MUI dan Muhammadiyah Sepakat Koruptor Dihukum Mati

Pimpinan Pusat Muhammadiyah serta Majelis Ulama Indonesia setuju apabila hukuman mati juga diberlakukan untuk para koruptor. Hukuman mati dianggap perlu karena dapat memberikan efek jera kepada orang yang ingin melakukan korupsi.

“Saya setuju dengan upaya hukuman mati karena memberikan hukuman efek jera karena koruptor mengambil hak orang lain,” kata Ketua Muhammadiyah, Dien Syamsuddin dalam jumpa pers tentang pelaksanaan kongres umat Islam ke-5 di gedung MUI, Menteng, Jakarta, Kamis (8/4).

Din menyatakan dirinya sangat setuju perihal wacana hukuman mati bagi koruptor. Pasalnya perbuatan korupsi dianggap sangat mematikan begitu banyak rakyat serta negara secara ekonomis maupun materil.

“Karena selama ini baru para pelaku kriminal, teroris maupun narkoba yang sudah divonis untuk hukuman mati walaupun undang-undang tentang hal itu sudah ada namun belum direalisasikan,” tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Ketua MUI Amidan. Dirinya mengatakan dalam ajaran Islam dapat dianalogikan dengan Qisos, yaitu dengan penekanan terhadap pentingnya hak asasi manusia. “Oleh karena itu sebaiknya hukuman mati segera dilaksanakan untuk para koruptor agar dapat membuat efek jera,” pungkas Amidan.

Hal senada diungkapkan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) Prof Mahfud MD. Ia berpendapat, koruptor itu perlu diberi hukuman mati karena upaya membongkar kasus korupsi ternyata tidak mengurangi korupsi.

"Kasus korupsi itu sudah berkali-kali dibongkar, tapi korupsi tetap saja ada karena itu sebaiknya ada perbaikan sistem," katanya setelah berbicara dalam seminar di Gedung PWNU Jatim, Kamis.

Di sela-sela seminar untuk memperingati 100 hari wafatnya mantan Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur) itu, mantan Menhan di era Gus Dur tersebut mengusulkan dua sistem yang diperlukan untuk "menghabisi" korupsi. "Sistemnya, jatuhkan hukuman mati kepada koruptor dan buka peluang UU Pembuktian Terbalik untuk kasus korupsi, tapi UU itu memang harus diberlakukan secara hati-hati," katanya.

Menurut mantan birokrat, legislator, dan sekarang memimpin lembaga yudikatif (MK) itu, sistem pembuktian terbalik memang harus diberlakukan dengan ekstra hati-hati agar tidak jadi alat memeras. "Kalau tidak hati-hati, sistem pembuktian terbalik itu akan dapat dijadikan alat memeras oleh penegak hukum, karena tersangka korupsi takut mati," katanya.

Namun, katanya, sistem pembuktian terbalik dapat dilakukan dengan sederhana, misalnya gaji seseorang pejabat adalah Rp10 juta per bulan, maka dalam dua tahun hanya Rp240 juta. "Kalau dalam dua tahun ternyata dia memiliki uang Rp20 miliar, maka dia diminta untuk membuktikan asal-usul uang itu dalam 2-3 bulan dan bila tidak mampu memberikan bukti akan dijatuhi hukuman mati," katanya. (dtc/Ant)

Selengkapnya.....

Warga Medan Dijanjikan Pendidikan Gratis Hingga SMA

Medan -- Pasangan Calon Walikota dan Wakil Walikota Medan periode 2005-2010 Bahdin Nur Tanjung, SE MM dan Drs Kasim Siyo, MSi siap memperjuangkan empat prioritas program. Pertama akan memberikan pendidikan gratis dengan membebaskan biaya sekolah bagi seluruh warga Kota Medan dari SD hingga SMA.

"Saya bertekad membebaskan biaya sekolah. Kalau sekarang sejak SD-SMP sudah ditanggung pemerintah pusat, maka SMA akan ditanggulangi dan diperjuangkan. Bahkan, jika memang akan memperjuangkan ke pemerintah pusat sehingga biaya sekolah SMA juga ditanggung. Sedangkan dana APBD diperuntukan bagi peningkatan kualitas pendidikan," kata Calon Walikota Medan, Bahdin Nur Tanjung didampingi wakilnya, Kasim Siyo ketika bersilaturahmi ke Harian Analisa Medan, Kamis (8/4).

Silaturahmi diterima Pemimpin Umum Harian Analisa, Supandi Kusuma didampingi pemimpin perusahaan, Sujito Sukirman, Sekretaris Redaksi, War Djamil, dan Redaktur Kota, H Hermansjah, SE, dan Iwan Kwok wasit internasional Wushu.

Sedangkan, pasangan Bahdin Nur Tanjung-Kasim Siyo yang akrab disebut BK 4 didampingi Tim Pemenangan Pemilu, Muktar Aritonang, Koordinator Tim Media, Farid Wajedi, SH MHum,

Pada kesempatan itu, Bahdin bertekad warga Kota Medan tidak boleh sampai tidak sekolah hanya karena tidak memiliki dana.

Dia menilai pendidikan di Kota Medan sangat berkualitas, terbukti anak-anak Medan banyak yang pintar dengan menjuarai olimpiade seperti matematika, IPA dan kejuaraan dunia lainnya. Untuk itu, dia merencanakan membangun pendidikan berkualitas dan merata. Selama ini, katanya pendidikan belum merata karena pengelolaan belum dipimpin oleh orang yang pas. "Saya berjanji, dalam peningkatan pendidikan pengangkatan kepala sekolah dan pengangkatan kepala dinas tidak dipungut biaya," ujarnya.

Prioritas program kedua, yakni masalah kesehatan.Dia menceritakan, setelah mengungjungi sejumlah tempat seperti di Belawan dan Marelan ditemui masyarakat hidup dengan kondisi lingkungan yang memprihatinkan. Bahkan di Marelan, kata Bahdin, tim terpaksa membawa anak penderita gizi buruk untuk berobat. "Bagi masyarakat kota Medan yang kurang mampu, akan diberikan pelayanan kesehatan gratis tanpa harus mengurus surat miskin,"janjinya.

Mantan Rektor UMSU ini juga berjanji akan memprioritas masalah pengurusan KTP dengan cepat dan tanpa bayar. Namun, dalam pelaksanaan akan diawasi dan dia yakin wakilnya Kasim Siyo yang berpengalaman di pemerintah mampu mengatasinya.

Program ke empat, memberi dukungan pada masyarakat pelaksana ekonomi menengah ke bawah seperti pedagang kakilima (PKL). Menurutnya, PKL tidak akan dikejar-kejar tapi diatur dengan tempat yang baik, pasar tradisional akan ditempatkan yang bagus. Sedangkan program lain yang jadi prioritas, masalah lalulintas, infrastruktur jalan, ruang publik, banjir dan sarana dan prasarana umum.

Dalam bidang keolahragaan, Bahdin siap mengangkat harga dan martabat olahraga kota Medan untuk menjadi kebanggaan Bangsa. "Saat ini yang sudah menjadi kebanggaan warga Kota Medan yakni Wushu. Kalau bisa masyarakat nasional dan internasional ketika ingat Medan ingat Wushu, ingat Sumut ingkat Wushu, ingat Indonesia juga ingat Wushu,"katanya.

