CIRI-CIRI AKAN TERJADI GEMPA

Ada beberapa ciri-ciri yang dapat terlihat jika akan terjadi gempa bumi antara lain:Lihat ke langitKalau di langit ada awan yang berbentuk seperti angin tornado/seperti pohon/seperti batang, bentuknya berdiri, itu adalah awan gempa yang biasanya muncul sebelum gempa terjadi. Awan yang berbentuk aneh itu terjadi karena adanya gelombang elektromagnetis berkekuatan hebat dari dasar bumi, sehingga gelombang elektromagnetis tersebut ‘menghisap’ daya listrik di awan, oleh karena itu bentuk awannya jadi seperti tersedot ke bawah. Gelombang elektromagnetis berkekuatan besar itu sendiri terjadi akibat adanya patahan atau pergeseran lempeng bumi. Tapi kemunculan awan gempa seperti itu di langit tidak selalu berarti akan ada gempa.

Bisa saja memang bentuknya seperti itu.Coba diuji medan elektromagnetis di dalam rumah- Cek siaran TV, apakah ada suara brebet-brebet ataukah tidak- Jika terdapat mesin fax, cek apakah lampunya blinking biarpun lagi tidak transmit data. Coba minta orang lain mengirim fax ke kita, cek apakah teksnya yang diterima berantakan atau tidak. Coba matikan aliran listrik. Cek apakah lampu neon tetap menyala redup/remang-remang biarpun tak ada arus listrikKalo tiba-tiba TV brebet-brebet, lampu fax blinking, padahal sedang tidak transmitting, teks yang kita terima berantakan dan neon tetap menyala biarpun tidak ada arus listrik, itu berarti memang sedang ada gelombang elektromagnetis luar biasa yang sedang terjadi tapi kasat mata dan tidak dapat dirasakan oleh manusia.

Perhatikan hewan-hewan, Cek apakah hewan-hewan seperti “menghilang”, lari atau bertingkah laku aneh/gelisah. Insting hewan biasanya tajam dan hewan bisa merasakan gelombang elektromagnetis.Air tanahLihat juga apakah air tanah tiba-tiba menjadi surut tidak seperti biasanya. Jika empat tanda ini ada atau terlihat dalam waktu bersamaan, segeralah bersiap-siap untuk evakuasi.

Empat tanda tersebut kemungkinan besar menunjukkan memang akan ada gempa berkekuatan besar. Walaupun demikian, adanya awan gempa yang bentuknya aneh itu, tetap tidak bisa memastikan kapan gempa terjadi. Oleh karena itu jangan tunggu-tunggu lagi, sebisa mungkin langsung melakukan tindakan penyelamatan diri untuk menghindari hal-hal yang paling buruk.Kalau skala gempanya besar dan episentrumnya terletak di laut, kita harus selalu aware akan datangnya gelombang tsunami. Tingginya gelombang bisa puluhan meter, bisa juga hanya dua meter. Tapi biarpun hanya dua meter, gelombangnya tidak main-main. Kekuatannya dahsyat (seperti tidak ada habisnya) dan tekanannya bisa mencapai 190 kilogram. (guugling.com)

TIP MENGHADAPI GEMPA

Bersama ini kami sampaikan Sepuluh Tip’s Menghadapi Gempa Jika gempa bumi menguncang secara tiba-tiba:

1. DI DALAM RUMAH : Getaran akan terasa beberapa saat. Selama jangka waktu itu, anda harus mengupayakan keselamatan diri anda dan keluarga anda. Masuklah ke bawah meja untuk melindungi tubuh anda dari jatuhan benda-benda. Jika anda tidak memiliki meja, lindungi kepala anda dengan bantal. Jika anda sedang menyalakan kompor maka matikan segera untuk mencegah terjadinya kebakaran.

2. DI LUAR RUMAH : Lindungi kepala anda dan hindari benda-benda berbahaya. Di daerah perkantoran atau kawasan industri, bahaya bisa muncul dari jatuhnya kaca-kaca dan papan-papan reklame. Lindungi kepala anda dengan menggunakan tangan, tas atau apapun yang anda bawa.

3. DI MALL, BIOSKOP, DAN LANTAI DASAR MALL : Jangan menyebabkan kepanikan atau korban dari kepanikan. Ikuti semua petunjuk dari pegawai atau satpam.

4. DI DALAM LIFT : Jangan menggunakan lift saat terjadi gempabumi atau kebakaran. Jika anda merasakan getaran gempabumi saat berada di dalam lift, maka tekanlah semua tombol. Ketika lift berhenti, keluarlah, lihat keamanannya dan mengungsilah. Jika anda terjebak dalam lift, hubungi manajer gedung dengan menggunakan interphone jika tersedia.
5. DI DALAM KERETA API : Berpeganganlah dengan erat pada tiang sehingga anda tidak akan terjatuh seandainya kereta dihentikan secara mendadak. Bersikap tenanglah mengikuti penjelasan dari petugas kereta. Salah mengerti terhadap informasi petugas kereta atau stasiun akan mengakibatkan kepanikan.

6. DI DALAM MOBIL: Saat terjadi gempabumi besar, anda akan merasa seakan-akan roda mobil anda gundul. Anda akan kehilangan kontrol terhadap mobil dan susah mengendalikannya. Jauhi persimpangan, pinggirkan mobil anda di kiri jalan dan berhentilah. Ikuti instruksi dari radio mobil. Jika harus mengungsi maka keluarlah dari mobil, biarkan mobil tak terkunci.

7. DI GUNUNG/PANTAI: Ada kemungkinan longsor terjadi dari atas gunung. Menjauhlah langsung ke tempat aman. Di pesisir pantai, bahayanya datang dari tsunami. Jika anda merasakan getaran dan tanda-tanda tsunami tampak, cepatlah mengungsi ke dataran yang tinggi.

8. BERI PERTOLONGAN: Sudah dapat diramalkan bahwa banyak orang akan cedera saat terjadi gempabumi besar. Karena petugas kesehatan dari rumah-rumah sakit akan mengalami kesulitan datang ke tempat kejadian maka bersiaplah memberikan pertolongan pertama kepada orang-orang berada di sekitar anda.

9. EVAKUASI: Tempat-tempat pengungsian biasanya telah diatur oleh pemerintah daerah. Pengungsian perlu dilakukan jika kebakaran meluas akibat gempabumi. Pada prinsipnya, evakuasi dilakukan dengan berjalan kaki dibawah kawalan petugas polisi atau instansi pemerintah. Bawalah barang-barang secukupnya.

10. DENGARKAN INFORMASI: Saat gempabumi besar terjadi, masyarakat terpukul kejiwaannya. Untuk mencegah kepanikan, penting sekali setiap orang bersikap tenang dan bertindaklah sesuai dengan informasi yang benar. Anda dapat memperoleh informasi yang benar dari pihak berwenang, polisi, atau petugas PMK. Jangan bertindak karena informasi orang yang tidak jelas. (portal.vsi.esdm.go.id),

Selengkapnya.....

Masalah Bencana Masih di Urutan Nomor Sekian

JAKARTA - Pelaksanaan penanggulangan pascabencana alam yang terjadi di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat, terlihat di sana sini masih terdapat kekurangan dalam segi manajemen dan teknis penanganan bencana.

Hal itu salah satunya akibat tidak optimalnya koordinasi di antara berbagai pihak yang terkait dalam penanganan bencana tersebut. Menurut ahli manajemen bencana dari Fakultas Kesehatan Masyaratat Universitas Indonesia, Ahmad Syafiq, dalam beberapa kasus penanganan bencana termasuk di Sumbar dihadapkan pada sulitnya koordinasi di lapangan.

"Harus ada koordinasi, apakah itu terpusat melalui Badan Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau organisai lain. Koordinasi harus jelas dan proaktif, jangan saling menunggu," ungkapnya tadi pagi..

Menurut Ahmad Syafiq, pascagempa banyak pihak yang ambil bagian dalam penanganan korban gempa, dari pihak setempat, pusat hingga bantuan luar negeri. Hal ini tentunya sedikit banyak menyulitkan dalam koordinasi di lapangan.

"Koordinasi di lapangan tak mudah, karena masing-masing organisasi dan lembaga negara mempunyai agenda sendiri-sendiri. Terutama, ketika hari petama dalam menjalankan agendanya. Di sini lembaga yang berwenang harus proaktif, tidak menunggu yang lain lapor," paparnya.

Ahmad Syafiq menjelaskan, hal yang harus dilakukan adalah mendata organisasi yang masuk dan apa yang akan dilakukan mereka. Kemudian, undang organisasi itu duduk bersama untuk melihat operasional mapping.


Selengkapnya.....

Padang Pariaman: Warga Setujui Kuburan Massal

Padang Pariaman, Kompas - Keluarga korban gempa bumi yang tertimbun tanah longsor di Korong atau Dusun Pulau Air, Cumanak, dan Lubuk Laweh di Kanagarian Tandikat, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman, Sumatera Barat, Selasa (6/10), menyetujui rencana menjadikan lokasi bencana itu sebagai kuburan massal.
Sebelumnya, di tengah keluarga korban masih terdapat kontradiksi mengenai rencana Pemerintah Provinsi Sumbar untuk menjadikan lembah Gunung Tigo, tempat ketiga dusun berada, sebagai kuburan massal.
Wakil presiden terpilih yang menunggu pelantikan, Boediono, Selasa, mengunjungi lokasi bencana gempa di Kabupaten Padang Pariaman dan Kota Padang. Di Kota Padang, Boediono mengunjungi sekolah-sekolah yang terkena dampak gempa. Setelah itu ia bertemu dengan Gubernur Sumbar Gamawan Fauzi di ruang kerja gubernur.
Menurut Zamsi Marlis, warga Korong Pulau Air, sebagian warga masyarakat semula menolak lembah Gunung Tigo dijadikan kuburan massal.

