KESEHATAN REPRODUKSI: SAATNYA MEMBERI HAK REMAJA

Oleh Ninuk Mardiana Pambudy dan Maria Hartiningsih

Aira (17) awalnya enggan diajak bicara tentang kesehatan reproduksi. Dia ogah-ogahan saat ditanya dari mana mendapat informasi dan apakah informasi yang dia dapat memadai.

Suasana berubah ketika temannya, Kania (18), mau berbagi tentang pengetahuan kesehatan reproduksi yang dia dapat. ”Kalau dari sekolah minim sekali informasi yang dikasih. Dibicarakan waktu pelajaran Biologi, tetapi sekadarnya, yakni saat membahas materi tentang fertilitas dan penyakit menular, jadi tidak khusus,” kata siswi SMA negeri papan atas di Jakarta Selatan itu.

Sebaliknya dengan Aira, siswi SMA swasta Islam di Jakarta Selatan. Selain melalui pelajaran Biologi, sekolahnya juga memberi informasi tentang kesehatan reproduksi remaja dalam diskusi dengan mendatangkan dokter kebidanan. ”Lumayan nambah pengetahuan,” kata Aira.

Adapun Ary (19) dan Nia (19), keduanya mahasiswi di Jakarta, mendapat pengetahuan kesehatan reproduksi dari orangtua mereka. ”Pertama kali tahu tentang menstruasi karena lihat nyokap (ibu) sering kesakitan saat haid. Terus dijelasin sama bokap (ayah), dia dokter kandungan,” kata Ary tentang pengalamannya saat usia enam tahun. Sekolah, menurut Nia, tidak memberi pengetahuan memadai sehingga tidak menjawab keingintahuan.

Keempatnya beruntung karena di keluarga mereka kesehatan reproduksi dibicarakan cukup terbuka. Sementara itu, jutaan remaja lain boleh jadi tak seberuntung mereka. Membicarakan kesehatan reproduksi dan seksualitas di masyarakat masih dianggap tabu karena anggapan relasi tersebut hanya boleh diketahui suami-istri.

Tidak heran bila remaja tak mengenali tubuh mereka dengan baik. Mitos seputar kesehatan reproduksi pun bertebaran, tak jarang menyesatkan hingga dewasa. Tak tersedianya informasi akurat membuat mereka sembrono dengan akibat tak diingini, dari infeksi menular seksual hingga kehamilan yang tak dikehendaki.

”Masih ada orangtua mengibaratkan lahirnya bayi seperti beli dari toko dan menggunakan kata perumpamaan untuk organ genital,” kata Sri Kusyuniati, Kepala Perwakilan Indonesia World Population Fund (WPF) Indonesia. WPF menyurvei perilaku seksual remaja di kota-kota Sumatera, Jawa, hingga Papua, dan kini menyusun modul pendidikan dan informasi kesehatan reproduksi bagi anak hingga remaja.

Mitos dan tabu

Di negara-negara yang masyarakatnya mengukuhi tabu seputar seksualitas dan menekankan relasi seksual hanya untuk pasangan sah biasanya informasi kesehatan reproduksi remaja juga minim. Keadaan tersebut mengandaikan remaja dapat mengatasi sendiri persoalan tubuhnya justru ketika mereka sebetulnya butuh panduan informasi yang benar saat fisik berubah dari anak-anak menjadi dewasa. ”Orangtua dan guru sering menganggap anaknya baik- baik saja,” kata Kusyuniati.

Dalam kasus yang ditemui Kompas, remaja dapat berhubungan seks tanpa tahu sebelumnya apa artinya. Arni (16, bukan nama sebenarnya) terperangkap hubungan seksual dengan laki-laki paruh baya. Dila (15, bukan nama sebenarnya), sahabat Arni, memperkenalkan siswi kelas I sekolah kejuruan di Jakarta Timur itu kepada laka-laki tadi. Setelah diajak makan di mal serta dibelikan baju, sepatu, dan aksesori, pada pertemuan ketiga laki-laki itu memaksakan hubungan intim.

”Saya tidak punya bayangan seperti apa. Menakutkan,” kata Arni dalam pertemuan dengan Kompas, Februari lalu di kawasan Manggarai, Jakarta. Guru sekolahnya kemudian mengetahui dan melaporkan kepada orangtua Arni. ”Saya tidak menyangka karena setiap hari dia pergi sekolah. Kalau pulang telat, bilangnya main ke rumah teman,” kata ayah Arni, penjual keliling mainan anak di Jakarta Timur.

Arni pindah sekolah dan melanjutkan pendidikan, sementara laki-laki tadi mendekam di tahanan polisi. Dalam pemeriksaan kesehatan kemudian, menurut Ratih Erningtyas, koordinator program afiliasi grup End Child Prostituion and Trafficking (ECPAT) di Indonesia, yang sempat mendampingi Arni, remaja itu terkena infeksi menular seksual meski tak fatal.

Kusyuniati mengaku cukup terkejut melihat rendahnya pengetahuan remaja tentang kesehatan reproduksi. Dalam survei di Maumere, Papua, ada siswi SMA yang tidak menyadari sedang hamil. ”Remaja butuh informasi yang benar dan terpercaya. Karena tidak mendapat dari guru dan orangtua, mereka mencari melalui film atau internet. Tanpa pendampingan, informasi yang didapat tidak tepat,” tandas Kusyuniati

Dijamin undang-undang

Menurut dr Ramonasari dari Perkumpulan Keluarga Berencana Indonesia (PKBI), informasi kesehatan reproduksi di sekolah cenderung normatif. ”Yang dikasih tahu hanya perkembangan reproduksi remaja secara umum,” kata Ramona. PKBI bertahun-tahun melakukan penyuluhan kesehatan reproduksi remaja di sekolah-sekolah.

Padahal, remaja punya persoalan, seperti keadaan seksual aktif karena fisiknya berubah menjadi dewasa serta orientasi dan hubungan seksual. Selain jumlah terbatas, layanan dan informasi kesehatan reproduksi remaja juga tak ramah. Di puskesmas, demikian Ramona, layanan kesehatan reproduksi dicampur dengan layanan umum sehingga ruang layanan remaja menjadi sangat sempit.

Kesehatan reproduksi remaja kini masuk di dalam UU Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan. Negara wajib menyediakan informasi dan edukasi kesehatan, termasuk kesehatan reproduksi, bagi remaja agar dapat hidup sehat dan bertanggung jawab. Kesehatan reproduksi remaja juga menjadi bagian dari Tujuan Pembangunan Milenium (MDGs), yaitu tujuan 5 tentang penurunan angka kematian ibu melahirkan (berhubungan dengan kehamilan usia remaja) dan tujuan 6 (pengendalian HIV/AIDS).

Menghalangi remaja mendapat informasi dan layanan kesehatan reproduksi meningkatkan risiko kesehatan dan merugikan masyarakat. Informasi dasar kesehatan remaja untuk remaja bukan hanya tentang tubuh, mencegah penularan HIV/AIDS, dan kehamilan, melainka juga kesetaraan jender dan pemberdayaan./KPS



Selengkapnya.....

DISEBABKAN SARA: BURUH GALANGAN KAPAL DI BATAM MENGAMUK

Batam - Ribuan buruh galangan kapal PT Drydocks World Graha di Batam, Kepulauan Riau, mengamuk di dalam lokasi pabrik, Kamis (22/4). Aksi yang awalnya dipicu pernyataan bernada rasisme seorang pekerja ekspatriat itu ditengarai merupakan akumulasi perasaan tertindas akibat ketidakadilan yang mereka alami selama ini.

Aksi berlangsung selama sekitar dua jam, mulai pukul 08.30 WIB. Sejumlah petugas dan aparat keamanan yang berada di lokasi tidak mampu membendung aksi mereka.

Amuk massa buruh menyebabkan kantor manajemen dan gudang penyimpanan peralatan kerja rusak dan hangus terbakar. Kaca-kaca pecah. Dokumen-dokumen kantor, termasuk gambar produksi, pun musnah. Kantor pemilik tak luput dirusak pula. Sedikitnya 27 mobil dirusak, 6 di antaranya dibakar. Mobil tersebut milik perusahaan, pribadi, dan tamu.

Setelah mengamuk di dalam lingkungan perusahaan, massa bergerak ke luar dan berkumpul di gerbang masuk perusahaan. Mereka melakukan unjuk rasa spontan, dan sekitar pukul 12.00 membubarkan diri.

Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar menyesalkan kerusuhan yang terjadi di perusahaan itu. Ia segera membentuk tim pencari fakta terkait kasus tersebut.

”Kami menyesalkan kejadian ini yang disebabkan kesalahan komunikasi antara tenaga kerja asing dan tenaga kerja lokal di Batam. Semoga hal ini menjadi pelajaran bagi kita semua, terutama perusahaan yang mempekerjakan tenaga kerja asing. Peristiwa itu tidak akan terjadi apabila manajemen, buruh, dan serikat buruh menjalin komunikasi yang baik,” katanya.

Kerugian

Manajer SDM PT Drydocks World Graha Baharum menyatakan, pihaknya belum menghitung jumlah kerugian. Namun, dengan sejumlah kerusakan yang terjadi serta terhentinya pengerjaan lima proyek, kerugian dipastikan triliunan rupiah.

Tak ada korban meninggal dunia dalam amuk massa itu, tetapi sedikitnya tiga buruh ekspatriat luka-luka karena menjadi sasaran massa. Seorang buruh ekspatriat lainnya juga luka akibat meloncat dari lantai tiga. Mereka dilarikan ke sebuah rumah sakit di Kota Batam.

Menurut keterangan buruh, amuk massa dipicu perkataan seorang buruh setingkat supervisor asal India berinisial B yang menyinggung perasaan. Kata-kata itu disampaikan saat B memberikan pengarahan sekitar pukul 07.30 WIB kepada sekitar 20 buruh warga negara Indonesia di bagian listrik yang akan mengerjakan kapal L 205.

”Orang itu memberikan briefing sambil marah-marah karena ada pemasangan kabel yang terlalu panjang,” kata salah seorang buruh.

Sempat terjadi kontak fisik, sampai akhirnya B dan beberapa buruh India di bagian itu lari ke kantor manajemen. Permasalahan lalu melebar menjadi aksi solidaritas semua buruh Indonesia lain di galangan kapal itu.

Setelah amuk massa mereda, para pekerja ekspatriat yang berjumlah sekitar 30 orang dievakuasi polisi ke Markas Kepolisian Kota Besar Batam-Rempang-Galang. Sebagian di antara mereka dievakuasi dari kawasan galangan kapal melalui Selat Bulang menggunakan kapal polisi air.

Kepala Kepolisian Kota Besar Batam-Rempang-Galang Komisaris Besar Leonidas Braksan menyatakan, masalah tersebut adalah masalah perselisihan yang akan diselesaikan secara hukum. B, yang untuk sementara diduga sebagai pemicu, pada Kamis malam ditetapkan sebagai tersangka. Ia dikenai Pasal 28 Kitab Undang-undang Hukum Pidana tentang pengungkapan rasa permusuhan, menjadi salah satu pasal yang mungkin menjeratnya.

Melalui Leonidas, pihak perusahaan menyatakan menjamin tidak akan ada pemecatan buruh. Perusahaan juga akan berusaha semaksimal mungkin agar operasional galangan kapal bisa pulih kembali. Namun, menurut PT Drydocks, paling cepat pemulihan galangan kapal dilakukan satu minggu.

Ketua Konsulat Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia Kota Batam Nurhamli menilai amuk massa itu merupakan bentuk akumulasi dari penindasan yang dialami buruh. Selama ini terjadi pelanggaran-pelanggaran hak normatif buruh tanpa adanya pengawasan dan sanksi.

Hal senada dikatakan anggota DPRD Kota Batam, Udin P Sihalolo. ”Banyak pekerja asing kualitasnya sama atau bahkan lebih rendah dibanding buruh Indonesia, tetapi posisinya selalu lebih tinggi,” kata Udin.

Upah buruh dihitung per jam dan nilainya beragam. Di bagian piping, misalnya, seorang buruh mendapatkan upah Rp 6.450 per jam. Lama kerja rata-rata delapan jam per hari. Jika lembur, upah bersih yang diterimanya Rp 1,3 juta per bulan, sementara jika tanpa lembur Rp 900.000 per bulan.

”Mana mungkin bisa menabung. Untuk hidup di Batam yang ongkos hidupnya mahal saja sudah pas-pasan,” kata Andi, seorang buruh.

PT Drydocks, dengan kapasitas membangun 12 kapal per tahun, berdiri di atas lahan daratan dan hasil reklamasi seluas 57 hektar. Perusahaan ini memiliki sekitar 9.000 buruh, dan 200 di antaranya ekspatriat yang bekerja di level menengah ke atas.

