KOTA BANGKOK LUMPUH PEMERINTAH THAILAND AKAN AMBIL TINDAKAN TEGAS

Bangkok, - Ibu kota Thailand, Bangkok, Minggu (4/4), lumpuh karena aksi puluhan ribu pemrotes di jantung komersial kota itu. Mereka telah menduduki pusat-pusat perbelanjaan dan hotel-hotel mewah sejak Sabtu guna menuntut pembubaran parlemen.

Pemrotes, dikenal dengan sebutan kelompok ”Kaus Merah”, membangkang perintah untuk membubarkan diri dan kembali ke kawasan kota tua Bangkok, tempat mereka memusatkan aksi protes dalam tiga pekan terakhir. Salah satu pemimpin Kaus Merah, Veera Musikapong, mengatakan, mereka akan tetap di tempat itu setidaknya hingga Senin.

”Kami tidak punya pilihan selain meningkatkan pembangkangan publik sampai pemerintah mendengarkan. Area ini adalah simbol elite Bangkok. Kami ingin menunjukkan bahwa mereka tidak bisa memerintah tanpa konsensus rakyat,” ujarnya.

Di antara tempat-tempat yang mereka duduki adalah Siam Paragon, salah satu pusat perbelanjaan paling favorit di Asia, juga hotel-hotel mewah, seperti Grand Hyatt Erawan dan InterContinental Bangkok. Biasanya, pusat-pusat komersial itu ramai dikunjungi orang pada akhir pekan, tetapi ditutup selama dua hari terakhir dengan alasan keamanan. Kamar Dagang Thailand, seperti dikutip surat kabar setempat, menyebutkan, kerugian akibat aksi itu bisa mencapai 15 juta dollar AS per hari.

Polisi memperkirakan jumlah pemrotes mencapai 50.000 orang pada Sabtu pekan lalu, tetapi turun signifikan pada hari berikutnya. Sejumlah pemrotes juga telah menunjukkan tanda-tanda kelelahan, berlindung di bawah bayangan gedung-gedung yang mereka duduki guna menghindari sengatan sinar matahari.

PM Abhisit menyerukan agar pemrotes, pendukung mantan PM Thaksin Shinawatra, kembali ke tempat mereka protes selama ini. Dia mengatakan, pemerintah dan pemimpin protes sudah hampir mencapai kompromi. Pemrotes bergeming.

”Blokade jalan-jalan di sekitar persimpangan adalah penggunaan hak publik di luar yang ditentukan konstitusi,” kata Abhisit, Minggu. ”(Kami) tahu beberapa orang ingin pemerintah menggunakan langkah keras, tetapi kita semua warga Thailand. Pemerintah akan menggunakan standar internasional, mulai dari langkah yang lunak,” ujarnya.

Abhisit menolak tuntutan pemrotes untuk membubarkan parlemen dalam 15 hari. Dia menawarkan pembubaran parlemen pada akhir tahun ini, setahun lebih awal dari yang dijadwalkan. Dia beralasan, pemilu damai tidak mungkin digelar sekarang saat ketegangan meliputi masyarakat yang terbelah antara warga miskin pedesaan dan kelas menengah di perkotaan.

Analis mengatakan, jika digelar pemilu sekarang, kubu pendukung Thaksin kemungkinan akan memenanginya.

Langkah keras

Juru bicara militer, Kolonel Sansern Kawekamnerd, mengatakan, otoritas akan menggunakan langkah lebih keras jika pemrotes tetap membangkang. Polisi mengatakan, pemrotes bisa menghadapi hukuman penjara hingga setahun atau dan denda 20.000 baht jika tak meninggalkan kawasan komersial karena melanggar Undang-undang Keamanan Internal.

Wakil Perdana Menteri Suthep Thaugsuban mengatakan, pemerintah akan mengupayakan perintah pengadilan untuk meningkatkan tekanan kepada Kaus Merah agar pergi dari kawasan komersial setelah akhir pekan. ”Saat kami memiliki perintah pengadilan, pemerintah akan melihat apa yang bisa kami lakukan,” ujar Suthep.

Pemrotes menyatakan tidak gentar dengan ancaman itu. ”Saya tidak takut. Saya yakin akan ada banyak orang bersama saya,” kata Kampa Ngaokor, salah satu pemrotes, yang berasal dari Provinsi Chaiyaphum di timur laut Thailand.

Pendudukan itu telah memunculkan kekhawatiran tentang dampaknya pada pariwisata dan perekonomian menjelang liburan Festival Songkran pada 13-15 April. Biasanya, turis-turis asing memadati Bangkok saat digelar festival air tersebut.

”Dari 100 penerbangan yang dipesan bagi wisawatan asal China untuk Festival Songkran, 60 di antaranya sudah dibatalkan. Kami mencoba menyelamatkan sisanya,” kata Apichart Singka-aree, Direktur Asosiasi Agen Perjalanan Thailand. (ap/afp/reuters/fro/KPS)



Selengkapnya.....

Perdebatan Menghangat Memasuki Pleno Fikih Perempuan

Malang – Sabtu (03/04/2010), Sidang Pleno Kedua Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih ke-27 pada sesi Pembahasan Fikih Perempuan terjadi argumentasi yang cukup lama. Sidang yang dipimpin Wakil Ketua Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah, Ahmad Muhsin Kamaludiningrat itu membahas masalah –masalah yang cukup kritis khususnya mengenai masalah pemimpin perempuan, khitan perempuan, muhrim bagi perempuan yang bepergian, pernikahan tidak tercatat, poligami dan imam shalat perempuan.

Beberapa kali penanggung jawab komisi, Wawan Gunawan Abdul Wahid, Lc. M.Ag., H. menerangkan dasar-dasar ayat Al Qur’an dan Hadist yang mendasari hasil-hasil sidang komisi. Perdebatan mengenai pernikahan yang tidak tercatat berkisar pada syah atau tidaknya pernikahan yang tidak dicatatkan pada KUA, atau yang disebutkan nikah sirri. Ada pendapat yang mengatakan bahwa pernikahan siri tetap syah, namun harus dicatatkan untuk mendapatkan jaminah hukum dari negara. Namun ada juga yang berpendapat untuk menyatakan bahwa pernikahan yang tidak dicatatkan tidak syah karena tidak perlu memisahkan hukum agama dan hukum negara.

Sementara itu dalam masalah poligami, peserta menyetujui adanya penekanan bahwa dasar ayat poligami sebaiknya dikemukakan keutuhan ayat nya sehingga maqasidnya tercapai, dan pada usulan bahwa hukum asal dalam Islam adalah monogami. Namun sempat terjadi perdebatan dan beberapa kali meminta penjelasan kepada penanggungjawab komisi atas usulan bahwa “Sehingga poligami tidak dianjurkan”. (arif)


Selengkapnya.....

Rakyat Jangan Sakit, Masih di Persimpangan

Sehat itu penting. Sehat itu menjadi dambaan setiap orang. Namun untuk selalu sehat, tidak dapat dimiliki setiap orang. Ketika seorang sakit, berbagai upaya dilakukan agar dapat sehat kembali. Tidak peduli, berapa uang yang harus dikeluarkan untuk dapat kembali sehat. Bagi mereka yang memiliki kemampuan finansial, tentu saja dapat berobat.

Tapi bagaimana dengan mereka yang tidak memiliki kemampuan finansial. Tentu saja, berobat menjadi yang sulit untuk dilakukan, walau pun kesehatan salah satu kebutuhan dasar yang wajib dimiliki setiap orang dan dijamin oleh negara.

Keberhasilan Presiden Amerika Serikat, Barack Obama yang menyakinkan parlemen untuk mensetujui undang-undang kesehatan untuk masyarakat miskin, merupakan bukti bahwa kesehatan sangat penting dimiliki setiap orang dan dijamin oleh negara. Tidaklah berlebihan bila banyak yang mengungkapkan diterbitkannya undang-undang tersebut di Amerika Serikat merupakan terobosan besar dan menjadi catatan sejarah, khususnya di Amerika Serikat.

Bila Negara Amerika Serikat yang merupakan negara maju mau menganggarkan dana untuk masalah kesehatan, dengan rata-rata pendapatan penduduk baik, bagaimana pula dengan Negara Indonesia yang boleh dikatakan rata-rata pendapatan penduduk cukup, mungkin dibawah cukup untuk memperoleh kesehatan. Harus diakui, masih banyak masyarakat Indonesia yang mengalami kesulitan untuk memperoleh kesehatan.

JAMKESMAS

Kebijakan pemerintah pusat mengeluarkan Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) untuk penduduk miskin, mendapat sambutan baik. Dengan adanya Jamkesmas, masyarakat tidak mampu memperoleh hak kesehatan yang dijamin oleh negara. Namun sayang, tidak semua masyarakat tidak mampu memperolah Jamkesmas, karena keterbatasan anggaran yang tersedia.

