6,5 Juta Perempuan Indonesia Buta Aksara

JAKARTA--Jumlah perempuan Indonesia yang sudah melek huruf masih rendah. Hal itu terbukti dari masih tingginya jumlah perempuan yang buta aksara di berbagai kalangan, yakni mencapai 64 persen.

Persoalan ini dikarenakan banyaknya perempuan yang tidak punya akses pendidikan dan drop out (DO) atau putus sekolah dari bangku sekolah lantaran tidak ada biaya atau kemiskinan.

Direktur Jenderal Pendidikan Nonformal dan Informal (PNFI) Kementerian Pendidikan Nasional (Kemendiknas), Hamid Muhammad mengatakan, jumlah perempuan buta aksara sekitar 6,5 juta orang, sisanya laki-laki atau 3,5 juta orang. Mayoritas perempuan buta aksara berada pada usia 40 tahun ke atas.

Dari data yang dihimpun Kemendiknas angka buta aksara per Desember 2009, sebesar 8,2 juta orang. ''Memang sekitar 64 persen perempuan, berarti dua kali lipat laki-laki, atau 6,5 juta perempuan buta aksara,'' tutur Hamid, usai acara Lokakarya Pengalaman Terpetik Pengarusutamaan Gender Bidang Pendidikan, di Kantor Kemendiknas, Rabu malam (24/2).

Hamid mengungkapkan, penyebab buta aksara adalah budaya, tidak ada akses, dan angka putus sekolah. Ia mengamati, buta aksara umumnya tidak pernah masuk sekolah, dan pernah sekolah tapi DO. ''Yang kami harapkan tidak terjadi lagi karena biasanya sekarang dibantu sehingga ke depan proporsi perempuan yang buta aksara dapat ditekan,'' jelasnya.

Upaya yang akan dilakukan untuk mengurangi buta aksara perempuan, lanjut Hamid, adalah mengurangi sumber buta aksara, yakni yang tidak sekolah, dan DO. ''Tugas di sekolah menekan itu, yang DO harus ditekan seminimal mungkin, karena sekarang saja di SD ada 480 ribu perempuan yang DO, kalau mereka tidak baca nulis sekian lama biar kelas 4 atau 5 nantinya akan buta aksara kembali,'' ungkapnya.

Yang kedua, kata Hamid, memberi akses pendidikan bagi anak di daerah terpencil, anak jalanan, dan yang tidak mampu secara finansial. Sementara, lanjut dia, untuk menarik minat warga kelompok umur di atas 40 tahun kembali belajar membaca, menulis, dan menghitung, pihaknya memperkenalkan pula program kewirausahaan


Selengkapnya.....

Lomba Urus Jenazah Warnai Peringatan Maulid

BOGOR--Ada yang unik dalam peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW kali ini. Kaum ibu di Kelurahan Cibuluh, Jalan Raya Kedunghalang, Bogor Utara, kemarin memperingati hari lahir Rasulullah SAW itu dengan mengikuti lomba pemulasaraan jenazah.

Peserta lomba amil jenazah adalah perwakilan kaum ibu dari sembilan RW yang ada di Kelurahan Cibuluh, lomba diikuti oleh sembilan kelompok. Setiap kelompok beranggotakan tiga orang, sedangkan jenazah yang diperagakan berupa boneka.

Kegiatan lomba dibuka oleh Lurah Cibuluh, Tatang Ryadi. Ia mengatakan, kegiatan lomba amil jenazah bagi kaum Ibu selain untuk menyambut maulid Nabi Muhammad SAW, juga untuk mencari kader-kader amil jenazah yang semakin berkurang jumlahnya. "Kita ingin ada kader-kader amil jenazah, untuk menggantikan amil-amil jenazah yang sudah sepuh," katanya.

Tatang Ryadi menyebutkan, pihaknya menargetkan di setiap RW di Kelurahan Cibuluh memiliki satu amil jenazah. Kelurahan Cibuluh memiliki sembilan RW. Menurut Tatang, di wilayahnya masih ada sekitar 20 amil jenazah untuk mengurus jenazah laki-laki, sedangkan untuk mengurus jenazah wanita sudah tidak ada.

"Makanya, kaderisasi amil jenazah sangat penting, apalagi hukumnya mengurus jenazah adalah fardhu kifayah," ucap Tatang. Sementara itu, Ketua Tim Penggerak PKK Kelurahan Cibuluh Siti Nurfitriyani Tatang berharap, agar kegiatan pelatihan amil jenazah tidak hanya dilakukan sekali ini saja tapi dilakukan secara rutin.



Selengkapnya.....

Situasi Genting, SBY Pusing!

MENYIMAK berita adanya staf khusus presiden turun gunung melobi sejumlah tokoh nasional dan elite-elite parpol menyusul gagalnya totalnya lobi Partai Demokrat untuk redam kasus Century, terus terang saya membayangkan situasi politik saat ini dalam keadaan genting.

Presiden sepertinya panik dan takut dimakzulkan sampai-sampai segala upaya termasuk melibatkan staf khusus untuk urusan politik. Padahal sejatinya staf khusus itu bertugas sebagai eksekutif.

Genting karena staf tersebut sepertinya berupaya meyakinkan publik bahwa tidak akan ada pemakzulan yang didasari hasil pertemuannya dengan sejumlah tokoh partai politik yang tak ada hubungan dengan tugas dan fungsinya. Seperti diketahui Andi Arief adalah staf khusus Presiden yang membidangi penanganan bencana sedangkan kasus ini jelas bukanlah bencana.

Jika menganggap kasus Century ini sebagai bencana, maka bukan tidak mungkin Presiden SBY saat ini lagi pusing. Atau bisa jadi malah sudah frustrasi menyikapi perkembangan politik terkini yang tidak berpihak kepadanya. Apalagi isu tentang pemakzulan ini bahkan sudah disikapi MPR yang akan bersidang soal ini.

Dengan melibatkan staf khsusus, ini menunjukkan Presiden SBY kecewa terhadap Partai Demokrat yang tidak mampu berbuat banyak. Ancaman dan gertakannya malah dianggap sebagai lelucon, bukan hanya oleh partai oposisi seperti PDIP, melainkan juga oleh rekan koalisinya, seperti Golkar dan PKS. Seperti diketahui bahwa kedua partai ini sudah mematok sikapnya untuk tidak berubah dalam menyikapi kasua Century.

Akan tetapi, dengan melibatkan staf khusus di ranah politik seperti ini akan semakin menjawab berbagai dugaan publik bahwa memang ada yang tidak beres. Dugaan ini semakin kuat dengan adanya tudingan Andi Arief terhadap Muhammad Misbakhun dari PKS, salah satu inisiator Panitia Khusus (pansus) hak angket DPR tentang Bank Century sebagai salah seorang yang terlibat dalam ‘perampokan’ Bank Century. Bahkan, seperti pengakuannya dalam wawancara di Metro TV, ia merencanakan akan melaporkan ke polisi.

Publik tentu berharap bahwa siapapun yang terlibat dalam kasus ini perlu diproses secara hukum dengan tanpa pandang bulu. Akan tetapi, cara-cara seperti ini rasanya kurang elok. Apalagi tidak jelas pula posisi hukum Andi Arief di sini, apakah mewakili kepentingan presiden atau tidak. Jika mewakili kepentingan presiden SBY, maka hal ini pun patut dipertanyakan. Alasannya, pernyataan Presiden SBY selama ini justru mendukung kasus ini untuk dibuka selebar-lebarnya agar terang-benderang. Pertanyaannya adalah, apakah pernyataan SBY selama ini hanya kamuflase belaka?

Jika memang Muhammad Misbakhun terlibat dalam kasus ini tentu kita sebagai publik akan mendukung agar diproses secara hukum. Akan tetapi, jangan seolah-olah karena adanya dugaan ini lantas hendak dijadikan barter agar PKS bisa tunduk dan mendukung sikap Demokrat. Apalagi saat-saat seperti ini! Kalau ini terjadi sama saja kolusi.

Sebenarnya, jika memang merasa tidak bersalah, SBY tidak perlu ketakutan. Biarkan saja mengalir seperti air. Menurunkan para pembantunya untuk melakukan gerilya di masa-masa genting seperti ini sama saja SBY mengingkari komitmennya. Dengan demikian wajarlah jika ada yang menganggapnya paranoid. Jika memang situasinya sedang genting, pastilah SBY juga pusing. Apalagi jika nanti bom waktunya benar-benar meledak


Selengkapnya.....

Gempa Dahsyat 8,8 Skala Richter Menggoyang Cile

Santiago, sabtu - Gempa tektonik dahsyat dengan kekuatan 8,8 skala Richter memorakporandakan Cile, Sabtu (27/2) sekitar pukul 03.34 waktu setempat atau pukul 15.34 WIB. Sedikitnya 85 orang tewas dan ratusan warga menderita luka-luka. Sebagian besar bangunan di dekat episentrum gempa rata dengan tanah.

Presiden Cile Michelle Bachelet menyatakan negara dalam bencana besar. Dia menambahkan, jumlah korban tewas dan luka-luka itu kemungkinan terus bertambah. Dia bersama pejabat terkait langsung mengoordinasikan pembentukan tim penyelamat dan penyaluran bantuan darurat.

Gempa dahsyat ini terjadi sebulan lebih setelah gempa berkekuatan 7,0 skala Richter di Haiti pada 12 Januari lalu. CNN melukiskan gempa Cile ini ”seribu kali lebih kuat” daripada gempa Haiti. Guncangan dahsyat ini berdurasi sekitar 1,5 menit. Namun, hingga lima jam kemudian terjadi lebih dari 25 gempa susulan dengan kekuatan minimal 5 skala Richter.

Masih tidur lelap

Saat terjadi guncangan, mayoritas warga masih tertidur lelap. Kota-kota di Cile yang merasakan kedahsyatan gempa, antara lain, Concepcion, Chillan, Parral, dan Curico. Gempa dengan getaran lebih rendah, tetapi tergolong kuat, terasa di kota-kota lain di Cile, seperti Temuco, Santiago, Calina, dan Valparaiso.

Warga di berbagai kota itu berlarian sambil berteriak, menangis atau menjerit, dan berpelukan di tengah kegelapan akibat listrik padam. Warga juga sulit berkomunikasi karena jaringan telepon putus. Petugas darurat di Concepcion, kota kedua terbesar di Cile dan dekat dengan episentrum, kewalahan menerima panggilan darurat. Di kota ini, sebuah bangunan berlantai 50 rata dengan tanah.