Level terendah, yakni helper, sampai quality control, diisi buruh Indonesia, dan semuanya berstatus outsourcing. Hanya segelintir orang Indonesia yang bekerja di level supervisor ke atas.

Namun, Baharum menyatakan, tidak bisa kalau peristiwa itu bersumber dari ketidakadilan perusahaan. ”Selama ini kami sudah menerapkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan,” katanya.

Ia menambahkan, dalam waktu dekat pihaknya akan mengadakan pertemuan dengan buruh, untuk mencari tahu duduk persoalan buruh. (LAS/HAM/FER/ANS)



Selengkapnya.....

Di Usia 805 Tahun ; Banda Aceh Jadi Bandar Wisata Islami

Pengantar: Banda Aceh sebagai ibu kota Provinsi Aceh pada 22 April 2010 ini telah berusia 805 tahun. Sebagai kota tua, Banda Aceh mempunyai cita-cita besar, yakni menjadi Bandar Wisata Islami di Aceh. Ini tentunya suatu tugas berat, tak semudah membalik telapak tangan. Perlu kesamaan persepsi dan satu langkah kebijakan permanen. Untuk itu, wartawan Harian Analisa Iranda Novandi mencoba mengupasnya lewat laporan khusus.
BANDA ACEH kini telah berusia 805 tahun.Banyak catatan sejarah yang tertoreh di kota tua ini, mulai dari tonggak sejarah sebagai pusat kerajaan terbesar di Aceh, yakni Kerajaan Aceh Darussalam sampai daerah modal dalam cacatan sejarah negeri ini.

Dalam merayakan hari jadi ke-805 ini, berbagai kegiatan dilakukan. Pesta ulang tahun dilakukan selama tiga bulan sejak pertengahan April hingga akhir Juni nanti. Beberapa agenda untuk memeriahkan ulang tahun digelar mulai dari turnamen, even-even dan juga Festival Baiturrahman dan Festival Taman Sari, sejenis Pekan Kebudayaan Aceh (PKA) untuk level provinsi.

Even dan festival yang dilaksanakan Pemko setempat untuk menarik para wisatawan datang ke kota Banda Aceh, sehingga menambahkan pendapatan asli daerah (PAD). Ini salah visi dan misi untuk menjadikan Banda Aceh sebagai salah satu tempat kunjungan pariwisata terbesar.

Tentunya, jadi Bandar Wisata Islami yang diidamkan Pemko Banda Aceh tak terlepas dari kepemimpinan Walikota Ir Mawardy Nurdin, M.Eng dan Wakil Walikota Hj Illiza Sa’addudin Djamal SE. Dengan kerja keras dan dukungan semua pihak, alhamdulillah kedua pimpimpin ini mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik.

Wali kota Banda Aceh saat ditemui dalam sebuah kesempatan mengatakan, untuk meningkatkan pelayanan publik, Pemko terus meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan guna memudahkan masyarakat melakukan pengurusan dan memangkas biaya tinggi.

Peroleh Penghargaan

Kerja keras itu pula membuat Banda Aceh mampu memperoleh beberapa penghargaan atas keberhasilan menjalankan pemerintahan di tengah-tengah kesulitan yang dihadapi. Seperti Pelopor Kantor Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu yang pertama di Aceh, piagam Citra Pelayanan Publik Tingkat Nasional Tahun 2009 kategori baik untuk nilai Indeks Kepuasan Masyarakat, Kalpataru tahun 2009, Adipura tahun 2009, Penghargaan Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) di bidang pengelolaan keuangan, Penghargaan Citra Abdi Negara dan piagam penghargaan Menpan untuk Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP).

Di samping itu, Pemko Banda Aceh juga meningkatkan pelayanan di bidang kesehatan dengan menetapkan status BLUD untuk RSU Meuraxa serta bidang pendidikan dengan pengembangan sekolah unggulan berstandar nasional dan internasional.

Untuk memudahkan proses pelayanan pengadaan barang/jasa, Pemko Banda Aceh sudah melaksanakan proses lelang secara E-Procurement melalui sistem LPSE, sehingga diharapkan akan tercipta kemudahan bagi dunia usaha dalam mengikuti pelelangan barang/jasa pemerintah.

"Pada tahun 2010 ini, kita berharap dapat melaksanakan program pembangunan dengan baik sesuai waktu yang sudah ditetapkan. Masyarakat harus dapat merasakan manfaat pembangunan yang dilaksanakan Pemko Banda Aceh melalui masing-masing SKPK," ujar Wali kota Mawardy Nurdin.

Sesuai dengan visi Kota Banda Aceh, Mawardy juga sudah mencanangkan; "Visit Banda Aceh Year 2011". Dengan pencanangan tersebut diharapkan mampu menarik perhatian dunia tentang sisi lain dari pariwisata. Untuk itu Banda Aceh harus mempersiapkan diri dari sekarang guna menyukseskan program tersebut.

Konsep Islam

Melalui program ini, Banda Aceh ingin mengembangkan konsep Islam secara pragmatis, namun tetap konsisten dengan nilai-nilai dasar keislaman sebagai pegangan hidup serta meningkatkan pengamalan Syariat Islam secara kaffah, meningkatkan mutu pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat maupun mengembangkan pariwisata yang bernuansa Islami.

Disamping itu, juga meningkatkan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan lingkungan hidup dan pemukiman serta mengembangkan perekonomian masyarakat. Visi dan misi yang ditetapkan tersebut, diharapkan dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Lewat sentuhan tangan dingin Mawardy Nurdin, telah ditetapkan action plan, yaitu sosialisasi dan koordinasi dengan seluruh stakeholder lokal di bidang kepariwisataan, membangun mitra komunitas, melakukan promosi melalui media cetak dan elektronik, baliho/ billboard, booklet, leaflet, brosur, journalist visiting program, penerapan standar menu makanan sehat dan variatif, penyelenggaraan even-even seni budaya, peningkatan infrastruktur pariwisata serta pengembangan objek wisata.

Pemko Banda Aceh juga berupaya meningkatkan SDM pelaku wisata, antara lain pemandu wisata atau bina wisata dan da’i wisata yang berperan membimbing masyarakat dan wisatawan untuk menghormati nilai-nilai yang ada dalam masyarakat yang Islami. Mereka akan memberi nasehat dengan cara sangat santun, sehingga menimbulkan kesan baik tersendiri bagi wisatawan, penataan transportasi Kota Banda Aceh dan pemberdayaan usaha mikro.

Dengan demikian, Pemko Banda Aceh ke depan akan lebih memfokuskan ke bidang pembangunan pariwisata untuk meningkatkan PAD dari sektor itu. Karena potensi dan peluang terbesar dalam menarik kunjungan wisatawan baik nasional, regional maupun internasional.

Dengan adanya upaya peningkatan pariwisata, diharapkan Kota Banda Aceh akan lebih bersih karena sudah menjadi sektor unggulan. Sehingga pada gilirannya dapat menjadi faktor pendorong pertumbuhan ekonomi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat dan menghidupkan sektor-sektor lainnya.***(ans)

Selengkapnya.....

Gubsu H Syamsul Arifin SE: "Saya Tahu Jadi Tersangka dari Televisi"

Medan, Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) H Syamsul Arifin SE yang juga mantan Bupati Langkat ini mengaku tahu dirinya ditetapkan sebagai tersangka oleh komisi pemberantasan korupsi (KPK) dalam kasus dugaan korupsi Rp31 milyar ketika dia menjadi bupati Langkat dari televisi.

"Saya tahu ditetapkan jadi tersangka kasus dugaan korupsi dana APBD Pemkab Langkat ketika menonton salah satu televisi swasta saat mengikuti Rakernas gubernur se Indonesia di Pulau Bali", kata Gubsu pada temu pers di lantai VIII kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Kamis (22/4).


Dikatakan saya korupsi itu sah sah saja , kata Syamsul yang didampingi Kadis Kominfo Provsu Drs Eddy Syofian, Asisten Pemerintahan Hasiholan Silaen dan Kadis Sosial Syaiful Syafri tetapi apakah ada pembawaan saya koruptor apa tidak. Lihat mobil yang saya pakai, yang dipakai istri saya serta rumah saya sebelum menjadi bupati Langkat, saya pikir kalau saya korupsi sudah saya nikmati itu apakah ada yang berubah dari diri saya,kata Syamsul bertanya.

Saat Bupati saya membawahi sekian ribu orang mana tahu ada keterlalaian, selaku pemimpin saya bertanggung jawab dan tidak boleh negara dirugikan satu senpun, kata Gubsu.

Menurut Syamsul, kalau ada kerugian negara KPK sudah pasti melakukan pemeriksaan terhadap dirinya selaku bupati Langkat selama dua periode.

"Saya bertangung jawab kalau dipanggil KPK dan itu kewajiban saya untuk datang. KPK itu lembaga yang sangat kita hormati", tegas Syamsul.

Syamsul menyatakan hingga sampai saat ini dirinya belum mengetahui apa yang dituduhkan KPK kepadanya korupsi Rp31 miliar dana APBD Pemkab Langkat tersebut. Dia juga selalu bertanya-tanya juga kepada para ahli hukum kok belum diperiksa sudah dinyatakan tersangka, memang begitulah prosedur di KPK. Bisa statusnya turun jadi saksi juga bisa naik jadi terdakwa setelah dimintai keterangan, katanya.

"Biar saya dihukum tembak kalau saya salah karena perbuatan melanggar hukum saya ikhlas. Tapi jangan karena kehendak pribadi. Di Sumut ini banyak yang sudah tersangka . Kita bisa bohong pada orang lain tapi kita tidak bisa bohong pada diri sendiri, kata Gubsu.

"Saya yakin yang benar itu tetap benar", tegas Gubsu.

Pada kesempatan itu Gubsu juga menjelaskan yang dibahas dalam Raker Gubernur se Indonesia di Bali antara lain ekonomi harus tumbuh lebih tinggi akhir tahun 2014 perekonomian kita harus mencapai di atas 7 persen, pengangguran harus diturunkan dengan cara membuka lapangan kerja lebih banyak, kemiskinan harus semakin menurun.

Kemudian pendapatan perkapita harus meningkat, stabilitas ekonomi terjaga, pembiayaan dalam negeri makin kuat dan meningkat jangan terlalu banyak infestor asing kalau tidak kita hanya mendapat pajak saja sedangkan keuntungan dibawa orang dan bukan berarti kita anti modal asing, kata Gubsu. (ir) Selengkapnya.....

Menteri: Penyusunan Program Harus Responsif Gender

Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PP-PA) Linda Amalia Sari Gumelar mengharapkan daerah untuk bersifat responsif gender dalam penyusunan program perencanaan pembangunan maupun penganggaran.

"Selama ini pemerintah daerah belum bersifat responsif gender dalam penyusunan program maupun penganggaran," kata Menteri Pemberdayaan Perempuan, Linda Amalia Sari Gumelar di Kawasan Puncak, Bogor, Jawa Barat, Kamis.

Menteri menjelaskan hal itu usai memberikan sambutan pada acara Rapat Koordinasi Teknis Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender bidang Politik, Sosial dan Hukum.

Acara tersebut dihadiri perwakilan Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Badan Pemberdayaan Perempuan dari beberapa provinsi di Indonesia.

Menteri menegaskan, belum adanya daerah yang bersifat responsif gender dalam penyusunan program dan penganggaran disebabkan belum adanya petunjuk yang jelas dari pemerintah pusat.

Karena itu, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak akan terus mendorong upaya sosialisasi dan koordinasi.

Dengan demikian diharapkan pemerintah daerah bisa mulai menerapkan penyusunan program dan penganggaran yang responsif gender sejak dini.

Menteri mencontohkan, dalam sebuah proyek pembangunan, pemerintah daerah harus bisa mengakomodir tingkat partisipasi serta kebutuhan mendasar yang responsif gender. (ant/dka)

Selengkapnya.....

EKSPEDISI PUNCAK DUNIA: HATIKU SELALU PADAMU, INDONESIAKU

Teks foto : Aktivis lingkungan, Iwan Abdulrachman (kanan), menggelar "konser" di area Lembah Danau-Danau, Pegunungan Jayawijaya, Papua, di ketinggian 4.250 meter di atas permukaan laut, Selasa (20/4). Konser ini merupakan bentuk dukungan kepada tim Ekspedisi Tujuh Puncak Dunia.

Oleh Harry Susilo

Petikan lagu berjudul ”Untukmu Indonesiaku” yang ditembangkan Iwan Abdulrachman (62) begitu menggetarkan. Terlebih di hati anggota tim Ekspedisi Tujuh Puncak Dunia, yang menyaksikan ”konser tunggal” lelaki yang akrab disapa ”Abah” ini di Lembah Danau-Danau di kawasan Pegunungan Jayawijaya, Papua, Selasa (20/4) siang.

