UNJUK RASA DI MEDAN BERLANGSUNG DAMAI: KESEJAHTERAAN DIGUGAT

Medan - Isu belum adanya peningkatan kesejahteraan rakyat menjadi isu utama yang mencuat dalam unjuk rasa seratus hari pemerintahan SBY-Boediono di Kota Medan, Kamis (28/1). Selama seratus hari SBY-Boediono berkuasa, tidak terjadi perbaikan di berbagai bidang.

Pengunjuk rasa juga menyatakan, mereka sudah bosan dengan politik pencitraan yang dilakukan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Unjuk rasa yang diikuti ribuan orang dari puluhan elemen warga Sumatera Utara itu secara umum berlangsung damai. Sejak pagi kelompok-kelompok massa sudah berkumpul di Lapangan Merdeka dan Bundaran SIB, yang kemudian secara bergelombang berdemonstrasi ke halaman DPRD Sumut dan Kantor Gubernur Sumut.

Sedikitnya ada lima kelompok massa yang secara bergelombang datang untuk berorasi di halaman kantor DPRD Sumut, seperti dari GMNI, Dewan Buruh Sumatera Utara, Gerakan Prodemokrasi Sumut, dan KAMMI. Namun, setiap kelompok tidak mau bergabung satu dengan lainnya. Hujan yang mengguyur Kota Medan kemarin siang tidak menyurutkan aksi pada siang itu.

Dewan Buruh Sumatera Utara (DBSU) yang terdiri atas delapan elemen buruh dalam pernyataan sikapnya menyatakan, setelah seratus hari pemerintahan SBY- Boediono, kesejahteraan rakyat tidak menunjukkan ada perbaikan. Liberalisasi ekonomi terus berjalan dengan munculnya Perjanjian Perdagangan Bebas (FTA) ASEAN-China. DBSU dengan tegas menolak perdagangan bebas itu dan meminta wakil rakyat untuk memperjuangkan penolakan mereka.

DBSU juga melihat pemberantasan korupsi tidak berjalan, termasuk korupsi di Sumut dan kabupaten/kota di Sumut, seperti Pematang Siantar, Nias, Tapanuli Tengah, dan Toba Samosir. Penanganan kasus Bank Century yang selama ini berlangsung dinilai hanyalah dagelan politik.

Pengunjuk rasa ditemui anggota DPRD Sumut dari Fraksi PDI-P, yakni Syamsul Hilal dan Barlian Mochtar, serta dari Fraksi PKS, Timbas Tarigan. Para wakil rakyat sepakat dengan tuntutan DBSU dan menyatakan akan memperjuangkan penolakan FTA-ASEAN China ke Jakarta meskipun kesepakatan berlangsung alot.

Selama unjuk rasa berlangsung, ribuan polisi berseragam dan berpakaian sipil berjaga dan memagari tangga kantor DPRD Sumut.

Kepala Kepolisian Daerah Sumut Irjen Badrodin Haiti yang ditemui di halaman kantor DPRD Sumut mengatakan, pihaknya menyiapkan 4.000 personel untuk mengamankan jalannya unjuk rasa. Sebanyak 2.000 personel sudah diturunkan.

”Kami sudah bertemu dengan pimpinan elemen dan mengajak dialog agar unjuk rasa berlangsung damai. Kami akan tindak tegas sesuai dengan undang-undang jika ada yang tidak sesuai dengan ketentuan,” ujarnya.(WSI/KP)