kampus di Darussalam, Banda Aceh. (The Globe Jurnal, Sabtu, 19 Juni 2010). Akan tetapi, masalah yang mahapenting adalah argumentasi yang dibentangkan forum ini perlu disambut secara bijak, disimak, dikaji dan perlu diuji kebenarannya oleh pihak YLI. Misalnya, suara forum yang mempertanyakan status Aceh Forest and Environment Project (AFEP), suatu proyek penyelamatan lingkungan dan hutan Aceh di kawasan ekosistem Leuser dan Ulu Masen, di mana YLI telah diberi mandat melaksanakan proyek ini dengan cucuran dana bernilai USD 17,5, untuk rentang masa 5 tahun (sejak tahun 2006-2010.) Dari dana ini, sebesar USD 9,8 juta dikelola oleh YLI dan sebesar USD 7,7 juta dipercayakan kepada Fauna Flora Internasional (FFI)

Forum berpendapat bahwa kontrak proyek antara YLI dan World Bank (TF Grant No.56197, tanggal 17/02/2006), didapati ketidakseimbangan dalam pengalokasian dana. Misalnya, peruntukan bagi pekerja sipil US$ 390.000; pengadaan barang US$ 3.100.000; pelatihan dan workshop US$ 940.000; jasa konsultan) US$ 3.580.000; biaya operasional US$ 1.150.000; dan biaya hibah US$ 660.000. Total US$ 9.810.000. Di sini nampak jelas bahwa, dana operasional meliputi; gaji staf, biaya perjalanan, peralatan rental dan pemeliharaan, operasional kendaraan, pemeliharaan dan perbaikan, rental kantor dan pemeliharaan, pengadaan barang dan peralatan serta biaya komunikasi. Artinya, sebagian besar dana proyek hanya ditujukan untuk kesejahteraan pekerja bukan untuk upaya penyelamatan hutan dan kesejahteraan penduduk sipil yang tidak dibenarkan mengelola tanahnya di kawasan Leuser, dengan dalih “ini hutan lindung”. Bayangkan, hanya US$ 660.000 (Rp 6,6 miliar) yang dihibahkan ke LSM dan rakyat Leuser.

Diakui bahwa, YLI memang telah mengembangkan pemberdayaan ekonomi masyarakat Leuser berupa pengembangan kolam ikan nila di Kampung Pisang, Labuhan Haji, Aceh Barat Daya, dan mengembangkan perkebunan anggrek di wilayah Leuser. Tapi, sebandingkah dana sebesar Rp 98 miliar, sementara rakyat Leuser hanya mendapat 3 hektare lebih kolam ikan dan kebun anggrek? Apalagi, seorang Manajer Ekosistem digaji sebesar Rp 50 juta/bulan atau Rp 2,4 miliar untuk priode 4 tahun kerja (2006-2009).

Pada tahun 1995-2002, melalui Unit Manajemen Leuser, YLI pernah juga menikmati dana sebesar US$ 30 juta dari Uni Eropa. Dalam realitasnya, dana ini dinilai belum tepat guna. Ini terbukti, YLI menghambur uang dan berpoya-poya dengan fasilitas kenderaan mewah, membeli 2 unit pesawat terbang, membangun kantor megah di Medan dan Jakarta, menghabiskan dana untuk membayar biaya konsultan, gaji staf dan pengurus YLI. Diketahui bahwa, dari 2,5 juta hektare kawasan Leuser, 80% berada di Provinsi Aceh, tetapi kantor pusat YLI tidak dipusatkan di Aceh Tenggara, Gayo Lues atau Aceh Selatan.

Jadi, suara minor yang menggedor kesunyian YLI selama ini, merangsang orang bertanya, Leuser Untuk Siapa? Jangan terlalu lama berendam dalam kolam konflik ini. Sadarlah bahwa, Leuser itu anugerah Allah kepada kita dan manusia adalah pereka masalah. Apapun masalah tetap harus diselesaikan lewat dialog dan kekeluargaan, bukan mengandalkan pendekatan hukum semata-mata.

* Penulis adalah Direktur Institute for Ethnics Civilization Research, Denmark.


Selengkapnya.....

KEHUTANAN: KEPALA DAERAH TURUT TERLIBAT MERAMBAH

Jakarta - Para kepala daerah harus segera mencabut izin-izin usaha di kawasan hutan yang terus bekerja walau belum mendapat persetujuan Menteri Kehutanan. Apabila tidak segera mencabut izin tersebut, para kepala daerah patut diduga turut terlibat merambah kawasan hutan.

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Jakarta, Kamis (24/6), mengatakan, sekarang sudah bukan waktunya bagi para kepala daerah melanggar regulasi.

”Seperti para bupati, jangan anggap izin KP (kuasa pertambangan yang) mereka (keluarkan) tidak diketahui. Dari peta satelit kini bisa diketahui. Jangan merasa seperti dulu karena Kalimantan jauh (dari Jakarta), terus mengeluarkan izin KP di kawasan hutan,” tegas Zulkifli.

Dalam pemantauan udara menggunakan helikopter dari Balikpapan ke Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu lalu, ratusan danau tambang batu bara yang telantar maupun yang masih dieksploitasi bertebaran. Sebagian besar berada di dalam kawasan hutan dan beroperasi menggunakan izin bupati.

