Mulai 2011, Semua Warga Indonesia Gratis Berobat

Medan, Kepala Dinas Kesehatan Sumut dr Candra Syafei SpOG menyatakan, ke depan sudah tidak ada lagi Jaminan Kesehatan Masyarakat (Jamkesmas) di tingkat nasional dan Jamkesda masing-masing daerah. Karena, mulai 2011 nanti akan diberlakukan UU No 40/2004 tentang sistem jaminan sosial nasional (SJSN).

Dengan SJSN nanti, kata Candra di ruang kerjanya, Jumat (4/6), maka 228 juta penduduk Indonesia sudah dijamin negara untuk berobat. Sistemnya, kemungkinan besar masih sama dengan metode Jamkesmas. Hanya saja, SJSN tidak perlu lagi memakai kartu. Cukup dengan menunjukkan KTP, maka seluruh penduduk Indonesia baik kaya atau miskin bisa berobat gratis di kelas tiga rumah sakit provider.

Berbeda dengan Jamkesmas yang tidak bisa upgrade pelayanan (pindah kelas), dengan SJSN nanti, pasien yang awalnya gratis dirawat di ruang tiga, bisa pindah ke kelas dua. Tapi, kelebihan pembiayaan itu menjadi beban pasien sendiri. “Karena, SJSN ini menggratiskan semua penduduk Indonesia yang berobat di kelas tiga rumah sakit. Tapi, kalau pasiennya mau pindah kelas pelayanan, maka pasien itu tinggal menambah berapa biaya kelebihan,” sebut Kadis.

Menurut Kadis, pemberlakuan SJSN ini masih bertahap dari 2011 sampai 2014. Hanya saja, draftnya harus selesai 2011 ini. “Tadi saya mewakili Gubsu menghadiri sosialisasi SJSN di Swis Bell Hotel. Disana, hadir Ketua Dewan Jaminan Sosial Nasional dr Syafii Ahmad MPH,” sebut Candra.

Dia tidak menegaskan apakah Sumut akan termasuk salah satu provinsi yang melaksanakan SJSN tahap awal. “Kita masih menunggu kepastian kira-kira September tahun ini. Kalau memang kita masuk provinsi yang pertama menerapkannya, maka kita tidak ada lagi Jamkesda provinsi atau kabupaten/kota seperti yang sudah dijalankan selama ini,” jelas Kadis.

Sebaliknya, jika Sumut belum termasuk provinsi yang menerapkan SJSN, maka mau tidak mau, Jamkesda masih tetap berjalan. Sebagaimana diketahui APBD Sumut sudah menganggarkan Rp7,5 milyar untuk menanggulangi warga Sumut yang tidak tercover Jamkesmas atau Jamkesda Kabupaten/Kota.

Kadis juga belum bisa menjelaskan banyak bagaimana nantinya peran daerah mengenai SJSN. “Kita belum tahu bagaimana sharing daerah tentang SJSN ini. Karena draftnya masih disusun. Kalaupun nanti tidak ada sharing, maka daerah bisa memanfaatkan anggaran untuk peningkatakan sarana dan prasarana kesehatan yang ada,” ucap Candra.

Lega

Sementara itu, Syahrial Anas, Ketua Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (Persi) Sumatera Utara, menjelaskan dengan sistem ini rumah sakit bisa lebih lega. Pasalnya, dengan ini maka klaim pelayanan bisa diberikan secara teratur. “Kalau sudah ada peraturan pemerintah secara global, maka kami berharap klaim bisa lebih baik. Karena selama ini klaim ke rumah sakit sangat lamban. Sehingga rumah sakit sulit menjalankan operasional,” jelasnya.

Dengan ini, rumah sakit juga harus menjalankan fungsinya dengan baik. “Sebab, kalau tidak, pasti ada sanksi yang jelas, misalnya izin rumah sakit yang dicabut,” tegasnya.
Syahrial menambahkan dengan berlakunya SJSN ini maka peran Puskesmas kembali kepada pencegahan dan promosi kesehatan, sehingga angka kesakitan bisa berkurang. “Karena selama ini Puskesmas tidak menjalankan fungsinya, bahkan ada di beberapa daerah Puskesmas menjadi sumber anggaran daerah,” tungkasnya.

Dorong Politis

Ketua Komisi E DPRD Sumut Brillian Moktar juga mendukung pemberlakuan SJSN. Sebagai anggota DPRD, dia berjanji akan mendorong secara politis agar Provinsi Sumut mendapat realisasi lebih awal. Sehingga, persoalan kesehatan masyarakat di Sumut tidak banyak lagi.

Di sisi lain, dia mengharapkan pemerintah benar-benar menjalan program ini dengan baik. Pasalnya, banyak program yang sebenarnya bagus tapi di lapangan tidak terealisasi dengan sempurna.

Contohnya, program Jamkesmas, ternyata kepesertaan masih amburadul. Karena, dia masih menemukan banyak blanko kosong Jamkesmas di kelurahan yang tidak tersalurkan. Akibatnya, banyak masyarakat yang awalnya terdata, malah tidak masuk Jamkesmas. Begitu juga program lainnya, seperti Program Keluarga Harapan (PKH). Ternyata, programnya tidak jelas realisasinya di lapangan.

"Kita tidak mau SJSN ini hanya sebatas pengalihan program lama yang tidak tuntas. Maunya, kalau ada program yang berpihak ke rakyat harus benar-benar tuntas agar rakyat bisa manfaatnya bisa maksimal dirasakan rakyat," tegas Brillian.(nai)



Selengkapnya.....

MALTA--Kapal berbendera Irlandia, MV Rachel Corrie, sebuah kapal dagang yang dibeli oleh para aktivis pro-Palestina dan dinamai menurut nama seorang wanita Amerika tewas di Jalur Gaza pada 2003, berangkat pada hari Senin (31/5) dari Malta, sebuah negara kepulauan di Eropa Selatan.

Perdana Menteri Irlandia Brian Cowen mendesak Israel untuk membiarkan kapal ini untuk menyelesaikan misinya. Kapal itu membawa 15 aktivis termasuk seorang pemenang Nobel Perdamaian asal Irlandia Utara. "Pemerintah (Irlandia) secara resmi meminta pemerintah Israel untuk mengizinkan kapal milik Irlandia diizinkan untuk menyelesaikan perjalanannya tanpa hambatan dan untuk membawa bantuan kemanusiaan di Gaza," kata Cowen parlemen di Dublin.

Sementara Israel berjanji bahwa kapal manapun juga akan dihentikan jika berupaya menerobos Jalur Gaza. "Kami pun siap untuk Rachel Corrie," ujar seorang letnan dari Angkatan Bersenjata Israel. Ia mengaku telah belajar dari pengalaman dan akan melakukan investigasi profesional untuk mencapai kesimpulan.

Namun para aktivis mengaku tak gentar. "Misi kami adalah mematahkan blokade Israel dari 1,5 juta orang di Gaza dan ini tidak akan menjadi armada terakhir," demikian keterangan Free Gaza Movement Greta Berlin, di Siprus. Penumpang di MV Rachel Corrie termasuk penerima Nobel Perdamaian, Mairead Corrigan Maguire dan Denis Halliday, seorang mantan diplomat senior Irlandia untuk PBB, dan beberapa warga negara Irlandia lainnya.