”Katanya tak ada dalam adat kami kuburan massal, jadi harus ditemukan semua jasadnya. Tetapi, setelah ada pengertian di antara keluarga, akhirnya kami setuju karena pencarian jasad kerabat kami sudah dilakukan enam hari terakhir dan masih belum ketemu,” ujar Zamsi di tenda pengungsian di dekat tempat tinggalnya, Selasa.
Agus, warga Korong Cumanak, yang kehilangan 11 saudaranya akibat tertimbun tanah longsor, juga mengaku merelakan lembah Gunung Tigo dijadikan kuburan massal bagi saudaranya. Tiga dari 11 saudaranya telah ditemukan, tetapi Agus mengatakan waktu pencarian sudah terlalu lama.
”Kami terima apa adanya. Kalau memang pemerintah masih ingin mencari, ya kami izinkan. Tetapi, jika mereka menghentikan dan menjadikan tempat ini kuburan massal, kami sudah ikhlas,” ujar Agus.
Wali Nagari Tandikat Azas Budi menambahkan, sebagian keluarga korban longsor di Nagari Tandikat sudah menerima daerah longsoran dijadikan kuburan massal.
Wali Nagari Malalak Selatan Erdinal mengumpulkan semua pemuka adat di nagarinya untuk membicarakan masalah kuburan massal. ”Urusan ini harus dibicarakan dengan semua pemuka adat agar semua orang bisa menerima keputusan bahwa lokasi longsor jadi kuburan massal,” ucap Erdinal.
Komandan Kodim Padang Sidimpuan Letnan Kolonel Suhardono mengatakan, ”Kami akan terus mencari jasad yang terkubur sampai masyarakat menyerah. Kalau keluarga korban sudah menyerah, baru pencarian akan dihentikan.”
Saat ini di lembah Gunung Tigo terdapat 14 alat berat, 11 di antaranya ekskavator. Alat berat dalam jumlah cukup banyak ini memang baru beroperasi sejak Senin. Hari sebelumnya hanya satu ekskavator milik Batalyon Zeni Tempur 2/PS Payakumbuh yang beroperasi di sana.
Suhardono mengatakan, selain di Kanagarian Tandikat, alat berat juga dioperasikan di Kanagarian Padang Alai di sisi lain lembah Gunung Tigo.
Hingga Selasa, pencarian jasad yang terkubur di Kanagarian Tandikat dan Padang Alai telah menemukan 94 jasad dari 261 yang diperkirakan tertimbun longsoran tanah.
Komandan tim evakuasi dari Kodim 0304 Agam Kapten Sapardi menambahkan, pencarian korban di lokasi longsor Damar Bancah Nagari Malalak Selatan tergolong sulit karena luas daerah longsor sekitar 3 hektar.
Kekurangan logistik
Pemerintah Kabupaten Padang Pariaman belum bisa memenuhi kebutuhan logistik makanan untuk para korban gempa karena jumlahnya jauh dari kebutuhan.
Koordinator Logistik Satuan Pelaksana Penanganan Bencana Kabupaten Padang Pariaman Ibrahim menjelaskan, kebutuhan beras untuk semua korban gempa di Pariaman 95 ton per hari. Namun, sampai saat ini pemerintah baru memenuhi 35-an ton.
Keterbatasan logistik bantuan ini, kata Ibrahim, menjadi salah satu pemicu korban meminta bantuan di pinggir jalan kepada siapa saja yang melintas.
Camat Lima Koto Timur Joni Firmansyah mengatakan, saat ini emosi warga agak meninggi. Penyebabnya, bantuan yang mereka terima sangat sedikit dan tidak merata. Bahkan, masih ada daerah yang belum bisa dijangkau.
Distribusi kacau
Akar persoalan karut-marutnya distribusi bantuan kepada korban gempa di Kota Padang dan Kabupaten Padang Pariaman adalah kendala transportasi, birokrasi, dan koordinasi. Sampai Selasa, korban gempa di Kota Padang masih berharap bantuan mendesak berupa tenda pengungsian dan bahan makanan.
Wakil Gubernur Sumbar Marlis Rahman, selaku Wakil Ketua Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana (Satkorlak PB) Sumbar, mengakui kendala transportasi yang tidak didukung ketersediaan bahan bakar minyak (BBM), serta jalan yang rusak dan wilayah sulit dijangkau sebagai biang karut-marutnya distribusi bantuan. Ia juga mengakui kekurangan truk pengangkut meski enam helikopter sejak Selasa beroperasi membawa bahan makanan.
Marlis Rahman mengakui tanggung jawab pendistribusian bantuan dari satkorlak hanya sampai di tingkat posko utama kabupaten/kota. Setelah itu, pihaknya tak bisa campur tangan. Tentang pengerahan tenaga dari TNI ke lokasi bencana, itu tanggung jawab korem.
Anggota DPRD Kota Padang dari Komisi A (bidang kesra), Maidestal Hari Mahesa, dan Sekretaris Komisi IV Bidang Kesra DPRD Sumbar Abel Tasman menilai ada kekeliruan dalam sistem distribusi bantuan gempa. ”Di tingkat provinsi mestinya sudah komando, bukan koordinasi seperti yang berjalan sekarang. Tim evaluasi yang memantau terus dari waktu ke waktu di tingkat provinsi tidak ada. Kesannya, setelah bantuan terdistribusi ke kabupaten/kota, Satkorlak PB Sumbar seperti tak ada urusan lagi untuk memantau,” kata Abel.
Abel meminta Pertamina menyediakan BBM untuk tim Satkorlak PB Sumbar sehingga kendaraan tim satkorlak tak perlu antre BBM seperti saat ini.
Menurut penanggung jawab pendistribusian bantuan Posko Utama Kota Padang, Mulyadi, tanggung jawabnya hanya mendistribusikan bantuan sampai tingkat kecamatan. Di kecamatan, bantuan dibongkar dan setelah itu urusan pihak kecamatan.
Marlis Rahman dalam rapat evaluasi kabupaten/kota mengungkapkan, distribusi bantuan yang terhenti di kecamatan tidak diteruskan ke tingkat desa atau korong (dusun). Akibatnya, aliran bantuan tertahan dan terputus.
Sementara itu, Lurah Batang Arau, Kecamatan Padang Selatan, Kota Padang, Agusmi menjelaskan, bantuan yang didrop di kantor lurah langsung ia antarkan ke RT/RW di wilayahnya. Namun, hal itu dibantah Sekretaris RT 04 RW 01 Fitra Gunardi karena ia harus mengambil sendiri ke posko di kelurahan sejauh 2 kilometer.(BIL/ART/ADH/NAL)


Selengkapnya.....

Sebanyak 31 Orang Meninggal karena DB

Medan, Sebanyak 31 orang meninggal dari 2.189 penderita karena demam berdarah atau DB di Sumatera Utara hingga September tahun ini. Kasus terakhir adalah meninggalnya empat pasien DB di Kabupaten Tapanuli Tengah.
”Kebanyakan pasien yang meninggal adalah pasien yang telat dibawa ke rumah sakit. Kondisi pasien sudah shock saat tiba di rumah sakit,” tutur Kepala Subdinas Pencegahan Penyakit dan Penyehatan Lingkungan (P2PL) Suhardiyono, Selasa (6/10).
Rasio kematian kasus (case fertility rate) meningkat dari 0,9 tahun lalu menjadi 1,42 tahun ini. Angka diperkirakan akan meningkat mengingat pada akhir tahun belum terlampaui.

”Angka yang bagus memang di bawah satu persen,” kata Suhardiyono.
Kasus terbanyak terjadi di Kota Medan, sebanyak 616 kasus, enam orang di antaranya meninggal. Adapun di Deli Serdang sebanyak sembilan orang meninggal dunia dari 316 kasus; di Kota Sibolga terdapat 201 kasus, dua orang di antaranya meninggal dunia. Sementara itu, di Tanjung Balai terdapat 240 kasus tanpa kasus meninggal dunia.
Di Kabupaten Tapanuli Tengah terdapat 31 kasus, empat orang di antaranya meninggal dunia. Rasio kematian di daerah ini tertinggi di Sumut, menjadi 12,9 persen.
Keterlambatan membawa pasien ke rumah sakit, kata Suhardiyono, terjadi pada masyarakat bawah, terutama karena masyarakat tidak paham soal layanan asuransi kesehatan.
Warga kebingungan dengan biaya apabila membawa pasien ke rumah sakit. Sebaiknya begitu ada gejala demam tinggi, tanpa alasan yang jelas, langsung saja pasien dibawa ke rumah sakit.
Penyakit lingkungan ini pun tidak bisa ditanggulangi jika masyarakat sendiri hidup tidak bersih. (WSI)


Selengkapnya.....

Kuburan Massal Jadi Opsi: Ribuan orang masih tertimbun reruntuhan dan longsor

PADANG — Proses evakuasi korban gempa Sumatra 7,6 Skala Richter masih terus dila kukan, termasuk di daerah-dae rah terpencil yang terkena dam paknya. Ribuan orang masih tertimbun di reruntuhan gedung-ge dung/ bangunan dan tanah long sor yang sampai saat ini masih sulit dilakukan eva kuasi.

Yang paling banyak tertimbun longsor, antara lain, di Kanagarian Tandikek, Kabupaten Padang Pariaman. Di per kira kan, ada 280-350 orang yang ter timbun tanah longsor yang ketinggiannya mencapai puluhan meter.

Karena Kanagarian Tandikek su lit dijangkau, padahal proses evakuasi membutuhkan banyak alat berat serta kondisi jenazah yang diperkirakan sudah mengenaskan, muncullah usul menjadi kannya kuburan massal. Usulan itu muncul dalam rapat koordinasi Pemprov Sumbar, sejumlah pemerintah kab/kota di Sumbar, serta kepolisian, Ahad (4/10).

‘’Berdasarkan keputusan rapat, kami akan jadikan kawasan itu sebagai kuburan massal karena kami akan memprioritaskan warga yang masih ada kemungkinan hidup di wilayah lain,’‘ kata Kepala Biro Humas dan Proto kol Pemprov Sumbar, Dede Nuzul Putra, kemarin.

Tapi, Gubernur Sumatra Barat Gamawan Fauzi belum me nyampaikan kata putusan. ‘’Kami sedang musyawarahkan dan kami bicarakan dengan bupati wilayah setempat dan keluarga,’‘ ka tanya.

Menurut Gubernur, jika sudah lima hari tertimbun, kondisi jenazah sudah mengenaskan. ‘’Jika ada kerelaan, kita akan jadikan kuburan massal. Jika tidak, kami akan diskusikan lagi,’‘ katanya.

Pemda masih membicarakan rencana ini kepada keluarga korban. Belum ada tanggapan resmi dari keluarga korban, apakah tetap minta evakuasi atau setuju kuburan massal.

Hingga kemarin, Satkorlak PB Sum bar mencatat jumlah korban tewas 605 orang dan korban hilang 343 orang. Kepala Sekretariat Satkorlak PB Sumbar, Ade Edward, mengatakan, jumlah kor ban meninggal paling banyak di Kabupaten Padang Pariaman, yaitu 276 orang, Kota Padang (231), Kota Pariaman (49), Kabupaten Agam (30), Kabupaten Pesisir Selatan (10), serta Kabupaten Pasaman Barat (tiga). Korban yang hilang pun paling ba nyak di Padang Pariaman, yai tu 285.

Pusat Pengendalian Krisis Departemen Kesehatan (PPK Depkes) mencatat jumlah korban tewas 551, sedangkan yang hilang masih mencapai ribuan orang.

Kepala PPK Depkes, Rustam Pak kaya, mengatakan, pihaknya mencatat jumlah yang tertimbun di Padang Pariaman sebanyak 618 orang. Tapi, jumlah yang hilang di Kota Padang lebih besar lagi, mencapai ribuan orang.

Sebanyak 618 orang yang tertimbun di Kabupaten Padang ariaman adalah warga tiga kampung di Kanagarian Tandikek. ‘’Mereka tertimbun longsoran bukit. Kita perkirakan mencapai ke dalaman 30 meter karena menara masjid saja tidak kelihatan,’‘ ka tanya.

Adapun ribuan orang yang tertimbun di Kota Padang, kata Rus tam, adalah penduduk perkampungan Cina di tengah Kota Padang. ‘’Kota Padang ini perlu perhatian khusus karena ada urban area, yaitu perkampungan Cina yang begitu saja amblas ditelan bumi,’‘ katanya.

Penduduk di perkampungan Cina itu tercatat berjumlah 21.688 orang. Perkampungan itu me rupakan rumah toko yang padat penghuni, apalagi setiap ruko diperkirakan memiliki satu hingga dua karyawan. Maka, total yang mendiami kawasan itu diperkirakan 30 ribu jiwa.

Jika estimasinya yang hilang 10 persen, bisa saja 3.000 orang [yang hilang]. Tapi, kita belum bisa memastikan karena data yang selamat juga belum ada se cara pasti. Yang jelas masih ribuan [yang hilang], kata Rustam.

Sementara itu, berdasarkan data Posko Departemen Sosial, 549 orang meninggal dan 349 orang hilang. Dan, sebagian besar hilang di Padang Pariaman sebanyak 245 orang


Selengkapnya.....

KEPULAUAN MENTAWAI KINI TERISOLASI

PADANG - Masyarakat Kepulauan Mentawai terisolir akibat tidak adanya sarana transportasi secepatnya menuju Padang. Transportasi tersebut untuk mengetahui secara pasti nasib kerabat, teman maupun rekannya pascagempa bumi yang menghantam Sumatera Barat, Rabu pekan lalu.

Sejak gempa mengguncang Pulau Sumatera, masyarakat Mentawai tak bisa menghubungi kerabat mereka di Padang maupun kota-kota lain di Sumatera Barat karena akses telekomunikasi terputus, sementara sarana transportasi berupa kapal laut maupun ferry tidak beroperasi sejak gempa terjadi.

Menurut anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Mentawai Anom Suheri, sejak terjadi gempa masyarakat di empat pulau utama di Kepulauan Mentawai, yakni Pulau Siberut, Sipora, Pagai Utara dan Pagai Selatan cemas karena tak mendapat kabar apa pun dari kerabat maupun rekan mereka di Padang.

"Telekomunikasi di Mentawai ikut putus. Sementara kapal tidak ada yang berlayar. Pesawat pun hanya tiga kali seminggu dan hanya muat paling banyak 16 orang. Meski tak ada korban jiwa di Mentawai, tetapi kami tak tahu kabar saudara-saudara kami di Padang dan kota-kota lain," ujar Anom, tadi pagi.

Anom dan seorang rekannya yang juga anggota DPRD Kabupaten Mentawai Suniarto Saogo terpaksa mencarter kapal kecil dengan mesin tempel berkapasitas maksimal enam orang. "Kami terpaksa menyewa kapal ini seharga Rp6 juta, karena tak ada kapal yang melayani rute Padang-Mentawai sejak gempa terjadi," ujarnya.

Meski menjadi anggota DPRD Mentawai, Anom meninggalkan istri dan anak-anaknya di Padang. Demikian halnya Suniarto. Menurut Suniarto, sudah sejak gempa terjadi dia berusaha mencari sarana transportasi mencapai Padang.

"Pesawat jelas tak mungkin karena seminggu hanya tiga kali, dan itu pun kapasitasnya sedikit. Sementara kapal penumpang maupun ferry yang biasa melayani Bungus-Tuapeijat (Pulau Sipora) tak berlayar," katanya.

Suniarto mengatakan, banyak pegawai negeri sipil di Mentawai yang memiliki keluarga di Padang. Selain itu, rata-rata masyarakat Mentawai, menyekolahkan anak mereka ke Padang setelah lulus SMP.

"Banyak di antara kami yang bertanya-tanya bagaimana kabar terakhir anak serta istri yang ditinggalkan di Padang. Pemerintah jangan hanya berpikir warga Sumbar yang tinggal di Jakarta, kami yang di Mentawai pun butuh transportasi untuk mengetahui nasib saudara-saudara kami yang tertimpa musibah," ujar Suniarto.


Selengkapnya.....