Menurut Menhut, 62 persen hutan rusak karena dirambah, 22 persen perkebunan kelapa sawit, dan 16 persen akibat jalan raya. Sejauh ini, Menhut baru menuntaskan satu kasus pidana kehutanan oleh tambang di Bukit Kendi, Sumatera Selatan.

Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Darori menambahkan, tim terpadu penegakan hukum kehutanan dijadwalkan bertemu pekan depan di Jakarta. Mereka akan menganalisis temuan pidana kehutanan sebelum terjun ke daerah untuk penindakan.

Secara terpisah, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi mempertanyakan kasus pidana kehutanan yang tak kunjung diajukan ke pengadilan. ”Sudah delapan bulan Zulkifli menjadi Menhut, tidak ada satu pun berkas perkara baru yang dibawa untuk penegakan hukum. Data dan fakta sudah banyak,” ujar Elfian. (ham/kps)




Selengkapnya.....

Masyarakat Sumut Harus Siaga dan Tanggap terhadap Bencana

Medan, Kepala Badan Kesbanglinmaspol Provinsi Sumatera Utara menegaskan seluruh masyarakat Sumut harus siaga dalam menghadapi bencana khususnya bencana alam sebab kedatangan bencana tidak pernah diduga atau diprediksikan.

Hal itu disampaikan Kepala Badan Kesbanglinmaspol H Darwinsyah SH kepada sejumlah wartawan di Medan, Selasa (22/6).

Darwin mengungkapkan untuk membuat masyarakat tahu dan sigap dalam menghadapi bencana pihaknya sudah melaksanakan acara "Jambore Penanggulangan Bencana Tingkat Provinsi Sumut" 14-18 Juni 2010 di Bumi Perkemahan Sibolangit Deli Serdang di mana peserta Jambore diikuti seluruh Kesbanlingmaspol Kabupaten/Kota di Sumut.

"Jambore Penanggulangan Bencana Tingkat Provinsi Sumatera utara yang kita laksanakan beberapa waktu lalu untuk memberikan pedoman atau arahan kepada peserta jambore mengenai tindakan yang akan dilaksanakan pada saat persiapan dan pada saat ketika terjadi bencana," ujarnya.

Tingkatkan Manajemen

Tujuan dari pelaksanaan Jambore Penanggulangan Bencana Tingkat Provinsi Sumatera Utara itu sebutnya kembali diharapkan dapat meningkatkan manajemen dan kepemimpinan Satuan Linmas untuk mendukung kapasitas dan pelayanan Pemerintah Daerah/kabupaten/kota pada siklus penanggulangan bencana, dengan sasaran untuk meningkatkan keterlibatan Linmas dalam penanggulangan bencana, meningkatkan pengetahuan, keterampilan Linmas dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pelayanan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanggulangan Bencana. (aru/rel)






Selengkapnya.....

Masyarakat Diminta Bersihkan Lingkungan Cegah DBD

Stabat, Memutus mata rantai semakin meluasnya penyebaran penyakit demam berdarah di Kabupaten Langkat, Kepala Dinas Kesehatan Langkat Drg Herman Sadeck mengimbau masyarakat Langkat, Rabu (23/6) untuk berpartisipasi membersihkan lingkungan.

Dengan demikian, mata rantai perkembangbiakan nyamuk pembawa penyakit berbahaya itu aedes aegypti, dapat diputus.

Imbauan itu diutarakan Kadis Kesehatan, terkait meluasnya penyebaran wabah demam berdarah di Langkat saat ini. Berdasarkan data dihimpun Dinas Kesehatan Langkat, selama Juli 2010, tercatat 33 warga Langkat yang menjadi korban penderita DBD yang tersebar di 23 kecamatan.

Penyebaran virus penyakit berbahaya ini terbilang cukup cepat, sebab di tahun 2005 DBD hanya menyerang 15 dari 23 kecamatan yang ada di Langkat. Namun penyebaran penyakit itu terus meningkat hingga di tahun 2008 melanda 18 kecamatan dan di 2010 seluruh kecamatan terjangkiti penyakit yang virusnya disebarkan nyamuk itu.

Herman mengatakan, untuk mengantisispasi semakin membengkaknya jumlah masyarakat yang terjangkit DBD, Dinkes Langkat melalui satuan reaksi cepat penanggulangan bencana dan wabah tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat Langkat untuk menjaga lingkunganya agar perkembangbiakan nyamuk pembawa virus DBD dapat dicegah.

Bila di suatu wilayah didapati ada warga yang terjangkit demam berdarah, Dinkes Langkat akan melakukan pengasapan (fogging) di wilayah itu, hingga nyamuk pembawa virus demam berdarah itu dapat dimusnahkan.

Namun dia juga mengingatkan, fogging yang dilakukan bukan merupakan sarana yang dapat menghentikan penyebaran penyakit demam berdarah. Sebab, lanjutnya, fogging hanya akan membunuh nyamuk dan tidak membasmi vector atau anak nyamuk yang berkembang biak di sejumlah tempat air tergenang yang ada di sekitar lingkungan warga, tegasnya.

"Demam berdarah merupakan penyakit sebab akibat, artinya bila masyarakat mampu menjaga lingkunganya tetap bersih serta menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat menjadi tempat berkembangnya nyamuk Aedes aegypti, demam berdarah akan dapat secepatnya dihilangkan dari bumi Langkat," tegas Herman Sadeck.