Warga, dengan hanya mengenakan piama serta celana pendek dan telanjang dada, meraung-raung memanggil anggota keluarga mereka yang masih terjebak di dalam bangunan. Mereka sendiri tidak berani kembali ke dalam rumah.

Gempa juga terasa hingga ke Argentina dan tentunya Santiago, ibu kota Cile. Leo Perioto, penduduk Santiago, melompat dari tempat tidurnya di lantai enam apartemennya. ”Seluruh bangunan bergetar hebat. Jendela-jendela berderit berkali-kali. Kami merasakan dinding-dinding gemeretak,” kata Perioto.

Laporan terinci tentang kondisi bangunan yang rusak belum dapat diketahui. Warga di berbagai lokasi memenuhi seluruh ruas jalan. Sebuah bangunan tempat parkir di sebuah kompleks bergaya Las Condes di Santiago roboh dan menghancurkan sedikitnya 50 mobil. Sebagian bangunan Hotel Marriot rusak, kecuali pada bagian struktur bangunan yang tetap utuh.

Presiden Bachelet mengatakan, beberapa rumah sakit umum daerah juga mengalami kerusakan parah. Akibatnya, banyak pasien terpaksa dievakuasi ke tempat yang aman serta dirawat di luar ruangan.

Bandara Santiago ditutup karena bangunannya rusak. Jalan bebas hambatan utama yang menghubungkan utara dan selatan Cile juga tidak dapat dioperasikan karena hancur. Mobil-mobil yang kebetulan melintas berjumpalitan.

Lembaga Survei Geologis Amerika Serikat (USGS) melaporkan, pusat gempa terletak 325 kilometer di barat daya Santiago, ibu kota Cile, di kedalaman sekitar 35 km. Pusat gempa itu hanya sekitar 115 km dari Concepcion yang dihuni 670.000 penduduk.

Pusat Peringatan Tsunami Pasifik sempat mengeluarkan peringatan bagi Cile dan Peru. Waspada tsunami dinyatakan di Ekuador, Kolombia, Panama, Kosta Rika, dan Antartika. Namun, tsunami dahsyat tidak terjadi karena tinggi gelombang hanya 2 meter lebih. Badan Meteorologi Jepang serta Hawaii juga sempat mengeluarkan peringatan risiko tsunami.

Rawan gempa

Gempa terdahsyat terakhir melanda Cile pada 22 Mei 1960 dengan kekuatan 9,5 skala Richter. Gempa saat itu menewaskan 5.700 orang dan mengakibatkan 2 juta orang kehilangan tempat tinggal.

Gempat tersebut menyebabkan tsunami dahsyat yang menewaskan sejumlah warga di pantai Hawaii, Jepang, Filipina, serta menyebabkan kerusakan parah di pantai barat AS.

Sejak 1973, Cile mengalami 13 kali gempa besar dengan kekuatan gempa paling rendah tercatat 7,0 skala Richter.

Situs BBC menyebutkan, Cile adalah negara yang sangat rawan gempa. Negara ini terletak di atas ”Cincin Api” (Ring of Fire), salah satu jalur di bumi yang rawan gempa dan letusan gunung. Cincin api melingkari pantai Pasifik hingga ke Indonesia.

Gempa kemarin terjadi di antara Lempeng Amerika Selatan dan Lempeng Nazca. Lempeng Amerika Selatan mendesak Lempeng Nazca serta mengakibatkan pergeseran lapisan 80 milimeter atau 8 sentimeter per tahun.

Gesekan dua lempeng menyebabkan ruang kosong di bawah permukaan tanah yang kemudian berpotensi membuat patahan dan selanjutnya menghasilkan gempa. Kecepatan pergeseran kedua lempeng yang tergolong tinggi membuat Cile paling sering dilanda gempa.

Seismolog Perancis dan Cile, belum lama berselang, telah merampungkan sebuah studi yang mendalami pergeseran tekstur permukaan tanah sebagai akibat pergeseran kedua lempeng.

Hasil kesimpulan mereka, kawasan di antara kedua lempeng tersebut sudah berada pada tahap terjadinya gempa besar. ”Gempa terbaru terjadi di ruang kosong akibat pergeseran lempengan yang sudah diidentifikasi,” ungkap Dr Roger Musson, seismolog Inggris, kepada BBC. (AP/AFP/REUTERS/CAL/kps)



Selengkapnya.....

REBOISASI: PENGHIJAUAN TIDAK ASAL MENANAM POHON

Demak - Sebanyak 2.767 pohon trembesi ditanam di sepanjang ruas jalan pantai utara Jawa Tengah yang menghubungkan Semarang-Kudus sepanjang 52 kilometer. Gubernur Jawa Tengah Bibit Waluyo pada acara penanaman itu mengingatkan, penghijauan tidak boleh asal menanam pohon.

”Kalau sekadar menanam, itu gampang. Yang penting merawatnya sehingga tanaman bisa tumbuh baik,” kata Bibit pada acara penanaman pohon trembesi di jalan raya Kecamatan Buyaran, Demak.

Peneliti trembesi dari Fakultas Kehutanan Institut Pertanian Bogor (IPB), Endes N Dahlan, yang turut menghadiri seremonial penanaman trembesi atau ki hujan (Albizia saman) tersebut, mengatakan, trembesi cocok untuk penghijauan di tepi jalan. Selain pertumbuhannya relatif cepat dan dahannya tidak regas, kanopi trembesi juga bisa mencapai diameter 40 meter, bahkan lebih. Selain itu, trembesi juga sangat baik dalam menyerap berbagai polutan di udara.

Meskipun demikian, Endes menyayangkan masih adanya kegiatan penghijauan yang tidak memenuhi syarat. Misalnya, kualitas bibit dan kondisi tanah kurang diperhatikan sehingga bibit yang sudah ditanam mati beberapa saat kemudian.

”Mestinya, untuk daerah yang berlalu lintas ramai dan tingkat polutan udaranya tinggi, bibit yang ditanam ketinggiannya sekitar 2-2,5 meter dengan batang dan akar yang kuat sehingga bisa bertahan hidup dan pertumbuhannya baik,” kata Endes.

Direktur PT Djarum Thomas Budi Santoso mengatakan, pemeliharaan trembesi di sepanjang Semarang-Kudus menjadi tanggung jawab perusahaannya.

Penanaman trembesi, dijanjikan Budi, sebagai kegiatan berkelanjutan hingga sepanjang jalan pantura Jawa Tengah bisa hijau, rindang, dan nyaman dilalui masyarakat. (NAW)



Selengkapnya.....

Layanan Kesehatan: Pengaturan tentang Obat Tidak Tegas

Jakarta - Pemerintah belum tegas dalam mengendalikan soal obat. Padahal, obat merupakan komoditas khusus dan masyarakat sangat membutuhkan perlindungan pemerintah agar tidak menjadi ”bulan-bulanan” industri.

Pengamat kesehatan, yang juga mantan Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Kartono Mohamad, Rabu (24/2), mengatakan, perlu ada kebijakan obat nasional. Kebijakan itu harus jelas dan cakupannya mulai dari jenis, proses pembuatan, pemasaran, hingga harga. ”Indonesia sangat liberal soal kesehatan sehingga tidak ada pengendalian,” ujarnya.

Peraturan Menteri Kesehatan soal kewajiban menulis resep generik di fasilitas kesehatan pemerintah merupakan niat baik. Namun, tidak dapat dijamin implementasinya. Otonomi daerah, misalnya, tidak menjamin kepatuhan rumah sakit dan dokter yang berada di kewenangan pemerintah daerah. Selain itu, peraturan tersebut lemah kontrol dan sanksinya.

”Perlu peraturan yang lebih luas, kuat, dan komprehensif untuk mengatur soal obat sehingga semua pihak yang terkait berkewajiban memenuhinya,” tuturnya.

Penulis buku Mendapatkan Harga Obat yang Wajar di Indonesia, Mangku Sitepoe, mengatakan, persoalan terjadi untuk obat etikal (dengan resep dokter). Sekitar 60 persen merupakan obat etikal dan selebihnya over the counter (obat bebas). ”Persoalan lebih karena tidak seimbangnya relasi dokter dan pasien. Ada oknum dokter yang lebih mementingkan keuntungan ketimbang berperan sebagai pelaku sosial,” ujarnya.

Farmakolog dari Universitas Indonesia, Rianto Setiabudy, mengungkapkan, peran pemerintah perlu lebih besar, antara lain dalam mempromosikan obat generik. ”Sulit mengandalkan perusahaan farmasi mempromosikan obat generik. Jika dipromosikan, tentu ada biaya tambahan dan harga

ikut naik. Perusahaan farmasi sudah tentu berkonsentrasi mempromosikan obat merek mereka,” ujarnya.

Tingkatkan komunikasi

Secara terpisah, Direktur Jenderal Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Sri Indrawaty mengatakan, pemerintah akan terus berkomunikasi dengan asosiasi perusahaan farmasi mengenai bagaimana caranya agar harga obat bermerek terkendali. Misalnya saja, yang mengendalikan harga asosiasi karena pemerintah tidak punya kewenangan supaya harga generik bermerek dapat dikendalikan. ”Pemerintah ada kesepakatan dengan asosiasi, tetapi baru sebatas untuk pengadaan obat pemerintah dan itu baru item tertentu,” kata Sri.

Menteri Perindustrian Mohammad S Hidayat mengatakan, harga obat sekarang mengikuti harga pasar. Semestinya ada aturan khusus terhadap harga obat agar mencapai asas keterjangkauan bagi masyarakat.

Menurut dia, sejak dulu proses investasi industri farmasi sangat bermasalah dalam aspek daftar negatif investasi. Aturan industri ini lebih berada di bawah Kementerian Kesehatan. Pihaknya sudah meminta sektor ini dikembalikan ke Kementerian Perindustrian. Hanya substansi obatnya yang mendapatkan aturan dari Kementerian Kesehatan.(INE/OSA)



Selengkapnya.....

MUSIBAH LONGSOR DI PERKEBUNAN TEH: EVALUASI TERHAMBAT MEDAN

BANDUNG - Evakuasi korban tanah longsor di Perkebunan Teh Dewata, Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung, Jawa Barat, terhambat medan berat berupa jalan menanjak berliku-liku dan berbatu.