Berdasarkan data yang diterima dari Ketua Komisi E DPRD Sumut, Brilian Moktar, Jamkesmas di Sumut sebanyak 4. 123.000 orang. Bila merujuk dari data Badan Pengelola Statistik (BPS) Sumut, orang miskin di daerah ini sebanyak ada 1,8 juta. Itu berarti jatah Jamkesmas yang diberikan di Sumut sudah lebih dan dapat menjangkau semua orang miskin di Sumut. Namun tentu saja, angka tersebut tidak dapat menjadi acuan, mengingat setiap tahun diperkirakan akan ada pertambahan penduduk dan kemungkinan angka orang miskin juga bertambah. "Dinilah saya lihat kurang strategis," ingatnya.

Brilian melihat, selain ada Jamkesmas, pemerintah provinsi dalam hal ini gubernur harus memberikan perhatian serius dalam mengatasi kesehatan masyarakat, apalagi kesehatan merupakan salah satu visi misi gubernur yaitu rakyat tidak bodoh.Selain Jamkesmas yang merupakan dana dari pemerintah pusat, pemerintah juga mengeluarkan Jamkesda dengan mencadangkan dana 7 miliar.

Karena itu pemerintah Sumut juga mengalokasikan Dana Dekon di Dinas Kesehatan Sumut dan dana tugas bantuan. Sayangnya, pemerintah provinsi tidak mampu melakukan upaya agar dana tersebut terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2007 dana yang diberikan 118 milian, tahun 2008 turun menjadi 79 miliar dan tahun 1009 kembali turun menjadi 48 miliar. Bila pemerintah provinsi tidak melakukan upaya untuk meningkatkan dana tersebut, maka bisa dipastikan untuk tahun selanjutnya akan terus menurun, sementara jumlah penduduk di Sumut terus bertambah. Untuk tahun-tahun kedepan, masalah kesehatan menjadi persoalan besar.

"Kita pernah ke DPR RI untuk memperjuangkan agar dana tersebut dapat meningkat, setidaknya sama pada anggaran tahun 2007 lalu. Selain itu, pemerintah pusat juga harus membentuk dana bantuan. Sayangnya sampai sekarang bantuan yang diberikan pusat ke daerah masih sangat minim. Pemerintah provinsi harus berani untuk melakukan bagi hasil kepada pemerintah pusat, agar dana yang diperoleh daerah ini lebih banyak," terangnya.

Tidak Merata

Saat sekarang ini persoalan kesehatan belum menimbulkan masalah besar. Tapi bila persoalan kesehatan tidak diatasi dengan serius, tidak menutup kemungkinan ke depan masalah kesehatan menjadi masalah besar.

"Lihat saja, penyakit yang seharusnya sudah dapat diatasi, seperti Polio, Malaria, Ispa, dan beberapa penyakit lainnya yang seharusnya sudah tidak muncul karena sudah ada obatnya, kini kembali muncul. Ini membuktikan ada kelemahan dalam menangani masalah kesehatan," jelasnya.

Dari segi anggaran untuk kesehatan masih memprihatinkan. Biaya kesehatan ada 15 persen dari APBD. Namun biaya kesehatan yang dianggaran tahun 2009 sebanyak 185 miliar dan 65 miliar dialokasikan untuk operasional yaitu gaji pegawai. Sayangnya dari jumlah sersebut, baru 4 persen APBD Sumut yang terlaksana. Melihat angka tersebut gubernur harus merevisi terutama APBD tahun 2010 untuk meningkatkan dana kesehatan. Ini sangat penting. Lihat saja, berapa banyak layanan kesehatan yang tidak terlaksana secara maksimal, akibat dari ketiadaan dana.

Ia mencontohkan di Sumut ada 14 ribu Pusat Pelayanan Terpadu (Posyandu) yang berfungsi sebagai ujung tombak untuk memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Namun dari jumlah tersebut, banyak Posyandu yang seharusnya memberikan pelayanan kesehatan setiap bulan tidak dapat dilaksanakan, akibat dari tidak ada anggaran. Padahal, dana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan Posyandu sekitar 1,5 sampai 2 juta. Begitu juga dengan Puskesdes, Puskesmas sampai rumah sakit pemerintah tidak mampu melaksanakan misi untuk meningkatkan kesehatan masyarakat secara maksimal.

Masih menurut Brilian Moktar, bila Posyandu mampu melaksanakan tugasnya dengan baik, maka mampu menekan angka kesakitan dan memberikan penyuluhan tentang kesehatan di tengah-tengah masyarakat, khususnya masyarakat menengah ke bawah. Di Sumut angka kematian bayi 26,9 per 1000 kelahiran dan angka kematian ibu 255 per 1000.

"Bila Posyandu dapat melaksanakan tugasnya dengan baik, angka kematian bayi dan ibu dapat ditekan sekecil mungkin. Karena terjadinya kematian bayi dan kematian ibu banyak disebabkan karena kurangnya informasi dan pertolongan," katanya.

Selain itu, masih ada Kabupaten di Sumut yang tidak memiliki rumah sakit, seperti di Kabupaten Batubara. Begitu juga dengan fasilitas yang dimiliki rumah sakit masih banyak yang kurang, kalau pun ada tidak dapat difungsikan karena rusak. Kondisi ini membuktikan bahwa pemerintah masih jauh kemampuan untuk meningkatkan kesehatan masyarakat.

Ketersediaan dokter yang dimiliki pemerintah juga terbatas. Harus diakui keberadaan dokter masih banyak terfokus di kota, sementara di daerah sangat minim, khususnya dokter spesialis. Disinilah Dinas Kesehatan harus mampu untuk melakukan pemerataan kepada dokter untuk ditempatkan di rumah sakit di kabupaten dengan memberikan fasilitas yang dibutuhkan agar dokter dapat mengabdi ke daerah. Dengan adanya pemerataan dokter ke daerah di Sumut dan peningkatan fasilitas rumah sakit, maka akan dapat meningkatkan akreditasi rumah sakit. Harusnya rumah sakit yang memiliki akreditasi D naik menjadi C, dari C naik menjadi B dan rumah sakit akreditasi B menjadi A.

Kehadiran rumah sakit swasta tidak dapat dipungkiri membantu dalam meningkatkan kesehatan masyarakat. Karena itu, pemerintah harusnya memberikan dukungan yang penuh kepada rumah sakit dengan memberikan kemudahan, misalnya dalam hal pengurusan administrasi yang dibutuhkan. Bukan sebaliknya dijadikan objek untuk memperoleh keuntungan.

Jumlah rumah sakit swasta lebih banyak dari rumah sakit pemerintah dan rumah sakit swasta tersebar di banyak tempat, sehingga sangat lebih mudah dijangkau oleh masyarakat. Kehadiran rumah sakit swasta ini harus dimanfaatkah, selain sebagai bisnis dengan adanya dukungan dan bantuan dari pemerintah rumah sakit swasta juga dapat menjalankan fungsi sosial yaitu memberikan pelayanan kesehatan dengan baik kepada masyarakat.

"Kodisinya ada kecenderungan tingginya orang kesakitan dimulai dari daerah. Pemerintah harus melakukan tindakan promotif selain preventif baru kuratif. Promitif dan preventif adalah langkah utama agar tidak ada kuratif," tegasnya.

Mengingat pemerintah tidak mampu untuk meningkatkan kesehatan masyarakat, pemerintah harus menjalin kerjasama dengan masyarakat, misalnya dengan universitas yang memiliki fakultas kedokteran dengan melibatkan masyarakat untuk melakukan kesehatan melalu tindakan promotif dan preventif.

Sejak terpilih gubernur sudah 2 tahun melaksanakan pemerintah di daerah ini. Melihat dari visi misi gubernur sangat baik, tapi belum kita melihat secara kontrit dalam mendukung visi dan misi tersebut. Sayangnya tidak ada satu persamaan dalam mendukung visi misi gubernur. Karena itu saya meminta Dinas Kesahatan untuk membuat grand disain dan sekarang lagi dipelajari apakah grand disain sudah memenuhi kebutuhan kesehatan di daerah ini atau masih ada penambahan.

"Kita berharap masyarakat Sumut dapat mendapat kesehatan yang baik dan dijamin oleh pemerintah," tegasnya.(ans)


Selengkapnya.....

Selamatkan Bumi dari Pemanasan Global, SMA N 1 Dolok Masihul Tanam 1.000 Pohon

Dengan mengusung motto "One Tree for One Student" (satu pohon untuk satu orang pelajar), OSIS SMA N 1 Dolok Masihul gelar acara penanaman 1.000 pohon di areal sekolah dan jalan-jalan di Dolok Masihul pertengahan Maret lalu.

Bekerjasama dengan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Serdang Bedagai, OSIS SMAN 1 Dolok Masihul melaksanakan acara Pencanangan Gerakan Penanaman Pohon di Sekolah se Kabupaten Serdang Bedagai Tahun 2010 dalam rangka menyelamatkan bumi dari ancaman pemanasan global. Diharapkan, dengan menanam pohon siswa lebih memiliki rasa kepedulian terhadap upaya penyelamatan bumi dari kerusakan lingkungan.

Menurut Kepala Dinas Kehutanan dan Perkebunan Sergai Ir. M. Taufik Batubara program penanaman pohon akan terus dilaksanakan. Sosialisasi tentang arti pentingnya menyelamatkan bumi dari pemanasan global juga terus dilakukan sampai ke kalangan anak-anak. Upaya ini menjadi salah satu program penyadaran dan edukasi arti pentingnya menjaga lingkungan sejak usia dini.

