Silaturrahim Tokoh di Kantor PP Muhammadiyah

JAKARTA -- Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, menjelaskan, kebangkrutan negara mengancam bangsa Indonesia. Kebangkrutan negara ini dilihat dari kasus korupsi yang terus merajalela, masalah ekonomi, sosial dan lainnya.

”Yang paling bahaya adalah korupsi dikuasai oleh negara,” ujar Din pada acara Silaturahmi Tokoh Nasional di PP Muhammadiyah Jakarta, Kamis (16/6). Silaturahmi membahas upaya ”Mencegah Kebangkrutan Negara”.

Din berharap pemerintah dan masyarakat yang ikut memberikan ‘saham’ menciptakan masalah itu, bisa melakukan introspeksi dan bisa mencari jalan keluar untuk mencegah kebangkrutan negara. ”Kita harus bangkit,” katanya.

Namun mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) berpendapat lain. Menurutnya, Indonesia termasuk negara kuat, sehingga mustahil menuju kebangkrutan. Hanya saja sumber alam yang ada harus dikelola dengan baik dan benar untuk kepentingan nasional. ”Saya tidak sependapat negara menuju kebangkrutan,” kata JK.


Meski demikian, JK mengingatkan jangan sampai sumber daya alam yang ada dikuasai tidak benar tanpa sengaja dan tanpa aturan yang benar. Karena itu, pemerintah harus berpikir jangka panjang dalam membangun bangsa ini dan mengatasi persoalan yang ada.

Acara dihadiri Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Nasional Demokrat Surya Paloh, Ketua MPR Taufiq Kiemas, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah Azyumardi Azra, mantan Rektor UGM Sofyan Effendi, mantan Menko Ekuin Rizal Ramli, dan mantan Menkeu/Mendiknas Bambang Sudibyo. Hadir juga budayawan Taufiq Ismail, Marwah Daud Ibrahim (ICMI), Koordinator Gerakan Indonesia Bersih Adhie Massardi, dan Kwik Kian Gie.

Di forum yang sama, mantan Rektor UIN Syarif Hidayatullah, Azyumardi Azra, mengatakan saat ini indeks korupsi di Indonesia
mengalami peningkatan cukup signifikan. ”Ini menunjukkan kegagalan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi. Meski sudah ada UU dan lembaga penegak hukum seperti KPK, namun penegakan hukum masih belum berjalan dengan baik,” ucapnya.
Ia menambahkan, bila Indonesia mau survive maka harus ada penegakan hukum. Kalau tidak akan terjadi pelanggaran hukum, seperti pelanggaran HAM, ekonomi dan sosial. (KR/Sim)