Menteri Luar Negeri Irlandia Michael Martin mengatakan kepada parlemen ia telah berbicara dengan Halliday pada hari Selasa sore. "Kami akan memantau situasi, juga seluruh dunia, dan sangat penting bahwa Israel menghindari tindakan yang mengarah kepada pertumpahan darah lebih lanjut," kata Martin.

Radio Angkatan Darat Israel melaporkan bahwa kapal itu akan mencapai perairan Gaza pada Jumat, tapi Berlin menyatakan paling cepat mereka akan sampai pada awal pekan depan. "Kami mungkin tidak akan mengirimnya sampai (berikutnya) Senin atau Selasa," katanya dari kapal kargo berkapasitas 1.200 ton itu. Rachel Corrie membawa peralatan medis, kursi roda, perlengkapan sekolah dan semen, barang-barang yang dilarang di Gaza. (REP)



Selengkapnya.....

INI DIA, DEAL AMERIKA - ISRAEL MENYANGKUT PENYIDIKAN INSIDEN GAZA

WASHINGTON--Seperti sebuah sinetron yang ending-nya bisa ditebak. Begitulah akhir dari sikap Amerika Serikat atas insiden Mavi Marmara yang merampas nyawa belasan aktivis kemanusiaan. Amerika Serikat telah mengusulkan sebuah cara yang mungkin bagi Israel untuk menghindari penyelidikan internasional atas kejadian-kejadian seputar insiden Gaza. Saat ini, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menunjukkan tanda-tanda bakal menolak apapun bentuk penyelidikan, sebagian karena Menteri Pertahanan Ehud Barak juga menolak hal itu.

Menurut sumber anonim yang dikutip media Israel Haaretz, Amerika telah mengusulkan agar Netanyahu mengumumkan bahwa sebuah komisi independen Israel untuk menyelidiki peristiwa bentrokan armada. Dalam penyelidikan ini, Amerika Serikat akan berperan sebagai observernya.

Pada hari Senin dan Selasa, penasihat Perdana Menteri Netanyahu, Yitzhak Molcho dan Uzi Arad, bepergian ke Washington. Pada hari Selasa mereka melakukan serangkaian pembicaraan di Gedung Putih dengan Duta Besar Israel untuk Amerika Serikat, Michael Oren, dan bertemu dengan Penasihat Keamanan Nasional James Jones, penasihat Presiden soal Timur Tengah, Denis Ross, serta Dan Shapiro, yang memegang portofolio Timur Tengah di Dewan Keamanan Nasional.

Salah satu isu utama yang dibahas adalah permintaan Amerika bahwa Israel melakukan penyelidikan sendiri peristiwa seputar penanganan armada tersebut dan menolak penyelidik independen asing.

Seorang pejabat senior AS menyampaikan proposal Amerika untuk dua penasihat senior Israel, yang bertujuan untuk meredakan kemarahan masyarakat internasional dan juga tidak akan terlalu keras menolak keinginan Israel untuk melakukan investigasi sendiri tanpa keterlibatan asing.

Proposal Amerika, yang mengusulkan komisi independen untuk penyelidikan itu, meyakini gagasan itu meningkatkan kepercayaan internasional dalam kesimpulan penyelidikan itukarena ada wakil Amerika sebagai pengamat.

Molcho kembali ke Israel Rabu dan bertemu dengan perdana menteri untuk memperbarui rincian proposal Amerika.

Sumber-sumber politik di Israel mengatakan bahwa Netanyahu adalah tidak terburu-buru, pada tahap ini, untuk menerima tawaran Amerika. Kemungkinan itu tidak dibahas panjang lebar dalam pertemuan kabinet hari Rabu. Sumber di biro perdana menteri mengatakan masih terlalu dini untuk bicara komite penyelidikan.

Namun, beberapa menteri dari kelompok "tujuh" yang bertemu untuk membahas masalah politik-militer yang paling sensitif, mengatakan ada semacam urgensi untuk penyelidikan. "Jika kita tidak melakukan ini sekarang atas inisiatif sendiri, maka akan dipaksakan pada kita oleh dunia," salah seorang menteri mengatakan.

Menteri lain menambahkan bahwa "kita harus membuat keputusan ini dengan cepat."

Sementara itu, masyarakat internasional makin mendesakkan keinginannya agar Israel "ditindak". Dewan Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa Rabu memutuskan untuk mengirim komite internasional penyelidikan ke wilayah itu untuk melihat duduk persoalan yang sebenarnya. Sebanyak 32 negara memberikan suara mendukung komite penyelidikan, sembilan abstain dan tiga negara - Amerika Serikat, Belanda dan Italia - memberikan suara menentang.

Keputusan ini mirip dengan salah satu yang membentuk Komite Goldstone, yang menilai Operasi Cast Lead di Jalur Gaza dan menerbitkan laporan yang menuduh Israel dan Hamas memiliki kejahatan perang.

Negara-negara Arab meminta dewan untuk mengutuk Israel karena melanggar hukum internasional karena telah mengambil alih armada kapal di perairan internasional.

Resolusi Dewan itu menyerukan Israel untuk mencabut blokade di Jalur Gaza dan untuk memberikan penduduk dengan makanan, bahan bakar, dan obat-obatan.

Resolusi juga memberikan mandat bahwa dewan akan mengirim kelompok independen internasional untuk menyelidiki fakta-fakta kejadian dan setiap pelanggaran hukum internasional sebagai akibat dari "serangan Israel terhadap sebuah konvoi kapal membawa bantuan kemanusiaan." (REP)




Selengkapnya.....

DUA ANAK DI SIBOLGA MENGIDAP PENYAKIT ANEH

SIBOLGA - Perut keduanya membesar,sedangkan kaki dan tangannya mengurus. Satu di antaranya Yolanda br Siringo- ringo yang masih berusia delapan bulan dan tinggal di Jalan Mawar No 83 A,sedangkan Putri br Sihombing, 12, tinggal di Jalan Ketapang No 13. Yolanda mengidap penyakit aneh tersebut sejak berusia tiga bulan.

Namun, orangtuanya, Nasroni br Simbolon,38,dan Junter Siringoringo, 35,mengaku tanda-tanda keanehan padanya sudah terlihat sejak usianya baru tiga hari.Saat itu, Yolanda tidak dapat mengeluarkan air besar. Sementara itu, penyakit aneh yang diidap Putri br Sihombing terjadi sejak empat tahun silam, saat dia duduk di bangku kelas III SD atau di usianya yang masih 9 tahun.

Perut Putri yang membesar berawal saat dia terjatuh ketika bermain bersama teman-temannya. Selama ini,baik keluarga Yolanda maupun Putri sudah berusaha keras untuk membawa mereka berobat dengan biaya sendiri. Karena ketiadaan biaya, pengobatan medis dihentikan dan dialihkan ke pengobatan alternatif. Hingga kini, keluarga mereka sangat berharap Pemerintah Kota (Pemko) Padangsidimpuan dan dermawan bersedia mengulurkan bantuan untuk pengobatan mereka.

