MUHAMMADIYAH DESAK BENTUK ATASE AGAMA DI KEDUBES RI

BANDAR LAMPUNG -- Sidang Tanwir Muhammadiyah di Bandar Lampung, yang berakhir Ahad (8/3), mendesak pemerintah membentuk Atase Agama di sejumlah Kedutaan Besar (Kedubes) Republik Indonesia (RI). Pembentukan Atase Agama ini sebagai wujud untuk kepentingan pembinaan agama. Sekretaris Umum Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah, Rosyad Sholeh, mengatakan pembentukan Atase Agama di sejumlah Kedubes RI yang banyak menyalurkan tenaga kerja Indonesia (TKI) sangat penting untuk pembinaan keagamaan masing-masing.

"Selama ini, belum ada pihak yang mengurus soal agama warga negaranya seperti TKI tersebut di luar negeri," kata Rosyad Sholeh kepada Republika di Bandar Lampung, Ahad (9/3). Menurut dia, sepanjang pengalaman Muhammadiyah selama ini, sejumlah warga negara Indonesia (WNI) terutama TKI atau pun tenaga kerja wanita, di luar negeri, sangat memerlukan pembinaan keagamaan. Semua Kedubes RI, ungkap dia, belum ada pihak atau lembaga apa pun yang menangani pembinaan agama ini kepada warganya bekerja di negara luar.

Ia mengatakan Muhammadiyah sebagai organisasi massa (ormas) Islam terbesar kedua di Indonesia, berkewajiban memikirkan persoalan keagamaan umat yang bekerja di luar negeri. "Tidak saja pembinaan agama, tapi juga perlindungan terhadap keyakinan mereka di negara luar," ujarnya.

Pada kesempatan Tanwir ini, ia mengungkapkan Muhammadiyah turut memikirkan persoalan umat yang berada di luar negeri. Kepada pemerintah, Muhammadiyah memberikan masukan pemikiran yang obyektif dan kontekstual agar dapat ditindaklanjuti, demi memajukan bangsa dan negara ini di dunia Internasional.

Pada bagian lain, ia menegaskan Muhammadiyah menyeru kepada dunia Islam, terutama negara-negara kaya di Asia Barat, untuk membangun jaringan solidaritas kongkret, bagi penanganan masalah konflik dan kemiskinan di negara-negara mayoritas Islam.

Muhammadiyah mengajak semua kekuatan umat Islam di Indonesia dan di seluruh dunia bersatu dan mempererat tali silaturrahim. "Tetap perkuat solidaritas dan keberpihakan bagi umat Islam dan negara-negara Muslim yang tertindas, seperti Palestina, Irak, Sudan dan sebagainya," kata Rosyad.

Selain itu, Tanwir ini juga menghasilkan keputusan di dunia luar, yang dapat direkomendasi pada Muktamar 2010. Diantaranya, Muhammadiyah mengajak negara-negara maju dan berkembang untuk membangun tata dunia baru, yang lebih beradab dan mampu mengembangkan prinsip-prinsip demokrasi secara mondial, tidak standar ganda, mengedepankan dialog, saling menghormati kedaulatan tiap negara dalam semangat keadilan dan kesetaraan.

Dunia Luar

Pada penutupan Tanwir Muhammadiyah di Bandar Lampung, Ahad (8/3) petang, Wakil Presiden (Wapres), Jusuf Kalla, mengatakan bangsa Indonesia dan umat Islam harus dan memberikan yang terbaik kepada dunia luar. Hal tersebut, kata Wapres, agar Indonesia tidak dinilai pihak luar tidak mampu menyelesaikan persoalan bangsanya.

"Kita harus beri contoh pada dunia, bahwa soal-soal dalam negeri dapat kita selesaikan secara baik, seperti konflik dan masalah ekonomi. Tapi, juga kita harus banyak belajar dengan negara lain," kata Wapres Jusuf Kalla.

Menurut dia, dirinya bisa menjadi sekarang, juga ada turut andil dari Muhammadiyah. "Tanpa Muhammadiyah, saya tidak seperti sekarang," ujarnya. Wapres Jusuf Kalla dibesarkan orang tuanya dari kalangan Aisyiah (ibu) dan Nahdhatul Ulama (ayah).

Ia berharap bangsa Indonesia harus bisa menjadi bangsa yang seimbang, jangan hanya bangsa yang terus menerus menjadi 'tangan di bawah'. Indonesia, paparnya, memiliki potensi yang luar biasa untuk lebih cepat maju. "Hal ini saya pernah katakan pada Amerika, bahwa bukan kami yang minta bantuan kepada Anda, tapi apa bisa kami bantu untuk negara Anda," cerita Kalla saat bertemu Wakil Presiden AS, Joe Bidden, beberapa waktu lalu.

Di bidang lain, Wapres mengatakan dunia pendidikan di Indonesia sangat dipengaruhi oleh kinerja Muhammadiyah. Ia bertutur bahwa corak pendidikan di Indonesia erat kaitannya dengan Muhammadiyah karena tiga Menteri Pendidikan dijabat orang Muhammadiyah.

"Ini terbukti, selama enam tahun sejak 2002, kualitas pendidikan di Indonesia naik 50 persen," kata Jusuf Kalla