Berada di tepi danau yang dikelilingi tebing batu, di ketinggian 4.250 meter di atas permukaan laut (mdpl), Abah memulai ”konser tunggal”-nya hanya berbekal gitar dan bangku kecil. ”Lagu-lagu ini saya dedikasikan kepada semua anggota tim ekspedisi yang membawa nama Indonesia,” katanya.

Sebanyak 13 lagu dilantunkan Abah Iwan, di antaranya ”Pemuda Pengembara”, ”Tajam Tak Bertepi”, ”Melati dari Jayagiri”, ”Mentari”, ”Dhuha”, ”Sejuta Kabut”, ”1.000 Mil Lebih Sedepa”, ”Anak Tarzan”, ”Burung Camar”, ”Untukmu Indonesiaku”, dan ”Berguru kepada Alam”.

Demi merealisasikan konsernya, Abah Iwan yang tergabung dalam tim Bravo, tim pendukung Ekspedisi Tujuh Puncak Dunia, sengaja membawa gitar andalannya hingga ke Lembah Danau-Danau. Selain Abah, mantan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Erry Riyana Hardjapamekas juga tergabung dalam tim.

Abah Iwan, yang selama ini dikenal sebagai aktivis lingkungan dan pencipta lagu, tercatat sebagai anggota Perhimpunan Pendaki Gunung dan Penempuh Rimba Wanadri sejak tahun 1964. Tim Ekspedisi Tujuh Puncak Dunia yang juga berasal dari Wanadri telah menganggap sosok Abah sebagai panutan.

Pada Minggu (18/4) tim inti ekspedisi berhasil mencapai puncak Carstensz Pyramid atau Ndugu-Ndugu di ketinggian 4.884 mdpl. Puncak Carstensz adalah bagian dari rangkaian misi pencapaian tujuh puncak dunia dalam rentang waktu 2010-2012. Jika terselesaikan semua, misi ini merupakan yang pertama kali berhasil dicapai oleh pendaki Indonesia.

Keindonesiaan

Bagi Abah, sikap pendaki yang berupaya mencapai tujuh puncak dunia merupakan bentuk nasionalisme yang tidak hanya keluar lewat kata-kata. Tindakan itulah yang diharapkan menginspirasi masyarakat yang saat ini mulai luntur, bahkan sudah tidak bangga lagi akan identitas kebangsaannya.

Tak heran bila nada yang keluar dari dentingan gitar Abah pada siang itu juga seperti mengingatkan bangsa ini dari keterpurukan rasa nasionalisme. ”Sekarang makin banyak orang yang malu jadi warga Indonesia hanya karena ulah sejumlah oknum tertentu. Karena itu, jangan serahkan keindonesiaan kita kepada mereka,” kata Abah.

Abah berpesan, rasa keindonesiaan yang tertanam di setia individu bukan untuk digantungkan kepada orang lain. Menjadi warga Indonesia adalah catatan historis kebangsaan yang tidak bisa kita hapus begitu saja.

Ketua Harian Ekspedisi Tujuh Puncak Dunia Yoppie Rikson mengatakan, tujuan ekspedisi bukan sekadar menginjakkan kaki di tujuh puncak tertinggi di dunia. Lebih dari itu, untuk menjadikan Indonesia setara dengan bangsa lainnya yang sudah berhasil melakukan misi serupa. Saat ini, baru 108 pendaki dari 33 negara yang berhasil mencapai tujuh puncak dunia. ”Negara yang tidak memiliki gunung, seperti Singapura, saja mampu melahirkan pendaki yang bisa mendaki tujuh puncak dunia tersebut,” ucapnya.

Selain itu, pendakian tujuh puncak dunia ini juga mengusung misi konservasi. Menyusutnya es di berbagai belahan bumi, termasuk di puncak gunung es, merupakan bentuk nyata pemanasan global yang patut menjadi perhatian.

Bentangan es di puncak Nggapulu atau Puncak Soekarno di kawasan Pegunungan Jayawijaya, Papua, misalnya, kini sudah menyusut. Hal itu diketahui ketika tim Wanadri mendaki ke puncak berketinggian 4.700 mdpl tersebut, Senin (19/4).

Wartawan Kompas yang bergabung dengan tim Ekspedisi Tujuh Puncak Dunia melaporkan, ketika tim mencapai lidah es di kawasan puncak Nggapulu, anggota tim tercengang. Bentangan es yang ada kini hanya sekitar 1,5 kilometer dari puncak. ”Padahal, tahun 2004 setidaknya 2 kilometer dari puncak masih ditutupi es,” kata Iwan Irawan, seorang pendaki.

Belum diketahui secara pasti penyebab menyusutnya bentangan es itu. Namun, sebagian besar pencinta alam menduga hal itu disebabkan pemanasan global. Di bawah lidah es terdapat sungai gletser kecil yang mengalir cukup deras.

Bagaimanapun, Ekspedisi Tujuh Puncak Dunia bukan tugas ringan bagi enam pendaki inti dari Wanadri. Keenam pendaki inti tersebut adalah Ardeshir Yaftebby, Iwan Irawan, Martin Rimbawan, Fajri Al Luthfi, Nurhuda, dan Gina Afriani. Setelah Carstensz, mereka masih harus mencapai Kilimanjaro (Tanzania, Afrika), Elbrus (Rusia, Eropa), McKinley (Alaska, Amerika Serikat), Vinson Massif (Antartika), Aconcagua (Argentina), dan Everest (Nepal/China).

Keberhasilan itu akan ditunjukkan dengan berkibarnya Merah Putih di setiap puncaknya, layaknya di puncak Ndugu-Ndugu. Seperti yang diungkapkan Abah pada penggalan lirik lainnya di ”Untukmu Indonesiaku”:(kps)



Selengkapnya.....

Masalah Gizi sebagai Isu Kampanye (Sumbangan Pikiran kepada Calon Walikota-Wakil Walikota Medan)

Oleh : Dr. Albiner Siagian
Tak lama lagi kita akan memasuki masa kampanye pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Medan. Kampanye ini amat penting, karena melaluinyalah para calon mengenalkan dirinya dan memberitahukan apa yang akan dilakukannya kelak jika terpilih. Melalui kampanye pulalah sebagian pemilih menetapkan pilihannya.

Dari beberapa poster, spanduk, atau baliho calon walikota-wakil walikota terkesan bahwa tema yang diusung para calon kurang lebih sama, yaitu seputar peningkatan kesejahteraan rakyat. Ini sangatlah normatif dan tertuju kepada semua orang. Kalau begini terus, boleh jadi para calon tidak memiliki segmen bagi sasaran kampanye. Akibatnya adalah kampanye tidak efektif dan pemilih bingung menentukan calon pilihannya.

Karenanya, saatnya para tim sukses memilih topik kampanye yang menyentuh alias menggugah rasa. Salah satu isu kampanye yang mungkin luput dari perhatian tetapi tak kalah menyentuhnya adalah masalah kurang gizi pada balita.

Saat ini, salah satu masalah utama bangsa yang memerlukan perhatian yang amat serius adalah tingginya angka kurang gizi pada balita. Angka ini mencerminkan secara tepat jumlah keluarga yang mengalami kekurangan pangan. Sebagai gambaran, sejak tahun 1998 hampir tidak terjadi penurunan angka gizi buruk pada balita. Saat ini, diperkirakan 1,5 juta (8 persen) balita menderita gizi buruk. Kalau itu ditambah dengan angka gizi kurang, 5 juta (27 persen) balita mengalami kekurangan gizi. Selain itu, hampir 50 persen keluarga mengalami defisit energi dan protein. Ini berarti bahwa separuh keluarga di Indonesia tidak dapat makan sampai ‘kenyang’. Mengenaskan!

Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun 2007 mengungkapkan bahwa dari setiap 100 balita ada sekitar 5 orang (4,4 persen) yang menderita gizi buruk di Kota Medan. Jika angka ini ditambah dengan jumlah balita penderita gizi kurang (12,6 persen) maka ada sekitar 17 persen balita mengalami kekurangan gizi.

Menurut data pada tahun 2007, jumlah penduduk Kota Medan adalah 2.083.156 jiwa. Dari angka tersebut, jumlah balita adalah sekitar 200.000 jiwa. Dengan prevalensi kekurangan gizi sebesar 17 persen, maka ada kira-kira 34.000 balita yang mengalami kekurangan gizi pada berbagai tingkatan di Kota Medan.

Balita Kurangi Gizi

Umumnya balita kurang gizi berasal dari keluarga miskin dan berpendidikan rendah. Artinya, mereka tidak begitu paham, atau lebih tepatnya, tidak tertarik dengan isu demokratisasi, supremasi hukum, reformasi birokrasi, Medan menuju megapolitan, menuju perubahan, apalagi penegakan hak asasi manusia. Mereka juga tidak mengerti good governance. Yang mereka tahu adalah mereka lapar. Karenanya, mereka harus ditolong.

Mereka adalah sasaran kampanye yang potensial. Kalau kita menggunakan angka kurang gizi pada balita sebagai patokan, dengan anggapan bahwa satu orang balita mewakili lima orang pemilih (2 orang tua dan 3 orang kerabat lain), maka terdapat sekitar 170.000 calon pemilih yang potensial menjadi sasaran kampanye. Ini hampir 10 persen dari keseluruhan pemilih di Kota Medan. Kalau saja salah satu pasangan calon walikota-wakil walikota mampu merebut setengah dari kelompok ini, peluang memperoleh kursi walikota dan wakil walikota akan terbuka lebar.

Masalah gizi, terutama gizi buruk pada balita, adalah masalah yang harus ditangani segera. Itu memerlukan kebijakan jangka pendek. Balita kurang gizi tidak harus menunggu keadaan ekonomi membaik untuk mendapatkan pangan yang cukup. Yang diperlukan adalah tindakan nyata. Mereka harus diberi makan. Mereka harus memperoleh haknya yang paling asasi.

Secara ekonomi, balita kurang gizi akan membebani perekonomian negara. Penelitian yang dilakukan oleh Konig dari F.Hoffmann-La Roche di beberapa negara berkembang, termasuk Indonesia, pada tahun 1991, mengungkapkan bahwa terdapat hubungan positif antara prevalensi kurang gizi dengan produk domestik bruto (PDB) yang hilang. Dengan prevalensi gizi kurang sebesar 14,0 persen pada tahun 1991, Indonesia mengalami kerugian karena kurang gizi sebesar 7,156 triliun rupiah. PDB yang hilang sebesar 6 persen, sementara biaya kesehatan bertambah sebesar 2,148 triliun rupiah

Kalau kita menggunakan angka prevalensi kurang gizi saat ini, taksiran kasar besar kerugian negara akibat kekurangan gizi adalah Rp133 triliun.

Ini memang perkiraan angka nasional. Akan tetapi, kalau kita hitung-hitung secara proporsional, tidak sedikit kerugian yang akan dialami Kota Medan sebagai akibat dari kurang gizi tersebut. Oleh karena itu, saya berharap kepada Walikota Medan, siapapun yang nantinya akan terpilih, jangan pelit mengeluarkan uang untuk masalah yang satu ini. Terlalu mahal biaya yang harus kita tanggung kelak untuk satu orang balita yang menderita gizi buruk.

Kebijakan jangka pendek lain yang tidak kalah pentingnya adalah perbaikan derajat kesehatan rakyat. Kebijakan harus difokuskan pada keluarga yang derajat kesehatannya buruk, terutama keluarga yang memiliki balita kurang gizi. Dengan berbagai cara pemimpin Kota Medan mendatang harus meningkatkan daya jangkau mereka ke pelayanan kesehatan.

Pada tahun 1990, UNICEF telah mengonstruksi suatu pohon masalah (problem tree) yang menggambarkan kaitan berbagai faktor penyebab kurang gizi di negara-negara berkembang. Kalau kita anggap gizi kurang sebagai buah pohon tersebut, maka asupan pangan dan derajat kesehatan yang rendah adalah rantingnya (penyebab langsung). Sementara itu, batang (penyebab antara), antara lain, adalah gabungan dari rendahnya daya jangkau ke pangan dan layanan kesehatan, serta rendahnya tingkat pendidikan anggota keluarga. Struktur ekonomi, politik, ideologi, dan strategi pemanfaatan sumber daya potensial adalah akarnya (akar masalah).

Karena yang dihasilkan adalah buah yang pahit yang kita tidak inginkan, maka cara yang paling tepat untuk dilakukan adalah secepat mungkin memotong ranting yang padanya buah tersebut bergelantung. Oleh karena itu, pada jangka pendek, kata kunci yang perlu dicatat adalah peningkatan daya jangkau ke pangan dan layanan kesehatan.