Pada kesempatan itu, Wakil BUpati Soekirman hadir mewakili Bupati Ir. Erry Nuradi. Dalam sambutan tertulisnya yang dibacakan Wabup Soekirman, dimana kabupaten Sergai dengan jumlah penduduk sekitar 600 ribu jiwa, sebagian diantaranya adalah pelajar. SDM ini merupakan aset yang sangat besar dalam mewujudkan pembangunan di Sergai.

Pada kesempatan itu, Bupati lewat wakilnya Soekirman memaparkan beberapa hal yang berkaitan dengan sumber daya alam dengan lingkungan dan apa makna dari sumber daya alam tersebut.

"Belakangan ini, ada beberapa permasalahan yang sedang kita hadapi dalam bidang lingkungan hidup, yaitu rusaknya hutan dan lingkungan akibat penebangan pohon, rusaknya tanah akibat abrasi dan terjadinya pemanasan global yang dampaknya mulai kita rasakan," paparnya.

Perekonomian Rakyat

Untuk mencermati permasalahan ini, lanjutnya pemerintah kabupaten Sergai akan terus berupaya dalam pembangunan sumber daya alam dan lingkungan hidup dengan melaksanakan kegiatan gerakan penanaman swadaya bekerjasama dengan seluruh elemen demi untuk mempercepat pemulihan kerusakan lingkungan.

"Faktor yang cukup berperan penting dalam keberhasilan penghijauan adalah peran aktif masyarakat dan keberpihakan pemerintah pada masyarakat," tegasnya.

Dengan demikian, tambahnya teknik pendekatan yang dilakukan tidak semata-mata hanya untuk kepentingan rehabilitasi dan perbaikan lingkungan. Tetapi lebih berorientasi pada pemberdayaan ekonomi rakyat melalui peningkatan pendapatan, pemenuhan kebutuhan primer rakyat, penciptaan lapangan kerja dan peningkatan perekonomian di pedesaan.

"Penanaman pohon seperti jenis pohon buah-buahan juga bisa memberikan manfaat dan meningkatkan perekonomian rakyat karena pohon buah tersebut akan menghasilkan buah dan bisa dijual," tandasnya.

Setelah memberikan kata sambutan, Wabup Soekirman beserta beberapa kepala dinas, kepala sekolah, mewakili masyarakat dan siswa melakukan penanaman secara simbolis di halaman sekolah SMA N 1 Dolok Masihul.

"Kelak kalau pohon ini sudah tumbuh dan menjadi besar akan memberikan manfaat bagi anak cucu kita di kemudian hari, selain menghasilkan oksigen pohon juga memberikan manfaat sebagai penahan air dan tempat berlindung saat panas matahari sangat terik, " kata Soekirman. (ans)


Selengkapnya.....

Badan POM Surabaya Tarik Obat Po Chai

SURABAYA POST – Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) Surabaya mulai menarik obat sakit perut Po Chai asal China yang diduga mengandung zat berbahaya. Selain itu obat sakit perut itu juga tidak terdaftar di BBPOM sehingga dikhawatirkan manfaatnya tak bisa dipertanggungjawabkan.

Kepala Bidang Sertifikasi Layanan Konsumen BBPOM Surabaya, Endang Widowati mengatakan untuk obat sakit perut Po Chai Pills terdaftar di Indonesia dalam bentuk sediaan pil dengan nomor registrasi POM TI 004 400 941.

Obat ini diproduksi oleh Li Chung Shing Tong (Holdings) Ltd, Hong Kong dan diimpor serta didistribusikan oleh PT.Perdana Sakti Indonesia.

Saat ini obat itu juga banyak dijual di apotik dan toko obat tradisional di Surabaya misalnya kawasan Jalan Jagalan. Namun di pasaran tersedia dalam 2 bentuk, pil dan bentuk kapsul.

"Obat sakit perut Po Chai dalam bentuk kapsul itu yang tidak terdaftar dan diduga mengandung zat berbahaya. Karena itu kami minta masyarakat waspada," kata Endang saat dihubungi sedang berada di Jakarta dalam rangka mengkroscek daftar registrasi obat sakit perut Po Chai, Kamis 1 April 2010.

Endang menjelaskan, dirinya juga menerima laporan, bahwa BBPOM Surabaya sudah mulai menarik obat itu di pasaran. Obat ini telah dikenal secara luas dan sudah lama beredar di negara-negara kawasan Asia, termasuk Indonesia.

Penarikan obat itu, diakui sebagai dampak penarikan serupa oleh Departemen Kesehatan Hong Kong. Mereka menarik obat Po Chai dari peredaran di negaranya karena diduga mengandung bahan berbahaya yang dapat menyerang ketahanan dan kekebalan tubuh manusia.

Hal yang sama dilakukan Pemerintah Singapura setelah penelitian yang dilakukan otoritas berwenang membuktikan Po Chai mengandung dua zat berbahaya, yakni Phenolphthalein dan Sibutramine. Bahkan dalam waktu hampir bersamaan Hong Kong dan Singapura langsung melarang peredaran obat sakit perut itu.

"Kandungan Phenolphthalein dan Sibutramine dalam kapsul itu bisa menyerang ketahanan tubuh manusia, terutama pada anak-anak dan orang lanjut usia," kata Endang.

Ahli Farmakologi RSU dr Soetomo, dr Endang Isbandiati MS Sp.FK mengimbau kepada masyarakat untuk lebih berhati-hati dalam membeli dan mengonsumsi obat, baik itu obat tradisional maupun obat non tradisional.

"Setiap obat, baik yang tradisional maupun yang non tradisional memiliki efek samping. Jadi penggunaannya harus dalam pengawasan," ungkap dr Endang.

Sibutramine, jelas Endang, merupakan zat untuk menahan nafsu makan. Biasanya kandungan ini diberikan pada pasien yang mengambil program diet. Namun, penggunaannya harus diawasi dan dalam dosis yang tepat.

Sibutramin Hydrochlorida sendiri merupakan golongan obat keras yang digunakan dalam pengobatan obesitas, dimana obat ini hanya dapat diperoleh dan digunakan berdasarkan resep dokter.

Sibutramin hydrochloride bekerja dengan cara menghambat reuptake noradrenaline dan serotonin oleh sel syaraf setelah kedua neurotransmiter ini menyampaikan pesan di antara sel saraf yang ada di otak. Penghambatan reuptake membuat kedua neurotransmitter ini bebas menjelajah di otak.

Saat itulah keduanya menghasilkan perasaan penuh (kenyang) pada pasien sehingga mengurangi keinginan untuk makan. Sedang untuk phenolphthalein merupakan suatu senyawa kimia yang sebelumnya dipakai sebagai laxative atau obat pencahar. Saat ini telah ditarik dari pasaran karena risiko kanker yang mungkin ditimbulkan. *


Selengkapnya.....

Gayus Janji Jujur Ungkap Praktik Markusnya

Jakarta - Gayus Halomoan Tambunan berjanji akan membuka segamblang-gamblangnya semua hal yang menyangkut markus pajak yang telah membuatnya jadi tersangka.

Janji itu disampaikan Gayus kepada pengacaranya, Adnan Buyung Nasution.

Buyung memberikan syarat kepada Gayus kalau ingin dibelanya, yakni jujur membuka semua yang terjadi.

"Abang bilang sama dia kalau tidak jujur, kasusnya akan Abang tutup, bakal Abang lempar kayak Rudi Ramli (eks Dirut Bank Bali) dulu. Dia lalu bilang, iya Bang saya akan jujur," kata Buyung kepada VIVAnews, Sabtu 3 Maret 2010.

Buyung lalu mengungkapkan motivasinya membela Gayus. Selain karena ingin membongkar seluruh praktik yang terkait markus yang menimpa kliennya, dia juga menilai demi Hak Azazi Manusia, Gayus layak dibela.

"Ini negara hukum, dalam negara hukum mengandung azas setiap orang berhak dibela. Berhak untuk membela diri. Jadi dia berhak mendapat seorang advokat atau pembela untuk mendampinginya," kata Buyung.

Diakui Buyung, banyak orang yang tidak mengerti dengan sikapnya. Namun ia berjanji tidak akan membuat masyarakat kecewa.

"Memang banyak pengacara yang menyalahi profesionalitasnya, bahwa tugas dia itu untuk membela orang, bukan hanya mau uangnya saja," kata Buyung.

Gayus Bertingkah

Direktur Direktorat Kepatuhan Internal Transformasi Sumber Daya Aparatur (Kitsda) Bambang Basuki menyangsikan Gayus HP Tambunan bakal memenuhi syarat yang diajukan pengacara senior Adnan Buyung Nasution. Salah satu syaratnya adalah tersangka markus pajak itu harus bicara jujur.

Bambang menilai syarat itu bakal sulit dipenuhi Gayus karena selama ini dia kurang jujur. "Gayus itu banyak tingkah sehingga hasil pemeriksaan (Kitsda) tidak optimal," kata Bambang kepada VIVAnews, Sabtu 3 April 2010.