Pukul 16.00, Rabu (24/2), evakuasi terpaksa dihentikan karena khawatir longsor susulan akan terjadi setelah hujan deras kembali mengguyur kawasan perkebunan tersebut.

Hingga pukul 20.00, jumlah korban yang ditemukan dari timbunan longsor 19 orang dari 43 nama yang dilaporkan hilang oleh keluarganya. Sebelum diserahkan kepada keluarga, korban yang ditemukan dibawa ke masjid setempat yang berjarak sekitar 500 meter dari lokasi longsor.

Hujan pada Rabu sore menyebabkan lumpur longsoran tebing menjadi liat dan membahayakan petugas evakuasi. Hujan deras juga mengganggu penglihatan petugas evakuasi yang menjalankan mesin pengeruk (backhoe).

Lalu lintas kendaraan yang padat menuju lokasi longsor juga menjadi penghambat masuknya alat-alat berat ataupun logistik. Kondisi semakin ruwet ketika pengamanan jalan sepanjang 15 kilometer menuju lokasi bencana tersebut diperketat menjelang kunjungan Wakil Presiden Boediono.

Di lokasi longsor, lumpur setebal 3 meter mengubur 21 rumah warga di RW 18. Longsoran menimbulkan bekas menyerupai cekungan yang dalam seluas hampir 5 hektar. Sepanjang mata memandang, yang tampak hanya timbunan lumpur. Beberapa atap rumah warga yang tertimbun masih kelihatan.

Lokasi longsor yang terletak di kaki Gunung Tilu itu juga tak terjangkau frekuensi radio ataupun telepon seluler. Tak heran, saat longsor terjadi, Selasa pagi, informasi mengenai peristiwa tersebut disampaikan warga kepada aparat Kecamatan Pasirjambu beberapa jam kemudian, dengan menempuh jarak sejauh 32 kilometer.

Wakil Gubernur Dede Yusuf saat meninjau lokasi longsor, mendampingi Wapres Boediono, mengatakan, karena berbagai kendala, evakuasi yang dilakukan belum optimal.

Hingga Rabu sore, baru satu backhoe yang beroperasi di lokasi longsor. Empat lainnya terhambat kedatangannya karena akses jalan masuk yang sempit dan sukar dilintasi.

Sementara itu, 200 jiwa yang selamat dari longsor itu diungsikan ke Perkebunan Negara Kanaan, Desa Tenjolaya, sekitar 3 kilometer dari lokasi longsor.

Menurut Dede Yusuf, evakuasi tetap berlanjut hingga tujuh hari ke depan, dengan mengerahkan 1.200-an personel.

Tingkatkan kewaspadaan

Wapres Boediono kepada pers di lokasi bencana mengingatkan agar Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB), Satuan Koordinasi Pelaksana (Satkorlak) Daerah, aparat keamanan, dan penduduk meningkatkan kewaspadaan karena curah hujan sampai Maret 2010 masih tinggi sehingga musibah bisa sewaktu-waktu terjadi kembali.

Menurut Wapres, jika kondisinya tidak memungkinkan, penduduk Perkebunan Teh Dewata di Desa Tenjolaya dapat direlokasi. Transmigrasi merupakan salah satu opsi yang bisa ditempuh.

Boediono yang datang bersama Gubernur Jabar Ahmad Heryawan didampingi empat menteri, yaitu Menko Kesra Agung Laksono, Menteri Sosial Salim Segaf Al-Jufrie, Menteri Pekerjaan Umum Djoko Kirmanto, dan Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, serta Kepala BNPB Syamsul Maarif. Namun, sesaat setelah Wapres tiba di lokasi, hujan deras tiba-tiba turun sehingga Wapres kemudian masuk ke masjid untuk bertemu dengan para keluarga korban, lalu meninggalkan lokasi.

”Dari laporan Badan Meteorologi, curah hujan yang tinggi masih akan terjadi sampai Maret mendatang. Berarti, masih satu bulan lagi kerawanan itu masih akan terjadi. Jadi, yang perlu diingatkan adalah peningkatan kewaspadaan satu bulan ke depan,” kata Boediono.

Wapres juga meminta agar Pemerintah Provinsi Jabar menginventarisasi kawasan yang dianggap rawan longsor selama musim hujan sehingga bencana longsor tidak akan terulang kembali.



Boediono atas nama pemerintah kemudian memberi bantuan dana melalui Pemerintah Kabupaten Bandung berupa uang Rp 200 juta, 25 unit tenda, 500 lembar selimut, dan 100 paket masing-masing berisi peralatan dapur, sandang, dan tikar.


Di Jakarta, Wakil Menteri Pekerjaan Umum (PU) Hermanto Dardak menduga longsoran di Ciwidey, Jabar, akibat tak dipatuhinya tata ruang. Seharusnya, pemerintah daerah mampu mengawasi pelanggaran-pelanggaran tata ruang sejak dini. ”Tim dari Kementerian Pekerjaan Umum hari ini sedang meneliti kondisi di Ciwidey. Tapi, saya menduga bencana itu akibat pelanggaran tata ruang. Bencana di Indonesia umumnya diawali pelanggaran-pelanggaran itu,” kata Hermanto.

Hermanto mengatakan, letak lokasi bencana yang berada di pelosok sebenarnya sudah menyiratkan adanya disinsentif terhadap kawasan itu sehingga pemerintah tak membangun jalan ke sana.

Di lokasi kejadian, Presiden Direktur Perkebunan Chakra, Rachmat Badrudin, menyatakan, kalau kondisi tanah perkebunan itu berdasarkan hasil penelitian tidak aman bagi permukiman karyawan, pihaknya akan merelokasi usahanya dan kalau perlu menutup kawasan perkebunan.

”Kami menilai longsor terjadi bukan karena rusaknya hutan lindung, tetapi adanya retakan tanah akibat gempa bumi yang terisi air hujan akibat curah hujan yang tinggi sehingga menggoyahkan tanah kawasan hutan lindung,” kata Rachmat.

Hal senada dikemukakan Wagub Jabar Dede Yusuf. ”Longsor ini murni bencana alam. Tidak ada pelanggaran tata ruang dalam kejadian ini. Tegakan pohon di hutan lindung tidak diganggu oleh aktivitas perkebunan,” tuturnya.

Perkebunan Dewata yang dikelola PT Chakra mulai beroperasi tahun 1956 dan saat ini memiliki 801 pekerja. ”Longsor terjadi karena ada retakan di bagian tebing gunung akibat gempa bumi 2 September 2009,” ujar Dede. (HAR/ELD/REK/RYO/ADH/CHE/GRE/kps)



Selengkapnya.....

Pekan Seni Mahasiswa “UMSU Art & Musik Kontemporer”

Medan - Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara (BEM UMSU), menyelenggarakan Pekan Seni Mahasiswa 2010 berjudul “UMSU Art & Musik Kontemporer” dengan aneka ragam kegiatan seperti Kompetisi Tari Antar SMU Sederajat diikuti 12 Sanggar Tari, Kompetisi Seni Antar Mahasiswa UMSU dan Lomba Drama/Puisi kegiatan ini dilaksanakan padaSenin s/d Kamis (22/02.2010 s/d 25/02/2010).
Kegiatan juga diisi dengan pameran Kebudayaan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut, Pameran barang-barang kerajinan oleh Dekranasda Sumut serta Bazar Makanan Daerah sebanyak 12 stand bertempat di Kompleks Kampus Terpadu UMSU, Jl Kapten Mukhtar Basri No 3 Medan, demikian diutarakan Ketua panitia kegiatan, Rizky Abimanyu kepada wartawan usai acara pembukaan kegiatan tersebut, Senin (22/02) sore.

Hal tersebut dipublish menurut berita yang dirilis website www.umsu.ac.id dengan tema “BEM UMSU selenggarakan pekan seni mahasiswa 2010”.

Hadir pada acara pembukaan tersebut Kepala Dinas Pendidikan Sumut Drs H Bahrumsyah MM, Rektor UMSU, H Bahdin Nur Tanjung, SE MM, Wakil Rektor III Drs Agussani MAP, para Dekan Fakultas se-UMSU, Kapolsekta Medan Timur AKP YS Nasution, Ketua BEM UMSU Budi Ramadhani, Ketua MPM UMSU dan sejumlah aktivis kampus lainnya, Ka Biro Humas UMSU Anwar Bakti dan Kepala Biro lainnya serta para peserta kompetisi.

Ketua BEM/Presiden Mahasiswa UMSU, Budi Ramadhani dalam sambutannya mengucapkan apresiasi yang tinggi kepada Rektor H Bahdin Nur Tanjung selaku pemimpin di universitas ini telah sukses memajukan dan mengembangkan UMSU sehingga menjadi barometer Perguruan Tinggi Swasta di Sumut dan mengharapkan Bahdin sukses pula nanti untuk skala yang lebih besar lagi yakni memimpin masyarakat selaku Walikota Medan.

Gubernur Sumut H Syamsul Arifin, SE diwakili Kepala Dinas Pendidikan Sumut, Drs H Bahrumsyah MM mengatakan bahwa seni itu indah dan mahal nilainya, khususnya tari-tarian dan musik kontemporer yang dimiliki oleh semua etnis yang ada di Indonesia. Oleh karenanya semua itu perlu ditata, dibina, dirawat dan dijaga agar dapat terus bertahan dan tidak hilang ditelan budaya lain yang gencar mempengaruhi generasi muda kita saat ini seiring dengan kemajuan teknologi informasi.


Bahrumsyah menyatakan, ke depan pihaknya akan mengupayakan anggaran untuk membantu penyelenggaraan kegiatan seni di sekolah-sekolah mulai SD hingga Perguruan Tinggi dari dana APBD Sumut agar generasi muda di Sumut tetap mencintai seni budayanya sendiri.

Sementara itu Rektor H Bahdin Nur Tanjung, SE MM mengucapkan terima kasih atas inisiatif BEM UMSU yang menggagas kegiatan pekan seni ini walaupun dengan dana yang minim, tetapi dengan kemauan keras berhasil mewujudkannya demi rasa kecintaan kepada seni budaya sendiri.