Ibu Yolanda, Nasroni br Simbolon, 38, didampingi suaminya, Junter Siringo-ringo, 35, Selasa (1/6) lalu menyatakan,saat ini mereka tidak bisa berbuat banyak demi kesembuhan Yolanda karena tidak ada biaya.Selama ini,mereka telah berusaha ke dokter spesialis anak, bedah, bahkan pengobatan tradisional melalui orang pintar. Namun, penyakit yang diderita Yolanda tak kunjung sembuh.

“Beberapa waktu lalu, dokter spesialis bedah di kota ini menyarankan agar Yolanda dioperasi karena sesuai pemeriksaan dalam perutnya telah terjadi infeksi usus,” tutur Nasroni yang hanya menjadi ibu rumah tangga, sedangkan suaminya bekerja sebagai nelayan. Keluarga Putri Sihombing, 12, yang menderita penyakit perut membesar juga mengaku sudah berusaha keras agar penyakit Putri sembuh.

Namun, anak dari pasangan Perry Sihombing dan (alm) S br Simatupang ini tak kunjung membaik.Kakak Putri,Natalina br Sihombing, 23, mengungkapkan, karena ketiadaan biaya, mereka terpaksa menghentikan pengobatan Putri dan hanya bisa membawanya ke pengobatan alternatif. “Semuanya telah habis untuk pengobatan Putri.Yang sedihnya, penyakit Putri belum sembuh, tetapi Mamak (ibu) kami telah dipanggil Yang Kuasa pada 2009 lalu,”ungkapnya.

Natalina menambahkan, saat ini, pendidikan Putri yang sekarang sudah duduk di kelas 6 SD masih berjalan normal dan tidak ada hambatan.Namun, karena penyakit Putri sering kambuh sewaktuwaktu bisa mengganggu aktivitas belajarnya. “Kalau sedang kambuh, sakitnya bukan kepalang.Terkadang, dia menjerit histeris dan berguling-guling di tempat tidur,” ujarnya.

Kepala Dinas Kesehatan (Dinkes) Pemko Sibolga M Yusuf Batubara tidak bisa dikonfirmasi mengenai adanya dua orang warga Sibolga yang menderita penyakit aneh karena tidak berada di kantornya. Pejabat lain di kantor itu tidak bersedia memberikan keterangannya. Sementara itu, Kepala Dinas Sosial dan Tenaga Kerja (Dinsos dan Naker) Pemko Sibolga Sofyan Nasution mengaku prihatin mendengar kabar dua warga Sibolga yang menderita penyakit aneh tersebut.

Dia menyatakan, jika memang keluarga dua penderita berasal dari warga miskin, keduanya diimbau mengurus surat permohonan bantuan pengobatan ke Pemko Sibolga. Bantuannya akan disalurkan lewat bagian kesejahteraan sosial. “Kami sangat menyayangkan kenapa aparat pemerintahan setempat, khususnya kepala lingkungan, yang kurang merespons warganya yang sakit.Mestinya,mereka lebih mengetahui kondisi di wilayahnya,”tandasnya. (jonny simatupang/SI)




Selengkapnya.....

Gubsu Dukung Program Penanaman Sejuta Pohon di Medan

Medan, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu), H.Syamsul Arifin SE mendukung penuh program penanaman sejuta pohon di Medan dan beberapa wilayah lainnya di Sumut yang dilaksanakan oleh Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Perintis.

Dukungan ini disampaikan Gubsu ketika menerima audensi pengurus LSM Perintis di ruang kerjanya belum lama ini, seraya berharap kiranya gerakan penghijauan Kota Medan terus berlanjut.

Selaku Penjabat Walikota Medan, Syamsul Arifin menyambut hangat inisiatif LSM Perintis melaksanakan program penanaman sejuta pohon yang sudah dimulai beberapa waktu lalu dan puncaknya pada Juni 2010 ini.

Diharapkan apa yang sudah diprakarsai LSM Perintis ini dapat dilanjutkan pihak lain, sehingga akan terwujud Kota Medan yang hijau dan sejuk.

Selain itu, Gubsu juga berharap kiranya pohon yang ditanam disesuaikan dengan kondisi kawasan dan tidak sembarang tanam agar tumbuh maksimal.

"Kegiatan ini harus dilakukan secara profesional, dimulai dengan membuat pemetaan lokasi tanam hingga pengawasan terhadap setiap pohon yang ditanam," ujar Gubsu.

Misalnya, di kawasan pegunungan yang cocok ditanam adalah pohon cepat menghasilkan dan bisa dimanfaatkan masyarakat banyak. Sedangkan di pinggiran sungai untuk pelindung atau penahan air bah (banjir).

Sambut Hari LHS

Sementara Ketua LSM Perintis, Hendra Silitonga mengungkapkan, program penanaman sejuta pohon ini mereka laksanakan dalam rangka menyambut Hari Lingkungan Hidup Sedunia (LHS) yang jatuh pada 5 Juni 2010.

Disebutkan, sebagai lembaga non pemerintah LSM Perintis tidak hanya ingin berfungsi menjadi sosial kontrol terhadap kinerja aparatur pemerintah belaka, namun juga ingin mengabdikan diri serta berrak di bidang sosial lainnya. Seperti mengadakan program pengobatan gratis, sunatan massal, seminar dan lain-lain.

Untuk memperlancar program penanaman pohon ini, LSM Perintis cukup banyak memperoleh bantuan bibit pohon dari berbagai pihak dan berharap kiranya instansi terkait turut memberikan dukungan demi kelancaran kegiatan yang dilakukan.

Pada tahap pertama kegiatan, sedikitnya 10.000 bibit pohon ditanam di Desa Karang Gading dan sejumlah sekolah di kawasan Kota Medan serta berikutnya menanami lahan seluas 80 hektar milik PDAM Tirtanadi di kawasan Sibolangit.

Sebelum diterima Gubsu, pengurus LSM Perintis juga sudah diterima Kepala Dinas Kehutanan Sumut, BLH, BPN, PDAM Tirtanadi, Kapoltabes Medan, Kesbanglinmas, Unimed dan pihak lain.

Hadir pada audensi di Kantor Gubsu antara lain Staf Binsosprovsu, Wakil Ketua LSM Perintis T.Amry Sony, Sekretaris Jenderal Oban Nasution, Bendahara Linda Mariati dan sejumlah anggota. (rel/rama/ans)




Selengkapnya.....

25 Pakar Gempa Bahas Bencana Gempa

Jakarta, Sebanyak 25 pakar gempa seluruh Indonesia akan membahas upaya mitigasi, adaptasi dan antisipasi bencana gempa bumi yang semakin kerap terjadi di seluruh wilayah Indonesia, Kamis (3/6) di Istana Presiden, Jakarta.

Mereka akan berbicara dalam Diskusi Nasional Pakar Gempa dengan topik "Link and Match Usaha Pengkajian dan Mitigasi Bencana Gempa Bumi" diprakarsai Kantor Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana, sebagai upaya awal kampanye pengarusutamaan sadar gempa. "Sudah seharusnya publik didorong untuk memiliki kesadaran kebencanaan yang tinggi," kata Asisten Staf Khusus Presiden Bidang Bantuan Sosial dan Bencana Erick Ridzky di Jakarta, Rabu.