Pada jangka menengah pemerintah yang akan datang harus memperbaiki infrastruktur yang berkaitan dengan pengadaan pangan (sistem pangan dan gizi) dan pelayanan kesehatan. Hal ini, tentunya, harus didukung oleh kebijakan yang dapat menciptakan suasana yang aman, serta mendorong keadaan perpolitikan dan perekonomian yang kondusif.

Pemimpin daerah ini tidak boleh membiarkan rakyatnya membesarkan anak-anak mereka hanya untuk menjadi calon kuli bagi bangsa lain, bahkan kuli di negara sendiri. (Ingat era global yang sudah kita masuki!). Hembusan ‘angin surga’ peningkatan kesejahteran rakyat tanpa upaya yang jelas dan terukur hanya akan membuat rakyat mengantuk, bosan. Karenanya, pilihlah isu dan sasaran kampanye yang tepat. Dan, jangan lupa, keterwakilan suara pemilih adalah sama siapa pun orangnya, termasuk dari keluarga yang kurang gizi tadi.***(ans)

Penulis Pengajar Pascasarjana IKM USU. Ketua Pengurus Pusat Ikatan Penulis Kesehatan Masyarakat.



Selengkapnya.....

Drs. Agussani MAP, Rektor UMSU 2010 – 2014 Terpilih

Medan – Senin (1904/20/10) ini, Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (UMSU) memilih rektor untuk masa jabatan 2010-2014. Menurut Ka Biro Humas UMSU Drs Anwar Bakti, seperti yang diberitakan www.umsu.ac.id, dalam pemilihan tersebut terpilih Drs Agussani MAP yang sebelumnya adalah Wakil Rektor III UMSU, dengan meraih 35 suara yang diberikan oleh 35 anggota Senat yang memilih. Agussani mengalahkan dua calon lainnya yakni Ir Alridiwirsyah MM dan Elfrianto S.Pd M.Si yang sama sekali tidak mendapat perolehan suara. Prosesi tersebut dilaksanakan di Kampus Terpadu Jl Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan.

Dilaporkan hadir dalam kesempatan tersebut Wakil Ketua PW Muhammadiyah Sumatera Utara, Prof Dr H Asmuni MA, jajaran Badan Pelaksana Harian (BPH) UMSU terdiri dari H Chairuman Pasaribu, H Firdaus Naly, H Ishak Jar, H Mukhtar Abdullah dan HM Yunus Ritonga serta Rektor UMSU sebelumnya yakni H Bahdin Nur Tanjung, SE MM dan Drs H Dalail Ahmad, MA.

Lebih lanjut Anwar menjelaskan bahwa Ketua Panitia Pemilihan Rektor UMSU Periode 2010-2014, H Suhrawardi SH, SpN MH didampingi Sekretaris Drs HM Effendi Pakpahan MM dan anggota Faisal, SH M.Hum menyebutkan akan mengirimkan hasil pemilihan tersebut ke PP Muhammadiyah di Yogyakarta agar segera mengeluarkan SK yang menetapkan Drs Agussani MAP sebagai Rektor UMSU Periode 2010-2014.

“PW Muhammadiyah Sumatera Utara menyambut baik hasil pemilihan ini, karena pemilihannya berlangsung sangat demokratis”, ujar Prof Dr H Asmuni MA. Bahkan lebih jauh dia menyatakan sangat optimis di bawah kepemimpinan Agussani, UMSU akan mampu menjadi Perguruan Tinggi yang “go international”. (arif)



Selengkapnya.....

PALESTINA PASTI BERDIRI, ISRAEL INGIN PERBAIKI HUBUNGAN DENGAN AS

Teks foto : Helikopter Israel terbang di atas kota tua Jerusalem dalam parade memperingati hari jadi ke-62 negara Israel, Selasa (20/4). Sehari sebelumnya, Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak mengungkapkan bahwa Israel sudah seharusnya mendengarkan apa kata dunia agar tidak terus selama bertahun-tahun menguasai rakyat Palestina.


















Kairo - Menteri Pertahanan Israel Ehud Barak dalam wawancara dengan radio Israel pada hari Senin (19/4) menegaskan, Israel harus mengakhiri pendudukannya di wilayah Palestina dan harus menyerahkan semua urusan Palestina kepada mereka sendiri, cepat atau lambat.

”Negara Palestina akan pasti berdiri pada masa mendatang, suka atau tidak suka, dicegah atau tidak,” kata Barak kepada radio Israel dalam peringatan tahunan tewasnya serdadu Israel dalam berbagai peperangan.

Dalam peringatan tewasnya serdadu Israel dalam berbagai peperangan itu, tercatat sebanyak 22.684 serdadu Israel tewas dan 3.971 warga sipil Israel tewas.

Barak melanjutkan, dunia sudah tidak menerima lagi berlanjutnya kekuasaan Israel atas rakyat lain beberapa dekade lagi. Karena itu, lanjutnya, tidak ada solusi lagi kecuali membiarkan mereka (Palestina) memerintah sendiri.

Barak juga menegaskan, tidak ada alasan meletusnya perang baru di Timur Tengah pada musim panas mendatang. Ia mengungkapkan, Israel tidak berniat melancarkan perang apa pun saat ini.

Penegasan Barak itu menanggapi pernyataan Raja Abdullah II dari Jordania kepada harian Chicago Tribune pertengahan April lalu bahwa kemungkinan meletus perang baru di Timur Tengah pada musim panas nanti jika proses perdamaian Israel-Palestina tetap tidak bergerak.

”Israel memiliki kekuatan dan kepercayaan diri yang cukup untuk mencapai solusi atas dasar prinsip dua negara. Bila mencapai solusi itu tidak mungkin, tanggung jawab harus dipikul pihak lain (Palestina),” katanya.

Menhan Israel itu juga menyatakan, krisis diplomasi antara Israel dan AS terakhir ini tidak menguntungkan Israel. Ia meminta PM Israel Benjamin Netanyahu segera mengakhiri krisis hubungan dengan AS.

”Kita harus mengubah situasi ini dengan cara menawarkan inisiatif politik yang mencakup masalah-masalah inti dalam konflik dengan Palestina,” tandas Menhan Israel itu.

Menurut Barak, jika harus memperluas koalisi pemerintahan untuk mencapai tujuan tersebut (memperbaiki hubungan dengan AS), maka harus dilakukan.

Para pengamat menyebut, Barak bermaksud kemungkinan bisa mengajak Partai Kadima pimpinan Tzipi Livni dalam koalisi pemerintahan untuk memperbaiki hubungan dengan AS melalui cara memenuhi tuntutan Washington.

Seperti dimaklumi, perundingan Israel-Palestina macet total sejak Desember 2008. Upaya AS hingga saat ini gagal untuk memulai lagi perundingan Israel-Palestina itu.

AS sendiri akhirnya terlibat krisis hubungan dengan Israel akibat perbedaan pendapat soal permukiman Yahudi.

Puncak krisis

Krisis hubungan AS-Israel mencapai puncaknya ketika Israel mengumumkan pembangunan 1.600 rumah baru di Jerusalem Timur, pada saat Wakil Presiden AS Joe Biden berkunjung ke Israel bulan lalu.

Obama ketika bertemu Netanyahu di Washington bulan Maret lalu mengajukan 13 tuntutan kepada Israel sebagai solusi mengakhiri krisis hubungan AS-Israel. Di antara tuntutan AS itu adalah membekukan pembangunan permukiman Yahudi di Jerusalem Timur. Namun, anggota koalisi pemerintah Netanyahu yang berintikan dari partai agama dan ultranasionalis kanan Israel menolak memenuhi tuntutan AS itu.

Akan tetapi, sikap PM Israel Benjamin Netanyahu bertolak belakang dengan Menhan Ehud Barak. Netanyahu dalam peringatan tewasnya serdadu Israel itu malah mengkritik Presiden AS Barack Obama.

Menurut Netanyahu, tuntutan Obama untuk menghentikan pembangunan permukiman Yahudi di Jerusalem Timur tidak rasional dan mustahil bagi Israel menerima tuntutan tersebut.

Ia menegaskan, pembangunan permukiman Yahudi sudah ada sejak era Golda Meir, Yitzhak Rabin, Shimon Peres, dan Israel tidak menghadapi tuntutan keras dari AS seperti saat ini.

Ia meminta Palestina memulai perundingan langsung dengan Israel tanpa prasyarat. Adapun Palestina selama ini menuntut Israel menghentikan dahulu pembangunan permukiman Yahudi di Tepi Barat dan Jerusalem Timur sebelum memulai perundingan damai. (mth/KPS)



Selengkapnya.....

Tuberkulosis Kebal Obat Meluas, Resistensi Secara Alamiah Sangat Kecil

Jakarta - Beban penanggulangan tuberkulosis semakin berat dengan bermunculannya kasus tuberkulosis kebal obat (tuberculosis- multidrugs resistant). Penyebab terbesar kebalnya kuman tuberkulosis terhadap obat antituberkulosis karena faktor buatan manusia.

Dokter spesialis paru sekaligus Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat (RSUP) Persahabatan, Priyanti Z Soepandi, mengatakan hal itu dalam talkshow bertema ”Cegah TB Kebal Obat”, yang diselenggarakan RSUP Persahabatan, Selasa (20/4).

Tuberkulosis (TB) merupakan penyakit menular yang disebabkan kuman Mycobacterium tuberculosis. Penyakit tersebut ditularkan lewat udara melalui percikan dahak penderita TB. Sebagian besar kuman tersebut menyerang paru, tetapi dapat pula mengenai organ tubuh lain.

Di dunia, penderita tuberkulosis terbanyak berada di India, China, dan Indonesia. Di Indonesia, terdapat sekitar 500.000 kasus baru TB per tahun.

Priyanti mengatakan, TB kebal obat adalah TB yang disebabkan oleh kuman TB yang kebal terhadap setidaknya dua obat anti-TB, yakni isonicotinylhydrazine (INH) dan rifampicin secara bersama-sama atau disertai resisten terhadap obat TB lini pertama lainnya, seperti ethambutol, streptomycin, dan pirazinamide. INH dan rifampicin merupakan tulang punggung dalam pengobatan TB.

Berdasarkan laporan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) dan Kementerian Kesehatan yang disebarkan pada peringatan Hari Tuberkulosis, 24 Maret, perkiraan kejadian TB kebal obat 2-3 persen di antara kasus baru. Perkiraan jumlah pasien TB kebal obat di antara keseluruhan kasus TB di Indonesia pada tahun 2007 sekitar 12.209 jiwa. Perkiraan insiden tuberculosis-multidrugs resistant (TB-MDR) mencapai 6.395 kasus per tahun. Sampai dengan pertengahan Maret

2010 didapatkan 69 pasien TB kebal obat terkonfirmasi dan sebagian telah diobati.

TB kebal obat juga menjadi perhatian dunia. Pada tahun 2008, dilaporkan ada 440.000 kasus TB kebal obat yang menyebabkan 150.000 kematian. Sekitar 28 persen kasus TB kebal obat ada di Asia Tenggara.

Ulah manusia

Menurut Priyanti, meningkatnya resistensi ganda kuman TB terhadap obat anti-TB paling besar disebabkan ulah manusia sendiri. Resistensi secara alamiah atau mutasi sangat kecil. Penyebab terjadinya TB kebal obat dari sisi pelayanan kesehatan antara lain

pengobatan yang tidak benar, dosis yang tidak tepat, ketidakpastian penyediaan obat, dan penyimpanan obat yang buruk. Adapun kekebalan terhadap obat lini pertama juga dapat disebabkan oleh pasien sendiri, seperti ketidakpatuhan mengonsumsi obat, meminum obat tidak sesuai ketentuan, dan putus berobat.

Dia mengatakan, pengobatan TB kebal obat jauh lebih sulit, lama, dan mahal. Pengobatan berlangsung minimal dua tahun minum obat dan enam bulan suntikan di pantat kiri dan kanan. Harga obat juga berkali-kali lipat lebih mahal. Penegakan diagnosis juga lebih sulit. ”Saat ini, pemerintah sedang mengadakan proyek uji coba penatalaksanaan TB kebal obat di RSUP Persahabatan dan RSUD dr Soetomo, Surabaya,” ujarnya.

TB kebal obat berbeda dengan pengobatan TB biasa yang hanya memakan waktu enam bulan dan harga obat lebih murah. Obat TB tersebut tersedia di layanan kesehatan pemerintah secara gratis.