Gayus Tambunan sempat melarikan diri ke Singapura selama hampir sepekan untuk menghindari pemeriksaan yang dilakukan Ditjen Pajak. Sampai-sampai, untuk mencarinya Polri bersama Satgas Antimafia Hukum harus menjemput Gayus di negeri Singa itu.

Berdasarkan pemeriksaan yang dilakukan Kitsda selama ini (sebelum ditahan oleh Mabes Polri), Gayus sangat tidak kooperatif. Untuk itu Kitsda menyangsikan apakah Gayus benar-benar bisa jujur atau tidak. "Banyak pertanyaan kami saja tidak dijawab," kata dia.

Pengacara senior Adnan Buyung Nasution dengan tegas mengungkapkan syarat yang diajukan saat bertemu Gayus di tahanan Mabes Polri. "Syaratnya, Gayus harus jujur," kata Buyung saat itu.

Buyung bersedia membela Gayus karena tudingan penggelapan dana pajak belum tentu terbukti di pengadilan. "Karena ini masih proses," kata dia.

Adnan pun sempat mendampingi Gayus dalam pemeriksaan sebagai tersangka hari ini. Menurutnya, pemeriksaan masih seputar rekening Gayus yang bernilai Rp 28 miliar.(VVnews)





Selengkapnya.....

MENIKMATI JAKARTA DI MINGGU PAGI

Hari Minggu pada pekan keempat setiap bulan, jalur Senayan, Sudirman, Thamrin, sampai Silang Monas menjadi milik rakyat. Bagi warga Jakarta yang setiap hari didera kemacetan dan asap kendaraan bermotor, hari itu ibarat hari ”pembebasan”. Mereka dipersatukan oleh sebuah kebutuhan bersama, yaitu ruang publik yang ramah dan murah.

Nani Khurul Jannah (20), mahasiswi Universitas Islam Negeri Jakarta, mempersiapkan diri dengan serius untuk menyambut hari bebas kendaraan bermotor yang jatuh pada Minggu (28/3) itu. Ia bangun tidur sekitar pukul 02.00. Dari Ciputat, Tangerang Selatan, ia berkumpul bersama teman-temannya sekitar pukul 04.00.

Kelompok ini tiba di Bundaran Hotel Indonesia sekitar pukul 06.30.

Nani dan teman-temannya bermain teater di atas panggung dengan penampilan tubuh serta rambut dicat hijau dan dihiasi dedaunan. Mereka mengampanyekan pelestarian lingkungan. Sambil beraksi, mereka membagikan brosur. ”Kami bisa berkampanye lingkungan untuk masyarakat. Sambutannya bagus, lho,” kata Nani.

Bersama ribuan warga lainnya, Nani memanfaatkan sebaik-baiknya enam jam di pusat Jakarta yang ada hanya sehari dalam sebulan itu. Warga Jakarta lebih suka menyebutnya dengan car free day (CFD).

Jam belum menunjukkan pukul 07.00, tetapi ribuan orang sudah menyemut di sepanjang jalur Thamrin-Sudirman. Beragam aktivitas berlangsung. Ada yang menutup satu jalur di depan Hotel Mandarin untuk bermain futsal, sementara di depan halte busway Tosari dipasang papan luncur untuk bermain sepeda BMX.

Polda Metro Jaya juga tak ketinggalan berkampanye ”Aksi Peduli untuk Keselamatan Lalu Lintas”.

Bagi komunitas sepeda, CFD sudah seperti ”daerah tujuan wisata”. Sejumlah warga Pamulang, misalnya, menggowes sepedanya sejak pukul 05.30 menuju kawasan Senayan. ”Merasakan Thamrin-Sudirman serasa milik kita,” kata Zul dari komunitas sepeda THCC Pamulang.

Para penggowes umumnya mengajak serta keluarga mereka. ”Rasanya luar biasa. Kami bisa berolahraga sambil mengakrabkan hubungan keluarga dan pertemanan,” kata Sriyanto (45), pegawai dinas perindustrian. Pagi itu, ia mengajak istri, dua anak, adik, dan keponakannya mengayuh sepeda dari kawasan Pasar Minggu ke Bundaran Hotel Indonesia.

Keakraban dalam komunitas sepeda tidak hanya terjadi di antara mereka, tetapi juga terhadap pendatang baru yang belum dikenal. Mereka saling menyapa ketika berpapasan, saling membantu jika ada pengendara sepeda yang mengalami kesulitan. ”Itu sangat sulit kita temui pada kehidupan sehari-hari di Jakarta,” kata Sriyanto.

Mobilitas pejalan kaki

Hari bebas kendaraan bermotor pada awalnya digagas sejumlah LSM peduli lingkungan tahun 2002. Setelah itu, Koalisi Udara Bersih (koalisi masyarakat sipil dan LSM) menginisiasi draf peraturan daerah (perda) untuk pengendalian pencemaran udara pada tahun 2004.

”Kita sisipkan ide car free day ke dalam draf perda dengan harapan bisa dioper menjadi tanggung jawab pemerintah dan itu berhasil. Saat Perda Nomor 2 Tahun 2005 tentang Pengendalian Pencemaran Udara disahkan, car free day sudah diakomodasi menjadi keharusan untuk dilaksanakan Gubernur,” kata Ahmad Safrudin, Koordinator Komite Penghapusan Bensin Bertimbel.

Sejak pertama kali dilaksanakan, CFD disambut gembira masyarakat. Bahkan, kini CFD telah berkembang di lima wilayah kota di DKI sekalipun frekuensinya masih sangat minim, hanya dua kali dalam setahun. Namun, ketika animo masyarakat begitu besar, jam pelaksanaan CFD justru terus dikurangi. Awalnya adalah 12 jam. Kemudian dikurangi menjadi delapan jam pada 2008 dan sejak tahun 2009 hanya tinggal enam jam, mulai dari pukul 06.00 hingga 12.00.

Bagi pengamat perkotaan dan ahli arsitektur, Marco Kusumawijaya, CFD di Jakarta ibarat gula-gula alias pemanis sesaat. ”Pemerintah belum berhasil mewujudkan sebuah kota yang nyaman dan dapat dinikmati. Alhasil, orang mencari outlet melalui peristiwa khusus semacam car free day. Padahal, seharusnya warga bisa menikmati kenyamanan seperti itu sehari-hari,” katanya.

Yang dibutuhkan warga adalah tempat berjalan kaki yang baik di seluruh kota, bukan cuma berjalan kaki di Jalan Thamrin-Sudirman pada hari Minggu dan hanya di akhir bulan. ”Lihatlah, betapa tidak nyamannya berjalan kaki di trotoar Jakarta. Tidak rata dan banyak lubang,” ujar Marco.

Dengan kata lain, pemerintah seharusnya memiliki visi ke depan berikut langkah yang konsisten untuk memperbaiki tata ruang kota. ”Namun, adakah komitmen seperti itu?” tanyanya.

Antusiasme warga yang tumpah ruah di setiap Minggu pagi sudah merembet ke wilayah pinggiran, seperti Bintaro, Serpong, Kelapa Gading, dan Depok. Bahkan, konsep CFD Jakarta telah menginspirasi kota lain di Indonesia.

Masyarakat memang merindukan ruang publik yang nyaman dan murah untuk sejenak jeda dari rutinitas kehidupan kaum urban yang diburu-buru waktu, didera kemacetan parah, dan dibalut asap kendaraan bermotor. Sayang, masih terlalu lama menunggu kedatangan Minggu pagi yang bersahabat berikutnya….(MYR/IAM/IND/USH/CAN/XAR/KPS)



Selengkapnya.....

Kasihan, Balita Dibiarkan Mencandu Rokok

MALANG - Potret kisah Sandi (4), balita asal Kota Malang, Jawa Timur, yang sudah kecanduan rokok sejak usia 1,5 tahun mengundang perhatian banyak pihak yang peduli terhadap kesehatan dan perkembangan anak. Psikolog Universitas Muhammadiyah Malang (UMM) Yudi Hartono, M.Psi menyatakan, Sandi perlu pendampingan secara intensif dari orang-orang terdekatnya.

"Kondisi seperti itu kalau dibiarkan dan terus berlanjut, secara psikologis akan membahayakan dirinya sehingga perlu pendampingan untuk menuntun dia agar secara perlahan bisa meninggalkan kebiasaan bahkan kecanduan merokoknya," katanya di Malang, Minggu (4/4/2010).

Selain pendampingan secara intensif dari orang-orang terdekatnya, kata Yudi, lingkungan sekitarnya juga harus memberikan dukungan penuh untuk tidak mengajari atau memberikan contoh merokok. Apalagi, lanjutnya, balita tersebut juga sudah fasih mengeluarkan kalimat-kalimat yang tidak seharusnya (kata-kata kotor), sehingga harus benar-benar dijaga dan diberi pengertian bahwa kata-kata seperti itu tidak sopan.

Menurut dia, Sandi sejak kecil sudah mendapatkan modelling dari lingkungan sekitarnya yang rata-rata perokok berat dan merokok dianggap sebagai sesuatu yang menyenangkan. Kondisi ini harus segera dihentikan. Ia mengakui, untuk memberikan pemahaman dan pengertian bagi Sandi memang cukup sulit, meskipun sesungguhnya dia sendiri tidak tahu apa yang dilakukannya dan tidak paham terhadap apa yang diucapkannya.

