KONGRES III PDI-P: MEGAWATI, TERSERAH KEHENDAK RAKYAT

Sanur, Kompas - Sebagai partai ideologis, posisi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan sangat jelas, yakni tidak akan pernah menjadi bagian dari kekuasan yang tidak berpihak kepada wong cilik. Meski demikian, tidak berarti PDI-P antikekuasaan. PDI-P menyerahkan sikap politik itu pada kehendak rakyat, apakah berada di pemerintahan atau menjadi penyeimbang.

Sikap dan posisi PDI-P itu ditegaskan Megawati Soekarnoputri dalam pidato politiknya saat membuka Kongres III PDI-P di Sanur, Bali, Selasa (6/4).

”Jika kita harus memegang tampuk pemerintahan, biarkan itu terjadi karena kehendak rakyat. Sebaliknya, jika rakyat menghendaki kita menjadi kekuatan penyeimbang agar prinsip checks and balances bisa berjalan, biarkan kehendak rakyat itu terjadi,” tutur Megawati, yang disambut tepuk tangan riuh dan dukungan peserta kongres. Di deretan belakang, sejumlah peserta kongres juga berteriak-teriak, ”Oposisi… oposisi....”

Pidato sepanjang 45 menit itu disampaikan Megawati dengan intonasi berubah-ubah. Bahkan, pada pertengahan pidatonya, suara Megawati bergetar menahan tangis ketika mengutip kata-kata ayahnya, Soekarno, saat melewati tahun-tahun sulit dalam hidupnya. Megawati juga menahan tangis di ujung pidatonya saat mengucapkan terima kasih kepada kader partai yang memberikan kepercayaan kepada dirinya untuk memimpin partai selama lima tahun ini.

Sejumlah tokoh menghadiri acara pembukaan Kongres III PDI-P. Mereka, antara lain, adalah Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Partai Golkar Aburizal Bakrie dan Ketua Dewan Penasihat Partai Golkar Akbar Tandjung, Wakil Ketua Umum PPP Chozin Chumaidy, Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto, dan Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin. Hadir juga Sultan Hamengku Buwono X dan GKR Hemas, Wakil Ketua MPR Lukman Hakim Saifuddin, dan Ketua Umum Nasional Demokrat Surya Paloh.

Megawati menyebutkan, kekuatan politik PDI-P dihadapkan pada ujian sejarah yang tidak mudah, yakni disodorkan pada pilihan pragmatis antara koalisi dan oposisi. Akibatnya, politik direduksi tidak lebih dari urusan perebutan dan pembagian kekuasaan antarkekuatan politik dan elite politik. ”Saya perlu tegaskan bahwa cita-cita yang melekat dalam sejarah partai kita jauh lebih besar dari sekadar urusan kursi di parlemen, sejumlah menteri, ataupun Istana Merdeka,” ungkap Megawati.

Ia mengatakan, perjuangan mengangkat harkat dan martabat wong cilik seperti yang dilakukan Soekarno lebih utama daripada sekadar bagi-bagi kekuasaan.

Menyinggung posisi PDI-P sebagai kekuatan pengontrol dan penyeimbang, PDI-P bukan hanya diwajibkan mengkritik dan mengajukan alternatif kebijakan, tetapi juga menjaga agar demokrasi sehat tetap bekerja baik. ”Moral politik yang paling sederhana yang dituntut dari seorang pemimpin yang betul-betul revolusioner adalah satunya kata dengan perbuatan, satunya mulut dengan tindakan,” ujar Mega.

Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDI-P periode 2005-2010 Taufiq Kiemas, yang selama ini menyerukan aliansi ideologis, menanggapi pidato Megawati itu menyatakan, dalam UUD 1945 tidak mengenal istilah oposisi dan koalisi. ”Kata Ibu tadi, kalau rakyat menghendaki, kita tidak bisa melarang. Kalau rakyat tidak mau, juga susah,” kata Taufiq.

Tokoh muda PDI-P, Budiman Sudjatmiko, yang juga anggota Panitia Pengarah Kongres III PDI-P, menjelaskan, Megawati dalam pidato itu menegaskan bahwa partai harus kembali menjadi alat perjuangan rakyat.

Menurut peneliti Pusat Penelitian Politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (P2P LIPI), Ikrar Nusa Bhakti, yang hadir di arena kongres, meski tidak mau terjebak pada dikotomi oposisi dan koalisi, sikap Megawati sudah jelas dan tegas.

Chozin Chumaidy mengaku cocok dengan pidato Megawati tentang degradasi ideologi yang adalah problem partai.

Di Jakarta, Ketua Fraksi Partai Demokrat Anas Urbaningrum menuturkan, partainya menghormati posisi dan sikap PDI-P yang tetap sebagai oposisi. ”Sikap yang jelas seperti dinyatakan Ibu Mega justru baik dan kami hargai,” katanya.

Semalam, dalam pandangannya, 33 Dewan Pimpinan Daerah PDI-P mendukung Megawati sebagai ketua umum kembali. (BEN/IDR/BUR/WHY/NWO/bas/kps)