Manajemen Bencana Masih Semerawut

JAKARTA - Pelaksanaan penanggulangan pascabencana alam yang terjadi di beberapa kabupaten/kota di Sumatera Barat, terlihat di sana sini masih terdapat kekurangan dalam segi manajemen dan teknis penanganan bencana.

Hal itu salah satunya akibat tidak optimalnya koordinasi di antara berbagai pihak yang terkait dalam penanganan bencana tersebut. Menurut ahli manajemen bencana dari Fakultas Kesehatan Masyaratat Universitas Indonesia, Ahmad Syafiq, dalam beberapa kasus penanganan bencana termasuk di Sumbar dihadapkan pada sulitnya koordinasi di lapangan.

"Harus ada koordinasi, apakah itu terpusat melalui Badan Badan Penanggulangan Bencana Nasional atau organisai lain. Koordinasi harus jelas dan proaktif, jangan saling menunggu," ungkapnya tadi pagi..

Menurut Ahmad Syafiq, pascagempa banyak pihak yang ambil bagian dalam penanganan korban gempa, dari pihak setempat, pusat hingga bantuan luar negeri. Hal ini tentunya sedikit banyak menyulitkan dalam koordinasi di lapangan.

"Koordinasi di lapangan tak mudah, karena masing-masing organisasi dan lembaga negara mempunyai agenda sendiri-sendiri. Terutama, ketika hari petama dalam menjalankan agendanya. Di sini lembaga yang berwenang harus proaktif, tidak menunggu yang lain lapor," paparnya.

Ahmad Syafiq menjelaskan, hal yang harus dilakukan adalah mendata organisasi yang masuk dan apa yang akan dilakukan mereka. Kemudian, undang organisasi itu duduk bersama untuk melihat operasional mapping


Selengkapnya.....

Semua Harus Siap Siaga: Bencana Gempa Akan Terus Terjadi

Semua harus siap siaga karena bencana gempa belum berakhir. Untuk itu, penyebarluasan informasi tentang ancaman bencana diperlukan sebagai upaya antisipasi agar jumlah korban dapat dieliminasi.
Di sisi lain, masih banyak pemerintah daerah yang tidak tahu ancaman bencana dan kerawanan bencana di daerah masing-masing.
Selain itu, saat ini perlu segera dilakukan evaluasi skala nasional menyangkut kondisi geologis dan kondisi bangunan-bangunan di setiap wilayah.
Demikian antara lain yang terungkap dari sejumlah wawancara yang dilakukan Kompas, Sabtu dan Minggu (3-4/10), dengan Direktur Humanitarian Forum, yang juga anggota Presidium Masyarakat Penanggulangan Bencana Indonesia, Hening Suparlan, Ketua Tim Kajian Likuifaksi dan Tanah Longsor Pusat Penelitian Geoteknologi Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia Adrin Tohari, Kepala Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral Surono, dan Kepala Bidang Geodinamika Badan Koordinasi Survei dan Pemetaan Nasional (Bakosurtanal) Cecep Subarya.

”Semua orang harus paham akan ancaman bencana yang ada di sekitarnya sehingga mampu hidup bersama situasi bencana tersebut,” ujar Hening menjelaskan.
Individu harus paham
Hening menegaskan, semua individu harus paham sehingga bisa mengantisipasi bagaimana saat terjadi gempa.
Individu tersebut, pertama, harus mampu melindungi dirinya sendiri. Kedua, harus menginformasikan kepada keluarganya bagaimana melindungi diri mereka. Ketiga, harus mampu melindungi harta bendanya.
”Mengingatkan keluarga itu penting karena mungkin saat bencana datang, ia tidak bersama keluarganya. Mungkin istri atau suami di tempat lain, anak di sekolah, lalu mereka itu harus bagaimana. Ia harus memberi tahu bagaimana cara-cara penyelamatan diri. Soal harta benda, misalnya mereka lalu mengasuransikan harta bendanya, menyimpan barang-barang berharga dengan lebih aman, mengatur listrik agar tak mudah terjadi hubungan pendek, mengatur jalur evakuasi di rumah, dan lain-lain,” ujar Hening.
Hal senada dikatakan Surono. ”Untuk itu, butuh kerja sama pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan pemerintahan terkecil. Indonesia merupakan negeri rawan bencana sehingga perlu dibentuk bangsa yang mampu merespons bencana dengan benar,” katanya.
Tugas memberikan informasi secara luas kepada publik ada di tangan pemerintah daerah. Masalahnya, kata Hening, ”Masih jarang pemerintah daerah yang mengerti ancaman bencana yang ada di daerahnya, termasuk bencana gempa.”
Ia mencontohkan, setelah terjadi bencana gempa besar di Yogyakarta tahun 2006, ada bupati yang langsung mencari tahu tentang kondisi daerahnya, tentang ancaman bencana di daerahnya, ke ITB. ”Ia tak ingin kejadian serupa terjadi di wilayahnya,” ujarnya
Kendala lain, kata Surono, adalah jarak kebijakan dengan dampak kepada masyarakat sering kali jauh karena saat penyusunannya belum tentu melibatkan masyarakat dengan baik. ”Kebijakan itu harus disusun bersama-sama masyarakat. Masukan dari para ahli sangat penting,” katanya.
Evaluasi segera
Adrin dan Surono menegaskan perlunya pemerintah daerah segera mengevaluasi kondisi wilayah masing-masing menyangkut kondisi geologis dan memeriksa struktur bangunan demi mengurangi risiko bencana.
”Demi keselamatan warga, evaluasi harus dilakukan segera. Kejadian di Padang dan Jambi patut menjadi pelajaran penting bagi daerah lain,” kata Adrin.
Surono menekankan, ”Belum terlambat bagi setiap daerah untuk memeriksa kondisi wilayah, terutama bangunan seperti hotel atau kantor yang biasa menjadi tempat berkumpul banyak orang.”
Ambruknya Hotel Ambacang di Kota Padang menjadi contoh penting perlunya analisis risiko segera dilakukan.
Kewaspadaan ekstra patut dimiliki daerah ”langganan” gempa. Getaran yang datang rutin secara teknis melemahkan struktur bangunan yang dirancang kuat sekalipun.
”Kasus Hotel Ambacang bisa jadi terkait gempa-gempa kecil sebelumnya yang rutin terjadi di Kota Padang, terutama sejak tahun 2005,” kata Adrin. Oleh karena itu, evaluasi berkala penting dilakukan pengelola gedung atau bangunan.
Untuk mengurangi risiko tersebut, tata ruang yang tepat disesuaikan dengan kerawanan bencana gempa juga dibutuhkan. Saat ini, menurut Cecep, Rancangan Undang-Undang Tata Informasi Geospatial Nasional yang di dalamnya mengatur antara lain tentang perencanaan tata ruang wilayah nasional masih digodok di DPR.
”Yang saya khawatirkan adalah pelaksanaannya nanti kalau sudah disahkan. Siapa yang akan mengecek apakah UU itu dilaksanakan. Apakah izin mendirikan bangunan itu juga sudah menyertakan syarat yang sesuai dengan standar bangunan tahan gempa?” kata Cecep yang terlibat aktif pada penelitian Bakosurtanal tentang percepatan gerak tanah untuk memantau aktivitas lempeng tektonik.
Gempa terus terjadi
Surono menegaskan, gempa akan terus terjadi, sementara gempa dan karakter tanah adalah dua wilayah yang tak bisa direkayasa. ”Gempa pasti akan terus terjadi dan karakter tanah secara luas sulit diubah dengan teknologi. Alamnya sudah begitu,” katanya. Yang bisa dilakukan di antaranya menghindari membangun gedung di kawasan rawan gempa atau meningkatkan kualitas bangunannya.
Hening menyarankan, pemerintah daerah perlu merencanakan pemindahan daerah permukiman dan gedung-gedung publik yang berdiri di atas daerah sangat rawan gempa demi mengurangi risiko bencana, atau segera memperkuat konstruksi rumah atau bangunan sesuai standar bangunan yang tahan gempa.(GSA/ISWkp)


Selengkapnya.....

Musibah Gempa Pariaman : Tiga Dusun Akan Jadi Kuburan Massal

Padang, Pemerintah Provinsi Sumatera Barat akan menjadikan tiga korong atau dusun di lembah Gunung Tigo, yang menimbun 300-an warga setempat akibat gempa, sebagai kuburan massal.
Sementara itu, Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumbar, Minggu (4/10), menjelaskan, hingga hari kelima, secara keseluruhan korban meninggal akibat gempa berkekuatan 7,6 skala Richter di Sumbar 605 orang.
Rinciannya, 231 orang korban (di Padang), 49 (Kota Pariaman), 4 (Kota Solok), 276 (Kabupaten Padang Pariaman), 32 (Kabupaten Agam), 3 (Kabupaten Pasaman Barat), dan 10 orang (Kabupaten Pesisir Selatan). Korban hilang 4 orang di Padang, 285 orang di Kabupaten Padang Pariaman, dan 54 orang di Kabupaten Agam. Korban luka berat sebanyak 412 orang dan luka ringan 2.096 orang.

Gempa lain berkekuatan 6,1 skala Richter, Minggu pukul 12.36 WIT, membuat panik warga Manokwari di Provinsi Papua Barat. Warga yang berada di kota berhamburan keluar dari rumah dan belum berani memasuki tempat tinggalnya.
Sebelumnya, pukul 11.00 Wita, gempa juga melanda Provinsi Gorontalo dengan kekuatan 5,3 skala Richter. Namun, gempa yang berpusat di kedalaman 25 kilometer pada titik 108 kilometer barat laut Gorontalo itu tidak terasa oleh warga Kota Gorontalo. Situs web resmi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG) menyebutkan, pusat gempa berada di koordinat 1,44 Lintang Utara–122,69 Bujur Timur.
Kepala BMKG George Leskona menyebutkan, gempa di Manokwari berada di lokasi koordinat 47 derajat Lintang Selatan dan 133,03 Bujur Timur. Titik gempa berada di 123 kilometer barat laut Manokwari pada kedalaman 56 kilometer.
Warga sempat panik dan bergegas menuju tempat tinggi di daerah Amban untuk mengantisipasi tsunami. Untunglah petugas BMKG Manokwari cepat bertindak menenangkan warga. Petugas memberikan pengumuman lewat RRI Manokwari bahwa gempa tidak berpotensi tsunami.
Kubur di tiga korong
Kepala Sekretariat Satuan Koordinasi Pelaksana Penanggulangan Bencana Provinsi Sumbar Ade Edward, Minggu, mengatakan, akan menjadikan tiga korong, yakni Lubuk Laweh, Pulau Air, dan Cumanak, yang mengalami longsor dan terkubur di lembah Gunung Tigo sebagai kuburan massal. Lembah Tigo terletak di Kanagarian Tandikat, Kecamatan Patamuan, Kabupaten Padang Pariaman.
”Daripada biaya yang mahal tersebut digunakan untuk mengevakuasi mayat, lebih baik diberikan kepada mereka yang selamat. Toh, kalau dievakuasi, mereka tak akan hidup kembali,” ujar Edward di Padang.
Usul menjadikan lokasi bencana sebagai kuburan massal juga termasuk untuk daerah lain yang sulit proses evakuasinya, seperti di Kanagarian Padang Alai, Kecamatan Lima Koto Timur, Padang Pariaman.
Menurut Edward, berdasarkan aturan tata ruang Pemprov Sumbar, lokasi daerah bencana akan menjadi areal tertutup dan tak boleh dihuni warga kembali. ”Kami tak ingin ada anak cucu kami yang kembali menjadi korban. Jadi, daerah lokasi bencana akan ditutup. Karena akan menjadi daerah tertutup inilah, ada usulan menjadikannya sebagai kuburan massal bagi korban yang terkubur di sana,” ujarnya.
50 warga pecinan
Di Kota Padang, sekitar 50 korban gempa warga Kelurahan Belakang Pondok, kawasan pecinan di Kecamatan Padang Selatan, yang terkubur reruntuhan bangunan, hingga kemarin belum tersentuh upaya evakuasi.
Sekretaris PDI-P Sumbar Alexander Indra Lukman dalam laporannya kepada Wakil Gubernur Sumbar Marlis Rahman mengatakan, evakuasi korban terkendala izin dari pihak keluarga.
Namun, Marlis mengatakan, meskipun tidak ada izin dari pihak keluarga, jika sudah lewat tujuh sampai 10 hari, tim evakuasi akan membersihkan lokasi reruntuhan.(kps)


Selengkapnya.....

Lingkungan Alam : Kepunahan Massal Semakin Dekat

Yogyakarta, Kompas - Para ahli biologi memperkirakan dunia tengah menghadapi ancaman kepunahan keanekaragaman hayati secara massal. Dugaan ini muncul dari krisis keanekaragaman hayati yang semakin parah. Diperkirakan, saat ini sebanyak 50-150 spesies bumi punah setiap harinya.
Perkiraan ini berdasarkan atas proyeksi laju kepunahan yang terjadi saat ini. Proyeksi tersebut menyebutkan, sekitar 50 persen dari sekitar 10 juta spesies yang ada saat ini diprediksi akan punah dalam kurun waktu 100 tahun ke depan. ”Laju kepunahan beragam spesies saat ini mencapai 40-400 kali lipat dari laju kepunahan 500 tahun yang lalu,” kata Ign Pramana Yuda, peneliti Teknobiologi dari Universitas Atma Jaya Yogyakarta, dalam pidato ilmiah Dies Natalis Ke-44 universitas tersebut di Yogyakarta, Jumat (2/10).