Jika tidak ditangani dengan baik, pasien dapat masuk ke kondisi extensively drug resistant tuberculosis atau XDR, yakni TB-MDR disertai kekebalan terhadap obat TB lini kedua, yaitu golongan fluoroquinolon dan setidaknya satu obat anti-TB lini kedua suntikan , seperti kanamycin, amikasin, dan capreomycin.

Pembicara lainnya, dokter spesialis patologi klinik, Endang Woro, mengatakan, pengendalian dan pencegahan infeksi TB dapat dilakukan dengan melaksanakan perilaku hidup bersih dan sehat. Perilaku tersebut antara lain membiasakan mencuci tangan sebelum dan sesudah mengerjakan sesuatu. Pencegahan lainnya dengan menutup mulut pada saat batuk, tidak sembarangan membuang dahak, dan ventilasi rumah yang baik. (INE/KPS)


Selengkapnya.....

RADEN ADJENG KARTINI (MUNGKIN) MENANGIS

Oleh : Iwan Guntara

Dia adalah perempuan dari kalangan priyayi atau kelas bangsawan Jawa, putri Raden Mas Adipati Ario Sosroningrat, Bupati Jepara. Ibunya bernama M.A. Ngasirah.

Raden Adjeng Kartini, begitulah dia dikenal. Lahir di Jepara, Jawa Tengah, 21 April 1879 dan meninggal di Rembang, Jawa Tengah, 17 September 1904, pada umur 25 tahun. Kartini pandai berbahasa Belanda dan gemar membaca buku serta berkirim surat.

Dari buku-buku, koran, dan majalah Eropa yang dibacanya, Kartini tertarik pada kemajuan berpikir perempuan Eropa. Sehingga, timbullah keinginannya untuk memajukan perempuan pribumi. Karena ia melihat bahwa perempuan pribumi berada pada status sosial yang rendah.

Kartini ingin wanita memiliki kebebasan menuntut ilmu dan belajar. Surat-surat Kartini kepada beberapa sahabatnya di luar negeri, berisi harapan untuk memperoleh pertolongan dari luar. Ia menggambarkan penderitaan perempuan Jawa akibat kungkungan adat, yaitu tidak bisa bebas duduk di bangku sekolah, harus dipingit, dinikahkan dengan laki-laki yang tak dikenal, dan harus bersedia dimadu.

Itulah sekelumit kisah Kartini. Yang selalu dikenang dan dituturkan kembali setiap tanggal 21 April. Sejak Presiden Soekarno mengeluarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No.108 Tahun 1964, tertanggal 2 Mei 1964, yang menetapkan Kartini sebagai Pahlawan Kemerdekaan Nasional sekaligus menetapkan hari lahir Kartini, tanggal 21 April, untuk diperingati setiap tahun sebagai hari besar yang kemudian dikenal sebagai Hari Kartini. Kartini juga dikenal sebagai pelopor kebangkitan perempuan pribumi.

Ya..setiap tahun, berbagai acara pun digelar untuk mengenang Kartini oleh berbagai kalangan. Baik di sekolah-sekolah maupun di instansi pemerintah. Terkadang berbagai lomba pun digelar untuk memeriahkan acara peringatan itu. Mulai dari lomba memasak hingga lomba berkebaya dan berkonde, ala Kartini.

Sayangnya peringatan yang digelar setiap tahun itu, terkesan hanya seremonial dan berhura-hura. Sementara, pemikiran dan semangat untuk melakukan perubahan serta memperjuangkan harkat dan martabat kaum perempuan yang digelorakan Kartini sejak 131 tahun lalu, sering terlupakan.

Padahal, kondisi perempuan yang dilihat Kartini, ketika itu, masih menyata hingga saat ini. Kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan politik saat ini masih lebih rendah, jika dibandingkan dengan laki-laki. Perempuan juga belum sepenuhnya terlindungi dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan. Selain itu, masih banyaknya hukum dan peraturan perundang-undangan yang bias gender dan diskriminatif terhadap perempuan.

Perangkat hukum pidana yang ada, juga belum cukup lengkap dalam melindungi setiap individu, terutama tindak kekerasan dalam rumah tangga. Peraturan perundang-undangan yang ada juga belum dilaksanakan secara konsisten untuk menjamin dan melindungi hak-hak perempuan, termasuk memberikan perlindungan dari tindak kekerasan, diskriminasi, dan eksploitasi.

Bersedih

Jika boleh berandai-andai, Kartini mungkin akan bersedih hati. Atau bahkan menangis. Seandainya dia hidup dan melihat kondisi kaumnya saat ini. Bagaimana tidak, kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan kaum perempuan jauh tertinggal dibanding laki-laki. Lihat saja, data persentase penduduk perempuan usia 10 tahun ke atas yang tidak/belum pernah sekolah, yaitu sebesar 10,90 persen pada tahun 2004, sedangkan besarnya persentase penduduk laki-laki hanya setengahnya yaitu 4,92 persen. Begitu juga dengan perempuan yang buta huruf, persentasenya sekitar 11,71 persen, sedangkan penduduk laki-laki hanya sebesar 5,34 persen.

Tidak hanya itu, kualitas hidup perempuan di bidang kesehatan juga masih memprihatinkan. Buktinya, angka kematian ibu (AKI) melahirkan masih tinggi, yaitu 307 per 100.000 kelahiran hidup (Survei Demografi dan Kesehatan Indonesia/SDKI tahun 2002–2003).

Di bindang ekonomi, peran perempuan juga masih sangat rendah, jika dibandingkan dengan laki-laki. Itu terlihat dari tingkat partisipasi angkatan kerja (TPAK). TPAK perempuan masih relatif rendah, yaitu 50,19 persen bila dibandingkan dengan TPAK laki-laki yang sebesar 85,68 persen.

Selain itu, keterwakilan perempuan di bidang politik juga masih lebih rendah daripada laki-laki. Berdasarkan hasil pemilu tahun 2004, keterwakilan perempuan di lembaga legislatif hanya 11 persen di DPR dan 19,8 persen di DPD. Sementara itu, di lembaga yudikatif, komposisi perempuan hanya 20 persen dari hakim yang ada, 18 persen sebagai hakim agung dan 27 persen sebagai jaksa (2004).

Ironisnya lagi, perlindungan perempuan dari berbagai bentuk diskriminasi dan kekerasan juga masih belum memadai. Hal itu ditandai dengan masih tingginya tindak kekerasan terhadap perempuan. Berdasarkan data Pusat Krisis Terpadu Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, jumlah kekerasan terhadap perempuan terus meningkat dari 226 kasus pada tahun 2000 menjadi 655 kasus pada tahun 2003.

Seandainya, Kartini hidup di Kota Medan , Sumatera Utara, hatinya pasti semakin terluka. Lihat saja, temuan Pusat Kajian dan Perlindungan Anak (PKPA) Sumut, antara tahun 2007-2008. Sedikitnya 3.000 anak perempuan baru gede (ABG) di Medan, yang dieksploitasi dan dimanfaatkan secara seksual dan komersil oleh oknum tidak bertanggungjawab. Jumlah itu tersebar di sejumlah daerah, termasuk di Medan, Tanjungbalai, Serdang Bedagai, Langkat dan Nias/Nias Selatan. Jumlah tersebut diperkirakan akan terus meningkat, seiring meningkatnya beban hidup masyarakat, akibat naiknya harga BBM dan harga berbagai bahan kebutuhan pokok.

Bertindak

Lantas, kira-kira apa yang akan dilakukan Kartini, saat ini, setelah melihat kenyataan yang ada. Kenyataan bahwa nasib kaumnya tidak jauh berbeda dengan yang dilihat dan dialaminya di masa lalu. Tentu Kartini tidak akan tinggal diam. Dan diam bukanlah sifat dan karakter dari seorang Kartini. Kartini pasti akan melakukan apapun untuk memperjuangkan kaumnya, termasuk mengorbankan kepentingan pribadinya.

Mungkin Kartini, akan ikut berkompetisi dan mencalonkan diri dalam Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada). Setidaknya, dengan menjadi Kepala Daerah (KDh), peluangnya untuk memperjuangkan nasib perempuan semakin terbuka lebar. Termasuk menyusun berbagai kebijakan yang dapat menjamin terwujudnya kesetaraan gender. Peningkatan kualitas hidup perempuan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi dan politik. Serta perlindungan terhadap perempuan dari tindak kekeresan dan diskriminasi.

Dengan menjadi kepala daerah, Kartini juga akan lebih leluasa mengalokasikan anggaran pemerintah daerah. Terutama untuk pendidikan dan sosial. Sehingga anggaran untuk pendidikan dan pemberdayaan perempuan menjadi prioritas pembangunan. Termasuk pendidikan gratis dan mendirikan sekolah untuk semua kalangan. Seperti yang pernah dia cita-citakan ketika menerima tawaran orang tuanya untuk menikah dengan Bupati Rembang, K.R.M. Adipati Ario Singgih Djojo Adhiningrat.

Kartini juga akan memanfaatkan seluruh sahabat dan relasinya, baik di dalam maupun di luar negeri. Untuk membantu dan mendukung cita-citanya dalam meningkatkan kesejahteraan dan derajat kaum perempuan di daerahnya. Baik dukungan moril maupun dukungan materil.

Kartini juga pasti ingin menjadi pengusaha sukses. Sehingga dapat membuka lapangan pekerjaan untuk kaum perempuan. Dan tidak ada lagi penyiksaan serta pelecehan seksual oleh majikan di luar negeri.

Sayangnya, secara fisik, Kartini mustahil hidup kembali ke dunia ini. Namun, semangat dan pemikirannya untuk memperjuangkan kaum perempuan akan terus bergelora sampai kapanpun, selama pemikiran-pemikiran itu direkonstruksi dalam kondisi ke-kini-an. Bahkan, tidak hanya satu Kartini, yang lahir. Tetapi, Kartini-Kartini baru akan lahir di setiap waktu, setiap kesempatan dan di setiap lapisan masyarakat. Selamat untukmu, Ibu! Selamat untuk kaum Perempuan!***

*Penulis adalah wartawan yang tinggal di Kota Medan.


Selengkapnya.....

Walikota Terpilih Diharapkan Jamin Pelayanan Kesehatan Gratis dan Mudah

Medan, Calon Walikota Medan ke depan diharapkan bisa memberikan jaminan pelayanan kesehatan secara mudah, cepat dan transparansi. Bila perlu sistem ‘jemput bola’.

"Siapapun yang terpilih, yang penting bagi kami warga miskin di kota ini bisa mendapatkan pelayanan kesehatan secara gratis, mudah, dan proses cepat. Bila perlu, untuk orang miskin ada kebijakan ‘menjemput bola’ pelayanan kesehatan. Karena kami tidak mengerti betul sistem dan prosedur yang ada," kata Sapta Warda Ningsih (21) di RSUD dr Pirngadi Medan, Selasa (20/4).

Dia sendiri mengaku tahu dalam waktu dekat ini ada pemilihan Walikota/Wakil Walikota Medan. "Tapi tahunya cuma dari spanduk dan baliho di jalan-jalan," ucapnya.

Selain persoalan kesehatan yang dihadapi warga miskin, lanjutnya, hal yang paling mendasar juga menyangkut pekerjaan. Sehingga, Walikota nantinya diharapkan mengakomodir pengangguran dengan menciptakan berbagai lapangan pekerjaan. Paling tidak, memberdayakan semua potensi masyarakat dari atas hingga rakyat jelata untuk peningkatan ekonomi.

Anaknya

Sapta Warda Ningsih datang ke RSUD dr Pirngadi Medan untuk mengobati anaknya, Adelia Yolanda Putri (2,4). Dia ingin mengobati putri dari sejenis tumor jinak yang tumbuh di punggung bawah.

Dia merasa khawatir. Soalnya, bentuk daging tumbuh itu agak aneh. Sepintas seperti ekor. Kian hari kian besar. Kini sudah mencapai sebesar jari kelingking orang dewasa. Bahkan terkesan seperti berkelamin ganda.

"Walau tidak sakit, tapi saya khawatir akan semakin besar. Kata dokter ini tumor jinak. Tapi, saya belum tahu bagaimana tindakan dokter nantinya. Yang penting saya ingin daging tumbuh itu hilang di badan putri saya," jelasnya.

Dia berharap pengobatan anaknya bisa gratis melalui Jaminan Kesehatan Provinsi (Jamkesda) Sumut. Karena, dia tidak memegang kartu Jamkesmas atau Jamina Pemeliharaan Kesehatan Medan Sehat (JPKMS).

"Saya tidak punya Jamkesmas atau Medan Sehat (JPKMS-red). Katanya ada bantuan dari provinsi," ucapnya.

Sapta mengaku tidak bekerja. Selama ini hanya mengurus anak. Kehidupannya sungguh dramatis. Saat ini, dia hanya berjuang sendiri di RS Pirngadi.