Disebutkan Bahdin bahwa kegiatan seperti ini sangat perlu didukung baik oleh pihak UMSU maupun pihak Dinas Pendidikan serta Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Sumut. “Dengan telah diberikannya ‘lampu hijau’ oleh Kepada Dinas Pendidikan Sumut maka BEM UMSU dapat membuat proposal untuk menyelenggarakan kegiatan ini sebagai agenda tahunan nantinya”, ujar Bahdin mengakhiri sambutannya dan membuka resmi kegiatan tersebut (Fan).

Selengkapnya.....

Teknik Bernyanyi Bantu Penderita Stroke Kembali Berbicara

Penangan pasien pasca serangan jantung perlu dilakukan. Umumnya, sebagian dari pasien stroke mengalami kelumpuhan dan sebagian dari kelumpuhan itu bisa disembuhkan dengan menjalani terapi. Salah satu terapi yang kini tengah menjadi perbincangan adalah terapi bernyanyi.

Sebuah riset yang digagas Harvard Medical School mengungkapkan teknik bernyanyi sukses mengembalikan kemampuan berbicara pasies pasca stroke. Teknik yang dimaksud menjadikan latihan pengucapan kata dan kalimat seperti ketika menyanyikan sebuah lagu. Para peneliti di Harvard meyakini bahwa teknik ini mampu memperbaiki kerusakan otak bagian kiri akibat stroke.

Umumnya, penderita stroke mengalami kesulitan untuk mengucapkan dua kata sekaligus. Berkat teknik bernyanyi, penderita stroke mampu berpidato dengan lancar dihadapan masyarakat. Dr Gottfired Schlaug, Neurologi dari Harvard Medical School seperti dikutip dari Dailymail.co.uk, Senin (22/2) menyatakan teknik bisa digunakan untuk 100 orang sekaligus dan bisa pula dilakukan dirumah.

"Kami meyakini setiap langkah dari terapi dan sekaligus membuktikan efisiensi terapi ini," tegasnya.

Stroke termasuk penyakit serebrovaskuler (pembuluh darah otak) yang ditandai dengan kematian jaringan otak (infark serebral) yang terjadi karena berkurangnya aliran darah dan oksigen ke otak. Berkurangnya aliran darah dan oksigen ini bisa dikarenakan adanya sumbatan, penyempitan atau pecahnya pembuluh darah.

WHO mendefinisikan bahwa stroke adalah gejala-gejala defisit fungsi susunan saraf yang diakibatkan oleh penyakit pembuluh darah otak dan bukan oleh yang lain dari itu.

Dalam perkembangannya, stroke tak lagi hanya menyerang kelompok lansia, tetapi juga menyerang generasi muda yang masih produktif. Stroke tak lagi menjadi milik warga kota yang berkecukupan , namun juga dialami oleh warga pedesaan yang hidup dengan serba keterbatasan.

Hal ini akan berdampak terhadap menurunnya tingkat produktifitas serta dapat mengakibatkan terganggunya sosial ekonomi keluarga. Selain karena besarnya biaya pengobatan paska stroke , juga yang menderita stroke adalah tulang punggung keluarga yang biasanya kurang melakukan gaya hidup sehat, akibat kesibukan yang padat.



Selengkapnya.....

Perkebunan Teh Longsor, 70 Buruh Teh Hilang

Bandung - Selagi dampak banjir yang membuat ribuan orang mengungsi dan puluhan pabrik tekstil lumpuh belum berakhir, peristiwa longsor terjadi pada Selasa (23/2) pukul 08.00 di kawasan perkebunan dan pabrik teh Desa Tenjolaya, Kecamatan Pasirjambu, Kabupaten Bandung. Sebanyak 70 buruh perkebunan teh diperkirakan hilang tertimbun.

Longsor di Desa Tenjolaya itu meliputi tiga dari 15 RT di RW 18. Selain menimbun 50 rumah bedeng milik buruh, longsor juga menimbun satu pabrik pengolahan teh, satu gedung olahraga, satu koperasi karyawan, satu puskesmas pembantu, dan satu masjid. Luas perkebunan itu sendiri mencapai 500 hektar. Banyaknya korban yang tertimbun karena longsor terjadi pada pagi hari saat warga tengah beraktivitas.

Hingga berita ini diturunkan, evakuasi masih dilakukan di daerah yang berada di dasar lembah Gunung Waringin dan dikelilingi kawasan perkebunan teh Dewata yang dikelola PT Cakra. Baru empat jenazah yang dapat dikeluarkan dari timbunan tanah, tetapi identitas keempatnya belum bisa dipastikan.

Sekretaris Kecamatan Pasirjambu Saiful Bachri menjelaskan, hujan deras mengguyur lokasi kejadian sejak malam sebelumnya. Kawasan yang longsor merupakan tebing curam yang berbatasan dengan kawasan Gunung Tilu, Bandung Selatan. ”Kawasan itu memang rawan longsor,” kata Saiful.

Menurut anggota pos komando (posko) bencana di Kecamatan Pasirjambu, Kusnadi, evakuasi korban dilakukan secara manual, hanya dengan cangkul karena alat berat tengah menuju ke lokasi longsor yang berjarak 32 kilometer dari Jalan Raya Ciwidey. ”Kami baru dapat laporan jam tiga sore karena buruknya kondisi infrastruktur,” ujar Kusnadi.

Untuk mencapai lokasi longsor, menurut Kusnadi, butuh waktu tiga jam jalan kaki, dengan jalan berbatu dan berkelok. Kawasan itu juga tidak terjangkau jaringan telepon seluler sehingga komunikasi sulit dilakukan.

Asep Ester, relawan dari Kecamatan Rancabali, menambahkan, longsoran berasal dari salah satu perbukitan kebun teh yang produktif. Luas daerah yang tergerus berukuran lima hektar.

Dapur umum

Terkait banjir bandang yang berlangsung beberapa hari terus-menerus di Kabupaten Bandung, pemerintah akan menambah dapur umum di lokasi banjir Sungai Citarum, Kabupaten Bandung, bagi sekitar 15.000 pengungsi.

Menurut Udjwalaprana Sigit, Kepala Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Jabar, saat ini ada tujuh dapur umum yang dipusatkan di lima kantor kecamatan yang terimbas banjir, yakni Dayeuhkolot, Baleendah, Bojongsoang, Banjaran, dan Pamengpeuk.

”Dapur umum akan diperbanyak hingga 14 unit sebab banjir di Baleendah dan Dayeuhkolot meluas ke tiga kecamatan tetangga,” kata Sigit. BPBD Jabar juga akan menambah logistik bagi pengungsi.

Bantuan kepada korban banjir juga belum merata. Sejumlah pengungsi dari Kelurahan Andir, Kecamatan Baleendah, yang mengungsi di tenda yang didirikan di Jembatan Citarum, misalnya, baru pada Senin (22/2) memperoleh kiriman nasi bungkus dari kantor kecamatan. Padahal, mereka sudah mengungsi sejak dua pekan lalu.

Camat Baleendah Usman Sayogi mengakui tidak semua pengungsi bisa tertangani karena personel Palang Merah Indonesia dan petugas kecamatan pengelola dapur umum terbatas. ”Kami hanya bisa menyediakan makanan bagi sekitar 5.000 warga yang mengungsi di tiga titik, yakni Gedung Juang 45, Aula Kelurahan Baleendah, dan Kantor PDI-P,” kata Usman.

Kepala Desa Cangkuang Wetan, Kecamatan Dayeuhkolot, Tedi Supriadi, mengatakan, banjir di daerahnya merendam 954 rumah dan menimpa 4.721 jiwa. Hingga Selasa sore, bantuan yang mengalir ke daerahnya masih minim. ”Warga butuh tikar, selimut, makanan, dan obat-obatan,” ujarnya.

Untuk mempercepat penyaluran bantuan, BPBD Jabar membentuk tim reaksi cepat. Tim itu juga bertugas mengawasi penyaluran bantuan agar tak terjadi penyelewengan, terutama yang selama ini disinyalir warga dilakukan oknum dari kelurahan dan kecamatan.

Untuk pelayanan kesehatan, Dinas Kesehatan (Dinkes) Jabar memastikan stok obat bagi pengungsi masih mencukupi. Dinkes Jabar juga menyiapkan lima mobil penjernihan air dan WC keliling untuk keperluan sanitasi. Sebanyak 7.588 sumur warga yang terendam banjir juga telah diberi kaporit agar bisa kembali dikonsumsi.

Kementerian Pekerjaan Umum melalui Direktorat Jenderal Cipta Karya juga memberi 25 unit alat penjernihan air cepat kepada korban banjir di Dayeuhkolot dan Baleendah. Alat itu digunakan untuk menjernihkan air banjir atau air sungai sehingga bisa dikonsumsi warga.

Kerugian pabrik tekstil

Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia Kabupaten Bandung Yohan Lukius, Selasa, menjelaskan, kerugian industri tekstil di wilayah Bandung Selatan akibat banjir hingga pekan ketiga Februari ditaksir mencapai Rp 20 miliar.

Banjir menyisakan endapan lumpur merusak mesin, benang, dan kain. Adapun gangguan distribusi mengakibatkan produk tekstil harus dikirim lewat paket udara yang biayanya lima kali lebih mahal dibandingkan dengan pengiriman melalui laut.

Menurut Yohan Lukius, pabrik yang terdampak langsung berada di wilayah Baleendah, Rancaekek, Banjaran, Dayeuhkolot, dan Majalaya. Kawasan tersebut adalah kawasan industri Bandung Selatan bidang tekstil dan produk tekstil. ”Setidaknya 8 pabrik tekstil lumpuh karena seluruh areanya tergenang air. Adapun 30 pabrik lain setengah beroperasi karena banjir hanya merendam sebagian area,” kata Yohan.

Kerugian terbesar yang diderita industri tekstil, lanjutnya, yakni pada renovasi mesin. ”Sebagai gambaran, satu pabrik tekstil skala sedang memiliki sekitar 500 unit mesin. Jadi, untuk perbaikan mesin saja bisa menelan biaya hingga Rp 2,5 miliar,” ujar Yohan.

Belum lagi puluhan ton benang dan kain yang tergenang endapan lumpur. Sebab, kualitas benang dan kain sudah pasti akan turun dan satu-satunya alternatif menghindari kerugian lebih besar adalah dengan menjualnya. Adapun bahan setengah jadi yang sedang dalam proses pemintalan saat mesin berhenti sudah tidak dapat dimanfaatkan.