Dikatakan, selama Januari - Mei 2010 tercatat lebih dari 2.500 kali gempa dengan magnitudo 5 hingga 7,6 skala richter, yang tersebar di zona patahan aktif di sepanjang bagian barat Sumatera, selatan Pulau Jawa, NTB, NTT, Selat Sulawesi, dan wilayah timur Indonesia.

Selain bertujuan menghasilkan rekomendasi dalam hal mitigasi, adaptasi, dan antisipasi gempa, diskusi itu juga diharapkan mendorong dimasukkannya materi mitigasi kebencanaan pada kurikulum pendidikan dasar, menengah, dan perguruan tinggi.

Sektor pendidikan, kata Erick, akan didorong untuk memperbanyak kajian kegempaan, mengembangkan teknologi, dan menjadi motor penggerak dalam pengarusutamaan sadar bencana. "Kami juga ingin memberikan 'warning' kepada seluruh pemangku kepentingan yang terkait dengan tata ruang mengenai potensi gempa di setiap wilayah, sehingga mereka dapat mengembangkan tata ruang sesuai dengan peta gempa yang ada," katanya.

Pakar gempa yang akan hadir dalam diskusi itu antara lain Dr Danny Hilman (LIPI), Dr Wahyu Triyoso (ITB), Dr Dwikorita Ratnawati (UGM), serta puluhan pakar dengan beragam latar belakang keilmuan yang terkait gempa dari perguruan tinggi, lembaga riset, serta kementerian dan lembaga pemerintahan.
Menurut Erick, hasil diskusi juga akan disosialisasikan kepada publik dalam waktu dekat. (Ant)



Selengkapnya.....

Gizi Buruk Belum Berhasil Dituntaskan di Medan

Medan, Kasus gizi buruk di Kota Medan belum berhasil dituntaskan. Kali ini, manajemen RSUD dr Pirngadi Medan kembali merawat seorang anak penderita gizi buruk, Rabu (2/6). Pasien, Mutiara Dwi Rahmadani (1,8) anak pasangan Irwan Kristianto dan Nina Nisyuliana (31) warga Jalan Mangaan I Lingkungan VI, Bahagia X , Medan Deli.

Anak kedua Nina itu divonis gizi buruk karena perkembangan berat badan dan psikososialnya tidak sesuai dengan anak normal. Berat badannya hanya 4,4 Kg. Padahal, seusia dia berat badannya minimal 8,8 Kg.

Menurut keterangan Nina, anaknya itu diduga kena gizi buruk beberapa bulan belakangan ini. Soalnya, sewaktu lahir Mutiara dalam keadaan normal. Berat badan 3 Kg dengan panjang 58 cm.

Kondisi berat badan terus bertambah hingga usia 10 bulan mencapai 8 kg. Tidak tahu penyebabnya, pasca 10 bulan kondisi berat badannya terus menurun drastis hingga saat ini.

Dia sebenarnya sudah berusaha membawa anaknya berobat ke dokter. Tapi, dokter tidak memberikan penjelasan yang berarti secara medis. "Dokter hanya mengatakan apa yang dialami anak saya hal yang biasa. Mungkin sedang tumbuh gigi," jelas Nina.

Begitupun, katanya, kondisi berat badan anaknya tidak bertambah baik. Dia sendiri merasa heran. Karena, anaknya tetap mengonsumsi Air Susu Ibu (ASI). Selain ASI juga ditambah susu formula dan makanan bayi. "Makannya banyak, tapi tidak tahu kenapa berat badannya terus turun," ucapnya.

Kondisi Mutiara didengar Ketua Pimpinan Ranting PDIP Samrin Nasution (43). Dia langsung menghubungi Ketua Komisi E DPRD Sumut Brillian Moktar. Akhirnya, Mutiara dibawa ke RSUD dr Pirngadi Medan sekira pukul 11.00 WIB. Kini, dia dirawat di ruang tiga anak.

Dana Talangan

Menurut Kasubag Hukum dan Humas RSUD dr Pirngadi Medan Edison Peranginangin SH Mkes, Mutiara akan dirawat dengan biaya dari dana talangan kesehatan APBD Provinsi Sumut. Karena, keluarga Dwi tidak tercatat sebagai peserta Jamkesmas atau JPKMS.

Menurut Edison, sejak Januari hingga saat ini sudah merawat 9 anak gizi buruk dengan tipe Marasmus dan Kwashiorkor. Di Februari tiga orang, Saysa Warda (11 bulan), M Habib (6 bulan) dan Fahri (9 bulan). Maret ada satu Jaharah (5 bulan) dan April ada empat balita, Bagas Arya Ramadhan (5 bulan), Nabila (2 tahun), Ilham (10 bulan) dan Disti Dwi Adsan (2 tahun).

Ketua Komisi E Brillian Moktar menilai, banyaknya kasus gizi buruk di Kota Medan membuktikan fungsi promotif kesehatan tidak berhasil. Soalnya, kasus-kasus seperti itu tidak perlu lagi terjadi jika promotif kesehatan menjadi prioritas.

Karena, lanjutnya Brillian, Puskesmas yang merupakan ujung tombak bisa pelayanan kesehatan harus gencar mempromosikan kesehatan mulai dari ibu hamil hingga melahirkan sampai pada penanganan balita.

Melihat kondisi ini, Brillian mengusulkan agar Kepala Dinas Kesehatan menggelar rapat khusus dengan seluruh Kepala Puskesmas untuk mencari solusi menjawab persoalan tersebut. "Jika memang kurang dana, fasilitas dan alat kesehatan, maka hal itu harus menjadi prioritas dimasukkan dalam pembahasan PAPBD Kota," ucap politisi PDIP ini.

Sementara, Kepala Dinas Kesehatan Sumut dr Candra Syafei SpOG menyebutkan, kasus gizi buruk tidak saja ada di Kota Medan tapi juga di seluruh Indonesia. Malah Sumut sendiri kasusnya masih di bawah rata-rata nasional. Karena, kasus gizi buruk ada 4,4 persen dan gizi kurang 18,8 persen. Sedangkan, skala nasional gizi buruk 5 persen dan gizi kurang 20 persen.

Sebenarnya, lanjut Kadis, jika terjadi kasus gizi buruk, maka tugas pelayanan kesehatan hanya membetulkan kondisi gizi anak tersebut atau mengobati penyakit penyertanya. Rata-rata untuk memperbaiki gizinya hanya membutuhkan waktu tiga bulan.

"Tapi, setelah kondisi gizinya baik dan penyakit penyertanya sembuh, lalu bagaimana selanjutnya. Ini merupakan tugas Badan Ketahanan Pangan atau instansi terkait. Sehingga, keluarga penderita bisa terjamin hidupnya agar tidak terulang lagi kasus gizi buruk," jelas Kadis. (nai/ans)


Selengkapnya.....

Ratusan Umat Islam Tolak Obama di Depan Kedubes AS

Pada hari ini, sekitar 500 orang dari puluhan Ormas Islam yang berunjukrasa.
"Sebenarnya ada sekitar 53 Ormas yang rencana aksi, tapi ini hanya sebagian saja yang datang," ujar Komandan Laskar Pembela Islam, Muhammad Mursalim, di sela unjukrasa di depan Kedubes AS, Jalan Medan Merdeka Selatan, Jakarta, Rabu (2/6).