Dia menyaranka, dalam menempatkan pengurus di bidang olahraga yakni orang-orang yang betul menjiwai, paham dan tidak hanya mencari popularitas," katanya.

Pentingnya Bangun Keolahragaan

Pertemuan yang berlangsung satu jam lebih itu berlangsung penuh keakraban, Pemimpin Umum Harian Analisa, Supandi Kusuma mengatakan sejumlah calon walikota dan wakil walikota sebelumnya juga telah bersilaturahmi ke Harian Analisa.

Dalam kesempatan itu, dia memberikan saran agar calon walikota dan wakil walikota memberikan perhatian yang serius terhadap pembangunan keolahragaan karena olahraga mampu memberikan dampak yang positif yakni majunya dunia pariwisata.

Dia menceritakan, pada Kejuaraan Dunia Wushu Junior dilakukan di Bali karena Bali memiliki fasilitas yang lengkap, sarana dan prasarana seperti hotel dan gedung olahraga yang memadai dan dilengkapi AC.

Di Medan, katanya belum ada gedung yang reprentatif. Dia berharap calon walikota Medan yang terpilih hendaknya mampu membangun gedung olahraga yang reprentatif dengan fasilitas lengkap dan mampu menampung 3000 orang.

Saran lain, masalah kelistrikan. Listrik, katanya harus menjadi prioritas kinerja calon walikota Medan karena jika ada tamu yang datang ke Medan dan listrik padam akan sangat memalukan.

Mendengar saran Pemimpin Umum Harian Analisa, Bahdin-Kasim Siyo berjanji akan berjuang hingga ke pusat agar listrik di Medan tidak lagi padam. (maf/ans)


Selengkapnya.....

Laode: Terjadi Kasus Korupsi Besar di DPR

Wakil Ketua Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Laode Ida menyebut terjadi kasus korupsi besar di tubuh Dewan Perwakilan Rakyat bahkan kasus tersebut lebih besar dibanding kasus penggelapan pajak yang dilakukan Gayus Tambunan.

"Pelakunya memiliki posisi seperti saya, yaitu di tingkat wakil. Dia adalah salah satu pimpinan di lembaga legislatif pusat," kata Laode usai melakukan pra peluncuran buku karyanya Negara Mafia di penerbit Galangpress Yogyakarta, Kamis.

Menurut dia, kasus tersebut telah merugikan keuangan negara senilai hampir Rp100 miliar dan terjadi menjelang musyawarah nasional (munas) salah satu partai politik.
Namun demikian, Doktor Sosiologi Universitas Indonesia (UI) tersebut masih enggan menyebutkan inisial dari politisi yang dimaksud, hanya berjanji akan membukanya dalam waktu satu pekan ke depan.

Dalam pra peluncuran buku tersebut, Laode juga menyebutkan bahwa sebagai politisi harus mampu berbicara secara terus terang dan apabila hanya bersikap diam, maka dia adalah menjadi salah satu bagian dari mafia yang melakukan praktik korupsi.

Sebelumnya, Senin (5/4), Ketua MK Mahfud MD juga menyatakan memiliki data yang dapat membuktikan telah terjadi korupsi dengan nilai yang lebih besar dibanding kasus Gayus Tambunan.

Mahfud mengaku, data tersebut berasal dari anggota DPR RI yang menyatakan telah terjadi semacam penyalahgunaan wewenang sehingga mengakibatkan keluarnya uang secara tidak prosedural.

Cetak Biru

Sementara itu, Direktur Pusat Kajian Anti (Pukat) Korupsi Universitas Gadjah Mada (UGM) Zaenal Arifin Mochtar yang juga menjadi pembicara dalam prapeluncuran buku tersebut menyatakan diperlukan cetak biru untuk mengatasi permasalahan korupsi yang membelit Indonesia.

"Cetak biru itu penting agar pemberantasan korupsi menjadi terarah. Karena dari waktu ke waktu selalu saja ada pengalihan isu, sehingga pemberantasan korupsi menjadi tidak fokus," katanya Ia juga menegaskan, pemberantasan korupsi di Indonesia bukan lagi menjadi tugas intelektual tetapi sudah masuk pada bagian kerja dari penyelenggara negara.

Sedangkan pengamat politik UGM Arie Sudjito yang juga menjadi pembicara menyatakan bahwa pemberantasan korupsi harus menjadi sebuah gerakan sosial dari masyarakat. "Peluncuran buku seperti itu yang dipadukan dengan data-data yang akurat serta komitmen dari masyarakat akan menjadi amunisi untuk pemberantasan korupsi," katanya.

Hanya saja, kata dia, amunisi tersebut harus ditembakkan dengan tepat sehingga mengenai sasaran, dan para mafia yang menjadi target tidak sempat berkelit dengan segala skenario yang telah dirancang. Ia juga menyebut, pemberantasan korupsi tersebut tidak boleh hanya dinilai dari hasilnya saja, melainkan harus dinilai sebagai sebuah proses. (Ant)


Selengkapnya.....

BENCANA ALAM: WARGA HARUS BERSAHABAT DENGAN GEMPA

Medan - Warga Pulau Sumatera dan sekitarnya harus mulai membiasakan diri dengan gempa bumi dan bersahabat dengan gempa mengingat posisi Pulau Sumatera yang berada di kawasan patahan dan pertemuan dua lempeng bumi. Potensi gempa bisa datang sewaktu-waktu karena lempeng dan patahan yang mengepung Sumatera terus bergerak.

Analisis geofisika Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) Wilayah I Buha M Simanjuntak, Rabu (7/4), mengatakan, warga harus akrab dengan gempa bumi dan berteman dengan gempa. ”Gempa bumi akan selalu terjadi berapa pun besarnya,” tutur Buha.

Gempa yang mengguncang Kota Medan kemarin pukul 05.15.03, yang berpusat di Kepulauan Banyak, berkekuatan 7,2 skala Richter membuat warga Medan berhamburan keluar rumah. Banyak orang terbangun dari tidur dan lari keluar rumah dengan pakaian ala kadarnya. Mereka terkejut dan tidak menduga terjadi gempa bumi yang di Medan guncangannya mencapai III hingga IV MMI itu.

Sementara di Pulau Banyak, Kabupaten Singkil, NAD, gempa membuat warga panik dan lari ke gunung. Gempa membuat air laut di Pulau Balai naik 80 sentimeter dalam wujud gelombang yang datang beruntun sekitar lima kali. Namun, air laut hanya masuk ke parit dan tidak mencapai rumah penduduk. Di Desa Haloban, Pulau Tuangku, air laut naik hingga 300 meter dari bibir pantai sehingga mencapai halaman rumah penduduk.

Warga Pulau Balai, Achmad Tachis, yang dihubungi dari Medan, mengatakan, warga terbangun dari tidur kemudian lari ke gunung. ”Situasi panik dan menggelikan,” kata Achmad. Banyak orang lari ke tempat yang lebih tinggi dengan pakaian ala kadarnya. Hingga kemarin sore belum ada laporan mengenai jumlah korban dan kerusakan akibat gempa.