Suami

Ditanya tentang suami, air matanya langsung berlinang. Suaranya serak. "Hari ini suami saya diputus pengadilan dengan vonis tujuh tahun penjara. Dia didakwa memerkosa," ungkapnya.

"Hati saya sebenarnya sakit. Tapi sama siapa saya harus mengeluh. Padahal saya tidak berharap banyak dari suami saya. Cukup dia sayang sama kami, itu sudah cukup," ucapnya.

Sebenarnya, keluh Sapta, suaminya sudah empat kali ini keluar masuk penjara dalam kasus yang sama. "Sebelum pacaran sudah dua kali dia masuk penjara. Waktu pacaran sekali. Ini sekali lagi. Kali ini lebih berat, hukumannya tujuh tahun. Saya tidak tahu lagi harus bagaimana. Pokoknya saya harus cari kerja untuk hidup. Apapun saya kerjakan," ucapnya.

Ditanya apa yang bisa dikerjakannya. "Saya bisa nyuci baju. Mengosok pakaian. Saya juga bisa masak. Pokoknya segala pekerjaan rumah tangga saya bisa," ucapnya ibu dua anak ini.

Lalu bagaimana dengan dua anaknya Adelia Yolanda Putri (2,4) dan seorang lagi berusia 6 bulan, menurutnya, dia akan bekerja sambil membawa anaknya. Karena hanya dia yang masih menyayangi anak-anaknya.

Mandiri

Tekad hidup mandiri sebagai seorang ibu sekaligus ayah bagi anak-anaknya sudah tertanam di lubuk hati. Sehingga, kesusahan apa pun nantinya, akan sabar dihadapi. "Saya dari bayi ditinggal orang tua. Saya hidup sama nenek. Kini nenek sudah tak ada. Kemana saya harus mengadu. Saya juga tak ingin anak saya tak dapat kasih sayang seperti saya. Kesusahan apapun nanti akan saya hadapi. Yang penting saya bisa menghidupi anak saya," ucapnya sambil menyuruh anaknya mengucapkan terimakasih kepada seorang perawat yang memberikan sebungkus jajanan kecil kepada anaknya.

Menyikapi kasus Adelia yang "berkelamin ganda", Kabag Hukum dan Humas RS Pirngadi Edison Peranginangin menyebutkan, mereka tetap melayani pasien sebagaimana prosedur. Sehingga, kalau memang harus dioperasi tumornya, maka akan diarahkan ke bagian operasi.

Ditanya tentang ada kendala karena ada kerusakan scanning di RS Pirngadi, dia membenarkan. "Sudah lama rusak mesin scanning. Tapi kita tetap menjalankan tes scanning melalui pihak luar," ungkapnya. (nai/ans)





Selengkapnya.....

Syamsul Arifin Ditetapkan sebagai Tersangka oleh KPK

Medan, Gubsu H Syamsul Arifin SE mengimbau seluruh jajaran Pemerintah Provinsi Sumatera Utara (Pemprovsu) untuk tetap bekerja dan membangun solidaritas sesuai dengan tugas dan fungsinya masing masing.

Imbauan Gubsu tersebut disampaikan Kepala Dinas Komunikasi dan informatika (Kadis Kominfo) Provsu Drs Eddy Syofian kepada wartawan di kantor Gubernur Sumut Jalan Diponegoro Medan, Selasa (20/4) sekaitan ditetapkannya H Syamsul Arifin SE oleh Komisi pemberantasan Korupsi (KPK) menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana APBD Pemkab Langkat saat dia (Syamsul Arifin-red) bupati Langkat.

Eddy Syofian menyatakan Gubsu H Syamsul Arifin saat ini sedang mengikuti rapat Gubernur se-Indonesia dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Pulau Bali dan semua masih berjalan dengan baik.

Gubsu juga mengharapkan, kata Eddy Syofian agar seluruh masyarakat Sumut tetap menjaga situasi yang kondusif Pemerintah Provinsi menghormati proses hukum yang sedang berjalan.

Eddy Syofian mengaku, dalam konteks adanya peningkatan status dugaan korupsi Syamsul Arifin dari penyelidikan dinaikkan ke penyidikan dan KPK menetapkan Syamsul Arifin menjadi tersangka kasus dugaan korupsi dana APBD Pemkab Langkat 2000-2007 senilai Rp102,7 miliar tersebut, hingga Selasa sore Pemprovsu belum menerima secara resmi dari KPK terhadap pengumuman ditetapkannya Gubsu sebagai tersangka.

“Informasi soal penetapan tersangka itu diperoleh dari pemberitaan media massa baik online maupun cetak,” ungkap Eddy. Terkait upaya bantuan hukum yang akan diberikan kepada mantan bupati Langkat dua periode itu, Eddy menjelaskan akan diatur lebih lanjut.

Meski Gubsu telah ditetapkan sebagai tersangka, penyelenggaraan pemerintahan tetap berjalan dengan semestinya. “Pemerintahan ini dijalankan oleh sebuah sistem maka sistem tetap berjalan dan pemerintahan masih tetap pada kendali di bawah kepemimpinan Gubernur Sumatera Utara H Syamsul Arifin SE,” tegas Eddy Syofian.
Namun dalam temu pers itu Eddy Syofian menyatakan tidak ada tanya jawab terkait kasus ditetapkannya H Syamsul Arifin sebagai tersangka kasus dugaan korupsi tersebut.

Pantauan wartawan suasana kantor Gubernur Sumut terkait ditetapkannya Gubsu sebagai tersangka tidak terlihat adanya perubahan. Mungkin sebagain dari mereka sudah pulang. Beberapa pegawai mengaku sudah tahu kalau Gubsu ditetapkan menjadi tersangka dari internet namun mereka tidak mau berkomentar.

Hormati proses hukum

Sementara kalangan DPRD Sumatera Utara meminta semua pihak dapat menghormati proses hukum yang saat ini sedang dijalani Gubsu Syamsul Arifin di KPK. "Kita harus menghormati proses hukum, tentunya dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah," ujar anggota DPRD Sumut, T Dirkhansyah Abu Subhan Ali kepada wartawan, Selasa (20/4) di gedung dewan.

KPK menetapkan Syamsul Arifin sebagai tersangka dugaan korupsi keuangan daerah ketika yang bersangkutan menjadi Bupati Langkat, Sumut, dalam kurun waktu 2000 sampai 2007. "Kasus itu telah dinaikkan ke proses penyidikan sejak pekan lalu, dengan tersangka Syamsul Arifin, mantan bupati Langkat," kata Juru Bicara KPK, Johan Budi, di Jakarta kemarin.

Johan Budi seperi yang dilansir beberapa stasiun televisi nasional menjelaskan, KPK telah memiliki bukti yang cukup untuk menentukan status tersangka dalam kasus itu dan Syamsul ditetapkan sebagai tersangka dalam kapasitasnya sebagai mantan bupati Langkat.

Menurutnya, dugaan korupsi APBD Langkat itu terjadi dalam kurun waktu 2000 sampai 2007 itu merugikan negara sekira Rp31 miliar. KPK sendiri akan bekerja sama dengan penegak hukum di Sumut untuk mengusut kasus tersebut.

Menanggapi penetapan status gubernur sebagai tersangka itu, T Dirkhansyah Abu Subhan Ali berharap KPK dapat menuntaskan kasus itu dalam waktu yang tidak terlalu lama. "Ini menyangkut marwah (harga diri, red) Sumut, karenanya harus cepat dituntaskan. Kalau ternyata beliau tidak bersalah, kita meminta nama baiknya kembali dipulihkan," ujar politisi dari Partai Demokrat itu.

Hal sama dikemukakan Ketua Komisi A DPRD Sumut, Muhammad Nuh. Politisi dari PKS itu juga meminta semua pihak menunggu proses hukum yang tengah berjalan dengan tetap mengedepankan asas praduga tidak bersalah. (ir/di/ans)


Selengkapnya.....

PROF. YUNAHAR : PEREMPUAN BOLEH JADI PRESIDEN

Yogyakarta – Ketua PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Yunahar Ilyas, Sabtu (17/04/2010) menyatakan bahwa perempuan memiliki peluang melakukan peran publik sama dengan peluang yang diberikan kepada laki-laki, termasuk dalam kehidupan kemasyarakatan dan kebangsaan, demikian dilaporkan Lembaga Humas dan Penerbitan PP ‘Aisyiyah melalui siaran persnya.

Menurut Yunahar pada pengantar diskusi, Seminar Pra Muktamar Muhammadiyah Satu Abad dan Jelang Satu Abad ‘Aisyiyah tersebut, perempuan dapat berperan dalam organisasi massa Islam, pengurus yayasan, aktivis lingkungan, pejuang hak asasi manusia, aktivis partai politik, jadi menteri bahkan menjadi presiden sekalipun.

Selanjutnya, pada acara di Gedung AR Fakhrudin Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) itu, Yunahar menerangkan kalau pilihan-pilihan aktivitas tersebut tentu selalu mempertimbangkan ajaran agama, keseimbangan hidup antara tugas-tugas sebagai isteri dan ibu dari anak-anak dan tugas kemasyarakatan dan kebangsaan. “Harus ada skala prioritas, manajemen waktu, dan tidak kalah pentingnya dukungan dari suami dan anak-anak.” Kata Yunahar kemudian.

Orientasi Strategi

Seminar bertema “Perspektif, Orientasi dan Strategi Gerakan Perempuan Muhammadiyah” ini oleh ‘Aisyiyah diharapkan menjadi salah satu bekal wacana muktamar dalam menghadapi masalah dan tantangan Muhammadiyah-‘Aisyiyah yang kompleks baik dalam aspek keagamaan, ekonomi, politik, maupun sosial-budaya.

Karena menurut ‘Aisyiyah, fakta menunjukkan bahwa perempuan Indonesia menghadapi masalah yang semakin multiaspek seperti ketidakadilan gender, kekerasan, perdagangan perempuan dan anak, kualitas kesehatan perempuan dan anak, kemiskinan, dan berbagai permasalahan sosial lainnya yang masih memprihatinkan, Sementara itu, berbagai pandangan keagamaan yang bias gender masih dihadapi dalam realitas kehidupan masyarakat sehingga berdampak luas bagi kehidupan perempuan.

Lima Sesi

Seminar nasional yang terbagi dalam lima sesi dan diakhiri dengan lokakarya serta perumusan hasil seminar ini dibuka langsung oleh Rektor UMY, Ir. HM. Dasron Hamid, M.Sc., Ketua Umum PP ‘Aisyiyah, Prof. Dr. Siti Chamamah Soeratno, dan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Prof. Dr. Din Syamsudin yang sekaligus membuka dan menjadi keynote speaker.

Pada hari pertama, tiga sesi digelar dengan mengambil sub tema : Pandangan Islam tentang Kemanusiaan dan Perempuan, Perspektif dan Orientasi Gerakan Perempuan Muslim dalam konteks Kekinian, dan Perempuan dalam Realitas Kehidupan Masyarakat Indonesia Saat Ini. (arif)



Selengkapnya.....

CUACA : MUSIM HUJAN SUDAH MUNDUR SEBULAN

Medan - Cuaca ekstrem yang terjadi di Sumatera Utara membuat musim hujan di kawasan pantai timur Sumut yang seharusnya turun satu-dua bulan lalu hingga saat ini belum muncul. Akibatnya, ribuan hektar area pertanian siap tanam, seperti di Kabupaten Langkat, belum bisa ditanami.

Kepala Bidang Data dan Informasi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Wilayah I Medan Hendra Suwarta, Senin (19/4), mengatakan, di pantai timur Sumut yang seharusnya hujan sudah terdistribusi merata saat ini masih bersifat lokal. Sementara di pantai barat Sumut yang memasuki musim panas masih terjadi hujan dengan intensitas di atas normal.

Cuaca panas juga terus terjadi di Kota Medan dan sekitarnya. Suhu rata-rata siang hari mencapai 35 derajat celsius, sementara pada malam hari sekitar 33 derajat celsius dengan kelembaban 50 persen.

Cuaca panas terjadi karena awan tak terbentuk di atas Sumatera. Suhu permukaan perairan barat Sumatera saat ini lebih rendah daripada suhu permukaan air perairan Afrika Timur. Indeks Dipole Mode menunjukkan angka positif yang mengindikasikan terjadinya kemarau di bawah normal tahun ini di Sumut.

Hendra mengatakan, anomali cuaca itu terjadi akibat pengaruh pemanasan global. Secara umum, lanjutnya, musim hujan di seluruh Indonesia sudah mundur.