Di antara puluhan Ormas itu, beberapa Ormas yang terlihat dalam aksi seperti Forum Umat Islam, Front Pembela Islam, Laskar Pembela Islam, Gerakan Reformasi Islam, dan Gerakan Pemuda Muslim Indonesia. dalam isu yang diusung, puluhan Ormas Islam menyatakan tidak bisa menolerir kebiadaban Israel dalam tragedi penyerangan kapal Mavi Marmara. Israel mereka cap sebagai biang terorisme dan mereka juga berharap umat Islam tidak hanya memikirkan negaranya saja , tapi juga ikut peduli terhadap umat Islam yang ada di Palestina.

"Aksi seperti ini akan terus belangsung sampai Obama (Presiden AS) datang ke Indonesia. Amerika Serikat adalah sahabat dekat Israel," ujar Mursalim.

Di tengah aksi, para pimpinan Ormas memberi komando ke massa untuk meneriakkan penolakan terhadap kedatangan Obama. Ratusan massa berseru "Tolak Obama" berulang kali.

Saat berita ini diturunkan, situasi di depan Kedubes AS masih kondusif meskipun massa yang berkumpul terus bertambah. Aparat kepolisian terlihat memperketat penjagaan dan menambah jumlah personil.[ald]

Selengkapnya.....

Dukung Upaya Tembus Blokade Gaza, Muhammadiyah Kutuk Serangan Israel

Jakarta - Setelah terjadinya serangan oleh pasukan Israel terhadap kapal kemanusiaan di perairan internasional Senin pagi, 31 Mei 2010 kemarin, Pimpinan Pusat Muhammadiyah mengutuk aksi brutal Israel tersebut, apalagi telah menyebabkan jatuhnya sejumlah korban tewas di fihak relawan, petugas medis dan wartawan yang datang dari seluruh penjuru dunia.

Dalam siaran press yang dikeluarkan PP Muhammadiyah pagi ini, Selasa (01/06/2010), dinyatakan bahwa perlakuan brutal pasukan Israel tersebut merupakan pelanggaran terhadap code of conduct atau kode etik dalam pelayanan kemanusiaan internasional. Apalagi blokade Israel terhadap Gaza tersebut juga bertentangan dengan perjanjian damai tentang “Disengagement Plan” antara Israel dan Palestina tahuin 2005.

Dr Sudibyo Markus, salah seorang Ketua PP Muhammadiyah menjelaskan, bahwa pengiriman flotilla kemanusiaan internasional menuju ke Gaza tersebut merupakan inisiatif dari sebuah LSM Turki, IHH atau Insani Yardim Vakfi atau The Foundation for Human Rights and Freedom and Humanitarian Relief.

Dijelaskannya, bahwa IHH adalah mitra Muhammadiyah sebagai sesama pendiri dan anggota Humanitarian Forum, yakni satu forum kemitraan antara LSM kemanusiaan Islam dari Timur, dengan mitra-mitranya dari barat, yang terdaftar di Charity Commission of UK and Wales di London.

Selain Muhammadiyah dari Indonesia dan IHH dari Turki, anggota Humanitarian Forum lain adalah Syech Komeini Foundation dari Iran, Qatar Red Crescent, Kuwait Charitable Organization, World Muslim Youth Assembly di Jeddah, Islamic Relief Worldwide dari Birmingham, Oxfam GB, British Red Cross, Norwegian Refugee Council dan ICVA Geneva. Sementara badan-badan internasional seperti ICRC, IFRC, UN OCHA yang mendukung dan terlibat aktif dalam pendirian Humanitarian Forum, bertindak sebagai anggota standing invitees dari Humanitarian Forum.

Dukung Tembus Blokade

Dr. Sudibyo Markus, yang juga anggota Steering Committee Humanitarian Forum menjelaskan, memang pada tanggal 27 April yang lalu, seorang aktivis IHH yang mengkordinasikan kegiatan IHH di Palestina, Izzet Sahin, telah ditangkap oleh petugas keamanan Israel dan diperiksa oleh Shin Bet, polisi rahasia Israel selama 3 minggu, sebelum akhirnya dideportasikan, dengan tuduhan mata-mata dan ada kaitan dengan rencana pengiriman flotilla kemanusiaan untuk menembus blokade illegal terhadap Gaza.

Menurutnya, Muhammadiyah sebagai organisasi kemanusiaan Islam, juga sebagai jaringan kerja IHH dalam Humanitarian Forum, sangat mendukung upaya menerobos blokade laut illegal oleh Israel tersebut. Oleh karena itu Muhammadiyah, bersama-sama dengan lembaga-lembaga kemanusiaan nasional dan internasional lain mengutuk keras kebrutalan pasukan Israel tersebut.

Selanjutnya PP Muhammadiyah menghimbau kepada Kementerian Luar Negeri Indonesia agar mengambil langkah-langkah tepat dan cepat untuk menyelamatkan warga Negara Indonesia, baik sebagai petugas kemanusiaan dan wartawan yang menjadi bagian dari flotika kemanusiaan yang dipelopori IHH tersebut. Selanjutnya juga mendesak kepada Dewan Keamanan PBB untuk mengadakan penyelidikan independen dan memberikan sanksi terhadap pelanggaran terhadap kode etik kemanusiaan internasional yang dilaksanakan oleh pasukan Israel. (arif)




Selengkapnya.....

Aceh Provinsi Pertama Jamin Kesehatan Seluruh Penduduk

Banda Aceh, Direktur Utama PT Askes, I Gde Subawa, mengungkapkan, Aceh merupakan provinsi pertama di Indonesia yang menjamin seluruh penduduknya dengan jaminan kesehatan.

Ini merupakan langkah positif yang harus bisa diikuti provinsi lainnya di Indonesia.

Selama ini banyak daerah atau provinsi yang mewacanakan memberikan kesehatan gratis bagi masyarakat lewat jaminan kesehatan, namun belum ada realisasinya.

"Provinsi Aceh adalah pemerintah provinsi pertama di Indonesia yang menjaminkan seluruh peduduknya dalam jaminan kesehatan," tegas Gde Subawa saat penandatangan kerjasama antara Pemprov Aceh dengan PT Askes di ruang rapat Gubernur Aceh, Selasa (1/6).

Penandatanganan perjanjian kerjasama dilakukan Gubenur Aceh, Irwandi Yusuf, dan I Gde Subawa, disaksikan Wakil Gubernur Muhammad Nazar, wakil Ketua DPRA, Sulaiman Abda, Kadis Kesehatan dr M Yani dan jajaran Askes.

Dikatakan, jamin kesehatan ini ini dilakukan untuk melaksanakan amanat UU No 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN) dan upaya memberikan pelayanan dan meningkatkan kesehatan setiap penduduk.

Menurut Gde Subawa, Aceh menjadi pelopor universal coverage dengan menandatangani perjanjian kerjasama dengan Askes untuk program Jaminan kesehatan bagi Masyarakat Aceh (JKA). Ini artinya, masyarakat Aceh gratis berobat mulai dari Puskesmas hingga RSU.