Herman menambahkan, program minggu bersih yang dicanangkan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu merupakan salah satu sarana yang paling tepat bagi warga untuk bergotong royong membersihkan lingkungan perumahan warga. Dengan bergotong royong warga akan dapat memutus mata rantai pengembangbiakan nyamuk aedes aegypti yakni mengubur, menanam dan membersihkan segala macam benda yang dapat menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk pembawa virus demam berdarah, ujarnya. (als)





Selengkapnya.....

Kapoldasu Ingatkan Pentingnya Penyelamatan Lingkungan

Sidikalang, Kapolda Sumut, Irjen Pol Oegroseno mengingatkan pentingnya penyelamatan lingkungan. Karenanya, segala bentuk kegiatan illegal termasuk perambahan hutan maupun penambangan liar mesti dihentikan. Kantor kepolisian diingatkan perlu ditumbuhi tanaman rindang dan teduh.

Jenis bonsai, cukuplah dibudidayakan di Jakarta.

Hal itu ditekankan pada serah terima jabatan Kapolres (Kepala Kepolisian Resor) Dairi dari AKBP Marzuki MM kepada AKBP Yustan Alpiani SIK MH di aula Mapolres di Sidikalang, Rabu (23/6). Bupati KRA Johnny Sitohang bersama muspida plus turut menyaksikan serah terima tongkat komando dimaksud.


Tuhan telah menciptakan hutan bagi manusia. Sehubungan itu, mesti dilestarikan. Jika dikelola secara tidak terkendali hingga berubah gundul, justru berbalas bencana alam. Hukum tentang lingkungan harus ditegakkan.

Pada bagian lain, Kapolda Sumut memberi apresiasi atas keramahan tokoh masyarakat dalam menyambut kedatangannya. Mayoritas utusan warga mengenakan pakaian etnis Pakpak diikuti penyematan pakaian kebesaran. Menurut Kapolda, potensi kearifan lokal perlu turut menjadi perhatian guna meningkatkan situasi kamtibmas yang kondusif.

Kapolres baru ditugasi segera berasimilasi yang diikuti action. Tidak perlu berlama-lama beradaptasi. Berbekal berbagai pengalaman, diharapkan dianya mampu meningkatkan prestasi dari pencapaian pejabat pendahulu.

Khusus pembenahan internal, jangan ada pembedaan semisal si anu orangnya pejabat lama sedang yang lain orangnya pejabat baru. Pemeliharaan harmoni urgen dikedepankan. Kualitas dan kuantitas personil wajib ditingkatkan.

Kapoldasu turut menyampaikan selamat kepada Marzuki yang dipromosikan menduduki Kapolres Simalungun. Di akhir pidato, pimpinan dimaksud meminta dukungan penuh TNI demi kesejahteraan masyarakat. Soal hak pilih yang kini diwacanakan, biarlah diputuskan di pusat, tambahnya. (ssr/ans)





Selengkapnya.....

Perubahan Iklim Akibatkan 891 Hektar Hutan Sumut Terbakar

Medan, Salah satu penyebab perubahan iklim di Sumatera Utara (Sumut) dikarenakan sekitar 891 hektar hutan di Sumut terbakar.

Dari 891 Ha itu 123 hektar merupakan kawasan hutan lindung dan 764 hektar kawasan ladang dan kebun masyarakat.

Hal ini diungkapkan Kepala Badan Lingkungan Hidup Sumatera Utara ( BLH Sumut), Dr Ir Hj Wan Hidayati MSi diwakili Siti Bayu Nasution pada seminar lingkungan, Senin (21/6) di Convention Hall Universitas Medan Area (UMA) Jalan Kolam Medan Estate.

Kegiatan seminar itu merupakan rangkaian dari pelantikan pengurus Mahasiswa Pecinta Alam (Mapala) UMA periode 2010-2011, dengan ketua Tommy Situmorang. Pengurus baru Mapala UMA itu dilantik Wakil Rektor III bidang Kemahasiswa UMA, Ir Zulhery Noer MP.

Dijelaskannya, selain kebakaran hutan penyebab perubahan iklam itu diakibatkan perambahan hutan yang mencapai 694.295 Ha pada tahun 2007. Perambahan hutan itu terdiri atas hutan lindung, seluas 207.575 Ha, kawasan konservasi sekitar 32.500 Ha, hutan bakau 54.220 Ha dan hutan produksi 400.000 Ha.

Perambahan hutan itu pada akhirnya menyebabkan bencana banjir bandang yang terjadi di Madina, Tapsel dan Bahorok serta tanah longsor pada musim hujan dan musim kemarau dan kekeringan berkepanjangan.

Pemprovsu

Dia juga menjelaskan Pemprovsu dalam Rancangan Pembangun Jangka Menengah (RPJM) tahun 2006 - 2010 tentang arah Kebijakan Pembangunan Sumber Daya Alam (SDA) dan Lingkungan Hidup (LH), mengambil beberapa kebijakan yakni peningkatan pengawasan yang ketat terhadap pemanfaatan sumber daya alam serta pengelolaan lingkungan hidup, pengembangan program kali bersih (surat pernyataan kali bersih/superkasih) dan sungai sehat, langit biru, kota hijau (adipura) dan sebagainya.

Pembicara lainnya, staf Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Sumatera Utara, Ida Marni Ginting mengatakan, kebakaran hutan pada umumnya disebabkan faktor manusia sebanyak 99 persen, baik di sengaja ataupun karena kelalaian.