Menurut Achmad, warga belum pernah mendapat simulasi penanganan bencana, terutama gempa bumi. Padahal, Kepulauan Banyak yang memiliki 99 pulau itu dikepung laut. (WSI/KPS)


Selengkapnya.....

SBY: BERSIHAKAN SELURUHNYA & BUAT ATURAN SANKSI PEMISKINAN BAGI KORUPTOR

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengemukakan, secara kumulatif, praktik mafia kasus di Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan sangat merugikan negara. Selain melibatkan rantai institusi penegak hukum, praktik itu juga merugikan rakyat akibat penerimaan negara yang diselewengkan.

Presiden Yudhoyono menginstruksikan agar dilakukan pembersihan secara menyeluruh praktik mafia, tak hanya di Ditjen Pajak, tetapi juga di sejumlah instansi pemerintah lainnya.

Instruksi itu diungkapkan, Rabu (7/4), sesaat sebelum Presiden meninggalkan Tanah Air menuju Hanoi, Vietnam. Dalam keterangan di Bandara Halim Perdanakusuma, Jakarta, itu Presiden didampingi Wakil Presiden Boediono, sejumlah menteri, dan Kepala Polri Jenderal (Pol) Bambang Hendarso Danuri.

”Secara kumulatif, praktik mafia ini sungguh merugikan negara. Inilah saat yang tepat untuk melakukan pembersihan menyeluruh. Saya mendukung dan menghargai langkah cepat di Kementerian Keuangan untuk melakukan penindakan terhadap oknum yang terlibat. Saya juga menginstruksikan agar hal yang sama dilakukan di instansi lain, sesuai aturan dan hukum berlaku,” papar Presiden.

Praktik mafia hukum yang terjadi saat ini dapat dikategorikan sebagai kejahatan luar biasa. ”Lima tahun lalu, saya mengingatkan agar bisa dihindari kejahatan di lingkungan perpajakan, baik oleh aparat pajak atau yang disebut korupsi maupun oleh wajib pajak, yang disebut tidak bayar pajak atau bayar pajak, tetapi tidak lengkap, serta kejahatan yang ditemukan Satuan Tugas Pemberantasan Mafia Hukum yang disebut sindikasi dan kongkalikong dalam perpajakan,” ungkap Presiden.

Sindikasi perpajakan yang terjadi melibatkan institusi penegak hukum, mulai dari Polri, Kejaksaan Agung, pengadilan dan hakim, hingga pengacara. ”Saya berharap ini diusut tuntas karena kejadian seperti ini masih terjadi. Kasus ini sungguh memprihatinkan. Ekonomi kita terus tumbuh. Tentu dunia usaha tumbuh dengan baik pula. Pertumbuhan dunia usaha harus tecermin dalam pajak yang disetorkan pada negara sebagai bagian penerimaan negara yang penting untuk biaya pembangunan,” tuturnya.

Presiden melanjutkan, ”Sebab itu, saya mengimbau agar semua pihak menjalankan UU Perpajakan dengan sebenar-benarnya. Hentikan kejahatan di wilayah itu karena sesungguhnya itu mengorbankan pembangunan dan mengkhianati rakyat.”

Wajib dimiskinkan

Di Nusakambangan, Kabupaten Cilacap, Jawa Tengah, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Patrialis Akbar menuturkan, Rancangan UU tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, untuk menggantikan UU Nomor 31 Tahun 1999 yang diperbarui dengan UU No 20/2001, tetap menjadi program legislasi nasional tahun 2010. Sanksi dalam RUU itu pun lebih rendah dibandingkan dengan UU yang akan digantikan. ”Namun, hal itu bukan tak bisa diubah. Bahkan, saat pembahasan dengan DPR pun masih dapat diubah. Kita harus mengikuti perkembangan dalam masyarakat,” katanya.

Patrialis mengakui, setelah kasus dugaan korupsi, pencucian uang, dan penggelapan yang melibatkan pegawai Ditjen Pajak Gayus HP Tambunan, yang dikenal sebagai praktik mafia hukum atau makelar kasus, masyarakat cenderung berkeinginan pelaku korupsi dan makelar kasus dihukum berat. Dinamika ini harus tampak dalam perubahan UU Pemberantasan Korupsi.

Bahkan, kata Patrialis, selain layak dijatuhi hukuman mati, koruptor juga wajib dimiskinkan. Aturan ini akan memberikan efek jera koruptor atau pejabat yang berniat mengorupsi uang negara. Dengan dimiskinkan, setiap pejabat akan memperhitungkan kembali langkahnya mengorupsi uang negara karena akan dirampas negara lagi. ”Jadi, dia akan belajar, tak ada gunanya menumpuk harta dari korupsi kalau pada akhirnya harta itu dirampas kembali oleh negara,” katanya.

Patrialis mengatakan, korupsi adalah pengkhianatan terbesar kepada negara. Kasus korupsi pajak, contohnya, tidak hanya merugikan negara, tetapi juga menyakiti hati masyarakat.

Di Jakarta, secara terpisah, Rabu, Wakil Ketua Komisi III Bidang Hukum DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah dan anggota Komisi III, Achmad Rubaie, sepakat hukuman badan kurang efektif untuk menekan korupsi. Sanksi itu juga tidak akan membuat jera koruptor atau calon koruptor. Sebab itu, kesejahteraan koruptor perlu disandera dengan menyita harta yang mereka miliki.

”Hukuman badan tidak menjerakan. Setelah keluar dari penjara, mereka (koruptor) masih bisa hidup mewah dengan harta hasil korupsi,” kata Fahri.

Rubaie menuturkan, penyanderaan kesejahteraan perlu dilakukan sebab kejahatan korupsi setingkat terorisme. Korupsi berarti merampas harta rakyat dan menghambat pembangunan.

Sebaliknya, Wakil Ketua Komisi III DPR lainnya, Azis Syamsudin, berharap mantan Kepala Badan Reserse Kriminal Polri Komisaris Jenderal Susno Duadji membuka kasus dugaan mafia hukum lainnya. Dengan demikian, reformasi birokrasi dan penegakan hukum kasus ini dapat lebih cepat dilakukan. Susno yang pertama kali memaparkan kasus Gayus. (har/mdn/nta/nwo/dwa/aik/tra/kps)



Selengkapnya.....

GEMPA 7,2 SR: TEUPAH SELATAN PALING PARAH

Sinabang - Kecamatan Teupah Selatan, Kabupaten Simeulue, Nanggroe Aceh Darussalam, menjadi kawasan paling parah akibat gempa bumi berkekuatan 7,2 skala Richter, Rabu (7/4) pukul 05.15. Pusat gempa di Kepulauan Banyak, sekitar 75 kilometer tenggara Sinabang, ibu kota Simeulue.

Sekretaris Daerah Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Simeulue Mohd Riswan menyatakan, 25 rumah di kecamatan itu roboh dan puluhan keluarga mengungsi ke tempat yang aman. Pemkab dengan dibantu para pemuda setempat memberikan bantuan tenda untuk tempat pengungsian.

