KESEMPAKATAN RI - NOEWEGIA: PEMERINTAH FOKUS 9 AKSI KEHUTANAN

OSLO (SI) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengatakan, sembilan tindakan tersebut harus diselesaikan pada 2010.Menurut Presiden, meski waktu yang tersisa tidak cukup lama, hanya enam bulan, namun rencana-rencana tersebut tetap akan bisa dilaksanakan. “Saya akan aktif monitoring pelaksanaan di lapangan dan saya juga akan minta laporan,” kata Presiden dalam konferensi pers di Oslo,Norwegia,kemarin,beberapa jam sebelum kembali ke Tanah Air.

Sembilan langkah tersebut yakni pertama, pembentukan sebuah badan seperti Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi (BRR) Aceh yang memiliki kredibilitas dan transparan. Kedua, pembentukan institusi dan sistem MRV (monitoring, reportase, dan verifikasi) yang kredibel dan diakui internasional. Ketiga, penyusunan rencana aksi nasional (RAN) 2010–2011.

Keempat, segera menerapkan moratorium izin pengusahaan hutan baru yang akan berlaku selama dua tahun.“Yang kelima, pengiriman tim ke Brasil harus agak awal sehingga bisa dipastikan sistem kita tepat atau lebih baik,” tandas Presiden. Keenam, komunikasi dengan dunia usaha dan ketujuh sinergi atau konsultasi pusat dan daerah. Dua langkah terakhir adalah konsultasi dengan lembaga adat tentang masalah ini dan menetapkan lembaga keuangan yang akan mengurus pendanaan.

Greenpeace memuji komitmen Presiden SBY untuk mengimplementasikan moratorium (penghentian sementara) penebangan hutan menjelang penandatanganan nota kesepahaman antara Pemerintah Indonesia dan Norwegia sebesar USD1 miliar di Oslo. “Kami berharap, saat tiba di Jakarta, Presiden akan segera mengimplementasikan Keputusan Presiden untuk menghentikan semua konversi lahan gambut dan hutan, baik itu izin konsesi baru maupun yang telah ada,

”ujar Team Leader Kampanye Hutan Greenpeace Asia Tenggara Bustar Maitar dalam siaran persnya kemarin. Penandatanganan tersebut untuk mengembangkan kapasitas yang diperlukan guna mengimplementa sikan strategi penurunan emisi dari deforestasi dan degradasi hutan (reduce emissions from deforestation and forest degradation/ REDD). Komitmen moratorium dari Presiden SBY dilontarkan saat konferensi pers bersama dengan Perdana Menteri Norwegia Jens Stoltenberg, sehari menjelang Konferensi Iklim dan Hutan.

Hasil Konferensi Oslo

Konferensi Iklim dan Hutan di Oslo, Norwegia, ditutup dengan mengadopsi sebuah kerangka kerja tidak mengikat Kemitraan REDD+ sebagai salah satu upaya untuk menyelamatkan hutan hujan tropis. Adopsi kerangka kerja Kemitraan REDD+ atau mekanisme pengurangan emisi karbon akibat penggundulan dan perusakan hutan itu dilakukan oleh 58 negara peserta konferensi.

REDD+ merupakan program di mana negara berkembang yang memiliki hutan melakukan langkah konservasi dan negara maju memberikan insentif berupa dana untuk membantu negara berkembang tersebut.Kemitraan REDD+ bersifat sukarela dan terbuka bagi setiap negara yang ingin berpartisipasi menyelamatkan bumi dari kerusakan alam. Berbicara dari Washington DC, Amerika Serikat, Presiden Bank Dunia Robert Zoellick mengatakan, hasil Konferensi Oslo akan menjadi kesepakatan perubahan iklim internasional yang komprehensif.

KTT Perubahan Iklim yang diselenggarakan di Copenhagen, Denmark, akhir 2009 lalu dinilai telah gagal menghasilkan kesepakatan yang baik untuk memerangi perubahan iklim. Sementara itu, Presiden SBY, Jumat (28/5) siang waktu Oslo bertolak menuju Tanah Air. Presiden dan rombongan dijadwalkan tiba di Bandara Halim Perdanakusumah, Jakarta, pada Sabtu (29/5) sekitar pukul 11.00 WIB. Sore harinya, di Istana Kepresidenan Jakarta, Kepala Negara dijadwalkan menerima kunjungan kehormatan Presiden Palestina Mahmoud Abbas. (ant/Rtr)