Laju kepunahan burung dan binatang menyusui antara tahun 1600 dan 1975, misalnya, telah diperkirakan mencapai 5-50 kali lipat dari laju kepunahan sebelumnya. Tidak hanya spesies, kepunahan juga mengancam gen dan ekosistem tempat spesies tersebut tinggal.
Menurut Pramana, Indonesia adalah salah satu kawasan yang memiliki ancaman kepunahan terbesar. Ekosistem hutan tropis berkurang 10 juta-20 juta hektar setiap tahunnya. Sebanyak 70 persen terumbu karang di Indonesia juga mengalami kerusakan sedang hingga berat. Kerusakan juga terjadi di sejumlah ekosistem khas di Indonesia lainnya, seperti hutan bakau, sungai, danau, dan kawasan pertanian.
Pramana mengatakan bahwa kepunahan massal kali ini terjadi dalam skala yang jauh lebih luas dan lebih cepat lajunya dibandingkan dengan lima kepunahan massal yang pernah terjadi di Bumi sebelumnya. Kepunahan massal terbaru terjadi sekitar 65 juta tahun lalu.
Luasnya skala kepunahan massal kali ini bisa dilihat dari banyaknya spesies yang punah dan makin pendeknya usia kelestarian satu spesies. Saat ini usia spesies kurang dari 35.000 tahun, padahal jutaan tahun yang lalu satu spesies bisa berusia 10 juta tahun.
Solidaritas lintas spesies
Besarnya skala kepunahan ini perlu diredam karena bisa berakibat berdampak buruk pada kelangsungan kehidupan di Bumi. Salah satu upaya peredaman itu adalah dengan menumbuhkan solidaritas lintas spesies yang saat ini masih sangat minim. Selama ini pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi lebih berorientasi pada kesejahteraan umat manusia.
Menurut Pramana, sektor pendidikan berperan sangat penting dalam hal ini. Komunitas akademis perlu mulai mengembangkan program dan kurikulum pendidikan serta pelestarian yang mengacu pada konservasi keanekaragaman hayati.
Peneliti Keanekaragaman Hayati dari Universitas Kristen Duta Wacana, Yogyakarta, Djoko Raharjo, berpendapat, kepunahan yang terjadi saat ini tidak bisa disebut alami karena dipicu oleh berbagai sebab buatan, antara lain polusi, eksploitasi berlebihan pada sumber daya alam, dan industrialisasi.
”Meskipun sudah sangat parah, sebenarnya masih banyak yang bisa kita lakukan untuk meredamnya pada laju yang alami,” ujarnya.
Berbagai penemuan di bidang konservasi memberikan harapan baru di bidang pelestarian alam. Masyarakat juga bisa berkontribusi dengan menekan penggunaan energi dari bahan tambang serta mengurangi konsumsi yang bisa menyebabkan polusi serta eksploitasi alam berlebihan. (IRE)


Selengkapnya.....

Oktober, Puncak Musim Hujan di Sumut

Medan, Memasuki bulan Oktober, masyarakat Sumatera Utara diminta semakin mewaspadai potensi banjir di berbagai wilayah Sumatera Utara. Oktober ini merupakan puncak musim hujan dengan curah hujan rata-rata di atas 100 milimeter.
Kepala Bidang Data dan Informasi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I Sumut Hendra Suwarta akhir pekan lalu mengatakan, bulan Oktober ini merupakan puncak musim hujan kedua di Sumut. Puncak pertama terjadi pada Mei. Hujan diprakirakan merata terjadi di semua hari pada bulan Oktober.
”Pada November-Desember justru tren curah hujan akan menurun,” tutur Hendra.
Akibat curah hujan yang tinggi bulan ini, potensi banjir dan longsor dimungkinkan terjadi di kawasan rawan, terutama di kawasan Bukit Barisan dan sungai-sungai besar. ”Longsor terutama berpotensi pada kawasan yang kondisi alamnya tidak bagus (hutan telah rusak). Tanah tidak bisa menampung air lagi,” kata Hendra.

Medan, Memasuki bulan Oktober, masyarakat Sumatera Utara diminta semakin mewaspadai potensi banjir di berbagai wilayah Sumatera Utara. Oktober ini merupakan puncak musim hujan dengan curah hujan rata-rata di atas 100 milimeter.
Kepala Bidang Data dan Informasi Balai Besar Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I Sumut Hendra Suwarta akhir pekan lalu mengatakan, bulan Oktober ini merupakan puncak musim hujan kedua di Sumut. Puncak pertama terjadi pada Mei. Hujan diprakirakan merata terjadi di semua hari pada bulan Oktober.
”Pada November-Desember justru tren curah hujan akan menurun,” tutur Hendra.
Akibat curah hujan yang tinggi bulan ini, potensi banjir dan longsor dimungkinkan terjadi di kawasan rawan, terutama di kawasan Bukit Barisan dan sungai-sungai besar. ”Longsor terutama berpotensi pada kawasan yang kondisi alamnya tidak bagus (hutan telah rusak). Tanah tidak bisa menampung air lagi,” kata Hendra.
Adapun gelombang laut di pantai barat Sumatera bulan ini diprakirakan sangat tinggi mencapai 4 meter. Sementara tinggi gelombang laut di pantai timur 1,5 meter.
Hendra menambahkan, potensi gempa masih terbuka terjadi di Pulau Sumatera, termasuk kawasan Sumatera Utara, mengingat adanya dua jalur besar kegempaan yang melintas di seluruh pulau. Kota Medan dinyatakan aman dari sumber gempa meskipun bisa terkena efek gempa. Jalur pertama adalah jalur gempa yang melintasi Pantai Barat Sumatera. (WSI)


Selengkapnya.....

Solidaritas dari Sumut untuk Warga Padang

Hingga empat hari pascagempa 7,6 skala Richter yang menggoyang Kota Padang dan sekitarnya, banyak kelompok masyarakat Sumatera Utara menggalang dana dan bantuan untuk korban bencana.
Solidaritas itu bisa terjadi di mana saja, termasuk di jalanan Kota Medan. Lembaran demi lembaran rupiah dikumpulkan sejumlah relawan untuk membantu korban.
”Sampai hari ini, ada dua pengemudi mobil yang memberi Rp 100.000. Kebanyakan ya Rp 1.000 hingga Rp 20.000,” tutur Zulfadli, Sekretaris Jenderal Forum Mahasiswa Mitra Kamtibmas Kota Medan, yang empat hari terakhir bersama Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah se-IAIN Sumut menggelar posko bantuan di Bundaran SIB Sumut. Tiga hari terakhir, mereka mendapatkan bantuan dari masyarakat Rp 5,7 juta.

Para mahasiswa itu sempat konflik dengan para pengamen di seputaran Bundaran SIB pada hari pertama pengumpulan dana karena para pengamen merasa lahan mereka diambil. Namun, akhirnya konflik bisa diselesaikan.
”Kami masih berkoordinasi dengan Poltabes Kota Medan untuk penyaluran dana. Targetnya Rp 20 juta, itu akan kami belikan genset, sembako, dan tenda. Teman-teman di sana butuh itu,” kata Mujehid Al Amin, mahasiswa IAIN Sumut.
Hal serupa dialami GMKI Sumut. Dua hari membuka posko bantuan bencana di seputar Jalan Gadjah Mada, sumbangan yang diperoleh dari warga Sumut berjumlah Rp 10,7 juta. ”Kami masih mengupayakan mendapatkan angkutan ke lokasi bencana gratis. Kami sudah berkoordinasi dengan GMKI Padang. Dana masyarakat kami upayakan tidak diganggu gugat,” tutur Koordinator Tim Dana Gempa Bumi Sumbar Anco Silaen.
Sejumlah jemaah masjid juga membuka membuka posko gempa. Jemaah Masjid Al Iklas di Jalan Sei Batanghari, misalnya, membuka posko sejak tanggal 2 Oktober. Hingga kemarin sudah terkumpul dana Rp 4,2 juta.
”Kami sudah memutuskan, dana kami sumbangkan melalui media massa,” kata Salim. ”Dimungkinkan melalui TV nasional atau Waspada Peduli, kami belum menentukan,” kata Salim.
”Kalau kami kirim sendiri, biayanya bisa jauh lebih besar,” ujar Salim. Posko akan dibuka hingga tanggal 10 Oktober. Para jemaah masjid juga akan melakukan doa zikir untuk para korban bencana.
Sejumlah lembaga nonpemerintah pun, terutama yang bergerak di bencana atau yang mempunyai jaringan di Sumatera Barat, juga sudah bergerak dan mengirimkan relawan ke Padang.
Kepala Dinas Infokom Sumut Eddy Sofyan mengatakan, hingga kemarin Pemerintah Provinsi Sumut sudah mengirimkan 120 dokter dan paramedis ke Sumatera Barat.
Sumut untuk tahap pertama telah mengirimkan bahan pangan untuk 2.000 korban dan makanan bayi.
Berdasarkan koordinasi dengan pemerintah pusat dan Pemerintah Provinsi Sumatera Barat, Sumatera Utara mendapat tanggung jawab untuk menangani daerah Padang Pariaman. (WSI/kp)


Selengkapnya.....

Kurang Gizi, Seekor Harimau Dahan Mati

Banda Aceh, Seekor harimau dahan (Neofelis nebulosa) yang baru saja dibawa ke Kantor Balai Konservasi Sumber Daya Alam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam, beberapa hari lalu, mati. Penyebab utamanya adalah kekurangan gizi dan cacingan yang diderita harimau itu.
Kepala Balai Konservasi Sumber Daya Alam (BKSDA) Provinsi NAD Abubakar Syek Mat saat ditemui seusai pelaksanaan otopsi hewan tersebut, Senin (14/9) sore, mengatakan, saat otopsi, tim gabungan menemukan beberapa kain yang diduga bekas karung goni dalam usus hewan tersebut. Di samping itu, tim otopsi juga menemukan banyak cacing dalam paru-paru, lambung, dan usus harimau itu.
”Ketika dibawa ke Banda Aceh, kondisinya sangat memprihatinkan. Sangat kurus untuk ukurannya,” tutur Abubakar.

Dia menjelaskan, usia hewan yang tergolong sangat langka itu sekitar 2 tahun. Untuk usia hewan tersebut, berat minimalnya sekitar 40 kilogram. Sementara ketika dibawa ke Banda Aceh, berat badan hewan tersebut hanya 15,5 kilogram.
Lebih lanjut dia menjelaskan, BKSDA semula hendak menyumbangkan bangkai hewan langka itu kepada Fakultas Kedokteran Hewan Universitas Syiah Kuala, Banda Aceh, sebagai bahan praktikum mahasiswa kedokteran hewan.
”Tetapi, karena tidak ada yang merawat saat ini dan juga sudah mau dekat hari raya Idul Fitri, mereka tidak mau menerimanya. Akhirnya diputuskan bangkainya akan dikuburkan saja di sini,” katanya.
Abubakar menyatakan, hewan itu diambil dari warga oleh polisi kehutanan Dinas Kehutanan dan Perkebunan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, Kamis pekan lalu.
Christopher, dokter hewan dari Vesswic, menjelaskan, selain kondisi fisik yang lemah, hasil otopsi juga memperlihatkan adanya sisa karung goni atau sejenis kain di lambung dan usus hewan tersebut. (MHD)


Selengkapnya.....

Mangga, Sumber Energi dan Serat

Selain air dan karbohidrat (termasuk di dalamnya serat), mangga juga mengandung protein, lemak, vitamin, mineral, macam-macam asam, tanin, zat warna, dan zat volatil. Zat volatil inilah yang memberikan aroma harum khas pada mangga.

Karbohidrat daging buah mangga terdiri atas gula sederhana (sukrosa, glukosa, fruktosa) pati, dan selulosa. Gula berperan dalam memberikan rasa manis dan penghasil energi yang dapat segera digunakan oleh tubuh.

Kadar pati mangga masak lebih sedikit daripada mangga mentah karena telah banyak diubah menjadi gula. Serat pangan jadi bagian dari karbohidrat, terutama selulosa dan pektin.


Mangga mengandung vitamin A, C, dan B kompleks terutama B1,B2, B3, dan B6. Mangga muda mengandung vitamin C lebih tinggi daripada mangga matang, tapi kadar vitamin A-nya lebih rendah.

Mangga juga mengandung mineral, kalsium, besi, magnesium, fosfor, potasium, sodium, seng, tembaga, mangan, dan selenium. Keuntungan lain, rasio antara Na dan K rendah, sehingga aman dikonsumsi penderita darah tinggi.

