Yogyakarta – Lembaga Pustaka dan Informasi (LPI) Pimpinan Pusat Muhammadiyah bertempat di pusat pengembangan pendidikan tinggi (Pusbang) Muhammadiyah, Jum’at (12/12) melaksanakan kajian tematik dengan tema “Merekonstruksi Pondasi dan Tatakelola Amal Usaha untuk Penyegaran Gerak Muhammadiyah”.
Kegiatan tersebut merupakan putaran yang ke empat, setelah tiga kali dilaksanakan sebelumnya masing-masing di UMY, UM Magelang dan UMS. Acara yang rencanya dilaksanakan dua hari itu, dibuka oleh Ketua PP Muhammadiyah, H.M. Muhclas Abror.
Dalam sambutannya dijelaskan pentingnya pengayaan-pengayaan seperti ini guna memberi masukan bagi pimpinan persyarikatan. Lebih lanjut ia menyampaikan istimewanya kegiatan ini karena berdekatan dengan peringatan milad ke-99 Muhammadiyah.
“Kegiatan semacam ini sangat penting bagi pengayaan dan memberikan masukan bagi persyarikatan” tutur pendekar Tapak Suci Putra Muhammadiyah ini. Dalam pemaparannya disampaikan, K.H. Ahmad Dahlan dalam melakukan aktifitas dakwahnya banyak di inspirasi oleh tokoh-tokoh pembaru ketika Kiai melaksaksanakan haji. Sehingga ketika pulang ke Yogyakarta, Kiai Dahlan mengorganisasi dan menggerakkan umat yang pemantiknya adalah Al-Qur’an dan As Sunnah yang dipahami lewat akal pikiran yang sehat dan menjadi keyakinan dan cita-cita hidup Kiai.
Sementara dibagian lain, Ketua LPI PP Muhammadiyah, H. Budi Setyawan menyampaikan laporannya bahwa kegiatan ini merupakan serial yang dimaksudkan guna memberi kontribusi bagi persyarikatan. Dalam laporannya ia menyampaikan bahwa jumlah peserta dalam putaran ke empat ini 60 orang dari wilayah Jawa Tengah dan Yogyakarta.
“Harapannya diakhir sesi kajian ini bisa melahirkan dokumentasi berupa buku yang merupakan rangkuman dari serangkaian diskusi yang dilaksanakan” tandasnya. (Mul)
Selengkapnya.....
Kamis, 25 Desember 2008
MUHAMMADIYAH HARUS DIGERAKKAN
Minggu, 14 Desember 2008
PWA MKLH SU KIRIM TIGA TENAGA MEDIS IKUTI PELATIHAN TOT IMUNISASI DI BANDUNG
Medan -- Pimpinan Wilayah Aisyiyah Majelis Kesehatan dan Lingkungan Hidup (MKLH) Sumatera Utara kembali mengirimkan tiga tenaga paramedisnya untuk mengikuti TOT dan praktikum 'Timur & Barat' Imunisasi Dasar bagi pelaksana imunisasi di unit pelayanan kesehatan (UPK). Tiga tenaga paramedis itu mengikuti TOT dan pratikum 15 - 19 Desember 2008 di Bapelkes Sukajadi, Bandung. Ketiga tenaga paramedis yang dikirim PWA MKLH SU itu adalah dr. Herdiansyah Hasibuan (tenaga dokter di RS Muhammadiyah Sumatera Utara), Zawiyah Mansyur (bidan pada UPK Aisyiyah Kota Medan), Siti Fadriani Siregar (perawan pada UPK/RB Aisyiyah, Pangkalan Brandan, Kabupaten Langkat.
TOT dan Praktikum tenaga medis untuk imunisasi dasar ini dilaksanakan atas kerjasama PP Aisyiyah dengan mitra kerja Aisyiyah MCCI/IP (Millenium Challenge Corporation Indonesia/Imunization Project). Kegiatan ini digelar dalam dua paket, yakni paket TOT wilayah Timur di Makasar dan Surabaya serta paket Barat berlokasi di Bandung. Peserta pelatihan ini berasal dari tiga organsiasi, yakni IBI (Ikatan Bidan Indonesia), Aisyiyah dan Muslimat NU. Demikian dijelaskan Ketua dan Sekretaris PWA MKLH Sumatera Utara Ir. Suryawati dan Yuniar R. Yoga kepada wartawana, Minggu (14/12).