Sementara Gubernur Aceh mengungkapkan, Pemprov Aceh menjamin kesehatan seluruh penduduk yang berdomisili di Aceh, khususnya yang belum mempunyai jaminan kesehatan.

Penyelenggaraan JKA ini menggunakan dana khusus yang bersumber dari APBA 2010 sebesar Rp241 miliar. program dijalankan selama enam bulan, mulai 1 Juni hingga 31 Desember 2010.

"Setelah itu, akan kita anggarkan kembali dalam APBA 2011," ujar Irwandi sembari menambahkan, dalam pelaksanaan JKA seluruh iuran biaya pelayanan kesehatan langsung dan tidak langsung dikelola Askes.

Jika sampai 31 Desember 2010 masih tersisa iuran dan tidak ada kewajiban lain lagi yang harus dibayar maka dana itu akan dikembalikan kepada Pemda. Bank yang mengelola dana iuran adalah Bank Pembangunan Daerah (BPD) Aceh.

Dikatakan, Pemprov Aceh mempercayai Askes menyelenggarakan sistem pelayanan kesehatan, kendali mutu pelayanan dan pembiayaan dalam mengelola JKA, didukung adanya UU No 40/2004 yang menetapkan Askes sebagai badan penyelenggara jaminan sosial bidang kesehatan.

Askes pun siap mengakomodir kebutuhan Pemprov Aceh itu sesuai yang ditetapkan, seperti Program Jaminan Kesehatan Masyarakat Umum (PJKMU) kabupaten/kota. Ini sesuai Keputusan Direksi No 49/Kep/1207 tertanggal 21 Juli 2009.

"Dengan demikian, sejak 1 Juni, JKA telah berlaku dan peluncurannya menunggu jadwal Presiden, karena ini telah dilaporkan ke Presiden melalui Menteri BUMN," ujar Dirut Askes sembari menambahkan, sabagai langkah awal, telah dikirim pasien untuk dirujuk ke RS Jantung di Jakarta. (irn/ans)


Selengkapnya.....

Massa Hizbut Tahrir Indonesia Kutuk Serangan Biadab Israel ; Gelar Aksi di Kantor Gubsu dan DPRD Sumut

Medan, (Analisa)
Ratusan massa tergabung dalam Hizbut Tahrir Indonesia menyerukan kepada pengusaha negeri muslim untuk bersatu mengerahkan persenjataan militernya untuk menghentikan kebiadaban Israel terhadap Palestina. Seruan itu disampaikan massa HTI dalam aksi damai di halaman kantor Gubernur Jalan Diponegoro Medan dan DPRD Sumut, Jalan Imam Bonjol Medan, Selasa (1/6).

Mereka mengutuk keras atas penyerbuan tentara zionis Israel terhadap konvoi kapal Freedom Frotilla yang membawa 10 ribu ton bantuan kemanusian ke Gaza. Mereka menilai serbuan tentara zionis Israel yang telah menewaskan 19 relawan itu, adalah perbuatan sangat biadab.

Humas HTI Sumut, Azwir Muaszis di sela aksi ratusan massa di Kantor Gubernur Sumut, Medan, menegaskan, diamnya Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) terhadap aksi tentara zionis Israel itu, semakin menguatkan dugaan, keberadan badan dunia itu hanya untuk kepentingan Amerika dan kroninya Israel.

"Serbuan tentara zionis Israel yang didiamkan Sekjen PBB itu sudah jelas bukan berjuang untuk masyarakat dunia, kecuali hanya untuk kepentingan Amerika Serikat dan kroninya Israel," ucap Azwir.

Karena itu, Azwir menyerukan kepada seluruh ulama dan masyarakat muslim Indonesia bersatu melawan kebiadaban zionis Israel. "Sadarlah, sebentar lagi bukan hanya Gaza yang ditaklukkan, tetapi simbol-simbol Islam pun ikut dihabisi. Ini peringatan untuk seluruh umat Islam bersatu melawan kemunafikan, dan kebiadaban di atas muka bumi," cecar Azwir lagi.

Aksi massa yang bergerak dengan menggunakan belasan angkutan umum yang disewa, dan puluhan sepeda motor itu mendapat pengawalan ketat ratusan petugas kepolisian dari Poltabes Medan Sekitar.

Dalam pernyataan sikapnya, HTI menegaskan Isreal adalah negara penjajah yang sangat kejam. Terbukti, diamnya negara barat dan PBB terhadap aksi yang sudah dilakukan tentara zionis Israel, menjadi pembenaran bahwa HAM hanyalah slogan kosong.

"Global War on Terrorism atau perang global melawan teroris, hanyalah kedok belaka untuk memerangi Islam. Karena, apa bedanya para teroris dengan pejabat Israel yang seharusnya dapat diminta pertanggung jawaban," ucap Muhammad Ismail Yusanto, juru bicara HTI dalam pernyataan sikapnya.

Orasi massa yang diteriakkan melalui pengeras suara, tak sedikit pun menggugah pejabat di Kantor Gubernur Sumut untuk menanggapi, hingga akhirnya massa membubarkan diri menjelang masuk waktu sholat Zuhur.

Sebelumnya, massa melakukan aksi yang sama di DPRD Sumut. Usai berorasi mereka long march ke Kantor Gubsu. (ir/ans)


Selengkapnya.....

SBY Akan Bahas Serangan Israel dengan Obama

Jakarta,Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden AS Barack Obama akan membahas serangan Israel terhadap armada kapal kebebasan (Freedom Flotila) di perairan internasional pada saat Obama berkunjung ke Indonesia pada Juni 2010.

Juru Bicara Kepresidenan Bidang Hubungan Luar Negeri Dino Patti Djalal dalam konferensi pers di Kantor Kepresidenan, Jakarta, Selasa, mengatakan masalah tersebut akan dibahas karena Presiden SBY merasa prihatin dengan prospek perdamaian di Timur Tengah yang saat ini sedang diupayakan kembali melalui "Proximity Talks" yang melibatkan negara-negara barat. "Masalah ini akan menjadi satu hal yang akan dibahas antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan Presiden Obama," ujar Dino.

Dino mengatakan serangan Israel terhadap konvoi bantuan kemanusiaan melibatkan 50 negara itu merupakan hal faktual dibicarakan dalam pertemuan Presiden SBY-Obama karena dalam pertemuan bilateral antara Presiden SBY dan Presiden Palestina Mahmoud Abbas pekan lalu dibicarakan tentang posisi AS dalam proses perdamaian yang tengah dilakukan.

Dalam konferensi pers, Dino menuturkan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) telah melakukan sidang darurat untuk membahas masalah penyerangan Israel terhadap konvoi kapal kemanusiaan yang membawa 10 ribu barang bantuan untuk rakyat Palestina di Jalur Gaza.

Dewan Keamanan PBB pun telah mengeluarkan pernyataan mengutuk aksi Israel yang menelan korban setidaknya 10 korban jiwa dan banyak lagi yang cedera. "Dewan Keamanan PBB menyerukan adanya penyelidikan, investigasi langsung," ujarnya.