Kepala Seksi Data Statistik dan Perumusan Program Dinas Pertanian Sumut Lusyantini mengatakan, beberapa daerah di Sumut hingga saat ini memang belum hujan, terutama di kawasan sentra produksi padi, seperti Langkat, Deli Serdang, dan Serdang Bedagai.

Sebagian pertamanan yang seharusnya dipanen awal tahun hingga April ini juga belum panen. Sementara di Langkat, ribuan hektar lahan di dua kecamatan dilaporkan belum bisa menanam padi sementara waktu tanam sudah berjalan.

Menurut Lusyantini, ini terjadi karena pola tanam yang berubah secara beruntun sejak tahun 2008, 2009, hingga 2010 akibat perubahan cuaca. Efeknya, hingga April tahun 2010 baru 87 persen target produksi padi yang tercapai atau 112.000 ton dari 140.000 ton.

”Sebenarnya, tiap tahun ada padi puso, tapi tahun ini bertambah parah karena pergeseran masa tanam akibat perubahan iklim,” tutur Lusyantini.

Masa tanam biasanya dimulai pada Januari-April. Namun, masa tanam telah bergeser hingga bulan Mei baru ada penanaman kembali.

Tahun ini Pemerintah Provinsi Sumut menargetkan produksi padi sebesar 3,6 juta ton. (WSI/KPS)



Selengkapnya.....

LINGKUNGAN HIDUP: MAFIA HUTAN PUN HARUS DIBERANTAS

Jakarta, Masyarakat sekitar hutan dan masyarakat adat terbukti memiliki kearifan untuk melindungi hutan di wilayahnya.

Namun, sistem kepemilikan yang ditentukan oleh oknum pemerintah pusat dan konsesinya diberikan pada segelintir elite politik dan militer membuat hal itu dipatahkan.

Demi memenuhi target mempertahankan hutan yang tersisa dan upaya penghutanan kembali serta menjaga kelestarian satwa dilindungi di dalamnya, pemerintah perlu bertindak tegas memberantas pengusaha atau hak pengusahaan hutan yang menghabisi hutan, yang ditengarai juga merupakan kelompok mafia.

Dalam hal ini, pemerintah harus memperkuat penegakan hukum untuk memberantas mafia kehutanan itu.

Hal ini merupakan benang merah dari diskusi interaktif bertema ”Mendorong Kebijakan Pemerintah yang Lebih Pro Lingkungan”. Diskusi ini diselenggarakan di Lobi Nusantara III DPR RI di Jakarta, Senin (19/4), dalam rangka Hari Bumi yang jatuh tanggal 22 April.

Tampil sebagai pembicara Fachrudin Mangunjaya dari Conservancy International, Direktur Wahana Lingkungan Hidup Indonesia Berry Nadian Furqon, Direktur Konservasi dan Keanekaragaman Hayati Kementerian Kehutanan Toni Suhartono, dan Ian F Siregar dari Orangutan Conservation Service Program.

Berdayakan masyarakat

Dalam melindungi hutan, kata Ian, masyarakat adat setempat dapat berfungsi dan dan diberdayakan. Ia mengambil contoh empat desa di Tapanuli Selatan Sumatera Utara, yang telah 100 tahun mampu menjaga kelestarian hutan di kawasan itu.

Mereka tahu bahwa air yang mereka gunakan berasal dari hutan. Karena itu, mereka bergantian melakukan patroli di daerah itu.

”Bila kedapatan ada yang melakukan perusakan, parang mereka yang akan berbicara,” lontar Ian.

Namun sayangnya, menurut Berry, di banyak lokasi sekarang ini ada kecenderungan eksploitasi hutan juga dilakukan oleh masyarakat lokal yang semula melindungi hutannya.

”Mereka tidak mampu membendung tekanan kuat kaum pendatang yang mendapat backing oknum tentara untuk membabati hutan. Akhirnya, mereka berpikir daripada tidak kebagian, lebih baik menebang juga,” kata Berry.

Karena itu, guna mengatasi masalah tersebut, pemerintah pusat dan daerah serta badan legislatifnya harus mengeluarkan produk peraturan yang mengatur pengelolaan hutan, serta menegakkan hukum yang tegas.(YUN/KPS)


Selengkapnya.....

PEMERKOSAAN ANAK: PAK POLISI, KEMBALIKAN RASA AMAN ITU

Oleh BENNY DWI KOESTANTO

Warga Denpasar, Bali, guncang. Sejak tiga bulan terakhir, kasus penculikan yang diikuti pemerkosaan atas bocah perempuan usia 7-12 tahun sangat marak. Sudah enam korbannya.

Orangtuamu memintaku menjemput kamu,” begitulah bujuk rayu si penculik tiap kali mendekati korbannya.

Ruang-ruang publik yang asri di Denpasar, seperti Bajra Sandhi di Renon, Lapangan Puputan Badung, dan Lapangan Lumintang, ataupun pinggiran pantai sepanjang Sanur yang menyegarkan di pagi hari, hari-hari ini menampilkan wajahnya yang lain: muram! Paling tidak dalam sebulan terakhir. Kawasan yang biasanya dipadati warga tiap libur akhir pekan itu kini cenderung lengang. Orangtua jadi enggan keluar rumah, khawatir akan keselamatan putra-putri mereka.

Sekolah pun jadi terlalu protektif terhadap keselamatan muridnya. Para penjemput di sekolah-sekolah favorit kini diharuskan masuk kompleks sekolah, sebuah hal yang sebelumnya dilarang keras. Kondisi ini mirip situasi ketika flu H1N1 diduga merebak di Bali tempo hari. Kala itu, semua murid dan pengajar wajib mengenakan penutup mulut dan hidung. Sekolah diawasi secara ketat.

”Semua warga, terutama kaum ibu, kini dilanda keresahan dan ketakutan. Musuh itu benar-benar ada di sekitar kita,” kata Nyoman Sri Widiyanti, Koordinator Gerakan Ibu Peduli, saat beraudiensi dengan Kepala Kepolisian Daerah Bali Inspektur Jenderal Sutisna, Senin (19/4).

Gerakan Ibu Peduli adalah gerakan moral yang didukung sejumlah lembaga, antara lain Komisi Perlindungan Anak Indonesia Daerah (KPAID), Perhimpunan Bantuan Hukum Indonesia Bali, Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Bali, LBH APIK Bali, dan Aliansi Jurnalis Independen Bali. Sejak pekan lalu, gerakan itu telah menggalang ribuan tanda tangan masyarakat sebagai desakan bagi kepolisian dan para pemangku kepentingan lainnya di Bali agar segera mengungkap kasus itu.

Gerakan yang didominasi kaum ibu itu sadar betul bahwa rasa saling percaya, hubungan resiprokal, sekaligus ketergantungan anak kepada sosok-sosok terdekat dalam keluarga, seperti ibu dan bapak, adalah hal yang dimanfaatkan pelaku.

Menurut Sutisna, nada bujuk rayu si pelaku terhadap para korbannya cenderung seragam. Pelaku mengatakan bahwa ia disuruh orangtua korban menjemput atau mengantar pulang atau ke tempat orangtuanya berada. Sekolah adalah titik awal pelaku mengincar korban, yakni ketika pulang sekolah.

Mereka dibujuk si pelaku ketika korban telah terpencar dari teman-temannya, sekitar 500 meter dari sekolah. Hal itu, misalnya, terjadi terhadap tiga korban di kawasan Monang-Maning (Denpasar Barat) dan satu korban lain di Tanjung Bungkak (Denpasar Timur).

Kejadian terakhir yang menimpa bocah di wilayah Denpasar Selatan menunjukkan pelaku cenderung semakin nekat. Korban diperkosa di rumahnya saat sendirian. Saat itu pelaku berpura-pura menjadi tamu di rumah korban.

Minim saksi

Kepala Kepolisian Kota Besar (Poltabes) Denpasar Komisaris Besar Alit Widana mengakui, pengungkapan kasus pemerkosaan, apalagi terhadap anak-anak, tidak mudah. Selain minim saksi, juga minim bukti.

”Rasa trauma korban dan keluarganya—yang sejatinya sangat dibutuhkan untuk menunjukkan ciri si pelaku, tempat kejadian, hingga motifnya—ikut menghalangi polisi mengungkap kasus dengan cepat,” ujar Alit Widana.

Berdasarkan penyelidikan polisi serta keterangan korban, diduga pelakunya tunggal, kecuali satu kejadian di Monang-Maning, awal April lalu. Dalam kasus ini, satu tersangkanya telah ditangkap dan tidak berhubungan dengan lima kasus lainnya.

Setelah bekerja sekitar dua bulan, polisi baru memperoleh gambar sketsa wajah yang diduga kuat adalah pelaku. Saat ini polisi telah menyebar gambar sketsa itu ke hampir seluruh tempat umum di Denpasar.

Selain sketsa wajah, Poltabes Denpasar juga merilis ciri-ciri pelaku, yaitu usia 25-35 tahun, tinggi badan 165 sentimeter, dengan potongan rambut pendek sekitar 5 sentimeter, biasa menggunakan motor Yamaha Jupiter merah, helm hitam merah, serta kerap berjaket hitam. Pada wajah pelaku ada codet atau bekas luka, persis di sisi kanan hidungnya.

Fenomena gunung es

Widiyanti meminta keseriusan polisi mengungkap kasus ini sama dengan kerja yang telah ditunjukkan polisi pada kasus- kasus lain. ”Jika pada kasus-kasus pembunuhan turis di vila-vila itu bisa cepat terungkap, mengapa kasus ini—yang notabene telah terjadi berulang- ulang dalam waktu tidak terlalu lama—belum juga tertangkap pelakunya,” kata dia.

Kasus pelecehan seksual atas anak yang terjadi di Bali cukup tinggi. Menurut Ketua KPAID Bali AA Sri Wahyuni, sampai April 2010 sudah delapan kasus. Sementara pada 2009, kasus pelecehan seksual—termasuk perkosaan—tercatat 65 kasus.

”Kasus-kasus pelecehan seksual pada anak itu fenomena gunung es,” tutur Sri Wahyuni.

Sebagai ibu kota provinsi, angka kriminalitas di Denpasar memang tinggi di antara kota/kabupaten lain di Bali. Tahun 2009, misalnya, terdapat 2.166 dari total 5.345 tindak kriminalitas di Bali. Kualitas tindak kejahatannya pun cenderung meningkat.

Secara demografis, pertumbuhan penduduk Denpasar juga terus meningkat. Pada tahun 2008, misalnya, penduduk kota ini meningkat rata-rata 8,09 persen dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Bandingkan dengan pertumbuhan satu dasawarsa sebelumnya yang rata-rata hanya 3,01 persen. Pemerintah Kota Denpasar mencatat, penduduk kota itu tahun 2008 adalah 642.358 atau dengan tingkat kepadatan penduduk 3.604 orang per kilometer persegi. Pertumbuhan penduduk ini terutama dipengaruhi oleh mutasi penduduk dari kabupaten di Bali ataupun dari luar Bali.

Sutisna menyatakan, akibat beban yang berat itu, muncul aneka persoalan, mulai dari tata kota hingga di tingkat sosial kemasyarakatan. Fakta yang terkait maraknya aksi pemerkosaan tiga bulan belakangan ini adalah mulai dari minimnya pengawasan sekolah akibat ketiadaan satuan pengamanan hingga mati surinya transportasi publik di Denpasar.

Tidak primanya transportasi massal membuat anak-anak sangat bergantung kepada orangtua untuk mengantar mereka ke sekolah. Bagi keluarga yang tak mampu, anak-anak mereka harus berjalan kaki pergi-pulang ke dan dari sekolah. Kondisi itulah yang dimanfaatkan pelaku.

Adalah tugas polisi mengungkap kasus ini dan tugas Pemerintah Kota Denpasar memperbaiki sistem tata kota. Jangan biarkan rasa aman itu hilang terlalu lama dari masyarakat.(KPS)



Selengkapnya.....

Meilizar Latief SE MM: Para Kartini di Lembaga Legislatif Masih Harus Banyak Belajar

Medan, Kaum wanita, atau para Kartini era kini semakin memiliki peluang besar untuk berperan aktif di segala sektor. Di dunia politik khususnya lembaga legislatif, kaum Hawa pun kini mendapat forsi yang semakin besar.

Seperti di DPRD Sumatera Utara, kini kursi DPRD SU di-tempati 16 perempuan. Bagai-mana peran mereka setelah mampu bersaing dengan kaum pria di lembaga tersebut. Mampukan para Kartini ini memberikan kontribusi bagi daerah ini, atau setidaknya sesama kaum perempuan.