PWA MKLH SU itu menjelaskan bahwa program pembangunan kesehatan nasional telah menggariskan bahwa kesehatan merupakan salah satu kebutuhan pokok manusia yang perlu disediakan pelayanannya. Strategi pelayanan kesehatan yangh dilakukan pemerintah adalah melakukan kerjasama dengan berbagai lembaga dan organsiasi, khususnya lembaga dan organisasi wanita, seperti Aisyiyah dan Muslimat NU. Suryawati menyebutkan, kerjasama yang digalang antara pemerintah, lembaga donor (MCCI/IP) telah memberikan manfaat yang sangat besar dalam memberikan pemahaman kepada masyarakat, khususnya di akar rumput dari lembaga/organsiasi wanita tersebut.
Sementara itu Sekretaris PWA MKLH Sumatera Utara, Yuniar R. Yoga mengatakan, dua organisasi wanita terbesar di negeri ini Aisyiyah dan Muslimat NU memiliki akar rumput yang sangat besar sehingga perannya sangat berarti dalam mengkomunikasikan dan mengadvokasi masyarakat untuk paham dan mau melakukan kegiatan imunisasi. Apalagi, angka cakupan imunisasi di Provinsi Sumatera masih rendah, jelas sekretaris MKLH-SU ini.
Menyangkut dengan pelatihan TOT dan praktikum tenaga paramedis itu, Yuniar R. Yoga menyebutkan bahwa pelatihan ini diprogramkan secara cascading (berjenjang) di mana tenaga TOT ini akan menjadi tenaga pelatih bagi kegiatan yang sama ditingkat provinsi. Selain itu, melalui TOT ini tenaga medis yang dikirim dapat memahami proses dan program peningkatan cakupan imunisasi dengan melakukan getok-tular kepada tenaga kesehatan lainnya di daerah.
Program peningkatan cakupan imunisasi kerjasama Aisyiyah dan MCCI/IP di Sumatera Utara sudah berlangsung sejak tahun 2007 lalu. Kegiatan ini melibatkan 8 PD Aisyiyah se-Sumatera Utara, masing-masing : Medan, Langkat, Deli Sedang, Serdang Bedagai, Asahan, Simalungun, Tapanuli Selatan, Labuhan Batu. Kemudian menambah 5 daerah cakupan baru yakni : Binjai, Tebinggtinggi, Pematang Siantar, Tanjung Balai, . Di 8 daerah, Aisyiyah menjadi tim Forum Komunikasi Imunisasi tingkat kabupaten dan kota. Aisyiyah melakukan komunikasi dan advokasi imunisasi melalui berbagai kegiatan Muhammadiyah - Aisyiyah baik lewat pengajian, ceramah dan amal usaha pendidikan dan kesehatan yang ada. "Populasi akar rumput MUhammadiyah adalah potensi yang sangat besar," jelas Yunuar lagi.(*)
Selengkapnya.....
Kamis, 11 Desember 2008
10 MEDIA CETAK DI MEDAN MUAT BERITA PELATIHAN TB AISYIYAH
Medan, 11 Desember 2008 – Sebanyak 10 media masa (cetak ) di Medan memuat berita liputan kegiatan pelatihan advokasi dan motivator TB yang melibatkan pimpinan, tenaga kesehatan dan mubligh Muhammadiyah – Aisyiyah dari beberapa kabupaten di Sumatra. Diharapkan dengan liputan itu akan menjadikan upaya menekan penyebaran TB di Sumatera Utara dapat dilakukan seperti yang diharapkan.
Pelatihan advokasi dan motivator TB itu yang berlangsung di Medan 28 – 30 Nopember merupakan kerjasama antara Aisyiyah – Depkes RI dan Global Fund dengan pola DOTS (Directly Oberserved Treatment Shortcourse). Ada 13 daerah yang mengikuti kegiatan selama tiga hari itu.
10 Media yang memuat kegiatan itu antara lain : Waspada, Medan Bisnis, Global, Metro 24 Jam, Pos Metro Medan, Mandiri, Aktual, Warta Indonesia Baru, Gebrak dan Antara. Kerjasama antara PW Aisyiyah Majelis Kesehatan dan Lingkungan Hidup dengan Media ini juga diharapkan dapat meningkatkan image positif Aisyiyah kepada masyarakat. (Yuniar R.Yoga/Sek MKLH SU)
Selengkapnya.....
Pelatihan advokasi dan motivator TB itu yang berlangsung di Medan 28 – 30 Nopember merupakan kerjasama antara Aisyiyah – Depkes RI dan Global Fund dengan pola DOTS (Directly Oberserved Treatment Shortcourse). Ada 13 daerah yang mengikuti kegiatan selama tiga hari itu.