Beberapa senyawa asam (terutama asam sitrat) berkontribusi terhadap rasa asam, berkisar 0,13 - 0,71 persen. Kombinasi kadar gula tinggi dan rasa asam itulah yang menyebabkan mangga dapat merangsang selera makan


Selengkapnya.....

Idul Fitri 1430. Muhammadiyah Hari Minggu

Jakarta, - Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan Idul Fitri 1 Syawal 1430 Hijriah jatuh pada 20 September 2009. Muhammadiyah mengacu pada hasil hisab (perhitungan) kalender. Sementara itu, Departemen Agama dan Majelis Ulama Indonesia baru akan melangsungkan sidang isbat penetapan hari Idul Fitri pada hari Sabtu (19/9).
Wakil Sekretaris Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah Fatah Wibisono mengatakan, hasil hisab itu sudah dicantumkan dalam maklumat PP Muhammadiyah Nomor 06/MLM/I.0/E/2009 tentang Penetapan 1 Ramadhan, 1 Syawal, dan 1 Zulhijah tertanggal 23 Juli 2009. Penetapan berdasarkan sidang hasil hisab Majelis Tarjih dan Tajdid PP Muhammadiyah di Yogyakarta pada 11 Juni 2009.

”Majelis memedomani hisab hakiki wujudul hilal dan hasilnya 1 Syawal 1430 Hijriah jatuh pada 20 September 2009,” ujarnya ketika dihubungi dari Jakarta, Minggu.
Sementara Sekretaris Jenderal Departemen Agama Bahrul Hayat mengatakan, pemerintah belum menentukan Idul Fitri secara resmi. Rencananya, Depag baru akan menggelar sidang isbat pada 19 September mendatang.
Hargai
Pemerintah menghargai keputusan Muhammadiyah yang telah menetapkan tanggal Idul Fitri. Hal itu adalah hak setiap organisasi massa dalam menentukan hari raya keagamaan yang disesuaikan dengan keyakinan dan cara perhitungan masing-masing. ”Itu adalah keputusan internal Muhammadiyah sebagai sebuah ormas. Berdasarkan hisab atau perhitungan mereka, Idul Fitri jatuh pada hari Minggu,” ujarnya.
Meski demikian, Bahrul berharap masyarakat mengikuti hasil sidang isbat. Dalam sidang itu, semua ormas Islam, termasuk Nahdlatul Ulama dan Muhammadiyah, akan diundang dan dilibatkan dalam Dewan Hisab dan Rukyat Departemen Agama.
Bahrul menegaskan pentingnya kebersamaan dan persatuan umat. ”Penetapan hari Idul Fitri oleh Depag sebagai wakil pemerintah juga bukan untuk kepentingan salah satu ormas tertentu,” katanya.
Ia berharap masyarakat dan semua komponen ormas Islam bersabar menunggu sidang isbat dan merayakan Idul Fitri tahun ini dengan mengikuti keputusan pemerintah.
Ketua Majelis Ulama Indonesia Amidhan mengakui ada dua metode penetapan awal bulan, yakni hisab dan rukyat hilal. Hasil kedua metode itu bisa saja berbeda.
Hisab hakiki merupakan penghitungan awal bulan dalam tahun Hijriah, yang antara lain menggabungkan ilmu falak dan matematika. Sementara rukyat hilal mengutamakan pengamatan langsung hilal atau bulan sabit pada hari pertama sebagai dasar penetapan awal bulan.(RAZ/REK)


Selengkapnya.....

Melestarikan Ekosistem Danau Toba

Selain terkesan eksotis, bukit batu yang mengelilingi Danau Toba sebenarnya membuat miris. Memang aura mistis Danau Toba juga datang dari bukit-bukit berbatu tersebut. Terlebih satu di antara bukit-bukit tersebut, Pusuk Buhit, dipercaya sebagai tempat orang Batak, suku terbesar yang mendiami kawasan ekologis Danau Toba, pertama kali turun ke bumi.
Rasa miris tersebut timbul karena melihat tingkat vegetasi pepohonan di bukit-bukit tersebut sangat kurang. Hanya terlihat beberapa pucuk pinus, yang jika musim kemarau sebagian di antaranya meranggas, warnanya berubah menjadi coklat kemerahan. Selain pinus, bukit-bukit tersebut hanya tertutup ilalang. Padahal, itulah daerah tangkapan air utama Danau Toba, terutama di sisi selatan hingga barat daya danau.
Bukit-bukit yang mengelilingi Danau Toba tersebut, terutama di wilayah Kabupaten Samosir, dianggap ahli geologi terbentuk akibat proses vulkanis letusan Gunung Toba ribuan tahun silam. Menurut Ketua Dewan Pakar Ikatan Ahli Geologi Indonesia Sumatera Utara Jonathan Tarigan, bukit-bukit batu itu tertutup lapisan silika sebagai akibat letusan Gunung Toba

”Seperti kaca, lapisan silika dengan mineral diatomit yang melapisinya membuat bukit-bukit tersebut memang sulit ditanami pepohonan keras. Akan tetapi, masih tetap banyak lapisan tanah di bukit tersebut. Kami pernah mengadakan riset geologis untuk kepentingan konservasi lingkungan di kawasan tersebut dan sangat mungkin bukit-bukit itu bisa ditutup dengan pepohonan keras, selain pinus,” ujar Jonathan.
Jonathan prihatin karena upaya konservasi untuk menyelamatkan kawasan tangkapan air Danau Toba tak jua dilakukan. Kawasan Danau Toba yang secara administratif ”dikuasai” tujuh kabupaten membuat upaya penghijauan selalu kandas ketika dibicarakan di antara ketujuh penguasa kabupaten tersebut.
Sekarang keprihatinan itu tampaknya coba ditanggapi Pemerintah Kabupaten Samosir. Sabtu (5/9), secara resmi Pemkab Samosir mencanangkan strategi pembangunan wilayah secara kolaboratif dengan menggabungkan pendekatan budaya dan konservasi lingkungan hidup. ”Kami sadar, membangun Samosir harus memerhatikan konservasi sumber daya alam. Hutan, tanah, dan air harus kami lindungi karena kami berada di daerah hulu dari sekian banyak daerah aliran sungai yang bermata air di Danau Toba,” ujar Bupati Samosir Mangindar Simbolon seusai pencanangan kegiatan di situs Batu Hobon.
Menginjak bumi
Sejak hari Jumat hingga Sabtu menjelang petang, di situs Batu Hobon ribuan warga Samosir berkumpul. Batu Hobon terletak di lingkar Pusuk Buhit. Di Batu Hobon inilah konon orang Batak pertama kali menginjakkan kaki ke bumi. Raja Bius (gabungan/konfederasi antarkampung) dari 12 kecamatan yang ada di Samosir juga hadir di Batu Hobon hari itu. Dalam budaya Batak, Raja Bius adalah sosok pemimpin yang mengatur penggunaan tanah (golat) dalam satu bius. Dia juga menjadi protokol dalam sebuah upacara adat.
Kehadiran Raja Bius dan ribuan warga Samosir di Batu Hobon tak hanya mengikuti acara pencanangan strategi pembangunan wilayah secara kolaboratif, menggabungkan pendekatan budaya dan konservasi lingkungan hidup. Mereka juga hadir karena dalam acara tersebut Pemkab Samosir bersama Lembaga Konservasi Situs dan Budaya Kabupaten Samosir menggelar Mangase Taon atau pesta mengawali tahun baru dalam kalender Batak Toba.
Mangase Taon menjadi upacara yang sangat simbolis bagi komitmen Pemkab Samosir mengedepankan pendekatan budaya dan lingkungan hidup dalam membangun wilayah di tengah Danau Toba tersebut. Di hadapan ribuan warga dan semua Raja Bius di Samosir, Mangindar atas nama Pemkab Samosir berjanji akan menggunakan kearifan lokal dalam membangun wilayahnya. ”Ini sebagai wujud agar masyarakat lebih bisa mengambil peran,” katanya.
Batu Hobon dipilih karena kesakralan dan nilainya dalam budaya Batak. Komitmen atau janji yang terucap di Batu Hobon, apalagi disertai ritual Mangalahat Horbo Bius atau memberi persembahan kerbau untuk Mulajadi Nabolon (Sang Kuasa), harus ditepati. ”Salah-salah, orang yang main-main dengan ritual ini bisa kehilangan nyawanya,” ujar Alimantua Limbong, penabuh gondang dalam ritual tersebut.
Alimantua menuturkan, budaya dan tradisi lokal Batak sangat dekat dengan alam. Dia pun menghargai jika memang pemerintah daerahnya berniat menjadikan budaya sebagai pegangan membangun wilayah. ”Dari acara yang digelar di Batu Hobon saja sudah menggambarkan penghormatan terhadap situs budaya,” katanya.
Bentuk nyata strategi kolaboratif pengelolaan lingkungan di Samosir adalah upaya merevitalisasi budaya Batak dan kearifan lokal. Mangindar mengakui, kearifan lokal dalam budaya Batak sempat terkikis sejak abad ke-18, bersamaan dengan masuknya pengaruh agama Kristen ke pedalaman Tapanuli.
Menurut Mangindar, sempat ada persepsi yang salah terhadap kepercayaan lokal. Dia mencontohkan, dahulu di Samosir banyak terdapat situs budaya yang dikelilingi pepohonan rimbun. ”Kepercayaan dulu mengatakan, pohon-pohon tersebut ada penunggunya sehingga orang tak mau mengganggu. Padahal, kalau direnungkan, itu kearifan lokal agar kita tak menebang pohon-pohon tersebut. Namun, karena ada persepsi yang salah dari agama baru yang masuk, kearifan tersebut dianggap sebagai penyembahan selain Tuhan sehingga pepohonan itu harus ditebang,” ujar Mangindar.
Persepsi salah
Persepsi yang salah terhadap kearifan lokal tersebut, menurut Mangindar, harus dibayar mahal. ”Sekarang pohon-pohon endemis di Samosir yang dipercaya sebagai pepohonan khas bagi orang Batak sudah tak banyak lagi,” katanya.
Jauh sebelum pemerintah mencanangkan program ”satu orang satu pohon”, makna penting menanam pohon bagi masyarakat Batak tertanam sangat dalam di kehidupan mereka. ”Setiap kali orang Batak membuka kampung untuk pertama kali, bambu dan pohon beringin harus ikut ditanam. Pohon beringin bahkan harus ditanam di setiap sudut kampung. Itulah pohon yang menjaga kehidupan kampung kami dulu,” tutur Mangindar.
Hal itulah yang ingin kembali dihidupkan Pemkab Samosir. Menjaga kelestarian ekosistem Danau Toba, terlebih di daerah tangkapan air seperti di sebagian besar wilayah Kabupaten Samosir, dengan pendekatan budaya. Demi menggunakan kearifan lokal untuk melakukan konservasi kawasan ekosistem Danau Toba, Pemkab Samosir berani menolak investasi industri besar-besaran di kabupaten tersebut.
Padahal, tak jauh dari Samosir, di kabupaten tetangga seperti Humbang Hasundutan atau Simalungun, ribuan hektar hutan yang dulu menjadi gantungan hidup masyarakat kini berubah menjadi hutan produksi dengan jenis tanaman homogen eucalyptus untuk kepentingan pabrik bubur kertas. Pabrik ini berdiri megah di hulu Sungai Asahan yang bermuara langsung ke Danau Toba di kawasan Kabupaten Toba Samosir.
”Kami tak mau ada industri besar-besaran di Samosir. Kerusakan lingkungan hidup ka- mi jadi taruhannya. Kami justru akan berpihak kepada industri kecil dan mikro seperti kerajinan hasil budaya kami. Ini sejalan dengan pendekatan budaya yang kami pakai membangun Samosir,” ujar Mangindar.
Sebagai kabupaten seumur jagung, Samosir baru terbentuk sebagai kabupaten lima tahun silam, Mangindar tak mau siapa pun yang kelak memimpin daerah ini tak punya pegangan.
Pemkab Samosir sebenarnya menyiapkan desain besar strategi pengelolaan kawasan ekosistem Danau Toba dengan menggunakan pendekatan budaya, tak hanya untuk wilayahnya. Enam kabupaten lain, Tapanuli Utara, Humbang Hasundutan, Toba Samosir, Dairi, Karo, dan Simalungun, diajak ikut serta. Keenam daerah tersebut, seperti halnya Samosir, menjadi teritori alamiah bagi orang Batak. ”Kearifan lokal kami sama. Budaya Batak sesungguhnya teramat dekat dengan alam,” ujar Mangindar.
Upaya Pemkab Samosir juga mendapat dukungan dari pemerintah pusat. Pejabat dari Departemen Dalam Negeri yang hadir dalam pencanangan tersebut mengaku sangat mengapresiasi niat Pemkab Samosir.
”Jangan mencontoh apa yang dilakukan pemerintah daerah terhadap pengelolaan kawasan Puncak. Kawasan yang mestinya menjadi daerah resapan air justru penuh dengan bangunan vila. Puncak tak menjadi daerah tangkapan air dan berakibat pada terjadinya banjir di wilayah- wilayah yang berada di bawahnya,” kata Staf Ahli Menteri Dalam Negeri Bidang Pembangunan Koesnan A Halim.
Sayang acara pencanangan strategi pengelolaan kawasan ekosistem Danau Toba di Pusuk Buhit tak dihadiri satu pun bupati tetangga. Namun, Pemkab Samosir tak patah arang. Menurut Mangindar, ketidakhadiran bupati tetangga, lebih karena acara pencanangan digelar pada bulan puasa sehingga banyak kesibukan yang harus dihadapi rekan-rekannya itu.
Budayawan Batak seperti Tomson HS mengaku sangat menghargai upaya Pemkab Samosir. Revitalisasi budaya Batak, menurut Tomson, tak hanya selesai di acara seminar, tetapi juga teraplikasikan sebagai pendekatan membangun wilayah. (KHAERUDIN/kp)


Selengkapnya.....