Selain itu, pengiriman satu kodi produk garmen ke Jeddah, Arab Saudi, menggunakan kapal laut dikenai biaya 14 dollar AS, sedangkan jika memakai pesawat terbang melonjak hingga 70 dollar AS per kodi.

Deden Suwega, Ketua II Perhimpunan Pengusaha Tenun Majalaya, menuturkan, ada sekitar 10 pabrik tenun yang sempat lumpuh akibat banjir, terutama pabrik-pabrik yang berada di Jalan Laswi di antara Majalaya dan Ciparay. ”Kerugian satu pabrik rata-rata mencapai Rp 1 miliar. Sangat dipahami karena biaya produksi pabrik tekstil memang tinggi,” ujarnya.

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia Jabar Ade Sudradjat menambahkan, dibutuhkan waktu sekitar dua minggu untuk perawatan mesin tenun di pabrik-pabrik tekstil yang terkena banjir.

Kepala Bagian Umum PT Tridaya Sinarmas Pusaka (TSP) Erwin Thomas menjelaskan, pabrik milik PT TSP yang berlokasi di Kampung Cieunteung, Baleendah, merugi lebih dari Rp 1 miliar dan pabrik terpaksa berhenti beroperasi. Diperkirakan pabrik bisa beroperasi kembali paling cepat sebulan lagi.

Pabrik-pabrik lain di Jalan Mohammad Toha sudah mulai beroperasi sejak hari Selasa kemarin. Air bah yang sempat merendam 22 pabrik di kawasan itu telah surut. Jalan Raya Mohammad Toha—penghubung Kota Bandung dengan Kabupaten Bandung—juga sudah dapat dilintasi.

Terlambat penataan

Menteri Perindustrian Mohammad S Hidayat mengakui kerugian industri tekstil dan garmen sekitar Rp 20 miliar. Dari 75 pabrik tekstil dan garmen di daerah itu, ada 30-an pabrik yang kebanjiran.

Menurut Hidayat, kita terlambat menata kawasan yang sudah terbentuk sebagai klaster industri, seperti kawasan Bandung Selatan. ”Kita semestinya segera membenahi lingkungannya,” kata Hidayat.

Kementerian Perindustrian, kata Hidayat, sudah mendapat janji dari Gubernur Jabar bahwa lingkungan klaster industri yang sudah terbentuk dan menghasilkan produk nasional segera diperbaiki menggunakan biaya dari APBN. Ini diperlukan agar kawasan itu memenuhi status sebagai kawasan klaster industri.(WAS/ELD/GRE/REK/ABK/ADH/OSA)



Selengkapnya.....

Namanya Disebut, Sri Mulyani Dijaga Ketat

Usai penyampaian pandangan akhir fraksi yang tergabung dalam Pansus Hak Angket Century tadi malam, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diperlakukan lebih istimewa dari biasanya. Tidak biasa-biasanya Sri Mulyani kini dijaga ketat oleh petugas keamanan Kementerian Keuangan.

Wartawan yang ingin meliput kegiatan Sri Mulyani pun merasa kesulitan. Staf pengamanan tidak sedikit pun memberikan ruang bagi wartawan untuk memasuki lorong di mana tempat Sri Mulyani biasanya melintas menjelang memasuki lift.

Petugas yang ditanyai tentang ketatnya penjagaan juga sama sekali tidak mau memberikan komentar. Mereka sepertinya takut memberikan pernyataan.

Tetapi Sri Mulyani yang ditegur wartawan sempat menengok dan mengatakan, "Nanti diatur saja ya." Humas Kementerian Keuangan mencoba menenangkan wartawan dengan mengatakan, Sri Mulyani siap menggelar konferensi pers untuk menjawab pertanyaan terkait rekomendasi pansus.

Pandangan akhir dari sembilan fraksi di Pansus Hak Angket Century telah berakhir menjelang pukul 02.00 WIB, Rabu 24 Februari 2010.

Dari sembilan fraksi itu, tiga fraksi secara tegas menyebut nama-nama pihak yang bertanggung jawab pada proses penyelamatan PT Bank Century Tbk. Tiga fraksi itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hanura, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sementara Partai Golkar hanya menyebutkan inisial saja.

Fraksi PDIP menyebutkan sejumlah nama mantan pejabat yang bertanggung jawab dalam kasus Bank Century. PDIP mendesak agar mereka segera diproses hukum oleh aparat hukum, termasuk KPK.

"Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, fraksi PDIP menyatakan agar dilakukan proses hukum secara terbuka atas pejabat yang terlibat," ujar Maruarar Sirait, juru bicara Fraksi PDIP dalam penyampaian pandangan akhir pansus Bank Century.

Sementara itu, enam fraksi lainnya tidak menyebut nama. Fraksi-fraksi itu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Demokrat. Bahkan, Partai Demokrat dan PKB menilai proses bail out tidak memenuhi unsur melawan hukum. Bail out dibenarkan karena lakukan dalam kondisi darurat.

"Keputusan KSSK tidak mengandung unsur melawan hukum," kata Juru Bicara Fraksi PKB Muhammad Thoha di gedung DPR, Jakarta, Rabu 24 Februari 2010.

Sedangkan Partai Golkar meski di awal penyampaian pandangan akhir tidak menyebut nama, pada akhirnya menyebutkan inisial yang dimaksud. Inisial itu di antaranya BO untuk Boediono dan SMI bagi Sri Mulyani Indrawati. Pansus selanjutnya akan membawa dokumen pandangan akhir fraksi untuk diolah tim ahli dan pimpinan. "Pembahasan akan dilakukan hari ini pukul 14.00 WIB," kata Wakil Ketua Pansus Century Mahfudz Sidiq sebelum menutup rapat pandangan akhir fraksi Century.



Selengkapnya.....

LINGKUNGAN: INDONESIA DALAM PENGHANCURAN

Nusa Dua - Indonesia adalah negara kepulauan yang sedang dalam proses penghancuran. Apabila tidak hati-hati di forum internasional, Indonesia bisa semakin terjebak pada kepentingan negara-negara penganut ekonomi neoliberal yang sekarang ini banyak berlabel ekonomi hijau.

Kekhawatiran itu terungkap dalam perbincangan Kompas dengan sejumlah tokoh lembaga swadaya masyarakat yang memantau acara ”Spesial Session of The UNEP Governing Council (GC UNEP) yang berlangsung sejak Senin (22/2) di BICC, Nusa Dua, Bali, dan akan dilanjutkan dengan Konferensi Menteri Lingkungan Hidup Dunia (Special Session of The United Nation Environment Programme Governing Council/GC-UNEP), 24-26 Februari 2010.

Hadir dalam kesempatan itu Ketua Institut Hijau Indonesia Chalid Muhammad, Direktur School of Democratic Economics Hendro Sangkoyo, Sekretaris Jenderal Koalisi Rakyat untuk Keadilan Perikanan M Riza Damanik, dan Deputi Direktur Indonesian Center for Environmental Law Prayekti Murharjati.

Menurut Chalid Muhammad, bukti proses penghancuran yang sedang terjadi adalah adanya perluasan secara besar-besaran perkebunan kelapa sawit. Padahal, setiap hektar kelapa sawit banyak menggunakan zat berbahaya.

Selain itu, Indonesia juga menjadi tempat pembuangan limbah atau sampah elektronik. Apabila hal ini tidak diantisipasi, udara di Indonesia 20 tahun mendatang banyak mengandung logam berat berbahaya.

Banjirnya sampah elektronik ini juga perlu diantisipasi, terutama setelah adanya Kesepakatan Perdagangan Bebas (Free Trade Agreement) dengan China. Sebab, China merupakan salah satu negara penghasil sampah elektronik yang banyak.

Lebih celaka lagi, Hendro Sangkoyo menambahkan, saat ini ada kecenderungan dari negara-negara maju untuk memperdagangkan sampah elektronik atau limbah ke negara-negara berkembang. ”Penyelundupan limbah B3, termasuk merkuri (Hg) juga masih berlangsung sampai sekarang,” ujarnya.

Perusakan hutan juga bisa menjadi lebih meluas karena skema ekonomi hijau memungkinkan perusakan hutan melalui kompensasi uang atau penggantian lahan sejenis. ”Ini yang bisa membuat Indonesia terjebak,” kata Hendro.

Penegakan hukum

Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan seusai menghadiri F-11 Ministerial Meeting di Nusa Dua, kemarin, membenarkan bahwa banyak hutan rusak karena pembukaan lahan perkebunan kelapa sawit ataupun kawasan tambang. Pembukaan lahan itu tidak seizin Kementerian Kehutanan.

”Saya kira luasnya mencapai jutaan hektar,” ujarnya.

Perusakan hutan itu terjadi di banyak daerah karena eforia otonomi daerah. Pihak pemerintah daerahlah yang memberikan izin. Hutan yang dirusak itu terdiri dari hutan lindung, hutan konservasi, juga hutan produksi.

Zulkifli mengatakan, hal itu jelas merupakan pelanggaran undang-undang dan ancaman hukumannya adalah 10 tahun penjara. Kementerian Kehutanan juga sudah bekerja sama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi, kejaksaan, dan kepolisian untuk terus mengusut hal tersebut.

”Kawasan yang dilanggar itu akan disita untuk negara dan kemudian akan dilakukan rehabilitasi konservasi hutan,” ujarnya.

Terkait dengan Pertemuan Kementerian Kehutanan Negara-negara Pemilik Hutan Tropis, Zulkifli optimistis, kelompok negara itu bisa semakin menguatkan daya tawar pada pertemuan-pertemuan global. Pertemuan dipimpin Menteri Luar Negeri Marty M Natalegawa.(sut/kps)


Selengkapnya.....

Polri Siap Tindak Lanjuti Rekomendasi Pansus

JAKARTA - Dalam pembacaan pandangan akhir Pansus Hak Angket Pengusutan Kasus Bank Century DPR RI hingga dini hari tadi, sejumlah fraksi mendesak aparat penegak hukum untuk menindaklanjuti rekomendasi Pansus terkait dugaan tindak pidana korupsi dan perbankan dalam kasus Bank Century.