10 Media yang memuat kegiatan itu antara lain : Waspada, Medan Bisnis, Global, Metro 24 Jam, Pos Metro Medan, Mandiri, Aktual, Warta Indonesia Baru, Gebrak dan Antara. Kerjasama antara PW Aisyiyah Majelis Kesehatan dan Lingkungan Hidup dengan Media ini juga diharapkan dapat meningkatkan image positif Aisyiyah kepada masyarakat. (Yuniar R.Yoga/Sek MKLH SU)
Selasa, 09 Desember 2008
BANYAK IKLAN KESEHATAN MENYESATKAN
Jakarta - Banyak iklan produk kesehatan menyesatkan dan tidak mendidik. Kondisi ini merugikan masyarakat selaku konsumen. Untuk itu, pemerintah harus segera menertibkan promosi produk kesehatan yang menyesatkan itu.
”Saat ini banyak iklan produk kesehatan seperti obat-obatan yang tidak edukatif. Hanya mempromosikan bahwa produk yang diiklankan bisa menyembuhkan masalah kesehatan seketika,” kata Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Huzna Zahir, Rabu (3/12) di Jakarta.
Padahal, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan materi iklan harus jelas, benar, dan jujur. Pada iklan obat, pengiklan harus mencantumkan informasi apa penyebab timbulnya keluhan, dan tidak boleh menjadikan tenaga kesehatan sebagai model iklan.
Ketua Kompartemen Umum dan Humas Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Robert Imam Soetedja, dalam seminar yang diprakarsai Ikatan Rumah Sakit Jakarta Metropolitan, juga menyayangkan maraknya iklan kesehatan seperti obat dan layanan kesehatan yang menyesatkan.
Sebagai contoh, iklan sebuah merek obat mengklaim dapat mengatasi sesak napas. Iklan itu tidak menyebutkan kondisi seperti apa yang bisa diatasi dengan obat itu. ”Padahal, sesak napas bisa terjadi pada penderita asma maupun penyakit jantung. Kalau terkena jantung, minum obat itu berapa pun banyaknya tidak akan mempan,” kata Robert.
Untuk itu, pemerintah harus menertibkan berbagai iklan yang menyesatkan itu. Selain menghentikan penayangan iklan tersebut, pemerintah juga bisa mengeluarkan peringatan atau sanksi lain bagi pengiklan. ”Selain pedoman etik yang jelas, perlu ada satu pedoman yang bersifat self regulating,” kata Robert.
Rumah sakit
Promosi rumah sakit saat ini masih dirasakan tabu. Padahal, Indonesia sudah dijadikan ajang promosi bagi rumah sakit dari negara lain. ”Setiap rumah sakit dari luar negeri bebas berpromosi di Indonesia tanpa batasan,” ujar Robert.
Persi telah membuat etika promosi rumah sakit di Indonesia. Beberapa hal yang tak boleh dilakukan rumah sakit lokal dan luar negeri yang akan berpromosi di Indonesia di antaranya menyampaikan informasi yang belum terbukti kebenarannya, dan memuji diri sendiri seperti ”hanya satu-satunya”, atau ”yang pertama”. (Evy/Kps)
Selengkapnya.....
”Saat ini banyak iklan produk kesehatan seperti obat-obatan yang tidak edukatif. Hanya mempromosikan bahwa produk yang diiklankan bisa menyembuhkan masalah kesehatan seketika,” kata Ketua Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia Huzna Zahir, Rabu (3/12) di Jakarta.
Padahal, dalam Undang-Undang Perlindungan Konsumen disebutkan materi iklan harus jelas, benar, dan jujur. Pada iklan obat, pengiklan harus mencantumkan informasi apa penyebab timbulnya keluhan, dan tidak boleh menjadikan tenaga kesehatan sebagai model iklan.
Ketua Kompartemen Umum dan Humas Perhimpunan Rumah Sakit Seluruh Indonesia (Persi) Robert Imam Soetedja, dalam seminar yang diprakarsai Ikatan Rumah Sakit Jakarta Metropolitan, juga menyayangkan maraknya iklan kesehatan seperti obat dan layanan kesehatan yang menyesatkan.