Sementara itu, Wakil Rektor III UMA, Zulheri Noer mengharapkan Mapala UMA aktif dalam menyuarakan urusan lingkungan hidup. "Urusan lingkungan hidup bukan hanya tugas pemerintah tapi kewajiban bagi semua manusia yang membutuhkan oksigen," katanya.

UMA sendiri, katanya, sudah lama mengkampanyekan dan melakukan aksi terhadap kelestarian lingkungan diantaranya UMA bekerjasama dengan dinas kehutanan Sumut membagi 65.000 bibit pohon ke masyarakat untuk di tanam. (twh/ans)




Selengkapnya.....

Pipa Pertamina Bocor, Ratusan Warga Resah

Belawan, Pipa loding milik PT Pertamina Medan yang terletak di Lorong Proyek Kelurahan Bagan Deli Kecamatan Belawan bocor, Senin (14/6) siang. Akibat bocornya pipa tersebut, ratusan warga sekitar resah.

Keterangan yang berhasil diperoleh Analisa di lapangan menyebutkan, pipa yang berisi BBM itu diketahui bocor oleh warga sekira pukul 13.00 WIB. Siang itu, warga menghirup aroma BBM dari lokasi bocornya pipa.

Setelah dicari, ternyata warga menyaksikan pipa penyalur BBM dari kapal ke Instalasi Pertamina Labuhan Deli itu mengeluarkan BBM. Selanjutnya, warga langsung menghubungi Polres Kepolisian Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KPPP) Belawan dan Pertamina Medan.

Puluhan warga sekitar langsung memanfaatkan situasi dengan beramai-ramai menampung dengan jeriken BBM yang tumpah. Warga khawatir jika air pasang dan tersulut api, maka kebakaran dengan cepat mengahanguskan ratusan rumah warga.

Belum diketahui penyebab bocornya pipa itu. Namun diduga karena maraknya aksi pencurian BBM melalui pipa Pertamina karena kejadian serupa telah berulang kali terjadi. Hingga saat ini pihak Polres Kesatuan Pelaksana Pengamanan Pelabuhan (KPPP) Belawan dan Pertamina Medan masih melakukan penyelidikan lebih lanjut penyebab bocornya pipa itu.

Akibat maraknya aksi pencurian BBM melalui jalur pipa di Instalasi Medan group (IMG), pihak Pertamina Medan mengalami kerugian milyaran rupiah. Sejak 2008 hingga 2009 kerugian sebesar Rp 88 milyar dan tahun ini sebesar Rp 3 milyar.

Sering terjadinya aksi pencurian BBM, pihak Pertamina Medan meningkatkan pengamanan pipa distribusi BBM yang turut melibatkan pihak TNI-AL dan kepolisian. Pipa distribusi BBM dengan berdiameter sekitar 12 inci dan panjang 17 kilometer itu berfungsi mengalirkan BBM yang dibongkar dari kapal menuju tangki timbun di IMG, baik dari single point mooring (SPM) dan Dermaga Jetty Pertamina di Pelabuhan Belawan.

Jika terjadi pencurian, maka dengan otomatis akan terjadi penundaan kegiatan pembongkaran BBM dari kapal tanker, untuk memperbaiki pipa yang ada. Selain itu, kebocoran pada pipa BBM berpotensi menimbulkan bahaya pencemaran lingkungan.

Bahkan, dapat menimbulkan insiden kebakaran seperti yang terjadi pada awal 2008 lalu. Pertamina sudah berupaya melakukan pengamanan jalur pipa distribusi itu bekerja sama dengan pihak kepolisian maupun TNI-AL.

Namun masalah pembocoran pipa masih terjadi. Kondisi itu dapat mempengaruhi operasional penyediaan dan distribusi BBM di Sumut karena IMG sebagai salah satu objek vital nasional menyalurkan sekitar 75 persen kebutuhan di propinsi itu, keluhnya. (iqb/zl)



Selengkapnya.....

50 Industri Alirkan Limbah ke Sungai Deli

Medan, Berdasarkan hasil pantauan badan Lingkungan Hidup (BLH) Sumut, pencemaran air Sungai Deli disebabkan oleh aliran limbah dari 50 industri yang terdapat di pinggiran Sungai yang membelah kota Medan itu.

“Dari hasil kajian kami, terdapat 50 industri di sekitar Sungai Deli yang membuang limbah langsung ke sungai tersebut,” demikian dikatakan Kepala BLH Sumut Dr Ir Hj Wan Hidayati MSi kepada wartawan di sela-sela Bimbingan Teknis Penerapan Undang-Undang Lingkungan Hidup Bagi Pers dan LSM, Senin (14/6) di Hotel Dharma Deli.

Dijelaskan Hidayati mantan Kepala Laboratorium BLH Sumut ini, selain tercemar oleh limbah industri, pencemaran air Sungai Deli juga disebabkan oleh penumpukan sampah di sekitar Sungai Deli. Hingga saat ini terdapat 58 tumpukan sampah di sepanjang Sungai Deli. “Sampah yang tidak dikelola ini turut mencuatkan gas metan yang bisa memicu pemanasan global,” tegas Hidayati yang baru saja mengikuti pertemuan lingkungan bersama Algore di Beijing.

Tercemar

Kondisi inilah yang mengakibatkan air Sungai Deli tercemar mulai dari hulu, tengah hingga hilir. Dikatakan hidayati, pencemaran di hilir didapati tercemar oleh cuprum dan amoniak. Sementara di tengah Sungai Deli terdapat dicemari limbah-limbah organik dari limbah domestik dan hotel. Untuk di hulu dicemari TSP yang diakibatkan terbawa dari proses erosi.