Kabareskrim Komjen Pol. Ito Sumardi mengatakan Polri siap menindaklanjuti rekomendasi Pansus sesuai dengan prosedur yang berlaku. "Polri siap menindaklanjuti artinya kita akan meneliti terlebih dulu. Kalau memang betul menurut Polri ada indikasi pidana baru kita cari bukti dan fakta yang mendukung," tuturnya kepada Kompas.com, Rabu (24/2/2010) pagi.

Sebagai aparat penegak hukum, Polri akan menjunjung tinggi asas paraduga tak bersalah. Oleh karena itu, menurutnya, boleh saja Pansus menyebut secara gamblang nama pihak-pihak yang dinilai bersalah dan harus bertanggung jawab, namun Polri tak akan menyebut nama.

Tindak lanjut terhadap rekomendasi Pansus akan dilakukan melalui mekanisme pelaporan. Artinya, Polri akan menunggu Pansus sebagai pihak pelapor untuk menyampaikan laporan yang berisi substansi rekomendasi akhir nantinya.

Polri sebelumnya juga telah menyelesaikan kasus Bank Century namun ini terkait kasus Antaboga sebelum dana talangan dikucurkan ke Bank Century. "Kalau yang setelahnya itu kan sifatnya lebih pada kebijakan. Jadi kita menunggu laporan," tandasnya.(kps)


Selengkapnya.....

Wow, Tari Saman Aceh Diusulkan Jadi "Warisan Dunia"

BANDA ACEH - Salah satu tarian tradisional asal dataran Tinggi Gayo, Kabupaten Gayo Lues, Provinsi Aceh, tari saman, diharapkan bisa memperoleh hak paten milik bangsa Indonesia dan diusulkan menjadi warisan dunia.

"Usulan agar tari saman untuk dipatenkan itu sudah dilakukan sekitar dua tahun lalu, dan kini akan menjadi kenyataan," kata Wakil Gubernur Aceh, Muhammad Nazar di Banda Aceh, Rabu (24/2/2010).

Hal itu disampaikan Wakil gubernur dalam rapat khusus dengan unsur dari Kementerian Kebudayaan dan Pariwisata RI, I Gusti Putu Laksaguna, Deputi V Menkokesra Sugi Hartatmo, UNESCO perwakilan Jakarta, para pakar budaya nasional, dan berbagai pihak terkait lainnya.

Wagub yang didampingi Kabag Humas Pemerintah Aceh, Nurdin F Joes dan Kadis Kebudayaan dan Pariwisata Aceh Marwan, menjelaskan, pentingnya pelestarian warisan budaya itu sebagai komitmen bahwa tari saman merupakan kesenian yang berkembang di tengah-tengah masyarakat Aceh pada abad lalu.

"Sebagai warisan budaya bangsa Indonesia, maka tari saman harus segera ditetapkan dan dilestarikan dunia. Kami menyatakan komitmen dan mendukung sepenuhnya tari saman sebagai warisan budaya bukan benda yang membutuhkan perlindungan dari badan dunia (UNESCO)," kata dia.

Muhammad Nazar menjelaskan, sebagai bentuk kebanggaan masyarakat Aceh maka tari saman mendapatkan registrasi 01.01.01.001 untuk diusulkan ke UNESCO guna dijadikan sebagai warisan Indonesia dan dunia, pada kategori warisan budaya bukan benda.

Pemerintah Provinsi Aceh memberikan apresiasi atas keseriusan pusat yang menindaklanjuti usulan agar tari saman mendapat perlindngan mendesak untuk menjadi warisan dunia yang diregistrasi melalui UNESCO.

Selain tari saman, Aceh juga memiliki sejumlah tarian tradisional yang unik dan memikat, antara lain seudati, rapai geleng, canang, dan gong.

Pemerintah Provinsi Aceh juga mengusulkan agar sejumlah tarian tradisional tersebut dimasukkan dalam kurikulum perguruan tinggi dan sekolah di seluruh nusantara.

Selengkapnya.....

JAMINAN KESEHATAN: JANGAN RENGGUT HAK SEHAT SI MISKIN

Ungkapan satiris bahwa orang miskin dilarang sakit bukanlah kata-kata kosong. Apabila tak ada uang, sakit sungguh mencekik leher. Pasien dan keluarganya sama-sama menderita.

Bolak-balik dari rumah ke rumah sakit terasa berat diongkos. Belum lagi proses pengobatan yang kerap tertunda lantaran ketiadaan biaya.

Aura (7 bulan), misalnya, tertunda empat bulan sebelum diberangkatkan dari kampungnya di Desa Pangkal Bulu, Kecamatan Payung, Provinsi Bangka Belitung, ke RS Cipto Mangunkusumo (RSCM) di Jakarta. Bayi pasangan Otan (32) dan Surya (28) itu diketahui mengalami hidrosefalus (pembesaran kepala) sejak berumur tiga bulan.

Keterlambatan pengobatan mengakibatkan cairan makin menumpuk, membuat kepala Aura terus membesar. Dengan kondisinya itu, Aura kini susah bersuara, apalagi menangis.

Mereka bertolak ke Jakarta berbekal uang Rp 5 juta hasil pinjaman dari sanak keluarga dan selembar kartu Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda). Selain biaya berobat bagi Aura, keluarga buruh tani ini juga harus mengeluarkan biaya perjalanan dan untuk kebutuhan hidup sehari-hari di Jakarta.

Ongkos hidup terasa makin berat karena mereka tak tertampung di rumah singgah RSCM. Biaya tinggal di rumah singgah ini ringan, hanya Rp 15.000 per hari. Namun, dengan kapasitas 84 tempat tidur, pengantrenya bisa ratusan orang.

”Semula kami berencana tinggal di masjid RSCM. Namun, karena kasihan dengan bayi, kami memilih mencari rumah kos,” kata Otan.

Masalah keuangan juga menyebabkan orangtua bayi hidrosefalus lainnya, Mohammad Toriq (2 bulan), memilih bermalam di Masjid Asyifa, RSCM. Toriq akhirnya mendapatkan perhatian pihak rumah sakit setelah media massa memberitakannya. Sementara Aura, atau Toriq lain bersama keluarganya, tetap harus berupaya keras mengelola sedikit uang untuk mencari pondokan dan makan.

Rumah kos murah bagi pasien rawat jalan ataupun keluarga yang menunggui memang menjamur di sekitar rumah sakit. Sejumlah keluarga di sekitar RSCM menawarkan kamar di rumah mereka. Aura mendapatkan kamar berukuran 3 meter x 2 meter di rumah milik Ibu Ika, Jalan Kimia Ujung, dengan tarif Rp 600.000 per bulan.

Di beberapa rumah kos ada fasilitas dapur sehingga keluarga pasien bisa memasak dan mengirit uang makan. Di kos-kosan mungil itu berjejalan pasien dan keluarganya. Kebersihan—apalagi kondisi steril yang dibutuhkan pasien sembari menunggu jadwal operasi ataupun pemeriksaan rutin di rumah sakit—sering terabaikan. Tidak jarang sakit pasien justru makin parah dan keluarga yang menunggu pun turut sakit.

”Saya kena flu dan batuk sudah tiga hari. Paling cuma minum obat dari warung. Yang penting tetap bisa nungguin anak saya ini,” kata Nining (51) asal Lampung yang mendampingi putrinya, Raudah (34), penderita tumor yang tengah berobat jalan di RS Fatmawati, Jakarta Selatan. Mereka berdua kini menghuni rumah kos Uti (46) dengan membayar Rp 25.000 per hari.

”Memang menambah uang masuk, tetapi banyak orang yang tidak punya uang hanya membayar ala kadarnya. Karena kasihan, ya, tetap ditampung,” kata Uti, pemilik rumah kos di belakang RS Fatmawati.

Tak tertangani

Duka pasien miskin pernah mengemuka pada tahun 2008. Saat itu, sekitar 30 pasien dan keluarga pasien miskin di RSCM memilih tinggal di salah satu bangunan kosong di rumah sakit tersebut. Saat bangunan direnovasi, mereka pun terusir.

Terlunta-lunta, puluhan orang itu ditampung di lantai dasar Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) tepat di seberang RSCM. Pasien penderita tumor hingga kakek-kakek penderita gagal ginjal yang harus selalu menggunakan kateter terpaksa tidur di lantai beralas tikar.

Akhirnya, beberapa dermawan menampung mereka di sebuah rumah layak di Menteng. Angkutan menuju dan pulang ke RSCM untuk pemeriksaan rutin turut disediakan. Akan tetapi, harus disadari, hanya kasus 30 orang yang telantar itu saja yang terselesaikan. Sementara kasus serupa masih ratusan, bahkan ribuan, di luar sana.

Sepanjang 2008 tersebut, LBH Jakarta, LBH Kesehatan, dan beberapa organisasi kemasyarakatan lain beberapa kali mendesak pemerintah agar memperbaiki pelayanan kesehatan bagi si miskin. Namun, tuntutan itu tak pernah benar-benar dipenuhi. Hingga kini!

Forum Warga Kota Jakarta (Fakta), misalnya, menerima laporan dan mengadakan investigasi sejak Juni 2009 hingga awal tahun 2010. Hasilnya, ada beberapa kasus penggelembungan biaya perawatan warga miskin. Ada pula kasus pembayaran ilegal untuk mendapatkan kamar perawatan di rumah sakit pemerintah tertentu, biaya kursi roda, membeli alat kesehatan atau obat, laboratorium, dan uang muka perawatan.

Ketua Fakta Azas Tigor Nainggolan mempertanyakan kapan pemerintah menindak tegas segala bentuk penyelewengan pelayanan kesehatan bagi warga miskin serta memperbaiki sistem yang ada agar nasib mereka tak lagi terabaikan. Pembiaran terhadap buruknya pelayanan kesehatan bagi si miskin sama artinya dengan merenggut hak hidup mereka.
(Agnes Rita Sulistyawati dan Neli Triana/KPS)


Selengkapnya.....

Presiden Ajak Koalisi Bertemu, tetapi Gagal

Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, sebagai Ketua Dewan Pembina Partai Demokrat, mengundang pimpinan partai politik anggota koalisi pengusungnya pada Pemilu Presiden 2009 bertemu di rumahnya, Puri Cikeas, Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Pertemuan juga dihadiri anggota Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat tentang Hak Angket Bank Century dari Partai Demokrat.