Kehidupan di Sinabang, Rabu siang, berjalan seperti biasa. Warung dan toko tetap buka.

Wakil Gubernur Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) Muhammad Nazar, yang juga menjabat Ketua Badan Daerah Penanggulangan Bencana, memberi bantuan dana Rp 100 juta, untuk uang lauk-pauk masyarakat yang tertimpa bencana.

Direktur Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) Simeulue Hanif menyebutkan, belasan pasien yang sebelum kejadian sedang dirawat dipindahkan ke ruang perawatan darurat yang semula untuk parkir mobil. Pasien masih takut untuk kembali dirawat di ruangan.

Data dari Posko Satkorlak PBP Pemkab Simeulue menyebutkan, 72 keluarga yang berasal dari Desa Ulul Mayang, Teupah Selatan, mengungsi.

Di seluruh Kabupaten Simeulue, 27 orang dirawat di RSUD akibat tertimpa bangunan yang roboh. Tiga orang hingga Rabu sore masih dirawat. Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I Medan Hendra Suwarta mengatakan, selain di daerah yang berdekatan dengan pusat gempa, getaran dirasakan di beberapa lokasi, seperti Medan, Sibolga, Gunung Sitoli, Rantauprapat (Sumatera Utara), Padang dan Padang Panjang (Sumatera Barat), serta Banda Aceh, Singkil, Meulaboh (NAD).

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memastikan kondisi sebagian NAD dan Sumatera Utara pascagempa bumi dapat dikendalikan. Selain hanya kerusakan ringan dan tidak terjadi tsunami, juga tak ada lagi pemadaman listrik akibat gempa bumi. (MHD/MHF/INK/WSI/ CHE/HAR/DAY/EDN/kps)



Selengkapnya.....

KESEHATAN: PERKOTAAN HADAPI BEBAN GANDA

Jakarta - Persoalan kesehatan di perkotaan sangat kompleks ganda. Selain menghadapi masalah kesehatan masyarakat modern, persoalan penyakit konvensional pun masih menjadi beban.

”Persoalan kesehatan di kota memiliki kekhasan, yakni sangat beragam dan kompleks lantaran masih menanggung beban persoalan kesehatan konvensional, seperti gizi buruk, tuberkulosis, diare, dan demam berdarah dengue,” demikian Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih dalam acara seminar memperingati Hari Kesehatan Sedunia, Rabu (7/3).

Di sisi lain, muncul masalah yang identik dengan masyarakat modern, seperti kecelakaan lalu lintas, kelebihan berat badan, dan gangguan lain akibat gaya hidup tidak sehat.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, proporsi penyakit infeksi di perkotaan penyebab kematian terbesar ialah penyakit sistem pernapasan, seperti tuberkulosis (6,3 persen), penyakit hati (4 persen) dan pnemonia (3,3 persen).

Penyakit tidak menular penyebab kematian terbesar ialah stroke (19,4 persen), diabetes melitus (9,7 persen), dan hipertensi (7,5 persen). Berbagai faktor, seperti lingkungan, sosial, infrastruktur fisik, air, sanitasi, tempat hidup, tempat bekerja, dan akses ke layanan kesehatan amat memengaruhi. Kegagalan mengatasi faktor mendasar itu berdampak pada buruknya kualitas kesehatan masyarakat.

Endang mengatakan, layanan kesehatan bagi penduduk perkotaan menjadi salah satu masalah besar di tengah memberatnya beban perkotaan. Persoalan urbanisasi tidak hanya tanggung jawab sektor kesehatan. Masalah kesehatan terletak di hilir atau sebagai dampak, terutama akibat buruknya lingkungan hidup.

”Tidak mungkin Kementerian Kesehatan yang mengatasinya sendiri, harus ada komitmen dari pemerintah kota untuk membangun infrastruktur yang berwawasan kesehatan,” ujarnya.

Perwakilan Organisasi Kesehatan Dunia PBB untuk Indonesia, Khanchit Limpakarnjanarat, mengatakan, investasi di bidang kesehatan imbalannya setimpal. Setiap investasi 1 dollar AS untuk sanitasi akan mengurangi biaya penanganan penyakit sebesar 9 dollar AS. ”Investasi dalam pembangunan kesehatan di kota juga merupakan strategi penting mengurangi kemiskinan di perkotaan,” ujarnya. (INE/kps)



Selengkapnya.....

Putusan Munas Tarjih : Pernikahan Wajib Dicatatkan

Malang – Usulan Sidang Komisi yang membahas tentang fenomena nikah siri menjadi bahan perdebatan cukup hangat diantara peserta pada Sidang Pleno kedua, Musyawarah Nasional (Munas) Tarjih ke-27, di Aulan Biro Administrasi Umum (BAU) di Kampus UMM, Sabtu (03/04/2010). Keputusan akhirnya berbunyi : Pernikahan Wajib Dicatatkan, Pada Saat Akad Nikah.

Sebelumnya, sidang komisi sempat mengusulkan bunyi : Nikah wajib dicatatkan, nikah siri adalah nikah yang memenuhi ketentuan pernikahan minus pencatatan. Usulan tersebut memunculkan perdebatan mengenai syah tidaknya nikah sirri. Setelah argumentasi demi argumentasi terus dibahas, akhirnya peserta Munas menyetujui rumusan yang berdasarkan fatwa majelis tarjih yang sebelumnya sudah dikeluarkan yaitu : Pernikahan wajib dicatatkan dengan penegasan “dicatatkan pada saat akad nikah”. Salah satu pertimbangan dari peserta karena madhorot nikah sirri yang memang sudah banyak, salah satunya selalu kalahnya gugatan di pengadilan ketika terjadi ketidak adilah dalam perjalanan pernikahan, khususnya pada perempuan.


Tidak Sekedar Halal Haram

Pembahasan masalah syah tidaknya nikah sirri diatas sebenarnya hanya salah satu bagian dalam pembahasan buku pedoman yang pada mulanya berjudul Fikih Perempuan, sesua amanat Muktamar Muhammadiyah ke 45 di Malang tahun 2005, yang di dalamnya memuat dasar-dasar tanggung jawab yang sama Amaliyah laki-laki dan Perempuan dalam al-Qur’an dan Sunnah

Namun ada usulan untuk merubah judulnya karena dianggap terlalu menjadikan Perepuan menjadi obyek pembahasan. Ada tiga alternatif judul yang diusulkan: (1) Adabul Mar’ah fil Islam: Tuntunan Peran Perempuan Perspektif Muhammadiyah. (2) Tuntunan Amaliyah laki-laki perempuan perspektif Muhammadiyah. (3) Tuntunan relasi laki-laki dan perempuan dalam perspektif Muhammadiyah.

Hal diatas sesuai konsep Munas Tarjih kali ini yang memang semangatnya untuk tidak sekedar berbicara hukum halal dan haram atau mubah serta makruh, namun lebih berorientasi melahirkan tuntunan untuk umat dalam kehidupannya sehingga tujuan Islam untuk berorientasi pada perbaikan akhlak tercapai (arif)


Selengkapnya.....