Sebagai contoh, iklan sebuah merek obat mengklaim dapat mengatasi sesak napas. Iklan itu tidak menyebutkan kondisi seperti apa yang bisa diatasi dengan obat itu. ”Padahal, sesak napas bisa terjadi pada penderita asma maupun penyakit jantung. Kalau terkena jantung, minum obat itu berapa pun banyaknya tidak akan mempan,” kata Robert.
Untuk itu, pemerintah harus menertibkan berbagai iklan yang menyesatkan itu. Selain menghentikan penayangan iklan tersebut, pemerintah juga bisa mengeluarkan peringatan atau sanksi lain bagi pengiklan. ”Selain pedoman etik yang jelas, perlu ada satu pedoman yang bersifat self regulating,” kata Robert.
Rumah sakit
Promosi rumah sakit saat ini masih dirasakan tabu. Padahal, Indonesia sudah dijadikan ajang promosi bagi rumah sakit dari negara lain. ”Setiap rumah sakit dari luar negeri bebas berpromosi di Indonesia tanpa batasan,” ujar Robert.
Persi telah membuat etika promosi rumah sakit di Indonesia. Beberapa hal yang tak boleh dilakukan rumah sakit lokal dan luar negeri yang akan berpromosi di Indonesia di antaranya menyampaikan informasi yang belum terbukti kebenarannya, dan memuji diri sendiri seperti ”hanya satu-satunya”, atau ”yang pertama”. (Evy/Kps)
Kamis, 04 Desember 2008
TIAP TAHUN 4,7 JUTA ANAK BUTUH IMUNISASI
Jakarta, Setiap tahun sebanyak 4,7 juta anak di Indonesia membutuhkan imunisasi terhadap penyakit yang mematikan, seperti campak, polio, hepatitis, dan dipteri. Tanpa imunisasi, ribuan anak tersebut akan menghadapi kematian, mengalami luka, bahkan cacat tetap.
Hal itu dikemukakan Kepala Perwakilan Unicef di Indonesia Gianfranco Rotigliano saat peluncuran kampanye imunisasi melalui program ”Kemitraan untuk Menyelamatkan Kehidupan Anak” di Jakarta, Selasa (3/12).
”Imunisasi adalah cara yang termudah dan paling efektif untuk mencegah kematian dan cacat di usia kanak-kanak, tetapi sayangnya lebih dari 40 persen anak Indonesia belum mendapatkan imunisasi secara lengkap,” kata Rotigliano.
Padahal, imunisasi rutin akan melindungi semua bayi dari penyakit yang bisa dicegah vaksin, seperti hepatitis B, polio, BCG, Dipteri-Pertussis-Tetanus (DPT), dan Measles. Data Unicef menyebutkan, Indonesia saat ini menempati peringkat keempat di seluruh dunia dalam jumlah anak yang tidak diimunisasi. Peringkat pertama diduduki India, berikutnya Nigeria dan China. Masih ada 1,3 juta anak di Indonesia setiap tahunnya yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap.
Untuk memberikan vaksinasi lengkap bagi anak-anak Indonesia, Unicef berusaha menghimpun dana sebesar 2,5 juta dollar AS atau sekitar Rp 31 miliar per tahun. Dengan dana tersebut, setiap anak akan mendapat vaksinasi tujuh penyakit anak, yakni campak, polio, dipteri, batuk rejan, tetanus, tuberculosis, dan hepatitis B. (LOK)
Selengkapnya.....
Hal itu dikemukakan Kepala Perwakilan Unicef di Indonesia Gianfranco Rotigliano saat peluncuran kampanye imunisasi melalui program ”Kemitraan untuk Menyelamatkan Kehidupan Anak” di Jakarta, Selasa (3/12).
”Imunisasi adalah cara yang termudah dan paling efektif untuk mencegah kematian dan cacat di usia kanak-kanak, tetapi sayangnya lebih dari 40 persen anak Indonesia belum mendapatkan imunisasi secara lengkap,” kata Rotigliano.
Padahal, imunisasi rutin akan melindungi semua bayi dari penyakit yang bisa dicegah vaksin, seperti hepatitis B, polio, BCG, Dipteri-Pertussis-Tetanus (DPT), dan Measles. Data Unicef menyebutkan, Indonesia saat ini menempati peringkat keempat di seluruh dunia dalam jumlah anak yang tidak diimunisasi. Peringkat pertama diduduki India, berikutnya Nigeria dan China. Masih ada 1,3 juta anak di Indonesia setiap tahunnya yang tidak mendapatkan imunisasi lengkap.