Menurut Dino, Presiden SBY merasa cukup puas dengan adanya seruan Dewan Keamanan PBB tersebut dan menyerukan agar para relawan dan kapal-kapal kemanusiaan yang ditahan Israel segera dibebaskan.

Dino menjelaskan Dewan Hak Asasi Manusia PBB juga telah setuju mengadakan debat mendesak atau "urgent debate" guna membahas serangan Israel terhadap konvoi kapal kemanusiaan di perairan internasional. "Urgent debate ini selain didorong oleh Indonesia yang diwakili oleh Dubes PBB di Jenewa juga didukung oleh Mesir dan negara-negara anggota OKI," ujarnya.

Debat darurat yang diselenggarakan Selasa pukul 15.00 waktu Jenewa atau Selasa malam itu akan mendorong diadakannya resolusi dari Dewan Hak Asasi Manusia (HAM) PBB mengenai serangan Israel itu. "Ini agak jarang terjadi suatu seruan internasional dari berbagai penjuru, berbagai negara yang kurang lebih sama nadanya," ujar Dino.

Dalam pertemuan antara ASEAN dan "Gulf Countries Corporation" (GCC) yang dihadiri Menteri Luar Negeri Marty Natalegawa, ia menjelaskan, negara-negara ASEAN dan negara teluk juga mengeluarkan pernyataan bersama mengutuk dan meminta pertanggungjawaban Israel.

Obama Telepon Netanyahu

Sementara itu Presiden AS Barack Obama menelepon Perdana Menteri (PM) Israel Benjamin Netanyahu terkait penyerangan pasukan Israel terhadap kapal kemanusiaan bertujuan Gaza. Dalam percakapan telepon itu, Obama menyampaikan penyesalan mendalamnya atas jatuhnya korban jiwa dalam peristiwa tragis itu. Obama juga mendesak Netanyahu untuk mengumpulkan semua fakta tentang insiden itu secepat mungkin.

"Presiden juga mengungkapkan pentingnya untuk mempelajari semua fakta dan kondisi seputar peristiwa tragis itu secepat mungkin," demikian disampaikan Gedung Putih dalam pernyataan seperti dilansir Reuters, Selasa (1/6). Dalam perbincangan itu, Obama juga memaklumi keputusan Netanyahu untuk membatalkan pertemuan mereka yang seharusnya dilakukan pada Selasa (1/6) kemarin. "Mereka setuju untuk menjadwal ulang pertemuan mereka pada kesempatan paling awal," demikian pernyataan Gedung Putih. (Ant/dtc)




Selengkapnya.....

KESEHATAN: 3,8 JUTA WARGA ACEH DAPAT SUBSIDI KESEHATAN

Banda Aceh - Sebanyak 3,8 juta warga Nanggroe Aceh Darussalam akan mendapat subsidi kesehatan dari pemerintah setempat. Subsidi ini juga memberikan insentif yang cukup bagi tenaga kesehatan serta dokter dan manajemen rumah sakit.

”Rumah sakit dilarang menolak pasien dari berbagai kalangan, terutama masyarakat miskin. Tidak ada alasan lagi bagi mereka untuk melakukan hal itu,” kata Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dr Yani, ditemui di Banda Aceh, Senin (31/5).

Dia mengatakan, seluruh warga Aceh yang memiliki kartu tanda penduduk (KTP) NAD akan dijamin oleh program Jaminan Kesehatan Aceh (JKA) ini. Namun, dirinya juga menyatakan,

warga NAD yang tercatat sebagai peserta Askes dan Jamsostek tidak akan mendapatkan lagi dana subsidi tersebut. Begitu juga dengan warga Aceh yang sudah memiliki asuransi kesehatan pribadi.

”Yang terakhir ini, mereka memiliki hak untuk memilih jaminan kesehatan mana yang akan mereka gunakan. Bila dinilai JKA yang memiliki jaminan paling baik, mereka bisa menggunakannya. Dan sebaliknya,” ujar Yani.

Lebih lanjut dia menjelaskan, untuk tahun 2010, Pemerintah Provinsi NAD mendapat kucuran dana senilai Rp 241 miliar dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Aceh (APBA) tahun 2010 untuk pengembangan program ini. Dana tersebut akan digunakan untuk membiayai jaminan kesehatan bagi 3,8 juta warga Aceh, yang terdiri dari 2,6 juta peserta Jamkesmas dan 1,2 juta warga yang belum mendapat pelayanan kesehatan setara Jamkesmas. ”Intinya, kami melengkapi keberadaan program nasional,” ujarnya.

Untuk mendapatkan JKA ini, katanya, warga Aceh hanya perlu menunjukkan KTP, kartu keluarga, atau surat keterangan dari lurah atau keuchik kepada manajemen pusat kesehatan masyarakat atau rumah sakit. Yani memastikan tidak akan ada pungutan apa pun dari rumah sakit atau puskesmas terkait dengan biaya pengobatan.

”Seluruhnya ditanggung pemerintah. Kecuali kalau pelayanan terkait dengan kosmetik atau kecantikan,” ujarnya.

Dia juga mengatakan, validasi data calon penerima terus dilakukan sampai September 2010. Namun, dirinya optimistis program itu tidak salah sasaran karena data penerima sudah ada di tangan mereka, termasuk data peserta program Askes, Jamkesmas, dan Jamsostek.

Sementara itu, Isra Safril, Kepala Divisi Kajian dan Advokasi Kebijakan Publik GeRAK Aceh, mengatakan, untuk menghindari tidak tepatnya sasaran program tersebut, validasi data penerima bantuan JKA harus akurat dan transparan. Masyarakat Aceh yang sudah memiliki asuransi kesehatan pribadi atau komersial serta tergolong dalam golongan ekonomi menengah ke atas disarankan untuk dikeluarkan dari program tersebut.

Yani menyatakan, dengan adanya dukungan dari Pemprov NAD, tidak ada alasan bagi rumah sakit dan tenaga medis menolak pasien, termasuk pasien kurang mampu. (MHD/KPS)



Selengkapnya.....

Nasib 12 WNI di Kapal Misi Gaza Belum Jelas

Jakarta, Sebanyak 12 warga negara Indonesia dipastikan berada dalam rombongan kapal pengangkut bantuan kemanusiaan ke Gaza yang diserang militer Israel, Senin (31/5). Nasib ke-12 WNI itu sampai Senin malam masih belum diketahui karena terputusnya komunikasi dengan mereka.

Kementerian Luar Negeri RI, berdasarkan informasi dari Pemerintah Turki yang mendata semua penumpang kapal, menyebutkan, ada 12 WNI dalam kapal bantuan kemanusiaan itu. Mereka semua berada di dalam kapal Turki Mavi Marmara, yang menjadi target serbuan pasukan komando Angkatan Laut Israel.

Mereka berasal dari Medical Emergency Rescue-Committee (MER-C, 5 orang), Komite Indonesia Solidaritas untuk Palestina (KISPA, 4 orang), dan Sahabat Al Aqsha-Hidayatullah (3 orang).

Relawan MER-C itu adalah Nur Fitri Moeslim Taher (ketua tim), dr Arief Rachman, Abdillah Onim (logistik dan penerjemah), Nur Ikhwan Abadi (insinyur), Muhammad Yasin (jurnalis TV One).