PENDIDIKAN: RATUSAN SISWA SMP TERANCAM TIDAK LULUS UJIAN

Medan - Sebanyak 445 siswa sekolah menengah pertama negeri dan swasta di Kota Medan terancam tidak lulus Ujian Nasional. Ini karena mereka tidak mengikuti Ujian Nasional reguler maupun susulan.

Dalam UN reguler SMP yang berakhir pada 1 April lalu, semestinya diikuti 41.290 siswa, tapi sebanyak 460 siswa tidak mengikutinya. Sebagian karena sakit dan ada keperluan lain. Namun, sebagian besar lainnya (349 siswa) absen tanpa alasan yang jelas.

Dinas Pendidikan Kota Medan memberikan kesempatan bagi siswa yang absen untuk bisa lulus UN dengan mengikuti UN susulan yang dimulai pada 5 sampai 8 April. Pada hari pertama UN susulan, hanya 43 siswa yang hadir, tapi pada hari kedua, Selasa (6/4), menyusut tinggal 15 siswa yang hadir. Artinya, ada 445 siswa yang tetap absen sehingga terancam tidak lulus UN

Kepala Subbidang Pendidikan Dasar dan Menengah Dinas Pendidikan Kota Medan Masrul Badri mengatakan, pihaknya telah berupaya memberi kesempatan bagi para siswa untuk bisa lulus UN.

”Kalau tidak hadir juga di UN susulan, kami tidak bisa memaksa. Itu sudah menjadi tanggung jawab orangtua dan siswa karena pihak sekolah sudah memberi tahu. Kami tidak mungkin menjemput mereka satu per satu ke rumahnya,” ujarnya.

Kepala Dinas Pendidikan Kota Medan Hasan Basri mengatakan, awal Mei tahun ini pihaknya akan menggelar UN ulangan. Bagi siswa yang tidak lulus UN reguler dan tidak mengikuti UN susulan diharapkan mau mengikuti UN ulangan tersebut agar tetap bisa lulus UN.

Bagi siswa yang tidak mengikuti UN reguler, susulan, maupun ulangan, dianggap tidak berniat meneruskan studinya. Dinas Pendidikan Medan akan mencari tahu penyebabnya.

Sementara itu, UN susulan tersebut dilaksanakan secara terpisah bergantung pada lokasi sekolah siswa terkait. ”Bisa jadi siswa yang tidak ikut UN reguler, dia mengisi soal UN susulan sendirian, tanpa teman, karena teman lainnya berada di subrayon yang berbeda” tambah Basri.

Soal-soal yang diujikan itu diambil langsung dari Kantor Dinas Pendidikan setiap pagi menjelang UN dilaksanakan. Jumlah soal maupun tingkat kesulitannya sama dengan materi soal UN reguler. Namun, formulasi penyajian soalnya berbeda dengan UN reguler sehingga siswa tetap mendapat beban yang sama dengan sisa lainnya yang ikut UN reguler. (mhf/kps)


Selengkapnya.....

AIR BERSIH: WARGA BERPERAHU UNTUK MENDAPATKAN AIR

Jayapura - Ratusan warga di Kampung Enggros dan Tobati, Kota Jayapura, Papua, masih kesulitan air bersih. Warga terpaksa mengangkut air bersih dari tempat jauh dan antre.

”Waktu dan uang kami habis untuk mengambil air bersih. Kami berharap pada 100 tahun Kota Jayapura membawa kemajuan bagi kampung kami yang merupakan penduduk mula-mula Jayapura,” kata Franky Sanyi (26), warga Kampung Enggros, Distrik Abepura, Selasa (6/4).

Ia menuturkan, setiap hari warga harus mengambil air dari bekas saluran PDAM dengan mendayung perahu sekitar 30 menit. Sering kali saluran itu tidak mengalir sehingga mereka harus memutar balik perahu menuju Entrop, yang jarak tempuhnya dua jam mendayung untuk mengais air bersih dari saluran air yang bocor. Itu pun harus antre.

Nelly Meroje Haay (52), warga Kampung Tobati, Distrik Jayapura Selatan, mengatakan, setiap hari harus bangun pagi untuk mengantre air bersih. Ia berharap saluran air dari PDAM kembali dialirkan ke kampung sehingga warga tidak perlu mengambil air terlalu jauh.

Ia menuturkan, warga harus menyewa perahu mesin untuk mengambil air ke Entrop. Perlu sedikitnya Rp 100.000 untuk membayar transportasi itu.

Menurut ibu tujuh anak ini, tahun 1999, saluran air PDAM masuk ke Kampung Tobati dan Kampung Enggros, yang berdekatan. Namun, belum setahun, saluran air putus karena tekanan air laut pasang naik dan turun. Hingga kini, saluran itu belum disambung kembali.

Pihak PDAM menyatakan, untuk memperbaiki saluran air ke Kampung Enggros dan Tobati perlu biaya Rp 500 juta.

Kepala Kampung Tobati Yairus Lois Haay mengaku telah mengusulkan ke Pemkot Jayapura agar membantu pemasangan kembali saluran air supaya masuk ke kampung. ”Kami berharap pergantian wali kota tahun ini (Pilkada Kota Jayapura bulan Juni 2010) bisa membawa perubahan kampung kami agar tidak lagi kesulitan air,” katanya.

Yairus mengatakan, warga yang sebagian besar bekerja sebagai nelayan mengatasi kesulitan air dengan menampung air hujan. Namun, upaya ini tidak cukup untuk memenuhi kebutuhan mandi, cuci, dan minum. Karena itu, mereka terpaksa berperahu untuk mengambil air.

”Rata-rata penghasilan warga dari menjual ikan sekitar Rp 200.000 per hari. Dipotong biaya transportasi mengambil air dan mencari ikan serta kebutuhan lain, hanya tersisa Rp 500.000 per bulan. Jadi, masalah air sangat berat bagi kami,” katanya. (ich/kps)



Selengkapnya.....

KONGRES III PDI-P: MEGAWATI, TERSERAH KEHENDAK RAKYAT

Sanur, Kompas - Sebagai partai ideologis, posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sangat jelas, yakni tidak akan pernah menjadi bagian dari kekuasan yang tidak berpihak kepada wong cilik. Meski demikian, tidak berarti PDI-P antikekuasaan. PDI-P menyerahkan sikap politik itu pada kehendak rakyat, apakah berada di pemerintahan atau menjadi penyeimbang.

Sikap dan posisi PDI-P itu ditegaskan Megawati Soekarnoputri dalam pidato politiknya saat membuka Kongres III PDI-P di Sanur, Bali, Selasa (6/4).

”Jika kita harus memegang tampuk pemerintahan, biarkan itu terjadi karena kehendak rakyat. Sebaliknya, jika rakyat menghendaki kita menjadi kekuatan penyeimbang agar prinsip checks and balances bisa berjalan, biarkan kehendak rakyat itu terjadi,” tutur Megawati, yang disambut tepuk tangan riuh dan dukungan peserta kongres. Di deretan belakang, sejumlah peserta kongres juga berteriak-teriak, ”Oposisi… oposisi....”