Untuk menanggulangi hal tersebut, upaya yang dilakukan BLH Sumut dengan membuat Unit Pelaksana Teknis (UPT) khusus Deli dan Belawan. Sebab, untuk mengelola Sungai Deli dan Belawan harus mengacu pada prinsip Two River One Management (dua sungai satu manajemen). “Dengan demikian penyelesaiannya bisa satu tindakan, misalnya membutuhkan pendangkalan air sungai maka diperlukan alat-alat berat dari PU maka UPT Deli Belawan ini tinggal memintanya ke dinas PU,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Hidayati, upaya lain dilakukan, dengan membangun sistem pengolahan sampah atau sanitary landfill di Namo Bintang. “Selama ini kita meminta agar sampah dipisahkan, tapi karena tidak adanya pengolahan sampah, maka sampah yang sudah dipisahkan jadinya tercampur kembali,” cetusnya. Oleh karena itu, masih Hidayati, harus ada pengolahan sampah di tempat pembuangan akhir sampah seperti di Namo Bintang.

Sementara itu, Sekretaris BLH Sumut H Erwin Hidayah Hasibuan SH MH yang tampil sebagai pembicara dalam acara tersebut mengungkapkan upaya tegas yang akan dilakukan BLH Sumut untuk menindak perusahaan pencemar lingkungan yakni dengan menerapkan sanksi sesuai dengan Undang-Undang No.32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.(mc/ans)



Selengkapnya.....

Kementerian Pertanian Targetkan 10 Ribu Rumah Kompos

Perbaungan, Kementerian Pertanian pada tahun 2011 akan menargetkan 10 ribu rumah kompos dan untuk mencukupi kebutuhan tersebut pemerintah pusat melalui APBN-P 2010 mengalokasikan dana sebesar Rp 14 triliun atau dua kali lipat dari APBN tahun 2010 yang hanya Rp 8.3 triliun, sehingga kedepan dapat

direalisasikan satu desa memiliki satu rumah kompos dengan segala sarana dan prasarananya.

Hal ini diungkapkan Sekretaris Kementerian Pertanian RI Ir.Baran Wirawan.M.Sc usai pelantikan pengurus Dewan Pimpinan Daerah Perhimpunan Petani dan Nelayan Sejahtera Indonesia (DPD PPNSI) Kabupaten Serdang Bedagai di Desa Melati II Kecamatan Perbaungan, Sabtu (12/6).

Menurut Baran Wirawan yang juga Ketua Umum PPNSI Pusat itu pemerintah mendorong membangun rumah kompos untuk menghasilkan pupuk organik yang akan menggantikan pupuk kimia,karena penggunaan pupuk kimia secara berlebihan dalam waktu yang lama dapat menyebabkan lahan pertanian menjadi rusak. Tanahnya mengeras dan unsur-unsur hara di dalamnya terikat sehingga tidak tersedia bagi tanaman.

Maka lahan yang sakit itu harus direhabilitasi agar fungsinya sebagai media untuk tumbuh tanaman pulih kembali dan caranya dengan mengembalikan semua bagian dari tanaman, kecuali hasilnya yang dikonsumsi manusia ke dalam tanah lagi,kata Baran.

Disebutkannya pula untuk mendorong apa yang telah diprogramkan tersebut pemerintah pusat melalui Kementerian Pertanian akan menyediakan dana sebesar Rp 300 juta untuk satu rumah kompos ddengan sarana dan prasarana atau komponen rumah kompos tersebut terdiri dari sapi sebanyak 30 ekor, kendaraan roda tiga serta peralatan lainnya.

Selain itu Baran juga menyinggung soal konsumsi beras secara nasional yang semakin tahun semakin meningkat sesuai dengan pertambahan jumlah penduduk,sedangkan lahan pertanian terutama lahan sawah semakin tergerus atau disintensifikasi lahan yang disebabkan banyak faktor seperti pembangunan rumah,kantor dan sebagainya. Kita mendorong makanan pokok selain beras,misalnya jagung, sagu,tiwul dan sebagainya, akan tetapi gizinya masih seimbang dan prinsipnya mengurangi makan nasi," ujarnya.

Mengenai harga beras yang anjlok sewaktu panen raya Baran meminta petani secara bersama-sama dengan kelompok tani membuat lumbung atau kilang yang bisa menyimpan hasil panen,maka dengan demikian petani tidak menjual gabah akan tetapi menjual beras yang harganya lebih tinggi dan menguntungkan. Untuk soal ini, perlu kerja sama antara kelompok tani, pemerintah daerah melalui lembaga keuangan (bank) milik pemerintah seperti Bank Sumut,ucap Baran. (ans)

(bah)




Selengkapnya.....

Peringatan Hari Lingkungan Hidup Jangan Hanya Seremonial

Medan, Pj Walikota Medan diwakili Sekda Drs HM Fitryus SH MSP menyatakan peringatan hari lingkungan hidup jangan hanya menjadi seremonial saja. "Peringatan hari lingkungan hidup ini lebih penting mengingat kondisi lingkungan hidup terakhir ini semakin parah. Akibat pertumbuhan

pembangunan gedung dan rumah kaca, terutama di lingkungan perkotaan tidak lagi sebanding dengan pemeliharaan dan pelestarian lingkungan hidup kita," kata Fitriyus, pada acara peringatan hari lingkungan hidup se dunia tingkat Kota Medan 2010, di taman Jalan Gajah Madah Medan, Rabu (9/6).