DPR Sahkan UU Lingkungan Hidup

Jakarta - DPR akhirnya menyetujui Rancangan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH) untuk disahkan menjadi undang-undang dalam Sidang Paripurna di gedung parlemen, Jakarta, Rabu.

Sebanyak sepuluh fraksi secara aklamasi menyetujui RUU PPLH menjadi UU PPLH sebagai pengganti UU Np.23/1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup dalam Sidang yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar.

Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar dalam penyampaian pendapat akhir pemerintah menyampaikan ucapan terima kasih kepada anggota DPR yang telah berinisiatif untuk membuat RUU PPLH untuk mengganti UU Lingkungan Hidup sebelumnya.

"UU tersebut (UU No.23/1997) telah bermanfaat bagi upaya pengelolaan lingkungan hidup di Indonesia, tetapi efektifitas implementasinya belum dapat mencapai tujuan yang diharapkan karena adanya persoalan pada masalah substansial, struktural maupun kultural," kata Rachmat.

Dia menyebutkan beberapa hal penting dari UU PPLH yang belum atau masih kurang dalam UU sebelumnya, antara lain kewajiban pemerintah pusat maupun pemerintah daerah membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS). Kajian itu untuk memastikan pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan terintegrasi dalam kebijakan, rencana, dan program pembangunan.

UU PPLH juga menyebutkan penguatan AMDAL (analisi mengenai dampak lingkungan) untuk mencegah kerusakan lingkungan dengan meningkatkan akuntablitas, penerapan sertifikasi kompetensi penyusun dokumen AMDAL, penerapan sanksi hukum bagi pelanggar bidang AMDAL, dan AMDAL sebagai persyaratan utama dalam memperoleh izin lingkungan.

Masalah perijinan juga diperkuat dengan menjadikan izin lingkungan sebagai prasyarat memperoleh izin usaha/kegiatan dan izin usaha/kegiatan dapat dibatalkan apabila izin lingkungan dicabut.

Menlh mengatakan UU PPLH juga memperkuat sistem hukum PPLH dalam hal penegakan hukum lingkungan dengan antara lain pejabat pengawas yang berwenang menghentikan pelanggaran seketika di lapangan, Penyidik PNS dapat melakukan penangkapan dan penahanan serta hasil penyidikan disampaikan ke jaksa penuntut umum, yang berkoordinasi dengan kepolisian.

Bahkan pejabat pemberi izin lingkungan yang tidak sesuai prosedur dan pejabat yang tidak melaksanakan tugas pengawasan lingkungan juga dapat dipidana.

"Selain hukuman maksimun, juga diperkenalkan hukuman minimum bagi pencemar dan perusak lingkungan," tambah Rachmat Witoelar. (an*)


Selengkapnya.....

Perambah Ditertibkan 24 Perusahaan Telah Diperingatkan

Medan, - Seratusan warga yang tergabung dalam Aliansi Masyarakat Peduli Register 40 mendatangi Kantor Dinas Kehutanan Sumatera Utara. Mereka meminta pemerintah agar tidak diskriminatif menertibkan perambah. Mereka juga meminta komitmen penyelamatan hutan di Sumut.
”Kami sudah menyurati mereka (perambah). Ini sudah peringatan terakhir bagi perusahaan yang ada di Register 40. Apa yang saudara tuntut menjadi dukungan kami untuk menertibkan perambahan hutan di Sumut,” tutur Kepala Dinas Kehutanan Sumut James Budiman Siringoringo saat berbicara di depan massa, Rabu (9/9) di Medan.
Dinas Kehutanan Sumut, tuturnya, tak pernah memberi satu pun izin operasional perusahaan di Register 40. Saat ini Dinas Kehutanan sudah memperingatkan 24 perusahaan yang ada di dalam kawasan Register 40. Namun, penertiban, katanya, akan terus berkembang pada perusahaan yang belum teridentifikasi. Jumlahnya bisa mencapai puluhan.

Akan tetapi, katanya, peringatan dari Dinas Kehutanan Sumut ini tidak sejalan dengan Pemerintah Kabupaten Padang Lawas. Bupati Padang Lawas, tutur Siringoringo, cenderung membela perusahaan yang ada di dalam kawasan Register 40. Pertimbangannya, perusahaan tersebut sudah memberi kontribusi positif terhadap pembangunan daerah setempat.
Pertimbangan hukum
Dia berharap penanganan eksekusi perusahaan DL Sitorus di 47.000 hektar yang menempati Register 40 menjadi pertimbangan hukum untuk menangani kasus serupa di kawasan yang sama. Saat ini pemerintah tengah menaksir nilai aset milik DL Sitorus. Selanjutnya, pemerintah akan melelang pengelolaan hutan ini ke pihak ketiga.
Dinas Kehutanan Sumut kini meneliti 1.820 sertifikat tanah yang dikeluarkan oleh Badan Pertanahan Nasional (BPN). Sertifikat ini, katanya, bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 199 tentang Kehutanan. ”Kawasan hutan tidak boleh ada sertifikat tanah di dalamnya. Kami yakin ada keterlibatan oknum BPN setempat dan pihak pemerintah daerah yang mengeluarkan izin operasional perusahaan,” katanya.
Carut-marutnya kondisi Register 40 dinilai lantaran adanya pembicaraan dari pemerintah. Koordinator Aksi Aliansi Masyarakat Peduli Register 40 (Amper 40), Somal Ritonga menyatakan, pembiaran menyebabkan kawasan Register 40 berubah menjadi perkebunan sawit. Mestinya, kata Somal, sejak 1990 setelah kawasan hutan ini dikelola pemegang hak pengelolaan hutan, kawasan itu dihutankan kembali. (NDY/kp)


Selengkapnya.....

Kesehatan: Mempertanyakan Hak Dasar Warga Negara

Kesehatan merupakan hak dasar rakyat,” begitu dinyatakan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono saat melantik Konsil Kedokteran Indonesia pada 2 September 2009. Pernyataan itu menegaskan Pasal 28 H Ayat (1) UUD 1945, ”Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal, dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan”.
Hal tersebut akan menjadi kenyataan jika Rancangan Undang-Undang Kesehatan yang akan disahkan Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat, pada 15 September 2009, tak lagi mengandung pasal diskriminatif.
Kenyataannya, RUU yang sudah tujuh tahun di DPR, melewati dua pergantian kabinet, itu masih mengandung beberapa pasal yang mendiskriminasi warga negara memperoleh pelayanan kesehatan, khususnya kesehatan reproduksi.
”Pasal 81 Butir (a), misalnya, hanya melindungi mereka yang berada dalam status perkawinan yang sah,” tegas Ketua Komisi Nasional Antikekerasan terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) tahun 1999-2004 itu. ”Sementara berbagai infeksi menular, seperti HIV/AIDS yang mengancam reproduksi dan kehidupan seksual, tidak mengenal diskriminasi berbasis perkawinan,” lanjutnya.


RUU Kesehatan juga mengandung pasal-pasal bias agama, seperti Pasal 81, 83, 84, dan 86. ”Kembalikan arah RUU Kesehatan untuk pemenuhan hak sehat setiap orang tanpa diskriminasi berbasis agama,” tandas Koordinator Jaringan Kerja Program Legislasi Nasional Properempuan Ratna Batara Munti.
”Rumusan-rumusan dengan kalimat ’tidak bertentangan dengan nilai-nilai agama’ bisa multitafsir, tidak memberikan kepastian hukum, serta tidak berdasarkan kompetensi dan etika profesi kedokteran,” ujar Ratna.
Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia dr Kartono Mohamad menelisik rumusan tentang aborsi. Pasal 84 Ayat (1) menyatakan, setiap orang dilarang melakukan aborsi, dengan pengecualian pada Ayat (2) yang mencantumkan ”kedaruratan medis” dan ”kehamilan akibat pemerkosaan yang dapat menyebabkan trauma psikologis bagi korban pemerkosaan yang direkomendasikan dari lembaga, institusi, atau ahli/tokoh agama setempat sesuai dengan norma agama”, serta Ayat (3) yang mengatur konseling pra dan pascatindakan oleh ’konselor yang kompeten dan berwenang serta ditetapkan panel ahli/tokoh agama penilai setempat’.
”Kedaruratan medis menimbulkan multiinterpretasi dan proses panjang menyebabkan keterlambatan penyelamatan orang yang butuh tindakan medis segera” ujar Saparinah Sadli.
Rita Serena Kolibonso dari Yayasan Kesehatan Perempuan mengingatkan, 10-50 persen angka kematian ibu (AKI) melahirkan di Indonesia disebabkan aborsi tak aman.
Laporan Bank Pembangunan Asia (ADB) 2009 mencatat, AKI di Indonesia 420 per 100.000 kelahiran hidup. Menurut para pejabat, AKI turun menjadi 269 dari 307 per 100.000 kelahiran hidup. Toh, kata Saparinah, angka ”kortingan” itu tetap tertinggi di Asia Tenggara.
Peran konselor sebagai bagian layanan aborsi aman sangat penting dilakukan oleh mereka—termasuk tokoh agama— yang telah dilatih dan memiliki sertifikat. ”Dengan demikian, ketentuan penetapan oleh panel ahli/tokoh agama tak diperlukan lagi,” tegas Saparinah. (MH/kp)


Selengkapnya.....

UU Lingkungan Hidup Perkuat Komitmen

Jakarta, Komitmen pemerintah tampak menguat terhadap Undang-Undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang disahkan DPR, Selasa (8/9), sebagai pengganti Undang-Undang Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997.
”Melalui undang-undang yang baru disahkan ini, ingin dicapai pembangunan berkelanjutan,” kata Menteri Negara Lingkungan Hidup Rachmat Witoelar seusai pengesahan undang-undang tersebut pada Sidang Paripurna DPR yang dipimpin Wakil Ketua DPR Muhaimin Iskandar.
Sebelumnya sepuluh fraksi parlemen secara aklamasi menyetujui RUU PPLH. Alasan utama, risiko bencana ekologi di Indonesia sekarang makin masif dan berulang setiap tahun sehingga perlindungan dan pengelolaan lingkungan yang makin baik kian diharapkan.


Rachmat Witoelar pada pandangan akhirnya mengemukakan, UU Pengelolaan Lingkungan Hidup Nomor 23 Tahun 1997 memiliki persoalan substansial, struktural, dan kultural. Menurut Rachmat, UU PPLH mewajibkan pemerintah daerah membuat kajian lingkungan hidup strategis untuk memastikan penerapan pembangunan berkelanjutan.
Bergantung pada presiden
Dalam UU PPLH, Kementerian Negara Lingkungan Hidup memiliki kewenangan mulai dari pembuat kebijakan, pelaksanaan, hingga pengawasan. Pada UU sebelumnya kementerian negara itu hanya berfungsi koordinatif dan menetapkan kebijakan.
Menurut Rachmat, sesuai UU PPLH ada konsekuensi yaitu perlu ada perubahan struktural. ”Bisa menjadikan kementerian ini departemen atau membentuk badan tertentu. Itu bergantung pada presiden,” katanya.
Deputi III Menteri Negara Lingkungan Hidup Bidang Peningkatan Konservasi Sumber Daya Alam dan Pengendalian Kerusakan Lingkungan Masnellyarti Hilman mengatakan,
”Sejak tahun 1978 Kementerian Negara Lingkungan Hidup mulai kehilangan power (kekuatan) untuk menegakkan aturan mengenai lingkungan hidup. Tahun 2009 ini kementrian lingkungan telah mendapatkannya lagi,” kata Masnellyarti. (NAW/kp)


Selengkapnya.....

Pejabat Publik Perusak Lingkungan Bisa Dipenjara Setahun

Jakarta (ANTARA News) - Rancangan Undang-undang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (RUU PPLH) dalam salah satu pasalnya menyebutkan, pejabat publik yang terbukti merusak lingkungan dapat dikenai pidana penjara setahun dan denda Rp1 miliar.

"RUU ini lebih progresif dibanding UU Lingkungan Hidup saat ini," kata juru bicara fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Tamam Achdi saat membacakan pendapat mini fraksinya mengenai RUU PPLH dalam raker Komisi VII, di Jakarta, Selasa.