Sebelum pertemuan malam di rumahnya, Senin pukul 14.00- 16.30, Presiden juga bertemu dengan ketua dan anggota Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPR, termasuk anggota Pansus. Mereka antara lain Anas Urbaningrum, Yahya Sacawirya, Benny K Harman, dan M Jafar Hafsyah. Pertemuan dilakukan di Wisma Negara, Istana Kepresidenan.

Namun, Ketua F-PD DPR Anas Urbaningrum mengatakan, tidak ada agenda politik yang dibahas dalam pertemuan dengan Yudhoyono. Anggota F-PD DPR hanya menyampaikan simpati dan doa bagi kesembuhan Ibunda Presiden, Ny Siti Habibah, yang kini dirawat di rumah sakit.

Sekretaris Jenderal Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Anis Matta, yang dihubungi terpisah, Senin, mengakui, memang ada undangan untuk bertemu Presiden di Cikeas. Sejumlah pimpinan parpol pun sudah menuju ke Cikeas. Namun, mereka membatalkan pertemuan itu. Pertemuan itu akan dilakukan kemudian.

Anis mengatakan, menjelang pandangan akhir fraksi dalam Pansus Bank Century, hubungan antarparpol dalam koalisi terasa makin emosional dan memanas. ”Operasi politik makin gila-gilaan,” ujarnya, menggambarkan kian gencarnya lobi-lobi politik untuk meredam perbedaan pandangan di antara parpol anggota koalisi.

Idrus Marham, Ketua Pansus Bank Century yang juga Sekjen Partai Golkar, menjelaskan, pertemuan di Cikeas adalah pertemuan partai sehingga ia tidak diundang. Aburizal Bakrie, Ketua Umum Partai Golkar, berencana datang.

Anas Urbaningrum menambahkan, rencana pertemuan Presiden dengan parpol koalisi dilatari pemikiran dan permintaan dari partai koalisi. Apalagi, pertemuan parpol koalisi sudah dilakukan beberapa kali.

Namun, kata Anas, pertemuan di Puri Cikeas, Senin malam, adalah pertemuan internal Demokrat. Pertemuan dengan partai koalisi ditunda. ”Rencana awal pertemuan dilakukan malam ini, tetapi beberapa partai koalisi mengusulkan ditunda dulu agar lebih lengkap dan partai terkonsolidasi,” kata Anas.

Anies Matta, yang juga Wakil Ketua DPR, meminta parpol anggota koalisi bersikap dewasa dalam merespons perbedaan pandangan dalam soal Bank Century. Kedewasaan ini penting karena koalisi yang juga diikuti PKS seharusnya merupakan koalisi kaum reformis yang bertekad melanjutkan agenda reformasi.

”Kami konsisten. Kami akan sebutkan siapa yang mengambil kebijakan itu,” ungkap Lorens B Dama, anggota Pansus dari Partai Amanat Nasional.

Hendrawan Supratikno dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan menegaskan, partainya akan menyebutkan nama yang bertanggung jawab dalam kasus Century. (day/nwo/kps)



Selengkapnya.....

Bahas Harga Darah, JK Akan Kumpulkan Kepala RS

JAKARTA - Salah satu isu penting terkait peran Palang Merah Indonesia (PMI) sebagai satu-satunya lembaga yang berwenang melayani transfusi darah adalah soal biaya penggantian pengolahan darah yang mahal dan berbeda-beda. Untuk mengatasi hal tersebut, Ketua Umum PMI Jusuf Kalla dalam waktu dekat akan mengumpulkan kepala rumah sakit se-Indonesia untuk membicarakan hal tersebut.

Saat menjawab pertanyaan salah seorang blogger Kompasiana dalam acara Kompasiana Monthly Discussion (Modis) di markas PMI Jakarta, Senin (22/2/2010), mantan Wakil Presiden ini mengakui banyaknya keluhan masyarakat terkait biaya darah yang dianggap mahal.

“Memang ada keluhan biayanya sampai Rp 500 ribu per kantong, padahal rumah sakit ambil darah dari kita hanya (dikenakan biaya) Rp 200 ribu. Kita berharap pihak rumah sakit tidak membebani pasien dengan biaya terlalu tinggi,” ungkap JK.


Kepala Bidang Pengadaan Darah PMI Jakarta Dr Udja Bachrussani mengakui, hingga saat ini pihaknya tidak bisa mengontrol biaya per kantong darah yang dipungut pihak rumah sakit. Beberapa alasan menaikkan biaya seperti untuk penyimpanan dan pemeriksaan ulang darah juga sulit diterima.

“Kita pertanyakan buat apa diperiksa lagi? Setiap darah yang keluar dari PMI sudah melalui pemeriksaan untuk empat macam penyakit dengan standar WHO,” ungkap Udja kepada Kompas.com melalui telepon.

Selain itu, proses pencocokan darah dengan kebutuhan pasien juga dilakukan di PMI dengan memeriksa contoh darah yang dikirim pihak rumah sakit pada saat meminta darah.

Untuk penyimpanan darah, Udja menjelaskan, tidak banyak rumah sakit yang memiliki bank darah untuk penyimpanan, sehingga pada saat membutuhkan darah, rumah sakit akan datang langsung ke PMI. “Di Jakarta, hanya ada sekitar 35 rumah sakit yang memiliki bank darah,” imbuhnya.

Oleh karena itu, upaya yang digagas oleh Jusuf Kalla sangat diperlukan untuk menyamakan persepsi dan agar masyarakat tidak dibebani dengan biaya transfusi darah yang terlalu tinggi.

Jakarta Naikkan Harga Darah

Saat ini, standar biaya pengadaan darah di seluruh Indonesia berkisar antara Rp 250-290 ribu per kantong. Sementara PMI Jakarta yang setiap hari mendistribusikan 900-1.000 kantong darah ke rumah sakit di Jakarta dan sekitarnya masih menerapkan harga lama yang lebih murah, yaitu Rp 75 ribu untuk rumah sakit swasta dan Rp 200 ribu untuk rumah sakit swasta.

Untuk itu, PMI Jakarta sedang mengajukan biaya baru sekitar Rp 125 ribu untuk RS pemerintah dan Rp 250 untuk swasta. “Rencananya harga baru ini akan diajukan ke gubernur,” kata Dr Udja.

Harga baru ini, tambah Udja, untuk menutupi biaya operasional pengolahan darah di PMI Jakarta yang tidak hanya menangani pasien yang tinggal di Jakarta tapi juga pasien rujukan dari seluruh Indonesia. (Iskandar Zulkarnaen)



Selengkapnya.....

JK: Donor Darah Harus Jadi Gaya Hidup

JAKARTA — Palang Merah Indonesia (PMI) di bawah kepemimpinan Jusuf Kalla telah mencanangkan beberapa terobosan dalam rangka meningkatkan kapasitas darah dan jumlah pendonor, antara lain dengan menjadikan kegiatan donor darah sebagai gaya hidup masyarakat perkotaan.

"Kita ingin donor darah jadi life style. Kalau ketemu yang ditanya, 'Kamu sudah donor berapa kali'," kata Ketua Umum PMI Jusuf Kalla di hadapan para blogger Kompasiana dalam acara Kompasiana Monthly Discussion (Modis) di Gedung PMI DKI Jakarta, Senin (22/2/2010).

Salah satu cara menjadikan donor sebagai gaya hidup adalah dengan membuka 100 gerai PMI untuk kegiatan transfusi darah di pusat-pusat perbelanjaan di Indonesia. Dengan kehadiran PMI di mal, JK berharap masyarakat yang mengisi waktu libur dengan berbelanja dan jalan-jalan di mal bisa menyumbangkan darahnya untuk misi kemanusiaan.

"Kemarin kita adakan kegiatan di Senayan City. Saya tanya ke manajemen Senayan City, di situ dalam satu hari jumlah pengunjung mencapai 50.000 orang. Kalau satu persen saja yang donor darah, sudah dapat 500 kantong dalam sehari," katanya.

Saat ini sudah ada 10 gerai yang rencananya akan dibuka di mal-mal Jakarta. Langkah awal ini diharapkan bisa diikuti oleh mal-mal lainnya untuk meningkatkan partisipasi masyarakat dalam menyumbangkan darah mereka.

"PMI juga akan bikin iklan. Saya sudah ketemu artis dan produser iklannya. Saya minta mereka melakukan donor dengan membuat iklan. Orang TV juga saya minta donor, ya dengan memberi slot untuk penayangan iklan. Jadi, donor tidak harus selalu dengan darah," papar JK dengan gaya khasnya yang mengundang tawa peserta diskusi bertema "Peluang dan Tantangan PMI" tersebut.

Target 4 juta kantong darah

Jusuf Kalla mengemukakan, saat ini kebutuhan darah per tahun adalah sebesar 4 juta kantong. Tahun lalu, PMI baru berhasil mengumpulkan 1,7 juta kantong. Hal ini membuktikan banyaknya masyarakat yang belum tahu apa dan bagaimana donor darah itu.

"PMI butuh banyak sekali darah. Dan ini perlu disosialisasikan terus-menerus agar masyarakat mau dengan sukarela mendonorkan darah mereka," jelasnya.

Tahun ini, PMI menargetkan dapat menghimpun 3 juta kantong darah. Pemenuhan darah sesuai kebutuhan per tahun sebanyak 4 juta kantong diharapkan bisa tercapai pada tahun 2011. "Untuk bisa memenuhi target 4 juta kantong, dibutuhkan dana operasional sekitar Rp 5 miliar," kata Kalla. (Iskandar Z)



Selengkapnya.....

Obat Generik Diabaikan, Konsumen Banyak Dirugikan

Jakarta - Pemerintah menegaskan, dokter yang bertugas di fasilitas pelayanan pemerintah wajib menuliskan resep obat generik bagi semua pasien sesuai indikasi medis. Namun, kewajiban ini kerap tak dipatuhi. Obat generik yang kualitasnya sudah teruji dan harganya murah sering diabaikan.

Kewajiban ini tertuang secara tegas dalam Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.02.02/Menkes /068/I/2010 tentang Kewajiban Menggunakan Obat Generik di Fasilitas Pelayanan Kesehatan Pemerintah.

Namun, dalam pemantauan Kompas di sejumlah puskesmas dan rumah sakit milik pemerintah pusat dan pemerintah daerah, kewajiban ini banyak dilanggar. Pasien kerap mendapatkan resep obat bernama dagang dari dokter. Karena harganya jauh lebih mahal, dengan sendirinya pasien dirugikan.