Dikatakannya, selain itu juga pemanfaatan keanekaragaman hayati beberapa tahun terakhir ini dilakukan secara berlebihan oleh pihak tertentu sehingga mengancam tatanan dan fungsi ekosistem. Padahal diketahui keanekaragaman hayati tersebut merupakan unsur pembentuk kelestarian lingkungan hidup sebagai penopang utama kelangsungan hidup dan kesejahteraan manusia dipermukaan bumi ini.

Menurutnya, menyadari walaupun banyak upaya dan terobosan yang dilakukan namun hal ini perlu dukungan dari masyarakat, kurangnya kesadaran tentang penempatan sampah, mendaur ulang sampah juga kesadaran untuk tidak membuang sampah sembarangan.

Piagam Adipura

Lebih lanjut dikatakannya, tahun 2010 ini Kota Medan telah memperoleh piagam penghargaan Adipura katagori kota Metropolitan, dimana beberapa tahun lalu kita pernah meraih piala Adipuranya, dan ada tiga kota besar yang dinilai yaitu Makasar, Bandung dan Kota Medan.

" Persaingan sangat ketat dan dengan situasi kurang maksimal Kota Medan mendapat piagam Adipura, diharapkan tahun depan kita maksimalkan dan Kota Medan harus memperoleh Piala Adipura, " tegas Sekda.

Sebelumnya Kepala Badan Pengelolaahan Lingkungan Hidup Kota Medan Ir Hj Purnama Dewi MM mepalorkan, dunia dilanda pemanasan global, untuk mengantisispasi dampak dari pemanasan global ini, Pemko Medan telah melakukan berbagai upaya dan terobosan.

" Untuk mengantisispasi dampak pemanasan global initelah melakukan berbabagai terobosan pelaksanaan green and clean, pelaksanaan daur ulang sampah, penanaman sejuta pohon, pelaksanaan car free day, pemasangan alat pengujian kualitas udara, pemasangan alat pematauan kualitas sungan Deli, pemeriksaan emisis gas buang kenderaan bermotor" ujar Purnama Dewi. (maf)






Selengkapnya.....

KALPATARU:MENCARI MUSUH ALAMI HAMA HINGGA YANG MENANAM POHON DI TANAH BERBATU

Pemenang anugerah lingkungan Kalpataru 2010 di antaranya para perintis lingkungan, yang secara individual berkiprah memperbaiki atau meningkatkan kualitas lingkungan.

Kami menyajikan kisah singkat mereka di bawah ini.

Kholifah (Pasuruan, Jawa Timur)

Perempuan petani ini menerima Kalpataru karena sukses merintis budi daya padi organik dengan mengurangi hama, khususnya hama penggerek batang dengan menggunakan musuh alaminya, parasit Trichogramma.

Kholifah sebelumnya belajar di Laboratorium Pengendalian Hama dan Penyakit Tanaman milik Departemen Pertanian di Pasuruan, untuk mempelajari metode ramah lingkungan ini. Setelah menguasainya, pada 1999 Kholifah merintis penggunaan parasit tersebut dan diterapkan di sawahnya seluas satu hektar.

”Sejak tahun 1999, saya merintis penggunaan parasit Trichogramma karena tidak berdampak pada lingkungan. Jadi, lebih aman,” ujar Kholifah, Selasa (8/6), seusai menerima Kalpataru dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta.

Kholifah terus menyebarkan cara-cara penggunaan musuh alami hama itu kepada empat kelompok tani dengan luas sawah puluhan hektar di Pasuruan. Dia kini mampu mengembangbiakkan Trichogramma hingga mencapai 20.000 pias per tahun. Setiap satu pias bisa digunakan untuk beberapa hektar lahan.

Untuk menunjang produksi padi organik, Kholifah juga memproduksi 5.000 liter per tahun pupuk organik cair, 6 ton per tahun pupuk organik padat. Kholifah juga mengembangkan usaha tanaman hias dan produksi jamur antagonis.

Djohan Riduan Hasan (Pangkal Pinang, Kepulauan Bangka Belitung)

Kawasan kritis bekas tambang timah banyak terbentang di Bangka Belitung. Sumbangsih Djohan sebagai pengusaha tambang timah sekaligus menjadi aktivis penanam pohon dikenal setelah berhasil merehabilitasi 640 hektar lahan kritis bekas tambang.

Djohan memperoleh penghargaan Kalpataru ini juga atas inisiatifnya mengembangkan pola tanam mixed farming, seperti model wanatani yang cukup luas mencapai 35 hektar di kawasan rehabilitasi.

Mateus Bere Bau (Belu, Nusa Tenggara Timur)

Pada saat berumur 19 tahun, tahun 1966, Mateus ditunjuk menjadi Kepala Desa Kewar, Kecamatan Lamaknen, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Keprihatinannya adalah bahwa daerahnya menjadi pelanggan bencana banjir dan tanah longsor.

”Sejak itulah, saya bersama warga banyak menanam pohon di lahan-lahan kritis,” katanya.

Selama 35 tahun terakhir, usaha penanaman pohon di lahan berbatu dan kering di daerah berbatasan dengan Distrik Bobo Naro, Timor Leste yang dia lakukan mulai menampakkan hasil.