Relawan dari Sahabat Al Aqsha bekerja sama dengan Hidayatullah adalah Dzikrullah Ramudya, Surya Fahrizal, dan Santi Soekanto.

Adapun dari KISPA adalah H Ferry Nur (Ketua KISPA), Muhendri Muchtar (Wakil Ketua KISPA), Okvianto Baharudin, dan Hardjito Warno.

Menurut Sarbini Abdul Murad, Chief Presidium MER-C, ”Seharusnya mereka tiba di Gaza hari Senin pagi ini, tetapi belum sampai sudah diserang dan hingga kini (Senin pukul 19.30) belum berhasil mengontak mereka karena sinyal diacak.”

Para relawan itu sebagian besar berangkat dari Jakarta pada 23 Mei, kecuali Nur Fitri yang berangkat pada 19 Mei. Sebagai ketua tim, Nur Fitri-lah yang mempersiapkan akomodasi dan perlengkapan rombongan di Turki. Rombongan berangkat dari Anatolia, Turki, Jumat pagi.

Dalam perjalanan pertama ini, rombongan dari Indonesia membawa bantuan senilai Rp 5 miliar, dari total Rp 13 miliar yang direncanakan. ”Kami akan membangun rumah sakit, tetapi pembangunannya bertahap. Jadi, baru bantuan senilai Rp 5 miliar yang sekarang dikirim. Namun, menurut informasi, seluruh bantuan yang ada di kapal telah disita oleh Israel,” papar Sarbini.

Kontak terakhir yang dilakukan Sarbini dengan tim relawan adalah Minggu pukul 21.00 WIB atau pukul 17.00 waktu setempat.

”Ketika itu, melalui SMS, Nur Fitri mengabarkan bahwa kapalnya mulai menaikkan jangkar dari Laut Tengah Mediterania dan siap berangkat. Mereka mempersiapkan diri begitu tiba akan langsung bekerja,” kata Sarbini.

Sebelumnya, Sarbini mengatakan sempat berhubungan dengan Muhammad Yasin, tetapi hanya sebentar. Katanya, saluran teleponnya akan dipakai oleh stasiun televisi lain sehingga tidak bisa bicara banyak.

Puluhan wartawan elektronik dan cetak yang sering liputan bersama Yasin mengadakan doa bersama di halaman Kantor Dinas Pemakaman DKI Jakarta di Petamburan, Jakarta Pusat. Mereka menyalakan lilin, berdoa bersama, memohon keselamatan bagi Yasin.

Keluarga besar Muhammad Yasin juga menggelar doa bersama di rumah mereka, di bilangan Duren Sawit, Jakarta Timur, Senin malam, selepas magrib. Keluarga Yasin berharap segera mendapat kepastian akan kondisi dan keberadaan Yasin.

”Sampai sekarang kami belum berhasil mengontak yang bersangkutan (Yasin),” kata General Manager News TV One Totok Suryanto yang dihubungi pada Senin malam.(ARN/NDY/WHY/NTA/COK/OKI)



Selengkapnya.....

DUNIA KECAM AKSI BRUTAL ISRAEL SERANG KAPAL RELAWAN DI GAZA

Kota Gaza - Sejumlah perempuan dari kelompok pembela Palestina berunjuk rasa di Jalan MH Thamrin, Jakarta, Senin (31/5). Mereka mengutuk tindakan Israel yang menyerang Kapal Mervi Namara berpenumpang sukarelawan.

Masyarakat dunia mengecam keras Israel yang secara brutal menyerang kapal bantuan kemanusiaan untuk Gaza, Senin (31/5), yang menewaskan setidaknya 19 aktivis. Insiden terjadi ketika militer Israel menghadang iring-iringan kapal misi kemanusiaan "Freedom Flotilla" saat menuju Gaza dan memaksa masuk ke Kapal Mavi Mahmara yang ditumpangi ratusan aktivis.

Menurut sejumlah penumpang, saat memasuki kapal tentara Israel tak cuma melontarkan gas air mata tapi juga melepaskan tembakan dengan peluru tajam hingga menewaskan sejumlah orang. Dilaporkan, helikopter Israel yang terbang mengitari kapal juga melepaskan tembakan. Badan amal Turki yang terlibat dalam armada kecil itu menyatakan 19 orang tewas, sebagian besar mereka warga negara Turki.

Kecaman Internasional

Insiden ini dengan segera mendapat kecaman luas masyarakat dunia. Sekretaris Jenderal Perserikatan PBB Ki-moon mengaku kaget mendengar insiden itu. Ia mendesak dilakukannya investigasi secara menyeluruh atas insiden tersebut.

"Penting sekali melakukan investigasi menyeluruh untuk mengetahui bagaimana sebenarnya peristiwa berdarah ini bisa terjadi. Menurut saya, Israel harus segera memberikan penjelasan penuh," ujarnya dalam konferensi pers di Kampala, Uganda. Sekjen Liga Arab Amr Moussa menyebut serangan itu menunjukkan Israel belum siap untuk perdamaian. Israel juga merasa di atas hukum.

"Serangan Israel mengindikasikan Israel belum siap untuk perdamaian. Israel menyerang armada kebebasan karena Israel merasa di atas hukum," kata Amr Moussa. Pemerintah Amerika Serikat (AS) sangat menyesalkan jatuhnya korban "Pemerintah AS sangat menyesalkan hilangnya nyawa dan korban luka yang terjadi, dan saat ini sedang berupaya

untuk memahami situasi terkait tragedi ini," kata Juru Bicara Gedung Putih, William Burton. Insiden ini juga membuat rencana pertemuan Presiden Barack Obama dengan PM Israel Benjamin Nentanyahu dijadwal ulang. Di Teheran Presiden Iran Mahmoud Ahmadinejad mengutuk serangan dan menyebitnya sebagai "tak berprikemanusiaan".

Presiden Palestina Mahmoud Abbas menuding serangan Israel itu sebagai "pembantaian". "Kami menganggap ini sebagai pembantaian dan kami mengutuknya," kata seorang pejabat dari kantor Abbas, mengatakan kepada televisi Palestina.

Korban WNI

Di kapal Mavi Marmara ini, juga terdapat 12 warga negara Indonesia (WNI) yang menjadi relawan kemanusiaan. Mereka terdiri dari wakil tiga lembaga swadaya masyarakat KISPA, MER-C (Medical Emergency Rescue Committee) dan Sahabat Al-Aqsa. Dari 12 orang itu, juga ada lima wartawan, yaitu Aljazeera Indonesia, TV One, Hidayatullah.com, Majalah Alia, dan Sahabat Al Aqsha.

Belum jelas bagaimana kondisi WNI ini apakah mereka termasuk menjad korban. Tapi menurut sejumlah laporan setidaknya satu WNI tewas. Misi utama kapal ini adalah untuk memberikan bantuan kemanusiaan kepada warga Gaza. Kawasan Gaza telah diblokade Israel menyusul kemenangan Hamas dalam Pemilu Palestina. (AFP/Rtr/AP/dtc/hr/tkz)



Selengkapnya.....