Sebutan progresif itu ditujukan pada pasal-pasal yang menjerat pejabat publik yang terbukti melakukan perusakan lingkungan, yang tertuang dalam RUU dan tidak terdapat dalam UULH saat ini.

"Dengan RUU PPLH diharapkan dapat meningkatkan pemantauan mutu lingkungan hidup," katanya dalam Rapat Kerja Komisi VII DPR RI dengan agenda pengesahan draf final RUU PPLH oleh fraksi-fraksi untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR RI pada 8 September.

Juru bicara fraksi Bintang Pelopor Demokrasi Nizar Dahlan menjelaskan, pejabat publik yang dimaksudkan dalam RUU PPLH adalah pejabat pemerintah baik di pusat maupun di daerah yang mengeluarkan ijin untuk pemanfaatan sumber daya alam, dan pada kemudian hari terbukti kebijakan itu mengakibatkan kerusakan lingkungan.

Pada akhir kesimpulan raker komisi VII DPR RI yang dipimpin Sutan Bhatoegana, sepuluh fraksi setuju dan mengesahkan draf akhir RUU PPLH untuk dibawa ke Rapat Paripurna DPR yang direncanakan digelar pada Selasa (8/9).



Menteri Negara Lingkungan Hidup (Meneg-LH) Rachmat Witoelar dalam raker tersebut mengatakan, RUU PPLH tersebut mewajibkan pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk membuat Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) yang sesuai dengan pembangunan berwawasan lingkungan.

Dia mengatakan, adanya pasal represif pada RUU PPLH bagi pelaku pencemaran dan perusak lingkungan hidup untuk menimbulkan efek jera dan untuk meningkatkan kesadaran pemangku kepentingan terhadap pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup.

MenegLH mengatakan hal tersebut merupakan salah satu upaya pemerintah untuk memberikan jaminan lingkungan hidup yang baik dan sehat bagi warganya sesuai pasal 28 H UUD 1945.

Ditemui usai raker, Rachmat mengatakan, dengan undang-undang PPLH nantinya bila disahkan akan menjadikan pejabat publik harus hati-hati dan bertanggung jawab terhadap ijin pemanfaatan sumber daya alam yang dikeluarkan.

"Karena pemberian ijin tersebut bisa menjadi awal sumber kecurangan yang mengakibatkan kerusakan lingkungan," katanya.

Sedangkan Sekretaris Menteri Negara Lingkungan Hidup Arief Yuwono mengatakan, pasal tentang pejabat publik tersebut merupakan perkembangan baru dalam pembahasan tingkat pertama draf RUU PPLH pada Komisi VII DPR RI.

"Pasal tersebut menyebutkan bila pejabat publik yang berwenang dengan sengaja melakukan tindakan yang menimbulkan kerusakan dan pencemaran lingkungan hidup dapat dipidana setahun dan didenda Rp1 miliar," tambahnya


Selengkapnya.....

Orangutan Sumatra Dalam Ancaman Serius

Jambi, Populasi orangutan Sumatra (Pongo abelii) di Jambi dalam ancaman serius seiring rencana pembukaan hutan tanaman industri (HTI) seluas lebih dari 30.000 hektare di areal eks hutan produksi (HP) PT Dalek Hutani Esa, di Dusun Semarantihan, Desa Suo-suo, Kecamatan Sumay, Kabupaten Tebo, Jambi.

Pimpinan Program Frankfurt Zoological Society (FZS) Peter Pratje, Minggu, mengatakan, lokasi pembukaan HTI itu sangat dekat dengan stasiun reintroduksi orangutan Sumatra yang telah merehabilitasi 20-an ekor orangutan per tahunnya.

Pembukaan HTI secara langsung akan menghilangkan seluruh potensi sumber daya alam yang ada. Langkah untuk melestarikan kembali populasi orangutan Sumatra yang terus berkembang dalam delapan tahun ini juga akan sia-sia.


Peter menjelaskan, selama ini pihaknya telah melepasliarkan 108 orangutan di areal pelepasan seluas 200 hektare pada pinggiran Taman Nasional Bukit Tigapuluh (TNBT), namun, karena daerah TNBT curam, orangutan lebih memilih untuk tinggal di areal eks hutan produksi.

Hutan produksi juga memiliki banyak tanaman buah-buahan yang menjadi sumber makanan utama orangutan Sumatera. Tanaman buah ini kemungkinan sengaja tidak ditebang karena pengelola hutan produksi hanya mengambil jenis pohon-pohon keras.

FZS juga memantau setidaknya ada tiga ekor bayi orangutan yang dilahirkan oleh induk yang telah dilepasliarkan, ini menandakan hutan produksi tersebut merupakan lokasi yang cocok bagi primata endemik Sumatera ini.

Orangutan juga termasuk dalam hewan yang mempunyai kemampuan reproduksi rendah. Orangutan betina hanya mampu melahirkan tiga ekor anak selama masa hidupnya.

Peter menegaskan, pembukaan HTI tidak hanya mengancam keberadaan orangutan Sumatera tetapi juga TNBT secara langsung, sebab perambahan, pemanfaatan kayu, serta sumber makanan bagi satwa liar banyak berada di areal hutan produksi.

"Komunitas suku terasing seperti warga Talang Mamak dan Suku Anak Dalam juga akan pindah ke TNBT bila hutan produksi ini dialihfungsikan menjadi HTI," kata Peter.

Manajer Stasiun Reintroduksi Orangutan Sumatra, Julius Paolo Siregar mengatakan, orangutan Sumatra termasuk dalam kategori satwa yang terancam punah, diperkirakan jumlah orangutan Sumatera saat ini antara 6.000-7.000 ekor saja.

"Dibandingkan dengan orangutan Kalimantan, orangutan Sumatra lebih rentan hidupnya. Bukan saja jumlahnya yang sedikit tetapi luas wilayah habitatnya juga sangat sedikit," ujar Julius.

Rencananya FZS akan kembali melepasliarkan sekitar 10 orangutan pada Oktober 2009, dan pada bulan ini hingga Januari 2010 diperkirakan sumber makanan dalam hutan sudah cukup seiring masa musim buah.(*)


Selengkapnya.....

Sepasang Gajah Sumatra Tiba di Belgia

Jakarta, - Indonesia menyumbangkan sepasang gajah Sumatra untuk menambah koleksi Taman Indonesia di Parc Paradisio, Belgia.

Kedatangan sepasang gajah Sumatra itu menurut keterangan Departemen Luar Negeri di Jakata, Sabtu, disambut oleh Dubes RI Brussel, Nadjib Riphat Kesoema.

Sepasang gajah Sumatra, bernama "Valentino" (jantan berumur lima tahun) dan "Ani" (betina berumur empat tahun), nama yang diberikan oleh Ibu Ani Yudhoyono, menjadi koleksi langka yang unik bagi Taman Indonesia di Parc Paradisio, Belgia.

Di Parc Paradisio telah dibangun Taman Indonesia seluas 6,2 hektare, dan telah diresmikan oleh Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik, 18 Mei lalu.


Taman Indonesia itu dilengkapi dengan koleksi lengkap pura Bali (Pura Agung Shanti Buwana) sebesar ukuran pura yang sesungguhnya berikut hamparan sawah ladang ala Ubud, rangkaian rumah adat Timor dari Nusa Tenggara, rumah Toraja dari Sulawesi Selatan, replika candi Borobudur dan Prambanan.

Taman itu menjadi jendela promosi pariwisata Indonesia yang permanen di jantung Eropa.

"Sepasang gajah Sumatra ini merupakan kado istimewa, bagi 60 tahun hubungan diplomatik Indonesia-Belgia, sekaligus pertama kalinya, melalui program `breeding loan` gajah Sumatra secara formal kita tempatkan di Belgia, jantung Uni-Eropa," kata Nadjib Riphat Kesoema.

Ia mengatakan bahwa sepasang gajah Sumatra itu akan tetap menjadi milik Indonesia, sekalipun dikelola dalam program "breeding loan", sehingga aset budaya dan aset promosi Indonesia di Belgia itu menjadi ikon keindonesiaan yang permanen di Eropa.

Sepasang Gajah Sumatra (Elephas Sumatran Maximus) dari Indonesia tiba itu di Belgia, tepat 17 Agustus 2009 yang diikuti dengan pengenaan pakaian adat Indonesia (Lampung) pada ikon patung Mannekin Pis di kota Brussel pada 18 Agustus.

Rangkaian perayaan HUT ke-64 Kemerdekaan RI itu diikuti oleh promosi budaya dan pariwisata Indonesia.(*)


Selengkapnya.....

DIN SYAMSUDDIN : MUHAMMADIYAH TIDAK AKAN NGEMIS MENTERI

Yogyakarta- Muhammadiyah selama ini telah memberikan sumbangsihnya pada bangsa dan negara, bahkan sebelum Republik Indonesia berdiri, Muhammadiyah telah ada untuk membangun bangsa ini. Untuk itu Muhammadiyah tidak perlu meminta jatah Menteri apalagi mengemis untuk dapat memberikan sumbangsih bagi negara ini, yang diungkapkan ketua umum Muhammadiyah Din Syamsuddin, Selasa (18/08/2009)


Dalam penyataannya di kantor PP Muhammadiyah jln. Cik Di Tiro, Yogyakarta, Din Syamsuddin mengungkapkan selama ini Muhamamdiyah telah melakukan peran-peran kebangsaan yang seharusnya menjadi tugas pemerintah. “Muhammadiyah bersyukur telah memberi sumbangsihnya sejak dulu, yang seharusnya memang dilakukan oleh institusi pemerintah. Sehingga Muhammadiyah tidak akan meminta jatah Menteri, apalagi sampai mengemis pada pemerintahan terpilih,” jelasnya. Lebih lanjut menurut Din, seandainya memang pemerintah membutuhkan kader Muhammadiyah yang qualified untuk dijadikan sebagai Menteri pada cabinet mendatang, Muhammadiyah juga telah siap, karena jumlah kader Muhammadiyah juga tidak sedikit yang mempunyai kapasitas tersebut.

Sebelumnya PP Muhammadiyah melalui sekretarisnya Rosyad Sholeh, membacakan Pernyataan PP Muhammadiyah tentang hasil pemilihan Presiden dan Wakil Presiden Tahun 2009, yang antara lain di dalamnya berisi ucapan selamat pada Presiden terpilih, serta harapan Muhammadiyah untuk masa pemerintahan 5 tahun ke depan. (mac)



Selengkapnya.....

SELAMAT MELAKSANAKAN IBADAH RAMADHAN 1430.H

SELURUH PIMPINAN WILAYAH AISYIYAH SUMATERA UTARA MENYAMPAIKAN PERMOHONAN MAAF LAHIR DAN BATIH KEPADA SELURUH WARGA AISYIYAH SUMATERA UTARA ATAS SALAH DAN DOSA YANG PERNAH TERJADI. DOA DAN HARAPAN KAMI, SEMOGA IBADAH RAMADHAN YANG KITA LAKSANAKAN DAPAT MENJADIKAN KITA HAMBANYA YANG TAQWA. KAMI JUGA BERHARAP SEMOGA IBADAH RAMADHAN KITA TAHUN INI DAPAT DITINGKATKAN KUALITAS DAN KUANTITASNYA. JAZAKUMULLAH .......




Selengkapnya.....

Obama Sampaikan Pesan Ramadhan

New York -- Presiden Amerika Serikat Barack Obama, Jumat, menyampaikan ucapan selamat menunaikan ibadah puasa kepada warga Muslim di Amerika dan dunia, yang mulai memasuki bulan suci Ramadhan 1430 H.

Obama juga menyatakan kembali keinginannya untuk memperbaiki hubungan antara AS dengan dunia Islam.

Dalam pesan yang disampaikannya melalui video dari Gedung Putih, Washington, DC, Obama menggambarkan betapa ia --kendati bukan beragama Islam-- cukup terbiasa dengan berbagai tradisi di kalangan masyarakat Muslim.

"Seperti orang-orang lainnya dari agama berbeda yang tahu soal Ramadhan melalui lingkungan masyarakat dan keluarga, saya tahu bahwa ini (Ramadhan, red) merupakan sebuah perayaan --saat keluarga berkumpul, teman-teman mengadakan acara buka puasa, dan berbagi makanan," kata Obama, yang sebagian masa kecilnya pernah dihabiskan di Indonesia --negara berpenduduk Muslim terbanyak di dunia.



"Tapi saya juga tahu bahwa Ramadhan adalah saat untuk menerapkan ketaatan dan refleksi --saat kaum Muslim berpuasa pada siang hari dan melakukan shalat tarawih pada malam hari, mengaji dan mendengarkan lantunan Al Quran selama satu bulan," tambahnya.

Ritual-ritual tersebut, katanya, mengingatkan semua pihak tentang prinsip-prinsip bersama dan peranan Islam dalam memajukan keadilan, toleransi dan martabat semua umat manusia.

Obama, sementara itu, menyatakan bahwa Amerika bertekad menjalankan tanggung jawabnya untuk membangun dunia yang lebih damai dan aman.