Sebenarnya, kata Yudi, Sandi sendiri secara psikologis juga ingin mengungkapkan dan mengekspresikan apa yang ada dalam benaknya, karena bahasa yang dipelajarinya terbatas dan perilaku yang menjadi panutan dari lingkungannya juga seperti itu, maka Sandi pun hanya paham dengan apa yang dilihat dan didengar setiap hari.

"Yang pasti Sandi ini perlu pengawasan ketat, penjagaan ekstra dan membatasi pergaulannya dengan orang-orang dewasa yang selama ini menjadi 'temannya' serta pengertian dan pemahaman yang benar agar dia bisa sembuh. Kasihan kalau terus seperti itu," tegasnya.

Sementara ibu Sandi, Mujiati mengatakan, keseharian Sandi ketika berada di rumah dan menjelang tidur juga tidak ubahnya seperti balita lainnya, membutuhkan dot susu dan bermanja pada ibunya. Setiap pagi setelah bangun tidur dan cuci muka, kata Mujiati, Sandi langsung minta rokok. Setelah merokok Sandi langsung diambil oleh 'teman-temannya' yang bekerja sebagai tukang parkir atau tambal ban dan baru sore hari Sandi 'dikembalikan' ke rumah.

"Mau bagaimana lagi saya bekerja, bapaknya jauh. Siapa yang akan mengasuh, jadi ya banyak yang mengasuh dia. Tapi bagaimanapun juga saya akan berupaya mendampingi dia dan meluruskan kelakuannya yang tidak semestinya sebagai balita," katanya.

Sandi sering diajak mangkal sebagai tukang parkir di kawasan Jalan Nusakambangan (depan gedung Kesenian Gajayana) Kota Malang dan sering membeli rokok sendiri ke kios yang dekat dengan kawasan itu./kps



Selengkapnya.....

Megawati Tak Tertandingi Lagi

DENPASAR — Ketua Panitia Kongres III PDI Perjuangan di Bali, Puan Maharani, menyatakan tidak ada nama lain di luar nama Megawati Soekarnoputri sebagai calon ketua umum PDI-P. Kebulatan tekad memilih kembali Megawati itu disampaikan akar rumput melalui 33 Dewan Pimpinan Daerah di seluruh Tanah Air.

"Di kongres ini tidak ada kemungkinan lagi ada nama lain karena sudah selesai di tingkat internal. Konferda (konferensi daerah) yang digelar 33 DPD semua mengerucut ke satu nama, yakni Megawati," kata Puan di hadapan pers di Sanur, Denpasar, Bali, Sabtu (3/4/2010).

Konferensi pers itu digelar terkait persiapan akhir kongres yang akan berlangsung 6-9 April 2010. Puan didampingi Ketua Panitia Pelaksana Kongres III PDI-P, Tjahjo Kumolo, dan Ketua DPD PDI-P Bali Cokorda Ratmadi.

Menurut Puan, adanya usulan nama lain sebagai calon ketua umum, yakni Guruh Soekarnoputra yang notabene adik Megawati, sudah otomatis gugur karena konferda di tingkat DPD sudah menghendaki Megawati. Nama Guruh sendiri dipilih oleh empat Dewan Pimpinan Cabang (DPC) dari 495 DPC. ”Kongres hanya akan menyatakan sikap politik partai ke depan, program-programnya, dan membahas AD/ART partai,” kata Puan.

Beberapa saat sebelum konferensi pers digelar terlihat sejumlah baliho yang berisi dukungan terhadap pencalonan Guruh sebagai ketua umum dicabuti dari arena sekitar kongres di Hotel Grand Bali Beach.

Tjahjo Kumolo membantah pencabutan baliho-baliho itu. Partainya tetap ingin agar semangat demokrasi dihadirkan dalam suasana kegembiraan. Baliho yang ingin memecah-belah partai harus dipindahkan. ”Tidak dicopoti, hanya dipindah saja sementara. Kami hanya ingin wajah Ibu Mega di depan arena kongres,” ujarnya singkat.

Namun, pengajar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UGM, Mohtar Mas’oed, di sela-sela diskusi Sekolah Demokrasi Ogan Ilir bertema ”Regenerasi Kepemimpinan Parpol Menuju Kualitas Demokrasi” yang diselenggarakan Yayasan Puspa Indonesia dan Komunitas Indonesia untuk Demokrasi, Sabtu, di Palembang, mengatakan, parpol yang tidak melakukan regenerasi pemimpin dan hanya mengandalkan pada popularitas pemimpinnya tidak akan berumur panjang.

Menurut Mohtar, regenerasi pemimpin parpol yang berjalan lambat dan terbatas pada keluarga terjadi karena sejarah kemunculan parpol di Indonesia bukan untuk kepentingan publik. Parpol didirikan dengan tujuan utama memenangi pemilu, bukan untuk menghasilkan kebijakan yang bermanfaat bagi publik.

Ribuan kader

Menurut Puan, hal-hal prinsip kepartaian yang dibahas meliputi sikap PDI-P terhadap pemerintahan Yudhoyono-Boediono dan ada tidaknya posisi wakil ketua umum PDI-P. Dua hal itu akan ditentukan melalui mekanisme internal partai yang bersumber pada sikap ketua umum terpilih.

Megawati dijadwalkan menyampaikan orasi politik di depan peserta kongres pada pembukaan tanggal 6 April. Kongres diikuti sekitar 2.000 kader. Namun, menurut Tjahjo, simpatisan PDI-P yang hadir diperkirakan mencapai 8.000 orang.

Di Purbalingga, anggota DPR dari Fraksi PDI-P, Ganjar Pranowo, mengatakan, 99 persen PDI-P tetap beroposisi dengan pemerintah. Sikap politik itu merupakan bagian dari pilihan PDI-P yang ingin memantapkan diri sebagai parpol berbasis pada ideologi.

Soal regenerasi di PDI-P, Ganjar memastikan akan ada banyak perubahan dalam kepengurusan baru dengan masuknya kader-kader baru. (BEN/HAN/WAD/kps)



Selengkapnya.....

Kabut Asap Bisa Sebabkan Anak Autis

PEKANBARU - Ratusan anak di Riau saat ini tercatat penderita autis. Salah satu penyebab munculnya autis dikarenakan kabut asap yang kerap menyelimuti provinsi itu.
Sebagaian lahan di Riau merupakan kawasan gambut yang setiap tahunnya mengalami kebakaran hutan. Karena itu, pemerintah diminta untuk memperhatikan anak-anak autis.

“Salah satu penyebab anak-anak mengidap penyakit autisme adalah karena kabut asap. Selain itu faktor lainnya seperti terjadi kesalahan saat kehamilan sang ibu maupun saat persalinan,” ujar seorang psikolog anak saat mengikuti dukungan seribu tanda tangan untuk anak autis di depan kantor Wali Kota, Jalan Jendral Sudirman, Pekanbaru, Kamis, (1/4/2010).

Menurut dia, gejala yang menonjol pada penderita autis, di antaranya anak yang cenderung cuek kepada linkungan dan susah berinteraksi dengan siapa saja. Selain itu, anak penderita autis sering menjilat-jilat dinding atau suka memutar benda yang bisa dipermainkannya seperti ban mobil mainan dan kepas angin. Hal itu dilakukan sesuai dengan tingkat keparahan penyakitnya.

“Sebenarnya mereka juga diberi kelebihan yang potensial yang harus digali, seperti mereka itu pandai mengambar atau mewarnai, bermain musik,” paparnya.

Sementara itu, kordinotor aksi Hamdani, mengatakan saat ini di Pekanbaru saja terdapat sedikitnya 300 anak yang mengalami autis. Menurutnya, anak-anak tersebut diberi kasih sayang dan mendapat perharian serius dari pemerintah dengan memberi mereka sekolah khusus.

Untuk menangani anak autis, lanjutnya, sudah dibentuk wadah Ikatan Terapis Special Needs Child (Ikatrasc).

“Ikatrasc adalah tempat berkumpulnya seluruh para pendidik dan terapis anak. Fungsinya antara lain memotivasi orangtua yang anaknya mengalami autis agar jangan putus asa dan menghilangkan mitos bahwa Autis identik dengan keterbelakangan,” ujar Hamdani yang juga Ketua Ikatrasc Riau.
(ton/okz)


Selengkapnya.....

Mahasiswa Muslim di Florida, Membantu Orang Miskin Sambil Berdakwah

Muslim di Florida, AS yang tergabung dalam organisasi nirlaba Project Downtown, turun ke jalan, tapi bukan untuk melakukan aksi unjuk rasa, tapi mendatangi warga miskin dan para tunawisma untuk membagikan bantuan dan berbincang-bincang dengan mereka.

Kegiatan itu dipusatkan di kota Tampa. Sama seperti di kota-kota besar lainnya di AS, di Tampa juga terdapat banyak tunawisma. Seorang mahasiswa mengatakan, mereka melakukan aksi sosial itu karena dalam Islam diajarkan untuk memberi makan orang-orang miskin.

"Itulah tujuan kami di sini. Cuma itu," kata mahasiswa tadi.