Pidato sepanjang 45 menit itu disampaikan Megawati dengan intonasi berubah-ubah. Bahkan, pada pertengahan pidatonya, suara Megawati bergetar menahan tangis ketika mengutip kata-kata ayahnya, Soekarno, saat melewati tahun-tahun sulit dalam hidupnya. Megawati juga menahan tangis di ujung pidatonya saat mengucapkan terima kasih kepada kader partai yang memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk memimpin partai selama lima tahun ini.

Sejumlah tokoh menghadiri acara pembukaan Kongres III PDI-P. Mereka, antara lain, adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Akbar Tandjung, Wakil Ketua Umum PPP Chozin Chumaidy, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin. Hadir juga Sultan Hamengku Buwono X dan GKR Hemas, Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin, dan Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh.

Megawati menyebutkan, kekuatan politik PDI-P dihadapkan pada ujian sejarah yang tidak mudah, yakni disodorkan pada pilihan pragmatis antara koalisi dan oposisi. Akibatnya, politik direduksi tidak lebih dari urusan perebutan dan pembagian kekuasaan antarkekuatan politik dan elite politik. ”Saya perlu tegaskan bahwa cita-cita yang melekat dalam sejarah partai kita jauh lebih besar dari sekadar urusan kursi di parlemen, sejumlah menteri, ataupun Istana Merdeka,” ungkap Megawati.

Ia mengatakan, perjuangan mengangkat harkat dan martabat wong cilik seperti yang dilakukan Soekarno lebih utama daripada sekadar bagi-bagi kekuasaan.

Menyinggung posisi PDI-P sebagai kekuatan pengontrol dan penyeimbang, PDI-P bukan hanya diwajibkan mengkritik dan mengajukan alternatif kebijakan, tetapi juga menjaga agar demokrasi sehat tetap bekerja baik. ”Moral politik yang paling sederhana yang dituntut dari seorang pemimpin yang betul-betul revolusioner adalah satunya kata dengan perbuatan, satunya mulut dengan tindakan,” ujar Mega.

Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI-P periode 2005-2010 Taufiq Kiemas, yang selama ini menyerukan aliansi ideologis, menanggapi pidato Megawati itu menyatakan, dalam UUD 1945 tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi. ”Kata Ibu tadi, kalau rakyat menghendaki, kita tidak bisa melarang. Kalau rakyat tidak mau, juga susah,” kata Taufiq.

Tokoh muda PDI-P, Budiman Sudjatmiko, yang juga anggota Panitia Pengarah Kongres III PDI-P, menjelaskan, Megawati dalam pidato itu menegaskan bahwa partai harus kembali menjadi alat perjuangan rakyat.

Menurut peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, yang hadir di arena kongres, meski tidak mau terjebak pada dikotomi oposisi dan koalisi, sikap Megawati sudah jelas dan tegas.

Chozin Chumaidy mengaku cocok dengan pidato Megawati tentang degradasi ideologi yang adalah problem partai.

Di Jakarta, Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum menuturkan, partainya menghormati posisi dan sikap PDI-P yang tetap sebagai oposisi. ”Sikap yang jelas seperti dinyatakan Ibu Mega justru baik dan kami hargai,” katanya.

Semalam, dalam pandangannya, 33 Dewan Pimpinan Daerah PDI-P mendukung Megawati sebagai ketua umum kembali. (BEN/IDR/BUR/WHY/NWO/bas/kps)



Selengkapnya.....

BERITA FOTO: Berjuang Selamatkan Keluarga dari Gempa

Teks foto : Warga Kota Meulaboh, Aceh Barat, panik dan berlarian menyelamatkan diri ke tempat yang lebih tinggi akibat beredarnya isu tsunami melanda kawasan itu, setelah gempa berkekuatan 7,2 Skala Richter mengguncang kawasan tenggara Simeulue, Aceh, Rabu (7/4/2010).


ACEH - Sebuah keluarga membawa sejumlah perabot menyelamatkan diri menggunakan becak ke tempat yang lebih tinggi akibat beredarnya informasi akan terjadinya tsunami melanda kawasan itu, setelah gempa berkekuatan 7,2 Skala Richter mengguncang kawasan tenggara Simeulue, Aceh, Rabu (7/4) pagi.

Gempa menurut USGS berkekuatan 7,8 Skala Richter mengguncang Pulau Sinabang, Nanggroe Aceh Darussalam pukul 05.15. Gempa berpusat 204 kilometer barat laut Sibolga di kedalaman 46 kilometer. FIA




Selengkapnya.....

Gara-gara Gayus, Anggota DPR Ngeri Buka Facebook

JAKARTA — Anggota Panitia Kerja soal Pajak DPR RI, Muradi, awalnya merupakan penggemar situs jejaring sosial Facebook. Namun, sejak kasus Gayus Tambunan merebak, politisi Partai Hanura ini merasa ngeri membuka Facebook.

"Sekarang mengerikan membuka Facebook. Banyak ajakan memboikot (membayar) pajak. Ini membuktikan betapa gusarnya masyarakat. Nah, bagaimana harus menyikapi ini agar tidak menjadi penyakit," kata Muradi dalam rapat Panja Pajak dengan Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo di ruang Komisi XI DPR RI Jakarta, Rabu (7/4/2010).

Gayus Tambunan jadi populer saat ini. Pegawai Ditjen Pajak golongan IIIA ini tersangka makelar pajak dan disebut memiliki rekening Rp 25 miliar. Kasus Gayus pun menyeret-nyeret atasannya, Dirjen Pajak Mochamad Tjiptardjo.

Menurut Muradi, Dirjen Pajak harus bertanggung jawab atas kasus tersebut. "Kalau Bapak mengundurkan diri (dari jabatan), ini patut diapresiasi. Kalau di Jepang, pejabat yang merasa malu dan gagal menjalankan tugas itu akan bunuh diri," kata dia.

Dia mengkhawatirkan, kasus Gayus ini membuat penyimpangan penerimaan pajak. "Perlu gerakan moral dan pembinaan tegas terhadap pegawai pajak, atau semua pegawai pajak perlu sumpah copong," ujarnya./kps

Selengkapnya.....

CAGAR BUDAYA: KERANGKENG DAN PRASASTI KUTUKAN

Beberapa kilometer sebelum memasuki Kota Pagar Alam, melalui jalan menuju Belumai yang membelah areal persawahan sampai di Kampung Tegurwangi. Di Tegurwangi di sebelah kanan jalan di antara kehijauan sawah tampak batu-batu menonjol dan bangunan beratap genteng.

Di sebelah kiri jalan terlihat rangkaian bukit yang tak terlalu tinggi. Di lokasi inilah terserak tinggalan moyang orang-orang Pasemah (Besemah) dalam bentuk bilik batu (stone chamber), berhiaskan goresan gambar berwarna dan arca batu.

Pandangan tertumbuk pada sosok-sosok batu yang berjejer di dalam cungkup. Empat sosok arca wanita menunggang gajah itu seolah menjadi pesakitan. Cungkup berpagar besi itu memisahkan arca-arca wanita tersebut dari artefak batu lainnya dan lingkungannya.