Meilizar Latief SE MM salah seorang Kartini yang mendapatkan peluang masuk dalam lebaga legistatif DPRD Sumut kepada wartawan, Senin (19/4) di gedung dewan mengungkapkan kegembiraan dan rasa syukurnya mampu mendapatkan perolehan suara dari masyarakat hingga dirinya sampai ke lembaga ini.

"Tentu ini merupakan kesempatan yang luar biasa bagi saya, karena mungkin disinilah tempat saya mengimprovisasi diri untuk semakin mendalami bagaimana politik, pemerintahan atau eksekutif dan legislative," kata Meilizar yang selama ini lebih cenderung mendalami dunia ekonomi perbankan.

Menurut Meilizar, kesempatan wanita kini semakin luas merambah dunia politik. Na-mun ketika ditanya mengenai kualitas para wanita yang duduk di lembaga legislatif, se-cara tegas Meilizar mengatakan, para Kartini tersebut masih perlu lebih banyak belajar. Karena menurutnya hanya sebagian dari wakil rakyat itu yang telah dikader oleh partai. "Jadi meski telah lolos, sebaiknya partai tetap memberikan pengkaderan pemahaman politik, sehingga politisi itu bisa menuai kontribusi dan tidak hanya datang, duduk dan diam", tutur wanita yang pernah menjadi karyawan teladan di salah satu Bank Swasta di era 1988 dan pernah menjabat pimpinan PT Texmaco, Wilayah Sumut Lampung dan Aceh ini.

Duduk di lembaga legislatif, kata Meilizar sebenarnya bukanlah merupakan cita-citanya, karena awalnya dia lebih memilih untuk menjadi seorang ekonom/perbankan. "Mungkin di legislatif ini memang jalan karir saya, jadi meskipun telah duduk saya harus tetap lebih banyak belajar hingga bisa memahami segala sektor persoalan rakyat," ujarnya.

Apalagi, kata Meilizar pengalaman, pengetahuan dan politik harus sejalan, karena jika hanya berpolitik saja tanpa dibarengi ilmu yang mendasarinya, maka hasilnya tidak akan maksimal dalam mengemban amanh rakyat yang begitu besar.

"Kalau sebelumnya, bermanfaat untuk diri sendiri, anak-anak, suami dan kerabat, maka kini saya bertekad, mengaplikasikan disiplin ilmu pengetahuan saya untuk kepentingan masyarakat, karena memang itu tugas saya sebagai wakil rakyat, namun rumah tangga tetap tidak boleh dilupakan" katanya lagi.

Trafficking

Pada kesempatan itu, Meilizar juga mengomentari soal trafficking. Menurutya, kasus-kasus eksploitasi perempuan dan anak mesti benar-benar menjadi perhatian penuh pemerintah. UU yang mengatur soal itu, mestinya diimplementasikan secara benar.

"Sanksi berat yang diatur dalam UU tersebut, hendaknya dijalankan agar menjadi efek jera bagi pelaku trafficking, " katanya

Selain itu, agar kaum perempuan juga bisa mengantisipasi diri dari upaya eksploitasi dimaksud, pemerintah harus benar-benar menginstruksikan istansi terkait, untuk melaksanakan program pemberdayaan perempuan, se-hingga perempuan yang ber-potensi menjadi lirikan pelaku trafficking, bisa terhindar dari malapetaka.

"Hari Kartini yang kita peringati ini benar-benar hendaknya menjadi sebuah momentum keberhasilan kaum perempuan atau setidaknya, Hari Kartini , dapat dijadikan sebagai evaluasi, sudah sejauhmana pemerintah dalam memberdayakan dan memelihara kaum perempuan," kata Meilizar Latif. (di/ans)



Selengkapnya.....

Hakim Perintahkan Kasus Bibit-Chandra ke Pengadilan

Jakarta,Pengadilan Negeri (PN) Jakarta Selatan, Senin memerintahkan perkara anggota Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Bibit S Rianto dan Chandra Hamzah, untuk berlanjut ke pengadilan setelah permohonan praperadilan yang diajukan Anggodo Widjojo dikabulkan.

"Memerintahkan kepada termohon I (Kejaksaan) untuk melimpahkan perkara Bibit S Rianto dan Chandra Hamzah, ke pengadilan," kata hakim tunggal, Nugroho Setyadi, dalam sidang putusan permohonan praperadilan adik tersangka dugaan korupsi Proyek Sistem Komunikasi Radio Terpadu (SKRT) Dephut Anggoro Widjojo, Anggodo Widjojo, di PN Jaksel, Senin.

Kejaksaan Agung sebelumnya mengeluarkan Surat Keterangan Penghentian Penuntutan (SKPP) terhadap pimpinan KPK saat hendak dilimpahkan ke pengadilan. Salah satu pertimbangan dikeluarkannya SKPP, yakni, masalah sosiologis masyarakat. Dikeluarkannya SKPP itu, sempat menimbulkan pro kontra dan permohonan praperadilan banyak diajukan ke PN Jaksel.

Anggodo Widjojo sendiri mengajukan permohonan praperadilan SKPP ke PN Jaksel. Hakim tunggal mempertimbangkan bahwa aspek sosiologi tidak pernah digunakan dalam pertimbangan hukum dan tidak sesuai Pasal 140 ayat (2) KUHAP hingga dinilai perbuatan melawan hukum. "Sementara Anggodo memiliki legal standing (kedudukan hukum) sebagai korban kasus korupsi sehingga dapat mengajukan gugatan," katanya.

Jaksa Ajukan Banding

Kejaksaan Agung menyatakan akan mengajukan upaya hukum banding atas dikabulkannya permohonan praperadilan Anggodo Widjojo atas dikeluarkannya SKPP Bibit S Rianto dan Chandra M Hamzah.

"Putusan itu belum final, jaksa masih mempunyai kesempatan melakukan upaya hukum banding," kata Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Khusus (Jampidsus), Marwan Effendy, di Jakarta, Senin. Jampidsus menyatakan pihaknya optimis jika di tingkat banding nanti akan dimenangkan oleh majelis hakimnya karena dikeluarkannya SKPP sudah tepat. "Kami selalu optimis (permohonan banding nantinya akan dikabulkan)," katanya. (Ant)


Selengkapnya.....

Rudolf-Afifuddin Menang di PTUN Medan ; Ketua KPU Medan: Pilkada Jalan Terus

Medan, Pasangan Rudolf M Pardede-Afifuddin Lubis, bakal calon walikota dan wakil walikota Medan menang di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Medan, atas gugatan mereka terhadap Komisi Pemilihan Umum (KPU) Medan, Senin (19/4). Hakim tunggal Simon P Sinaga dalam putusannya mengabulkan seluruh gugatan pasangan tersebut.

Dalam sidang yang memakan waktu lebih kurang tiga jam tersebut, KPU Medan diharuskan memasukkan nama Rudolf-Afifuddin sebagai pasangan calon walikota dan wakil walikota Medan.

Selain itu putusan atas perkara No.18/G/2010/PTUN-MDN, hakim memerintahkan tergugat (KPU Medan-red) untuk membatalkan Keputusan KPU Kota Medan No.59 tahun 2010, tentang penetapan pasangan calon walikota dan wakil walikota Medan pada pemilihan kepada daerah (pilkada) Kota Medan 2010, membatalkan pengumuman KPU Kota Medan No.270/903/KPU-MDN/2010 tertanggal 13 Maret 2010, tentang penetapan nama dan nomor urut pasangan calon walikota/wakil walikota Medan.

Setelah dibatalkannya surat tersebut, hakim memerintahkan KPU Medan memasukkan Rudolf-Afifuddin dalam pencalonan walikota Medan tanpa mengurangi 10 nama pasangan lainnya. Dengan demikian, KPU Medan harus segera menerbitkan surat keputusan baru terkait penetapan calon tersebut.

Hakim juga menegaskan soal penetapannya tentang penundaan beberapa tahapan pilkada yang dikeluarkan saat sidang perdana perkara ini, tetap dipertahankan.

Di hadapan puluhan pengunjung sidang yang memenuhi ruang sidang utama PTUN Medan, hakim menegaskan, keputusan tersebut harus dilaksanakan. "Sebagai warga negara yang baik harus mematuhi kaedah hukum yang berlaku, dan tergugat dalam hal ini harus mematuhi putusan ini," tegasnya.

KPU Harus Patuhi

Menanggapi putusan ini, Afifuddin Lubis bakal calon wakil walikota Medan menyatakan, KPU Medan sebagai lembaga negara harus mematuhi putusan hakim yang sudah berlaku. Bila tidak dilakukan, berarti KPU Medan melanggar hukum, sehingga ada sanksinya.

Adanya putusan itu, ia dan Rudolf resmi menjadi calon walikota Medan ke-11, sehingga keputusan KPU Medan pada 12 Maret 2010 yang menggagalkan ia dan Rudolf sehingga hanya meloloskan 10 pasangan calon saja, harus dibatalkan dan diperbaharui.

Pantauan Analisa usai hakim membacakan putusannya, para simpatisan Rudolf-Afifuddin bertepuk tangan sembari berteriak "Hidup Rudolf-Afif". Bahkan salah seorang pendukung pasangan ini bersujud syukur di halaman PTUN Medan.

Indikasi BerpihakSementara itu Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Medan menuding adanya indikasi keberpihakan Hakim Tunggal Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) kasus Rudolf Matzuoka Perdede dengan dikabulkan seluruhnyanya gugatan pihak penggugat.

"Karenanya saya tidak terkejut kalau hakim tunggal tersebut memutuskan mengabulkan gugatan Rudolf M Pardede Karenanya jauh-jauh hari indikasi tersebut telah terlihat," ujar Ketua KPU Medan Evi Novida Ginting didampingi Kuasa Hukumnya Agusyah Ramadhani Damanik, Amar Hanafi dan lainnya usai mendaftarkan permohonan banding terhadap putusan PTUN tertanggal 19 April 2010 nomor 18/G/2010/PTUN-MDN, Senin (19/4).

Dikatakan Evi, indikasi keberpihakan hakim tunggal terlah terlihat sejak dimasukkannya gugatan Rudolf M Pardede sejak 14 Maret lalu KPU Medan tidak pernah dipanggil hingga dikeluarkannya putusan sela tertanggal 26 Maret 2010 nomor 18/G/2010/PTUN-MDN.

Objek perkara sidang, tambah Evi juga tidak jelas khususnya poin enam yang mewajibkan tergugat yakni Ketua KPU Medan mencabut Keputusan KPU Medan nomor 59 tahun 2010 tertanggal 13 Maret tentang penetapan pasangan calon Walikota/Wakil Walikota Medan pada Pilkada 2010, di mana dalam keputusan tersebut tidak ada berkenaan dengan nama pihak penggugat.

Perintah UU

Apalagi keputusan Nomor 59 tersebut, ungkap Evi merupakan perintah UU jadi bukan kebijakan KPU semata.

"Lebih aneh lagi penggugat Rudolf M Pardede saat menggugat dalam status anggota DPD RI jadi tidak ada hubungannya dengan objek perkara yang digugat," tukas Evi menberi mengutarakan indikasi lainnya dengan diabaikannya seluruh keterangan saksi-saksi yang dihadirkan dalam siang.

Termasuk bukti buku induk, ungkap Evi, yang jelas-jelas menunjukkan Rudolf Matzuoka Pardede tidak pernah bersekolah di SMUK Penabur Suka Bumi. "Tidak mungkin kami tutup mata terhadap hal tersebut dengan meluluskan Rudolf sebagai calon bersama 10 calon lainnya yang jelas-jelas telah memenuhi persyaratan lengkap khususnya terkait kelengkapan ijazahnya," tandas Evi.

Indikasi keberpihakan hakim, papar Evi, juga terlihat dengan pengabaian bukti-bukti surat yang dihadirkan KPU Medan selama persidangan sebanyak 40 lebih semuanya asli sedangkan pihak tergugat hanya fotokopi belaka, tetapi mengapa pihak hakim tunggal tetap memenangkan pihak penggugat.

"Apa yang terjadi pada dunia hukum kita dewasa ini," tandas Evi sembari menyatakan meski demikian KPU Medan tetap tidak terpengaruh atas hasil keputusan sidang TUN tersebut.

Pilkada Jalan Terus

Sampai saat ini, kata Evi, KPU Medan terus menjalankan tahapan Pilkada Medan di mana sejak kemarin telah dilakukannya pencetakan surat suara Pilkada. "Rencananya, hari ini (Selasa-red) KPU Medan akan menggelar koordinasi terkait persiapan kampanye yang akan dimulai 25 April sampai 8 mei mendatang," tandasnya.

Lebih lanjut Ketua KPU Medan Evi Novida Ginting juga mengajak seluruh masyarakat supaya tetap menghormati jalur hukum yang ditempuh KPU Medan. (dn/aru/ans)



Selengkapnya.....