Penduduk kota Tampa hanya sekitar 350 ribu jiwa dan dipekirakan 11 ribu diantara mereka tidak punya tempat tinggal. "Mereka orang-orang yang membutuhkan bantuan," kata Jill Moreida, anggota Project Downtown.

"Kami datangi mereka bukan hanya sekedar memberikan makanan lagu pergi. Kami tidak mau memberi makan seperti memberi makan hewan di kebun binatang. Tapi kami bersahabat dengan mereka, kami berbincang dan berinteraksi. Selama berminggu-minggu, dan kami pun mengenal mereka, tahu tentang keluarga mereka. Kami tahu jika mereka sakit. Kami ingin membangun hubungan dengan mereka," papar Jill.

Dengan menjalin hubungan yang dekat, sedikit demi sedikit mereka bertanya tentang Islam dan memiliki pemahaman baru tentang Islam.

"Mereka bilang, ternyata orang-orang Islam sangat luar biasa. Jadi kami melayani mereka karena Allah Ta'ala. Ada pesan besar yang kami bawa, yaitu menunjukkan sesuatu yang menimbulkan pandangan baru bagi mereka tentang Islam. Menunjukkan pada mereka agar tidak takut pada kami, kaum Muslimin dan tidak memiliki steretipe bahwa kami akan menyakiti mereka," jelas Jill.

Organisasi Project Downtown berdiri dua tahun lalu di kota Miami dan sekarang sudah memiliki cabang di berbagai kota di AS, termasuk di Florida. Dalam melakukan kegiatan sosialnya, organisasi ini tidak melihat latar belakang etnis dan agama.

"Organisasi ini didirikan oleh beberapa kelompok dan beberapa mahasiswa Muslim di Miami. Mereka melihat kondisi orang-orang miskin di sekitar dan mengumpulkan uang untuk membeli roti isi dan membagikannya pada orang-orang yang membutuhkan," kata salah seorang anggota organisasi itu.

Kegiatan Project Downtown di Florida disponsori oleh komunitas Muslim di kota itu, antara lain dari organisasi Aliansi Muslim Tampa yang diketuai oleh Dr. Hussein Nagamiya, seorang dokter ahli jantung.

"Tujuan utama kami adalah memberi makan orang-orang yang kelapar, membagikan pakaian pada orang-orang miskin, memberikan apa yang mereka butuhkan karena mereka orang-orang yang tidak punya tempat tinggal dan tak tahu harus pergi kemana," ujar Dr. Nagamiya.

Ia melanjutkan, "Kami juga memberi mereka alat transportasi, misalnya sepeda, membuka tenda-tenda pemeriksaan kesehatan dan buat mereka yang ternyata sakit, kami akan membawa mereka ke klinik-klinik yang memberikan layanan gratis."

Bagi komunitas Muslim, kegiatan itu ibarat sambil menyelam minum air. Sambil membantu warga miskin, mereka juga mendakwahkan agama Islam. Organisasi seperti Project Downtown dan Aliansi Muslim Tampa berharap mereka bisa mencapai tujuan lainnya, yaitu menunjukkan pada saudara-saudara mereka sesama warga Amerika, bahwa masyarakat Muslim di Amerika adalah warga negara yang baik yang memberikan kontribusi positif pada negara AS. (ln/muxlim/era muslim)



Selengkapnya.....

Diperiksa Tim Independen, Gayus Ungkap Aktor Rekayasa

JAKARTA (SI) – Pegawai Direktorat Jenderal (Ditjen) Pajak yang diduga terlibat kasus mafia hukum perpajakan,Gayus Tambunan, hingga tadi malam masih diperiksa tim independen di Markas Besar (Mabes) Polri setibanya dari Singapura.

Dalam pemeriksaan awal, Gayus mengakui adanya skenario rekayasa status kepemilikan uang di rekeningnya. Pegawai negeri sipil (PNS) golongan IIIA itu menyebut mantan pengacaranya, Haposan Hutagalung,berperan penting dalam rekayasa itu. “Lawyerini masih memiliki peran penting untuk mengatur skenario bagaimana mencairkan sisa uang itu, termasuk bagaimana mencarikan orang yang mengaku sebagai pemilik uang,” ujar Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Edward Aritonang di Jakarta tadi malam.

Gayus tiba di Mabes Polri, Jakarta Selatan, kemarin, sekitar pukul 16.35 WIB, setelah menempuh perjalanan dari Singapura. Gayus tiba bersama Tim Mabes Polri yang menjemputnya langsung dari Singapura dan Satgas Pemberantasan Mafia Hukum. Gayus yang mengenakan kaus hitam memasuki ruang rapat utama (rupatama) Mabes Polri bersama Kepala Densus 88 Antiteror Brigadir Jenderal Pol Tito Karnavian dan Wakil Direktur I Kamtrannas Komisaris Besar Pol M Iriawan.

Sebelumnya, ribuan warga menyaksikan kedatangan Gayus di Bandara Internasional Soekarno- Hatta sekitar pukul 15.30 WIB. Sebagian di antara mereka meneriaki Gayus dengan kata maling. Edward Aritonang mengungkapkan, pertemuan untuk menyusun rekayasa kasus ini dilakukan dua kali,yakni di Hotel KCK dan Hotel S.Pertemuan itu dihadiri beberapa pihak di antaranya Gayus,Andi Kosasih,penyidik Mabes Polri Kompol A, anggota Polri AKP M,dan Haposan Hutagalung.

“Setelah berkas dinyatakan P21 (berkas lengkap), mereka mengatur skenario pemeriksaan Andi,seolah-seolah uang itu milik Andi. Inilah dasarnya mengapa Kompol A ditahan,”paparnya. Menurut Edward, tim masih melakukan penyidikan untuk membuktikan status kepemilikan uang senilai Rp25 miliar di rekening Gayus. Karena itu,Polri telah memblokir seluruh rekening yang diduga menerima aliran dana tersebut. Jika fakta hukum terbukti, Polri akan mengambil tindakan tegas kepada siapa pun yang terlibat.

Ditanya mengenai peran Kompol A,Edward mengaku, jika sebelumnya yang bersangkutan dikenai pasal kelalaian, saat ini bertambah karena terlibat dalam rekayasa kasus tersebut.Penyidik terlibat dalam rekayasa ini karena tergiur imingiming dan hadiah yang ditawarkan. “Besarannya itu yang masih menjadi pendalaman.Kita menunggu,sebab ada janji di situ,”ujarnya.

Akibat perbuatannya, yang bersangkutan dikenai Pasal 12 UU No 31 Tahun 999 sebagaimana diubah dengan UU No 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. “Pejabat negara yang menerima atau terikat janji untuk melakukan sesuatu yang bertentangan dengan tugasnya sama dengan melakukan tindakan korupsi,” ujarnya.

Kepala Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Mabes Polri Komisaris Jenderal Polisi Ito Sumardi mengatakan, keberhasilan membujuk Gayus kembali ke Tanah Air tidak lepas dari peran institusi terkait seperti Ditjen Imigrasi dan anggota Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana dan Mas Achmad Santosa. Satgas berhasil meyakinkan Gayus bahwa pemeriksaan di Indonesia akan dilakukan secara profesional.

”Kami di sana (Singapura) bersama-sama meyakinkan kepada Gayus supaya segera kembali ke Indonesia untuk mengikuti pemeriksaan di sini dan akan diberi perlakuan sebagaimana mestinya,” ujar Ito di Mabes Polri kemarin. PNS di Direktorat Keberatan dan Banding Ditjen Pajak itu,kata Ito, langsung menjalani pemeriksaan di ruang rapat Deputi Operasi yang berada di rupatama oleh tim independen.

Saat ini, status Gayus sudah ditetapkan sebagai tersangka. “Ya tersangka,” tegasnya. Sekretaris Satgas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana mengatakan, keberadaan Gayus akan melengkapi keterangan yang diberikan Andi Kosasih, Kompol A, dan Haposan Hutagalung yang sebelumnya bekerja sebagai pengacara Gayus. ”Insya Allah kasus ini lengkap karena ada keterangan kunci, ada Andi Kosasih, Haposan Hutagalung, dan sekarang ada Gayus,” ujarnya.

Denny berharap, pemeriksaan berjalan dengan profesional dan tidak ada yang keluar dari koridor hukum. Dengan demikian, yang bersangkutan mau membuka apa yang sebenarnya terjadi. ”Itu kontribusi yang bersangkutan untuk memberikan kejelasan bagaimana mafia hukum dalam perkara ini,” jelasnya. Sejauh ini Satgas melihat penanganan kasus ini cepat dan proporsional dibandingkan kasus lain.

Karena itu,proses penyidikan harus berjalan dengan independen sehingga dapat diketahui siapa saja yang terlibat. Kejaksaan Agung (Kejagung) meminta penyidik Polri menyertakan pasal tindak pidana korupsi dalam surat pemberitahuan di-mulainya penyidikan (SPDP) Gayus yang nantinya diserahkan ke kejaksaan. JaksaAgung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Marwan Effendy yakin ada indikasi kasus korupsi dalam kasus Gayus.