Jauh sebelum lahirnya Kadatuan Sriwijaya, di dataran tinggi kawasan budaya Pasemah, meliputi Pagar Alam dan Lahat, diduga telah ada kelompok-kelompok masyarakat. Tinggalan budaya dari kelompok masyarakat ini berupa alat-alat batu, tembikar, bilik batu, dolmen, lesung batu, dan menhir. Tinggalan-tinggalan itu ditemukan di daerah lereng dan kaki Pegunungan Bukit Barisan di hulu Sungai Musi dan anak-anak sungainya.

Di daerah hulu Musi, di kaki Gunung Dempo, diperoleh petunjuk tinggalan budaya masa lampau yang sudah jauh berkembang pada tingkat yang lebih kompleks. Di daerah Pagar Alam ditemukan tinggalan budaya megalitik berupa arca-arca batu yang berbentuk manusia dan binatang.

Ahli arkeologi bangsa Jerman, Robert von Heine Geldern, menilai penggambaran arca-arca ini dalam penggarapannya menyesuaikan dengan bentuk asli batunya. Plastisitas hasil karya yang mengagumkan ini menandakan suatu pengerjaan oleh tangan yang terampil dan ahli.

Mungkin karena bentuk dan hasil pengerjaan dari tangan yang terampil itulah lahir suatu dongeng tentang kesaktian si Pahit Lidah. Menurut kepercayaan masyarakat setempat, sebagian besar arca megalit di Pasemah adalah hasil perbuatan si Pahit Lidah kepada orang atau binatang yang disumpahnya menjadi batu. Semua arca itu dapat ditemukan di situs-situs yang ada di daerah Lahat dan Pagar Alam.

Di tempat lain di daerah Pagar Alam ditemukan bilik-bilik batu yang di salah satu sisi dindingnya terdapat lukisan. Salah satu bentuk lukisannya menggambarkan orang sedang menggamit kerbau dengan warna merah bata, hitam, dan kuning oker. Lukisan ini mirip dengan gaya arca batu yang ditemukan di permukaan tanah.

Hasil pengamatan yang pernah dilakukan atas lukisan pada dinding batu tersebut tampaknya menggambarkan aneka bentuk yang dinamis dengan memilih obyek lukisan manusia, binatang, dan burung yang memakai kombinasi warna merah, kuning, putih, dan hitam yang disamarkan sedemikian rupa sehingga menarik. Tinggalan budaya yang sama ditemukan di Situs Tegurwangi dan Kota Raya Lembak yang keduanya juga berada di Kabupaten Lahat, dekat Pagar Alam.

”Open Air Museum”

Situs Tegurwangi yang letaknya sekitar 3 kilometer dari pusat Kota Pagar Alam merupakan salah satu tempat di mana pengunjung dapat membayangkan bagaimana bentuk arena ritual pada masa lampau. Di antara petak-petak sawah di Tegurwangi tampak menyembul di antara hijaunya padi batu-batu berwarna kelam.

Ada juga bangunan beratap tanpa dinding yang menaungi empat arca batu. Dekat dengan empat arca batu ini mengalir sebatang parit yang di seberangnya tampak sebuah bilik batu yang terbuka. Agak jauh tampak permukaan batu yang datar. Permukaan batu ini merupakan atap dari sebuah bilik batu.

Menyeberang jalan Tegurwangi dari empat arca terlihat rangkaian bukit yang tidak terlalu tinggi. Dengan menyeberangi area persawahan dan sebatang sungai kecil, dan menapaki jalan mendaki agak terjal, sampailah kita pada sebuah dinding batu. Pada dinding batu yang tingginya sekitar 8 meter terdapat goresan dan lingkaran geometris dan sosok manusia. Sosok manusia yang digambarkan tampak samping mirip dengan penggambaran yang serupa dengan arca-arca India-Maya. Dari tempat yang sempit pada dasar dinding batu sulit mengambil foto dari goresan-goresan tersebut secara utuh.

Konfigurasi keletakan benda-benda kuno itu sepertinya menjelaskan sistem upacara religi pada masa lampau. Di bagian mana orang berkumpul dan di bagian mana pemuka masyarakat memimpin upacara. Juga dapat menjelaskan apa fungsi dari bilik batu, arca-arca batu, tetralit, dan dolmen. Semua benda ini akan menjelaskannya apabila keletakannya tak diubah-ubah. Pengunjung pun dapat membayangkan bagaimana keadaan pada masa lampau, apalagi kalau ada ”bimbingan” dari informasi yang terpampang.

Kutukan si Pahit Lidah rupanya berlanjut terus sampai masa kini. Selain makhluk kutukan tersebut tetap menjadi batu kekar, keempat batu kutukan itu pun dikerangkeng lilitan kawat berduri dalam cungkup. Kasus ini tidak hanya terjadi di Situs Tegurwangi, tetapi juga di belasan situs megalitik lainnya.

Pengerangkengan terhadap benda cagar budaya oleh pihak pemerintah maupun pribadi dapat dipastikan tidak bermaksud buruk. Pemerintah ataupun pribadi ingin supaya benda tersebut aman. Aman dari pencuri ataupun aman dari tindakan vandalisme.

Sebuah maksud baik belum tentu mendatangkan kebaikan. Dalam sebuah museum terbuka (open air museum), pengerangkengan agak tidak dibenarkan. Selain mengganggu estetika, juga dapat memberikan interpretasi yang keliru pada orang awam yang belum dapat membedakan mana yang baru dan mana yang kuno. Apalagi di area situs tidak terdapat papan informasi yang isinya dibuat berdasarkan hasil penelitian.

Tindakan perusakan terhadap sebuah benda cagar budaya memang tidak dibenarkan dan larangan itu sudah disosialisasikan kepada masyarakat melalui para juru pelihara. Mungkin dianggap kurang cukup, maka perlu dibuat ”papan kutukan”, pihak yang merusak benda cagar budaya akan didenda setinggi-tingginya seratus juta rupiah.

”Papan kutukan” ini banyak terpampang di situs. Jumlahnya melebihi atau bahkan mengalahkan jumlah papan informasi. Keadaan seperti ini tidak perlu terjadi di sebuah open air museum, di suatu taman purbakala terbuka yang tertata baik berikut papan informasi ilmiahnya, bukan papan informasi ”kutukan” dengan denda Rp 100 juta. (Wisnu Aji Dewabrata dan Rudy Badil,KPS)

Selengkapnya.....

KOPERASI: kOPI LINTONG KINI DINIKMATI PETANI

Rumah panggung berdinding kayu itu laburannya telah kusam karena kebanyakan terkena asap dari tungku di dapur. Letaknya persis di samping kebun kopi. Kursi tamunya reyot. Televisi 14 inch, hiburan satu-satunya di rumah tersebut, tertutup taplak kumal.

Pemilik rumah, Toho Manatap Siregar, petani kopi tamatan SMP, yang punya tanggung jawab mengelola uang ratusan juta rupiah, dana komunal petani kopi hasil ekspor dengan standar perdagangan internasional yang adil.

Toho tinggal di Desa Sibuntuon Partea, Kecamatan Lintong Nihuta, Kabupaten Humbang Hasundutan. Desa ini berjarak sekitar 300 kilometer dari Medan, di mana terdapat dua gerai kopi internasional, Starbucks yang menjual kopi arabika lintong. Seperti namanya, Lintong Nihuta menjadi ”rumah” bagi kopi arabika lintong. Lintong Nihuta terletak di dataran tinggi pinggiran Danau Toba sebelah tenggara, yang cocok bagi pertumbuhan kopi jenis arabika.