Untuk memberikan vaksinasi lengkap bagi anak-anak Indonesia, Unicef berusaha menghimpun dana sebesar 2,5 juta dollar AS atau sekitar Rp 31 miliar per tahun. Dengan dana tersebut, setiap anak akan mendapat vaksinasi tujuh penyakit anak, yakni campak, polio, dipteri, batuk rejan, tetanus, tuberculosis, dan hepatitis B. (LOK)
STROKE PENYEBAB UTAMA KEMATIAN DIPERKOTAAN
Jakarta, Stroke menjadi penyebab kematian tertinggi di wilayah perkotaan. Jumlahnya mencapai 15,9 persen dari proporsi penyebab kematian di Indonesia. Adapun tuberkulosis menjadi penyebab kematian tertinggi di pedesaan dengan proporsi 12,3 persen, disusul stroke di peringkat dua dengan proporsi 11,5 persen.
”Itu data dari hasil Riset Kesehatan Dasar 2007. Data akurat yang kami miliki ini adalah sesuatu yang mewah. Biaya risetnya Rp 120 miliar. Untuk bupati dan wali kota bisa mendapatkan Data Riset Kesehatan Dasar ini secara gratis sehingga bisa membuat program yang lebih menukik demi kesehatan masyarakat,” kata Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dalam Simposium Nasional IV Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan di Jakarta, Selasa (2/12).
Stroke menjadi penyebab kematian tertinggi karena penyakit tersebut terkait erat dengan gaya hidup seseorang, seperti pola makan dan kebiasaan berolahraga.
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Depkes dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama pada awal Agustus 2007 sampai dengan Januari 2008 di 28 provinsi. Tahap kedua pada Agustus-September 2008 di lima provinsi: Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
Balitbangkes mengerahkan 5.619 enumerator, 502 peneliti Balitbangkes, 186 dosen Politeknis Kesehatan, serta jajaran pemerintahan kabupaten/kota.
Dari 33 provinsi
Data dasar kesehatan dihimpun dari 33 provinsi dan 440 kabupaten/kota. Untuk biomedis, berhasil dihimpun 36.357 spesimen dari sampel anggota rumah tangga usia satu tahun ke atas yang berasal dari 540 blok sensus perkotaan di 270 kabupaten/kota terpilih.
”Riskesdas 2007 ini berhasil mengumpulkan sebanyak 258.366 sampel rumah tangga dan 987.205 sampel anggota rumah tangga untuk pengukuran berbagai variabel kesehatan masyarakat,” papar Kepala Balitbangkes Departemen Kesehatan Triono Sundoro. (LOK)
”Itu data dari hasil Riset Kesehatan Dasar 2007. Data akurat yang kami miliki ini adalah sesuatu yang mewah. Biaya risetnya Rp 120 miliar. Untuk bupati dan wali kota bisa mendapatkan Data Riset Kesehatan Dasar ini secara gratis sehingga bisa membuat program yang lebih menukik demi kesehatan masyarakat,” kata Menteri Kesehatan Siti Fadilah Supari dalam Simposium Nasional IV Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan Departemen Kesehatan di Jakarta, Selasa (2/12).
Stroke menjadi penyebab kematian tertinggi karena penyakit tersebut terkait erat dengan gaya hidup seseorang, seperti pola makan dan kebiasaan berolahraga.
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007 dilaksanakan oleh Badan Penelitian dan Pengembangan Kesehatan (Balitbangkes) Depkes dilakukan dalam dua tahap. Tahap pertama pada awal Agustus 2007 sampai dengan Januari 2008 di 28 provinsi. Tahap kedua pada Agustus-September 2008 di lima provinsi: Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Papua, dan Papua Barat.
Balitbangkes mengerahkan 5.619 enumerator, 502 peneliti Balitbangkes, 186 dosen Politeknis Kesehatan, serta jajaran pemerintahan kabupaten/kota.
Dari 33 provinsi
Data dasar kesehatan dihimpun dari 33 provinsi dan 440 kabupaten/kota. Untuk biomedis, berhasil dihimpun 36.357 spesimen dari sampel anggota rumah tangga usia satu tahun ke atas yang berasal dari 540 blok sensus perkotaan di 270 kabupaten/kota terpilih.
”Riskesdas 2007 ini berhasil mengumpulkan sebanyak 258.366 sampel rumah tangga dan 987.205 sampel anggota rumah tangga untuk pengukuran berbagai variabel kesehatan masyarakat,” papar Kepala Balitbangkes Departemen Kesehatan Triono Sundoro. (LOK)
Langganan:
Postingan (Atom)