Indikasi itu terlihat dari aliran dana yang masuk ke rekening Gayus. “Saya lihat itu jelas-jelas korupsi. Karena uang itu (di rekening Gayus) dari berbagai perusahaan, bukan atas nama Andi Kosasih,” ujar Marwan.Dia mengatakan ada kemungkinan uang Gayus berasal dari pungutan liar, ucapan terima kasih, atau suap yang diterima untuk meringankan pajak.

“Itu namanya gratifikasi, korupsi juga.Yang penggelapan itu korupsi juga karena ada uang dititipkan untuk disetorkan pada negara, tetapi tidak disetorkan semua, itu penggelapan korupsi,” ujar Marwan. Di bagian lain, Kapolda Lampung Brigadir Jenderal Polisi Edmon Ilyas dan Direktur II Ekonomi Khusus Bareskrim Mabes Polri Brigadir Jenderal Polisi Raja Erizman kemarin juga menjalani pemeriksaan terkait kasus Gayus.

Kepala Divisi Humas Mabes Polri Inspektur Jenderal Polisi Edward Aritonang membenarkan pemeriksaan terhadap keduanya. ”Itu masih berlangsung, ada dua tim terpisah,”ujarnya. Edward menjelaskan, saat ini pemeriksaan terhadap kasus Gayus dilakukan oleh tiga tim berbeda.

Tim pertama memeriksa berkas lanjutan pemeriksaan Andi Kosasih,tim kedua memeriksa adanya keterlibatan anggota Polri dalam pelanggaran kode etik profesi, dan tim ketiga menyelidiki keberadaan dan tindak lanjut aliran dana rekening Gayus. (sucipto/m purwadi/ denny irawan/ahmad jayadi/si)



Selengkapnya.....

PEMKO TIDAK SERIUS ATASI TERNAK BABI

MEDAN (SI) – Penertiban hewan kaki empat di Kota Medan dinilai akibat ketidakseriusan Pemko Medan mengatasinya.Mereka hanya mampu mengeluarkan kebijakan, tapi tidak mampu menerapkannya.

”Ini salah satu kegagalan Pemko Medan dalam menjalankan program. Payung hukum yang dibuat, tetapi tidak diterapkan.Semua tersusun rapi di rak bagian hukum,” tutur Ketua Fraksi PKS DPRD Medan Muslim Maksum kemarin. Muslim menambahkan, seharusnya Pemko Medan membuktikan apa yang telah mereka janjikan kepada masyarakat yang terganggu atas kehadiran ternak tersebut. Bila dulu belum ada jalan keluar dan tidak ada payung hukum, saat ini semua sudah. Namun, itu hanya janji. ”Pemko Medan tidak mampu menyelesaikan masalah ini.Mereka hanya bisa berjanji.Semua ini akibat tidak ada keseriusan dalam menerapkan peraturan,” ungkapnya.

Pria yang duduk di Komisi D DPRD Medan ini memaparkan, bukti ketidakseriusan pembuat kebijakan menyelesaikan persoalan yang sudah lama terjadi ini, yaitu tidak diindahkannya keluhan masyarakat. Mereka juga membiarkan siswa melaksanakan ujian menggunakan masker dan lainlain. Seharusnya, dengan adanya Peraturan Wali Kota (Perwal) No 23/2009 tentang Pelarangan dan Pengawasan Peternakan Kaki Empat di Kota Medan lebih memudahkan kinerja pemko dalam menyelesaikannya, bukan harus menunda dengan berbagai alasan.Menurut Muslim, kepercayaan masyarakat atas kebijakan pengosongan ternak mulai memudar.

”Seharusnya lebih mudah bertindak di lapangan, bukan lebih banyak beralasan. Di Pasar Merah saja mereka tidak bisa selesaikan, konon lainnya. Ini kan menunjukkan tidak ada keberanian melakukan itu,”tuturnya. Dia mengungkapkan, sah-sah saja dilakukan relokasi karena pengosongan tidak mungkin dilakukan begitu saja.Ini menyangkut nasib masyarakat Medan yang mencari makan. Pertanyaannya, apakah ada lahan relokasi yang layak atau tidak? ”Boleh saja asal dilakukan dengan pendekatan bersolusi. Maksudnya, dipindahkan ke tempat yang benar-benar layak, bukan di sembarang lokasi.Namun, hingga saat ini belum ada kejelasan dari pihak yang ingin melakukannya,” ujarnya. Untuk itu, dia berharap sebelum relokasi dilakukan, ternak itu bisa saja dipindahkan ke lahan kosong di kawasan pinggiran.

Lokasi itu dinilai cukup layak menjadi kawasan peternakan terpadu.Tidak hanya peternakan, tempat pemotongan juga bisa dilakukan.Pengelolaannya tinggal koordinasi saja Dinas Pertanian dan Kelautan dan PD Rumah Potong Hewan.”Jadi tidak mengganggu masyarakat lain dan bisa dikelola dengan baik,” tandasnya. Sementara itu,Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Kota Medan Muhammad Fitriyus menyatakan,mereka akan kembali membahas persoalan relokasi ternak kaki empat ini. Mereka akan meminta asisten terkait untuk mengundang SKPD terkait. ”Kami akan membahas ini kembali, bagaimana rencana relokasi itu? Sebab, hingga saat ini memang belum ada perkembangan.

Dari pembahasan itu pasti terlihat kendala di lapangan.Dari situ juga akan didapat apa yang akan dilakukan ke depannya,”tandasnya. (reza shahab/si)



Selengkapnya.....

MAFIA HUKUM: DILEMA GAYUS DI KEDAI PADANG LUCKY PLASA SINGAPORE

Laporan: FX Laksana Agung Saputra

Sejak 24 Maret lalu, Gayus HP Tambunan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, bersama istrinya, Milana Anggraeni, dan tiga anaknya ”tinggal” di Singapura. Mereka menginap di Hotel Meritus Mandarin di kawasan Orchad Road, Singapura, kamar 2105.

Harga kamar di hotel itu per malamnya mulai 320 dollar Singapura untuk deluxe room sampai dengan 1.440 dollar Singapura untuk presidential suite. Jika dialihkan ke rupiah, lebih kurang Rp 2,1 juta-Rp 9,5 juta per kamar.

Di hotel itu, Gayus, yang menjadi buron Polri terkait makelar kasus, bersembunyi selama ini.

Selasa (30/3) sekitar pukul 20.00, ia keluar hotel sendirian mencari makan malam untuk keluarganya. Tujuannya Lucky Plaza, dua blok dari Meritus Mandarin. Pakaiannya santai. Kaus oblong dipadu celana pendek tiga perempat. Sebuah tas merek berkelas diselempangkannya di bahu.

Setiba di Lucky Plaza, ia ke lantai dasar, tempat gerai makanan (food court). Ia memilih gerai yang menjual ayam goreng dan nasi. Lokasinya di sudut.

Saat membayar, tiba-tiba sebuah suara memanggil namanya dari belakang. Itu suara Denny Indrayana, Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum. ”Gayus menoleh dan menyambut kami,” kata Denny.

Denny bersama Mas Achmad Santosa, anggota Satgas. Mereka di Singapura memang untuk mencari, menemukan, dan membujuk Gayus agar menyerahkan diri. Mereka tentu bekerja sama dengan tim Mabes Polri serta Kedutaan Besar Republik Indonesia di Singapura.

Namun, pertemuan di gerai makanan itu, kata Denny, adalah kebetulan. ”Sungguh suatu kebetulan,” katanya.

Denny dan Santosa menginap di Hotel JW Marriott, sekitar 100 meter dari Lucky Plaza. Mereka mencari makan malam.

Gayus diajak duduk di kedai masakan Padang, tak jauh dari gerai ayam goreng. Denny pada saat yang sama memberi tahu tim Mabes Polri untuk segera merapat. Pendekatan berlangsung sekitar dua jam, sambil makan nasi padang, yang rasanya hambar, seperti dikatakan Denny, karena situasi.

Tak mudah bagi Gayus untuk pasrah meski posisinya sangat sulit. Pembicaraan tidak banyak menyangkut soal hukum, tetapi soal perasaan. ”Kami tak banyak ngomong soal hukum kepada Gayus, tetapi lebih banyak encouragement. Saya mengatakan padanya, forget the past, start a new life,” kata Santosa.

Kedua anggota Satgas itu berusaha meyakinkan, menyerahkan diri adalah pilihan terbaik. Apabila tak menyerahkan diri, Gayus akan dihantui perasaan sebagai buron seumur hidup. Gayus juga terancam ditahan polisi Singapura karena paspornya dicabut akibat status pekerjaannya dipalsukan dari yang semestinya pegawai negeri sipil ditulis pegawai swasta. Kalau permasalahan ini diteruskan, pasti kian runyam.

”Kami membujuknya untuk menyerahkan diri. Ia tampak bingung dan takut, terutama dengan nasib istri dan anaknya, yang masih enam tahun, empat tahun, dan satu tahun. Berulang kali, ia mengusap dahinya,” kata Denny.

Akhirnya, saat sebagian besar gerai telah tutup, nada-nada mau menyerahkan diri tampak pada diri Gayus. Namun, perasaan bingung dan takut masih berkecamuk di pikirannya. Maka, ia minta waktu untuk berbicara dengan istrinya di hotel. Jam menunjuk pukul 22.30.