Karena itulah, kata Obama, AS berupaya mengakhiri perang di Irak, mengisolasi kalangan ekstremis yang melakukan kekerasan di Afghanistan dan Pakistan --dan pada saat yang bersamaan AS berupaya meningkatkan pemberdayaan masyarakat setempat.

"Karena itulah Amerika (juga) menegaskan dukungan kami bagi tercapainya penyelesaian dua-negara yang mengakui hak-hak rakyat Israel dan Palestina untuk hidup secara damai dan aman," ujarnya.

Semua upaya tersebut, katanya, merupakan bagian dari tekad AS untuk menjalin hubungan dengan dunia Islam dengan dasar saling menghargai.

"Saya ingin menegaskan kembali komitmen kami untuk membangun awal yang baru antara Amerika dan kaum Muslim di dunia," kata Obama.

Ia menyatakan harapannya bahwa dialog antara pihak-pihak tersebut akan berlanjut.

"Dan hari ini, saya ingin bergabung bersama 1,5 miliar Muslim di seluruh dunia --bersama keluarga dan teman-teman anda-- dalam menyambut dimulainya bulan Ramadhan... Semoga Tuhan memberkati Anda," ujar Obama menutup pesan Ramadhan. (*)


Selengkapnya.....

Mulai 2010 Perusak Lingkungan Dimasukkan Penjara

Padang - Menteri Negara Lingkungan Hidup RI Rahmat Witoelar memastikan, mulai 2010, para pelaku perusak dan pencemar lingkungan masuk penjara.

"Tahun depan, pelaku perusak lingkungan dipastikan masuk penjara, mereka dijamin tidak bakal lolos lagi dari jerat hukum," katanya di Padang, Sabtu.

Rahmat berada di Padang sebagai Keynote Speaker di acara Seminar Governance dalam Penataan Ruang Pulau Sumatera, diadakan Walhi Sumatera Barat beserta sejumlah LSM lingkungan se-Sumatera.



Rahmat menjamini ini bukan gertak sambal, seraya menunjuk persiapan pemerintah mengenai undang-undang terbaru pengganti UU No 27 tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan.

"Namanya, UU Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup," katanya.

Menurut dia, undang-undang lingkungan baru tadi, sengaja dirumuskan sebagai penyempurna dari UU No.27/1997 yang dianggap mandul karena tidak mampu menjebloskan pelaku perusak lingkungan ke penjara.

Buktinya, dari 60 sampel kasus temuan pencemaran dan pengrusakan lingkungan yang dilimpahkan ke penyidik berwenang, 59 sampel ditemui lolos alias bebas di pengadilan.

"Ini sebuah bukti kalau sejumlah pasal dalam UU No.27/1997 masih lemah, dan butuh dipertegas," katanya. (*)


Selengkapnya.....

Taman Bunaken Diusulkan Masuk World Natural Heritage

Manado - Taman Nasional Laut (TNL) Bunaken yang berada di perairan Manado, Sulawesi Utara (Sulut), telah diusulkan masuk World Natural Heritage, karena memiliki keunikan tersendiri di dunia.

"Indonesia sementara berjuang dimata sejumlah negara di dunia, untuk mendukung TNL masuk World Natural Heritage," kata Dirjen pengawasan dan Pengendalian Sumber Daya Kelautan dan Perikanan, Departemen Kelautan dan Perikanan, Aji Sularso, saat press breafing terkait Sail Bunaken, di Manado, Rabu.

Salah satu lembaga badan dunia, UNESCO, yang telah meninjau langsung ke TNL Bunaken di Kota Manado, sangat tertarik akan keindahan alam biota laut yang ada, sehingga perlu diberikan penghargaan untuk ditetapkan menjadi World Natural Haritage.

Event Sail Bunaken yang akan diikuti puluhan kapal perang dan 165 kapal layar (yacht) berbagai negara, akan menjadi momentun untuk terus mengenalkan kepada publik internasional tentang keindahan TNL Bunaken.

TNL Bunaken merupakan salah satu keindahan laut yang dimiliki Indonesia serta tidak dimiliki negara lain, karena jutaan biota laut dan karang yang sangat indah.

TNL Bunaken telah diusulkan bersama dengan Komodo di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB), untuk masuk World Natural Heritage, dan itu masih harus melalui voting sejumlah negara yang ada.

Asisten II bidang Perekonomian Pemerintah Propinsi (Pemprop) Sulut, Marietha Kuntag, mengatakan, pihaknya terus membenahi infrastruktur penunjang TNL Bunaken, guna diharapkan masuk World Natural Heritage.

Segala kekurangan di TNL Bunaken, seperti infrastruktur dermaga serta fasilitas umum lainnya, akan terus dibenahi agar menjadi menarik dikunjungi turis.
(*)



Selengkapnya.....

PIDATO MILAD ‘AISYIYAH KE - 95 PIMPINAN WILAYAH ‘AISYIYAH SUMATERA UTARA

PIDATO MILAD ‘AISYIYAH KE -95
PIMPINAN WILAYAH ‘AISYIYAH SUMATERA UTARA
TANGGAL 15 AGUSTUS 2009
DI MEDAN
Assalamualaikum w.w.

Syukur Alhamdulillah bahwa pada hari ini kita diberikan kesempatan dan kesehatan oleh Allah Subhana Wataala untuk menghadiri Milad ‘Aisyiyah ke-95 Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah Sumatera Utara. Salawat dan salam kepada Rasul Allah Muhammad SAW yang telah mewariskan kepada kita Al-Quran dan Hadist sebagai pegangan dan pedoman hidup bagi kita didunia dan diakhirat. Kami sangat berterimakasih atas kehadiran bapak/ibu yang telah memenuhi undangan kami ini.


Hadirin yang dirahmati Allah

Sangatlah tepat apabila tema Milad ‘Aisyiyah pada Tahun ini adalah Penguatan Keluarga Pilar Kemajuan Bangsa, karena sepuluh tahun terakhir ini kita bangsa Indonesia bahkan bangsa-bangsa didunia mengalami disorientasi budaya, pendidikan bahkan agama yang akhirnya akan berdampak kepada penurunan untuk terbentuknya masyarakat yang berkarakter, berkeadaban dan berharkat. Di Negara-negara Timur Tengah kita menyaksikan perdamaian tidak dapat diujudkan sehingga perempuan dan anak-anak turut menjadi korban kekerasan dan pembunuhan akibat perang yang tidak berkesudahan, rasa kemanusiaan dan peradaban hilang ditelan nafsu dan amarah yang luar biasa. Secara nasional saat ini kita tidak bisa memilih diantara dua hal yang menyedihkan, krisis sosial atau krisis watak dan karakter bangsa. Nasionalisme anak-anak kita semakin menipis, Hari Kebangkitan Nasional hanya merupakan sejarah dan kebanggaan bagi kaum tua saja. Anak-anak kita mengetahui peristiwa – peristiwa sejarah bangsa hanya bersifat kognitif, sekedar untuk bisa mendapat angka yang baik di laporan pembelajarannya.

Patriotisme bangsa hilang ditelan arus globalisasi dan kemodernan yang menina bobokkan anak-anak. Kehidupan anak-anak hanya kesenangan-kesenangan semu. Dilain persoalan anak-anak kita keluar dari keluarga dan rumah tangga hampir tidak memiliki watak dan karakter. Sebahagian dari anak kita menujukkan sikap yang baik dirumah tetapi nakal disekolah, terlibat penggunaan obat-obat terlarang bahkan ada yang terlibat dalam tindakan-tindakan kriminal. Sekolah-sekolah dengan disiplin yang keras sekalipun saat ini tidak merupakan jaminan untuk membentuk karakter kebajikan anak. Tetapi tetap saja sekolah menjadi kambing hitam dari merosotnya watak dan karakter ini.

Padahal, sekolah sekarang ini juga mempunyai beban administratif yang cukup berat. Sekolah disibukkan dengan akreditasi, pergantian dan penambahan kurikulum sementara para guru sibuk mengejar seminar kesana kemari agar lolos sertifikasi. Kita tidak dapat menyalahkan sikap para guru kita karena mereka berhak pula untuk meningkatkan kesejahteraan hidupnya melalui program sertifikasi guru. Hasilnya sekolah akhirnya merupakan lembaga transfer of knowledge saja bukan untuk pembentukan watak.
Hadirin yang dimuliakan Allah.

Akar dari permasalahan-permasalahan di atas adalah keluarga, karena dari keluargalah lahir individu-individu yang akan berserak dimayarakat. Maka tidak ada alibi lain yang harus kita kemukakan selain bahwa semua persoalan bertolak dari keluarga. Keluarga adalah kelompok primer yang paling penting, jiwa dan tulang punggung masyarakat, kesejahteraan lahir dan batin yang dinikmati oleh suatu bangsa, atau sebaliknya, kemelaratan, kebodohan dan keterbelakangan suatu masyarakat adalah cerminan dari keluarga. Keluarga menjadi landasan pendidikan bagi seluruh anggota keluarga , kualitas keluarga membentuk kualitas masyarakat, relationship yang sehat dalam keluarga sangat berarti untuk membentuk generasi yang berkualitas.

Keluarga merupakan madrasah mawaddah wa rahmah, tempat belajar yang penuh cinta sejati dan kasih sayang. Islam memberikan perhatian yang sangat besar kepada pembinaan keluarga. Keluarga merupakan basis dari ummah, dan bangsa yang baik terbentuk melalui keluarga yang dibangun dan dikembangkan atas dasar mawadah wa rahmah. Hadis Rasulullah yang diriwayatkan oleh Anas r.a, Keluarga yang baik memiliki empat ciri, (1) Keluarga yang memiliki semangat kecintaan untuk mempelajari dan menghayati ajaran-ajaran agama dengan sebaik-baiknya untuk kemudian mengamalkan dan mengaktualisasikannya dalam kehidupan sehari-hari; (2) Keluarga dimana setiap anggotanya saling menghormati dan menyayangi; (3) Keluarga yang dari segi nafkah tidak berlebih-lebihan; (4) Keluarga yang sadar akan kelemahan dan kekurangannya. Insya Allah datang dari keluarga mawaddah wa rahmah dengan ciri seperti hadist diatas maka anak telah memiliki potensi dan bekal untuk berkiprah ditengah-tengah bangsanya.

Philips dalam The Great Learning mengungkapkan dengan indah kalimat-kalimat berikut: “ If there is raighteousness in the heart, there will be beauty in the character; if there is beauty in the character, there will be harmony in the home; if there is harmony in the home, there will be order in the nation; if there is order in the nation, there will be peace in the world.

Hadirin yang kami hormati.

Pertanyaannya sekarang bagi ‘Aisyiyah adalah kontribusi apa yang dapat diberikan ‘Aisyiyah kepada Bangsa Indonesia ini? ‘Aisyiyah sebagai organisasi wanita muslim Indonesia, gerak dan kegiatannya merupakan jawaban atas tuntutan yang tumbuh dan berkembang di Indonesia. Berbagai situasi dan kondisi masyarakat dan bangsa Indonesia yang melahirkan tuntutan kiprah ‘Aisyiyah tersebut selain telah mengarahkan munculnya motivasi, juga telah menampilkan manefestasi amal usahanya. Sebagai organisasi yang bergerak di wilayah Republik Indonesia, ‘Aisyiyah adalah suatu komponen bangsa dan keberadaan ‘Aisyiyah sebagai unsur penunjang bagi pembangunan bangsa.

Maka merupakan kewajiban bagi ‘Aisyiyah untuk membentuk bangsa yang berkarater Islami melalui pembinaan Keluarga Sakinah. Pembinaan Keluarga Sakinah adalah merupakan salah satu dari sekian program kerja ‘Aisyiyah di tingkat Pusat sampai ketingkat Ranting. Pembinaan Keluarga Sakinah ini dilakukan melalui kegiatan dakwah yang ditekankan pada usaha tercapainya tingkat Keluarga Sakinah pada keluarga muslim. Sesuai dengan tema Milad tahun ini bahwa Keluarga harus kita kuatkan untuk mengokohkan kemajuan bangsa, maka mari kita laksanakan program dakwah Keluarga Sakinah tanpa lelah dan tanpa henti. Lima aspek yang harus kita capai adalah (1) Kehidupan beragama dalam keluarga, (2) Pendidikan Bagi Keluarga, (3) Kesehatan Keluarga, (4) Ekonomi yang stabil bagi keluarga, (5) Hubungan sosial yang harmonis inter dan antar keluarga. Insya Allah dengan niat yang ikhlas, Ibadah tanpa pamrih kita sebagai warga ‘Aisyiyah mampu memberikan kontribusi yang besar bagi kemajuan bangsa dan keberadaan ‘Aisyiyah ditengah-tengah masyarakat Indonesia tetap merupakan manefestasi dari firman Allah surat Ali-Imran ayat 104


Nasrun minallah wa fathun qarib
Wassalamualaikum w.w.

Pimpinan Wilayah ‘Aisyiyah
Sumatera Utara,

Dra. Sulhati Syam, MA


Selengkapnya.....