Pada awalnya, Mateus mengembangkan wanatani seluas 35 hektar. Penanaman terus dilakukan hingga kini berhasil menghutankan kembali kawasan seluas 1.600 hektar.

Untuk mempertahankan kelestarian hutan, sebagai Raja Kewar, Mateus pun mengaktifkan hukum adat dan kearifan lokal dalam pengelolaan lingkungan.

Mahyiddin (Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam)

Mahyiddin dikenal sebagai penyelamat terumbu karang dari Kelurahan Aneuk Laot, Kecamatan Sukakarya, Kota Sabang, Nanggroe Aceh Darussalam. Sebelum peristiwa tsunami tahun 2004, Mahyiddin sudah mengawali pemeliharaan terumbu karang dengan menyosialisasikan penghentian penggunaan bom dan potasium untuk menangkap ikan.

”Setelah ada tsunami, saya mengerjakan program Tsunami Underwater Clean Up di Selat Rubiah dan Iboih, Sabang. Tugas saya membersihkan buangan puing bangunan akibat tsunami yang menutup lokasi tumbuhnya terumbu karang,” kata Mahyiddin.

Dia juga aktif membudidayakan terumbu karang dengan transplantasi. Ia pun sukses merehabilitasi hutan bakau dengan penanaman sekitar 55.000 tanaman bakau di Teluk Lhok Weng-Iboih, Ceuneuhot-Jaboi, dan Krueng Raya.

Ujang Solikhin (Ciamis, Provinsi Jawa Barat)

Ujang mampu mengolah sampah organik menjadi alternatif energi briket yang cukup ramah terhadap lingkungan. Di sela-sela kesibukannya sebagai anggota TNI Angkatan Darat, ternyata Ujang mampu menghasilkan briket arang organik sebanyak 2 ton per hari.

Penghargaan Kalpataru 2010 pun diterimanya. Ujang dinilai berhasil mengurangi jumlah sampah, yang patut ditiru di lokasi-lokasi lain. (NAW/KPS)



Selengkapnya.....

BANJIR (LAGI)

SEPERTI biasa, saat musim hujan tiba, kota Medan sekitarnya mendapat persoalan klasik: banjir. Begitu hujan datang, semua jalan utama Medan tergenang.

Walau hujan cuma turun beberapa menit, jalan-jalan protokol -- termasuk jalan utama kota ini -- langsung tergenang air. Sangatlah memalukan melihat jalan-jalan besar di kota metropolitan ini berubah layaknya sungai dengan air yang mengalir deras.

Yang lebih memalukan peristiwa itu terjadi berulang-ulang setiap tahunnya. Ini tentu sangat aneh.

Kalau kita menunjuk jari mencari siapa yang bersalah dalam persoalan ini, tentu kita dengan mudah menyebutnya: pemerintah kota Medan!. Pemko Medan adalah pihak yang paling bertanggung jawab atas kegagalan penanganan banjir ini.

Melihat berulang-ulangnya banjir, kita bisa menilai ada dua hal yang terjadi. Pertama: Pemko Medan tidak serius atau tidak berupaya maksimal. Kedua: Pemko Medan tidak mampu.

Sangat wajar bila kita menuduh Pemko Medan tidak serius dalam menangani persoalan banjir ini. Karena tentu saja bila masalah ini ditangani dengan serius, banyak hal yang bisa diantisipasi mencegah peristiwa yang sama terulang. Sebagai kota besar dan masyarakat yang terdidik, Medan tentu memiliki sumber daya, baik modal maupun manusia, yang mampu menangani masalah air ini.

Dalam beberapa tahun terakhir, di era penjabat walikota Medan Rahudman Harahap, sebenarnya kita telah melihat Pemko Medan berupaya menangani masalah ini dengan serius. Rahudman memperbaiki secara massal saluran-saluran air (parit) di seantero kota Medan dan sekitarnya, langkah yang akhirnya memberi nilai plus bagi Rahudman saat pilkada lalu.

Tapi proyek banjir Rahudman ini seakan hanya membuang garam di laut. Meski dana yang pasti begitu besar telah dikucurkan, banjir yang sama tetap menggenangi jalan jalan kota Medan.

Lalu apa yang kita perlukan dalam masalah banjir ini ?. Yang pasti tentu saja keseriusan pemko Medan yang lebih besar. Pemko Medan seharusnya menjadikan persoalan banjir ini sebagai agenda program kerja. Harus ada program yang berkesinambungan -- bukan hanya sibuk sesaat saat musim hujan tiba -- serta program yang memiliki target.

Pemko Medan harus melibatkan segenap aparatnya hingga ke level terbawah -- lurah / kepala desa -- untuk ikut serta dalam progam penanggulangan banjir ini. Contoh yang tepat bisa kita lihat saat kepemimpinan Walikota Abdillah yang memerintahkan setiap camat dan lurah untuk siaga terhadap banjir. Lurah diminta untuk bertangung jawab atas setiap peristiwa banjir di wilayahnya dan harus berada di lokasi saat banjir terjadi. Hukuman diberikan -- hingga tahap pemecatan -- bila banjir terus berulang. Kebijakan ini pantas untuk diberlakukan kembali.

Selain keseriusan, yang diperlukan dalam mengatasi banjir di Medan ini adalah pemko yang inovatif dan kreatif. Sangatlah naif bila pemko Medan menjadikan alasan keterbatasan dana sebagai biang keladi ketidakmampuan pemko dalam mengatasi banjir.