Denny, Santosa, dan tim Mabes Polri mengantarkan Gayus kembali ke Hotel Meritus Mandarin. Sekitar 45 menit, Gayus berbicara dengan istrinya dalam kamar.

Setelah menetapkan hati, Gayus keluar kamar. Didampingi Denny, Santosa, dan tim Mabes Polri, mereka menuju lobi Hotel Marriott. Di sana, Kepala Bagian Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi, staf KBRI di Singapura, dan pejabat Kepolisian Singapura telah menunggu.

Di tempat itu dibicarakan persiapan dokumen imigrasi agar Gayus bisa kembali ke Tanah Air. Disepakati, Gayus pulang dengan surat perjalanan laksana paspor sebagai pengganti paspornya yang dicabut. Pembicaraan selesai pukul 02.00.

Rabu, Gayus menetapkan langkahnya menuju pesawat Garuda Indonesia bernomor penerbangan GA 829 tujuan Jakarta. Di Jakarta, Gayus berketetapan hati mengungkap segalanya meski rasa takut masih berkecamuk.

Lebih gemuk

Jadwal kedatangan GA 829 dari Singapura terpampang di layar monitor. Pesawat dijadwalkan mendarat pukul 15.35. Ratusan orang memadati ruang kedatangan di Terminal 2F Bandara Soekarno-Hatta, Jakarta. Wartawan tersebar di tiga titik pintu keluar karena tidak jelas dari mana Gayus akan keluar.

Gayus keluar dari terminal kedatangan Bandara Soekarno-Hatta sekitar pukul 16.00. Ia diapit aparat Polri berpakaian preman. Ratusan wartawan pun langsung mengerumuni Gayus yang berkepala plontos itu. Gayus dibawa ke mobil Toyota Land Cruiser warna hitam bernomor polisi B 2676 TL.

Saat keluar, Gayus tanpa ekspresi. Tubuh dan wajahnya tampak lebih gemuk daripada foto yang selama ini beredar di internet dan media massa. Rombongan yang membawanya tak mampir ke bagian imigrasi.

Sempat terjadi kericuhan kecil saat Gayus datang, tetapi itu tak menghambatnya dibawa ke Mabes Polri untuk diperiksa. (pin/fer/ong/tri/kps)



Selengkapnya.....

MARKUS PAJAK: GAYUS MULAI SEBUTKAN NAMA

Teks Foto: Pegawai Direktorat Jenderal Pajak, Gayus HP Tambunan, yang menjadi tersangka kasus penggelapan pajak sebesar Rp 24,6 miliar dikawal petugas keamanan saat tiba di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, dari Singapura untuk selanjutnya dibawa ke Mabes Polri, Rabu (31/3).





Presiden Minta Mafia Hukum di Luar Kementerian Keuangan Diusut

Singapura - Gayus HP Tambunan, pegawai Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan, Rabu (31/3), bersedia menyerah. Dalam pemeriksaan awal di Markas Besar Kepolisian Negara Republik Indonesia, setibanya di Indonesia, Gayus menyebut perusahaan yang memberinya dana dan sejumlah nama yang diduga terlibat aksinya.

Wartawan Kompas FX Laksana Agung Saputra dari Singapura melaporkan, Gayus diterbangkan dari Bandara Changi ke Jakarta menggunakan pesawat Garuda Indonesia bernomor penerbangan GA 829. Pesawat berangkat dari Singapura pukul 15.00 dan tiba di Jakarta sekitar pukul 16.30. Istrinya, Milana Anggraeni, dan ketiga anaknya, yang juga berada di Singapura, tidak turut serta.

Gayus menyerahkan diri di Lucky Plaza, Singapura, Selasa malam. Menurut Sekretaris Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum Denny Indrayana, hal itu tidak terjadi begitu saja, tetapi lewat pendekatan.

Awalnya, papar Denny, ia dan Mas Achmad Santosa, anggota Satgas, kebetulan melihat Gayus di food court Lucky Plaza. Gayus di kasir membayar makanan untuk makan malam anak dan istrinya yang menginap di Hotel Meritus Mandarin. Setelah memastikan sosok di depan kasir itu adalah Gayus, Denny dan Santosa menghampirinya.

Gayus dibujuk untuk menyerahkan diri dan bersedia pulang ke Jakarta. Saat itu tim dari Mabes Polri ditelepon untuk ikut membujuknya.

Seusai mendarat di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Gayus langsung diperiksa Tim Independen Mabes Polri yang dipimpin Inspektur Jenderal Matheus Salempang. Gayus dibawa oleh Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Ito Sumardi, Komisaris Besar Mohammad Iriawan, dan sejumlah anggota Polri. Denny dan Santosa ikut menyertainya.

Sebuah sumber menyebutkan, saat diperiksa tim, Gayus menyebutkan dari perusahaan mana saja uang sebesar Rp 28 miliar itu dia peroleh. Sejumlah nama di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak juga disebut.

Penasihat Ahli Kepala Polri Kastorius Sinaga, yang menyaksikan pemeriksaan, mengatakan, Polri serius menangani kasus ini. ”Kasus ini tidak hanya berhenti sampai komisaris, tetapi juga bisa ke bintang satu atau tiga. Kapolri tidak akan menghalangi,” katanya.

Gayus dibawa ke Gedung Rupatama, yang merupakan kantor Kapolri di Kompleks Mabes Polri. Ito mengatakan, Gayus tidak dibawa ke ruangan Kapolri, tetapi ke ruang Deputi Operasi Inspektur Jenderal Silvanus Wenas.

Selama ini tersangka perkara pidana dibawa ke Bareskrim yang memiliki ruang tahanan. Status Gayus adalah tersangka.

Kepala Divisi Humas Polri Inspektur Jenderal Edward Aritonang sebelumnya mengatakan, Polri menetapkan Komisaris Arafat sebagai tersangka. Arafat dan penasihat hukum Gayus— Halomoan Hutagalung—Gayus, dan pengusaha Andi Kosasih diduga merekayasa kasus pajak senilai Rp 25 miliar di sebuah hotel di Jakarta. Halomoan dan Andi juga ditetapkan sebagai tersangka.

Ketika ditanya tentang pemeriksaan dua brigadir jenderal polisi, Aritonang mengatakan, polisi bertindak berdasarkan fakta hukum. ”Nanti setelah Gayus memberikan penjelasan, baru diambil tindakan,” ujar Aritonang.

Saat ditanya apakah keberadaan motor Harley Davidson di Bareskrim yang diduga milik Arafat sebagai barang bukti, Aritonang tidak mau menjawab.

Aritonang menambahkan, setelah blokir rekening Gayus sebesar Rp 25 miliar dibuka, polisi menyelidiki ke mana saja dana itu mengalir.

Denny mengimbuhi, seorang polisi wanita berpangkat ajun komisaris telah diperiksa dalam kasus Gayus. Namun, Denny tidak menjelaskan tentang pemeriksaan terhadap dua brigadir jenderal polisi dan komisaris besar dalam penyelidikan kasus Gayus.

Sebelumnya, mantan Kepala Bareskrim Komisaris Jenderal Susno Duadji menyebutkan ada dua brigadir jenderal polisi yang diduga terlibat dalam kasus aliran dana Rp 25 miliar dalam rekening Gayus.

Presiden sudah dengar

Dari Tulungagung, Jawa Timur, Juru Bicara Kepresidenan Julian Aldrin Pasha, Rabu, mengakui, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono telah mendengar penyerahan diri Gayus. Namun, untuk mengetahui lebih jauh, Presiden harus mendengarkan laporan resmi dari Satgas. ”Presiden terus mengikuti perkembangan kasus ini. Presiden telah memberikan arahan agar masalah ini terus diproses dan ditegakkan secara hukum di instansi mana pun,” tuturnya.

Lebih jauh Julian mengatakan, Presiden juga menginstruksikan agar kasus mafia hukum lainnya —tak hanya di Ditjen Pajak serta Ditjen Bea dan Cukai, tetapi juga di instansi pemerintah lain—segera ditindak seraya terus menjalankan reformasi birokrasi.

Praktisi hukum, Adnan Buyung Nasution, secara terpisah di Jakarta, menambahkan, Gayus adalah saksi kunci makelar kasus pajak yang diduga melibatkan semua lini institusi peradilan. Karena itu, Gayus harus berani mengungkap kasus mafia perpajakan serta didampingi kuasa hukum yang jujur dan bersih.

Sebaliknya, penasihat Indonesia Police Watch Johnson Panjaitan mengkhawatirkan terjadinya negosiasi penanganan kasus antara Polri dan Gayus. ”Saya mempertanyakan mengapa Gayus tiba-tiba pergi dan tiba-tiba bisa dijemput oleh perwira tinggi di Singapura,” katanya.

Menurut Johnson, negosiasi penanganan kasus dapat terjadi untuk mereduksi kasus itu. ”Kasus ini melibatkan jenderal dan institusi yang besar. Jangan sampai yang diproses hanya pelaku bawahan,” katanya. (ONG/TRI/PIN/FER/IDR/NWO/HAR/BDM/KPS)

Selengkapnya.....