Di Starbucks, biji kopi arabika lintong yang sudah disangrai dihargai Rp 95.000 setiap kemasan ukuran 250 gram. Bungkusnya eksklusif. Ada dua nama untuk kopi arabika lintong yang dijual Starbucks, Sumatra dan Sumatra Decaf. Yang terakhir oleh Starbucks dibikin dengan kadar kafein lebih rendah.

Kopi arabika lintong atau biasa hanya disebut kopi lintong adalah satu dari tiga brand kopi arabika terkenal dunia yang ditanam di Pulau Sumatera. Dua lainnya adalah kopi mandheling dan kopi gayo.

Saat kami bertandang ke rumahnya, Toho menyuruh anak perempuannya menyuguhkan kopi. Ketika ditanya, apakah itu kopi lintong, Toho malah tertawa. ”Saya pun tak tahu itu kopi apa. Kami cuma jual biji kopi, sudah jarang menyangrai dan menggiling sendiri. Lebih praktis beli kopi bubuk di pasar,” katanya.

Toho tak pernah mencicipi kopi di Starbucks. Dia pun tak tahu, biji kopi dari Lintong yang diekspor, disangrai pembeli di negaranya, ternyata dijual kembali di Indonesia dengan harga sangat mahal.

Dalam rantai perdagangan internasional, di titik paling awal, petani atau buruh kebun kadang tidak mendapatkan bagian yang adil dari keuntungan perdagangan. Petani tetap miskin. Padahal, hasil kebunnya bernilai sangat tinggi di pasar internasional, seperti kopi arabika lintong ini.

Beruntung Toho bergabung dalam Asosiasi Petani Kopi Lintong Organik (APKLO). Organisasi petani berdiri sejak 21 Oktober 2003. APKLO merupakan gabungan beberapa kelompok tani di dua kecamatan, Lintong Ni Huta di Kabupaten Humbang Hasundutan dan Siborongborong di Kabupaten Tapanuli Utara.

Pada tahun 2005 APKLO mendapat sertifikasi dari Fairtrade Labeling Organization (FLO), jaringan organisasi nirlaba berbasis di Bonn, Jerman, yang menyokong perdagangan internasional berjalan adil bagi penghasil komoditas seperti petani dan buruh. APKLO mendapat sertifikasi FLO setelah didampingi Wakachiai Project, sebuah lembaga swadaya masyarakat dari Jepang.

FLO membuat standardisasi perdagangan yang adil bagi penghasil komoditas, eksportir, dan pembeli. Dalam laman resmi organisasi ini disebutkan, fairtrade adalah pendekatan alternatif dalam perdagangan konvensional. Didasarkan pada kemitraan penghasil komoditas dengan konsumennya, fairtrade menawarkan konsumen cara mengurangi kemiskinan saat mereka berbelanja. Produk berlabel fairtrade berharga lebih mahal, tetapi marginnya dinikmati penghasil produk.

”Fairtrade” premium

Fairtrade memangkas mata rantai perdagangan. Petani seperti Toho bisa menjual kopinya langsung ke importir di Jepang tanpa harus lebih dulu berhubungan dengan pengepul dan tengkulak. ”Petani tak bisa menentukan harga kopi karena selama ini ditentukan tengkulak dan pengepul,” ujar Ketua APKLO Gani Silaban.

”Dengan fairtrade, kami dapat harga standar minimum yang tak terpengaruh gejolak harga kopi dunia. Kalau harga tinggi, kami dapat lebih tinggi. Keuntungan lain, kami dapat fairtrade premium, uang lebih yang tidak termasuk harga standar,” kata Gani.

Fairtrade premium ini menjadi dana komunal petani. Nilai fairtrade premium produk kopi bersertifikat FLO saat ini sekitar Rp 2.000 per kilogram. Dana ini dipakai untuk meningkatkan kapasitas sosial, ekonomi, dan lingkungan petani. Inilah dana yang pengelolaannya dipegang Toho selaku ketua komite premium APKLO. ”Penggunaannya dibicarakan bersama seluruh anggota APKLO,” katanya.

APKLO tahun 2009 mendapat fairtrade premium sebesar Rp 218 juta, hasil produksi kopi 152 petani anggota APKLO setahun. ”Kami gunakan memberi beasiswa anak petani, membeli sarana produksi milik kelompok tani hingga membiayai pelatihan petani. Saya sempat dapat pelatihan di Jepang dari dana ini,” ujar Gani.

FLO tak sembarangan memberikan fairtrade premium. Setiap tahun FLO mengaudit standardisasi pelabelan fairtrade. Gani menuturkan, audit paling ketat diterapkan dalam penggunaan fairtrade premium. Sertifikat dicabut jika dana disalahgunakan. ”Meski FLO tak menjamin bakal ada pembeli, selalu saja ada pembeli luar negeri berminat. Bulan lalu kami sudah mengapalkan 18 ton kopi lintong ke Jepang,” katanya.

Starbucks merupakan salah satu pembeli kopi yang ikut dalam jaringan fairtrade. Ada 24 negara yang punya inisiatif pelabelan fairtrade tersebar di Eropa, Amerika, Australia, dan Jepang. Di Siborongborong, eksportir kopi lintong yang memasok Starbucks, PT Sumatera Speciallity Coffe (SSS), diminta Starbucks bekerja sama dengan koperasi yang memasok kopi lintong ke mereka agar mendapat sertifikasi FLO.

Koperasi atau kelompok tani seperti APKLO dianggap menerapkan prinsip demokrasi ekonomi sebagai syarat perdagangan yang adil. Menurut Koordinator PT SSS di Siborongborong Joko Prabowo, perusahaannya menggandeng Wira Koperasi Satolop untuk mendapatkan sertifikasi FLO. Sekitar 4.000 anggota Wira Koperasi adalah petani kopi lintong di Tapanuli Utara dan Humbang Hasundutan.

Menurut salah seorang pendiri Wira Koperasi, Robinson Bakara, koperasinya dalam tahap akhir mendapatkan sertifikasi FLO. ”Standardisasi yang harus dipenuhi cukup berat, tapi manfaat perdagangan yang adil bagi petani jauh lebih penting. Kami belajar dari keberhasilan APKLO,” katanya.

Sekarang APKLO berencana membangun gudang dan membeli mesin pengelupas kulit ari biji kopi dari dana fairtrade premium.

Toho menuturkan, dengan memiliki gudang, petani bisa menyimpan stok kopi untuk dijual saat harga tinggi. Mesin pengelupas kulit ari membuat mereka tak perlu menyewa lagi ke eksportir.

Untuk menikmati semerbak aroma kopi lintong produksinya, Toho tak perlu datang ke Starbucks yang menjualnya dengan harga sangat mahal. Perdagangan yang adil membuat Toho cukup menikmati semerbaknya aroma kopi lintong, meski dari kopi bubuk antah berantah yang dibelinya di pasar. (KHAERUDIN/KPS)



Selengkapnya.....