Pemko Medan bisa belajar dari program-program penanganan banjir yang dilakukan pihak lain di Indonesia maupun luar negeri. Proyek banjir DKI Jakarta, misalnya, yang membangun kanal-kanal banjir di sekeliling Jakarta, yang berbiaya besar, ternyata juga gagal mengatasi banjir Jakarta. Tapi banyak kota lain di Indonesia yang bebas banjir hanya dengan dana seadanya. Kreatif-lah dalam mengatasi banjir ini.

Jadi, sekali lagi yang diperlukan dalam penanganan banjir ini bukanlah dana yang tak terbatas, tapi keseriusan dan kreatifitas. Mudah-mudahan walikota Medan mendatang adalah figur yang serius dan kreatif (tanjuk hr analisa)



Selengkapnya.....

Presiden: Indonesia Lebih Serius Jaga Lingkungan

Jakarta, Lima penerima Penghargaan Kalpataru kategori Perintis Lingkungan serta dua penerima Kalpataru kategori Pengabdi Lingkunganseusai menerima penghargaan Kalpataru dari Presiden SBY.

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, sekarang dan di masa mendatang Indonesia akan lebih serius menjaga lingkungan. Hal itu disampaikan Presiden dalam peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia 2010 di Istana Negara, Jakarta, Selasa. "Mari sekarang dan ke depan kita lebih serius menjaga lingkungan," kata Presiden mengimbau para pemimpin dan publik luas.

Untuk menyukseskan upaya pelestarian lingkungan, Kepala Negara meminta para pemimpin daerah untuk melibatkan perguruan tinggi dan lembaga swadaya masyarakat.
Ia juga mengimbau pemerintah daerah agar berhati-hati dalam memberikan izin pemanfaatan hutan atau lahan. "Pemerintah daerah hati-hati dalam memberikan izin, kalau memberikan izin sesuai peruntukannya," kata Presiden seusai menyerahkan penghargaan Kalpataru dan Adipura.

Berdasarkan suatu kerja sama REDD+ antara RI-Norwegia maka pemerintah salah satunya diwajibkan melakukan jeda atau moratorium pemberian izin untuk lahan gambut selama dua tahun.

Kepala Negara menganjurkan agar diperbanyak upaya pemanfaatan lahan rusak untuk usaha pertanian atau perkebunan dan bukannya membuka hutan baru. Ia mengatakan kawasan hutan harus dilindungi dengan menjaga hutan dan merehabilitasi hutan gundul.

Kepala Negara juga mengatakan bahwa pemerintah harus tetap memerhatikan kesejahteraan rakyat dalam upayanya melestarikan lingkungan. Presiden menegaskan perlunya memberikan jalan keluar alternatif bagi masyarakat lokal yang sebelumnya bergantung pada alam. "Libatkan masyarakat setempat, harus ada alternatif untuk kehidupan masyarakat lokal yang halal dan tidak merusak lingkungan," katanya. Disebutkan, ada 40 juta hektare hutan gundul yang akan direhabilitasi di Indonesia.

Untuk memeriahkan acara tersebut dinyanyikan lagu ciptaan Presiden SBY yang berjudul "Ke Oslo untuk Bumi Kita". Lagu yang diciptakan Presiden di sela-sela kunjungan kerjanya ke Oslo Mei lalu guna menyepakati kerjasama REDD+ dengan Norwegia itu dibawakan oleh penyanyi muda berbakat Indonesia Sandy Sandoro.

Kalpataru

Sebelumnya Presiden menyerahkan anugerah Kalpataru Kategori Perintis Lingkungan kepada Djohan Riduan Hasan dari Belitung, Mateus Bere Bau dari Nusa Tenggara Timur, Mahyiddin (Sabang), Kholifah (Jawa Timur) dan Ujang Solikhin (Jawa Barat).

Kalpataru Kategori Pengabdi Lingkungan kepada Yohanes Ebo (Nusa Tenggara Timur), Sumadi (Jawa Timur). Kalpataru Kategori Penyelamat Lingkungan kepada LSM PILIHI Dairi pimpinan Hasoloan Manik Kecamatan Sitinjo Sidikalang Kabupaten Dairi-Sumut, KPSA Puspita Hijau didirikan oleh Masdjidin dari Dusun Sulek Timur, Desa Sulek Kabupaten Bondowoso-Jawa Timur dan LSM Rekonvasi Bumi pimpinan Rahadian dari Kelurahan Tembong Kota Serang-Banten.

Kalpataru Kategori Pembina Lingkungan kepada Endang Sulistyawati, guru Biologi dan pendidikan lingkungan hidup SMAN 2 Probolinggo-Jatim dan Prof H Sudijono Sastroatmodjo dari Kelurahan Sampangan Kota Semarang-Jateng.

Hari Lingkungan Hidup Sedunia diperingati pada 5 Juni setiap tahunnya sejak PBB mengadakan Konferensi Lingkungan Hidup di Stockholm pada tahun 1977. Peringatan Hari Lingkungan Hidup Sedunia tahun 2010 ini mengangkat tema "Many Species. One Planet. One Future" (Banyak Species. Satu Planet. Satu Masa Depan), sedangkan tema nasional adalah "Keanekaragaman Hayati Masa Depan Bangsa". (Ant)



Selengkapnya.....