Sebagai contoh, resep yang diberikan seorang dokter kepada seorang pasien yang berobat di rumah sakit umum daerah di Jakarta, Kamis (18/2). Untuk keluhan sinusitisnya, ada enam jenis obat yang harus dibeli di apotek dan dua obat di antaranya diresepkan dengan nama dagangnya. Untuk dua obat bermerek tersebut, yakni Opicef sirup (cefadroxil monohydrate) dan Mucera tablet (ambroxol), pasien itu harus membayar Rp 83.307.

Padahal, jika menggunakan obat generik, yakni cefadroxil monohydrate dan ambroxol, ia mendapatkan harga 4,3 kali jauh lebih murah. Dengan menggunakan asumsi harga paling besar dari harga eceran tertinggi yang ditentukan pemerintah, ia mestinya hanya mengeluarkan biaya Rp 19.208 untuk mendapatkan obat serupa.

Begitu juga pasien lainnya, Ny Mi, yang berobat ke rumah sakit yang sama dengan keluhan rematik. Dari empat jenis obat yang diresepkan, dua di antaranya vitamin (berupa vitamin B kompleks dan antioksidan yang juga diresepkan dengan nama dagang), satu obat generik, dan satu obat bermerek dagang.

Franz Fale yang berobat di RSUD Abepura, Papua, juga mendapatkan resep dari dokter di rumah sakit tersebut dengan nama obat bermerek, yakni Colsancetine (chloramphenicol). Sejumlah pasien di berbagai fasilitas pelayanan pemerintah juga mendapat perlakuan yang sama.

Sebagian pasien yang ditemui di rumah sakit mengaku tidak mengerti perbedaan tentang obat generik, bermerek, atau produk paten. Mereka juga tidak pernah bertanya mengenai jenis obat yang diresepkan atau kemungkinan harganya. Sebaliknya, para dokter dan petugas apotek juga tidak memberikan pilihan kepada pasien dan keluarganya. ”Saya percaya saja apa yang diresepkan dokter,” kata Ny Mi.

Jangankan pasien yang membayar dari kantungnya sendiri, pasien miskin yang dijamin pemerintah pun belum semuanya mendapatkan obat generik. Survei citizen report card (CRC) yang dilaksanakan Indonesia Corruption Watch selama November 2009 menunjukkan belum semua pasien Jamkesmas, pemegang kartu keluarga miskin, dan surat keterangan tidak mampu mendapatkan obat generik. Survei tersebut mengambil sampel 738 pasien miskin di 23 rumah sakit yang ada di lima daerah, yakni Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang, dan Bekasi. Berdasarkan survei tersebut, 22,1 persen pasien belum mendapatkan obat gratis. Dari persentase tersebut, sebesar 79,1 persen tidak mendapatkan resep obat generik.

Berbagai alasan

Ketua Umum Ikatan Dokter Indonesia Prijo Sidipratomo mengatakan, peraturan menteri tentang kewajiban meresepkan obat generik baru akan ampuh jika diikuti insentif dan hukuman yang jelas. Namun, pengawasan penggunaan obat generik pun tidak akan mudah.

Ia berpendapat, sulit hanya mengandalkan niat baik dokter untuk meresepkan obat generik. Menurutnya, diperlukan sebuah sistem yang dapat mengontrol dan menggiring peresepan obat ke arah generik. Di berbagai negara maju, harga obat terkontrol melalui sistem kesehatan berbasis asuransi sosial.

”Sepanjang tidak ada sistem tersebut, berbagai upaya yang dilakukan pemerintah hanya menyembuhkan gejala tanpa menyelesaikan permasalahan dasarnya. Masyarakat akan terus mengeluhkan harga obat,” ujarnya.

Di lapangan, sulitnya pemberian obat generik karena berbagai faktor. Di Papua, misalnya, Direktur RSUD Abepura Aloysius Giay mengatakan, persediaan obat generik selama ini lancar dan cukup untuk tiga bulan mendatang. Pasien selalu diutamakan menggunakan obat generik. Namun, kalau obat generik tidak tersedia atau stok habis di RSUD, dengan terpaksa pasien diminta membeli di luar apotek RSUD.

Hal senada diungkapkan dokter kejiwaan di RSUD Wonosari Gunung Kidul, Ida Rochmawati. Ia menyatakan, banyak keluhan tentang penyakit pasien yang belum tersedia obat generiknya. ”Reaksi obat sangat individual. Keharusan menggunakan obat generik jangan menjadi harga mati karena bisa merugikan pasien. Tidak ada jaminan, obat generik lebih baik,” ujarnya.

Sejauh ini, yang sudah merasakan secara maksimal penggunaan obat generik dan biaya berobat lebih murah ialah pasien di puskesmas dan pasien yang mendapat jaminan kesehatan masyarakat (Jamkesmas).

Almi, pasien di Puskesmas Tanah Abang, misalnya, mendapatkan obat Amoksisilin dan puyer dari puskesmas itu. Ia hanya harus membayar biaya loket Rp 2.000.

Kepala Puskesmas Sindangkasih, Kabupaten Ciamis, Jawa Barat, Rais Arum mengatakan, sebulan sekali dinas kesehatan mengirim obat yang diajukan puskesmas yang merupakan obat generik. Pasien pun tidak perlu membayar obat tersebut ketika berobat ke puskesmas.

Pasar turun

Keengganan menggunakan obat generik menyebabkan omzet obat generik yang penggunaannya dicanangkan sejak tahun 1989 menurun.

Berdasarkan data Kementerian Kesehatan, jika lima tahun terakhir pasar obat nasional naik, dari Rp 23,5 triliun (2005) menjadi Rp 32,9 triliun (2009), pasar obat generik sebaliknya malah menurun persentasenya. Pasar obat generik pada kurun yang sama hanya Rp 2,5 triliun dan kemudian Rp 3,3 triliun atau hanya berkisar 10 persen dari pasar obat nasional.

Direktur Jenderal Bina Pelayanan Kefarmasian dan Alat Kesehatan Kementerian Kesehatan Sri Indrawaty mengatakan, pemerintah serius ingin merevitalisasi penggunaan obat generik, antara lain lewat peraturan menteri yang baru.

Penggunaan obat generik akan sangat menghemat biaya penanganan penyakit. Sejauh ini, biaya obat sekitar 60 persen dari total biaya pengobatan dan harusnya dapat lebih rendah. Sebanyak 453 obat generik yang harga eceran tertingginya dikontrol pemerintah sudah dapat mengatasi 70 persen penyakit yang ada.

Untuk memaksimalkan penggunaan obat generik, masih diperlukan peningkatan pemahaman dan kepercayaan masyarakat. Selain itu, dibutuhkan kesediaan dokter untuk meresepkan obat generik.



Selengkapnya.....

PANSUS CENTURY : SIKAP FRAKSI DPR DITENTUKAN MALAM INI

Jakarta - Fraksi-fraksi DPR di Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century, Senin (22/2) malam, akan menyampaikan pandangan fraksi terhadap hasil kerja Tim 15 dalam rapat pleno Pansus Century.

”Sesuai kesepakatan hasil rapat Pansus, Sabtu lalu, Senin malam ini masing-masing fraksi akan menanggapi hasil kerja Tim 15 yang mengerjakan laporan akhir Pansus dibantu tim ahli,” tutur anggota Pansus Century dari Fraksi Partai Golkar, Ade Komarudin, Minggu.

Pandangan fraksi ini diprediksi terbelah dalam dua sikap, yaitu sikap fraksi-fraksi anggota partai koalisi pendukung Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono dan nonkoalisi. Selain Partai Demokrat, Partai Kebangkitan Bangsa adalah partai anggota koalisi yang sudah jelas sikapnya dan ”paling setia” mendukung koalisi.

Ketua Umum DPP PKB Muhaimin Iskandar menegaskan, PKB tetap konsisten sebagai anggota koalisi pendukung pemerintah dan tidak terjebak dalam permainan politik pihak mana pun. ”Saatnya kita bekerja, bukan bermanuver,” ujar Muhaimin, Sabtu, seperti dikutip Antara.

Partai koalisi lainnya, seperti Partai Persatuan Pembangunan, Partai Amanat Nasional, Partai Golkar, dan Partai Keadilan Sejahtera, masih harus dilihat dalam sikapnya malam ini.

Untuk membuat pandangan fraksi tersebut, sejumlah dewan pimpinan pusat partai secara khusus menggelar rapat pleno. DPP PDI-P, misalnya, menggelar rapat pada Sabtu, yang dipimpin langsung ketua umumnya, Megawati Soekarnoputri. ”Bu Mega menyampaikan, sikapnya sesuai temuan di Pansus. Siapa yang bertanggung jawab harus dibuka. Kami harus punya peradaban politik dan tidak membohongi rakyat,” tutur Wakil Ketua Pansus Century dari Fraksi PDI-P Gayus Lumbuun, yang juga diundang ke rapat DPP PDI-P itu.

Dari arahan Ketua Umum DPP PDI-P tersebut, Gayus Lumbuun memaparkan, PDI-P akan menyampaikan ada empat pelanggaran, yaitu pelanggaran hukum perbankan, pencucian uang, pidana umum, dan pidana korupsi.

Partai Golkar, menurut Ketua DPP Partai Golkar Yorris Raweyai, sejak awal berkomitmen untuk mengungkapkan kebenaran dan fakta yang ada karena rakyat tidak bisa dibohongi. ”Golkar secara tegas akan menyebutkan nama, siapa-siapa yang harus bertanggung jawab,” kata Yorris.

Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), dalam pandangan akhir fraksi, juga dipastikan akan menyebutkan nama yang harus dimintai pertanggungjawaban atas kasus Bank Century. Ketua Umum Partai Hanura Wiranto, saat menerima Tim Sembilan Inisiator Hak Angket Bank Century, Minggu, memberikan dukungan agar Pansus mengungkapkan siapa yang harus bertanggung jawab. ”Hanura akan sampaikan siapa yang bertanggung jawab,” kata Ketua DPP Partai Hanura Akbar Faizal yang juga anggota Pansus Century.

Andi Rahmat, anggota Pansus Century dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, mengatakan, fraksinya akan menyebutkan nama yang dinilai bertanggung jawab terhadap kasus Bank Century itu. ”Penyebutan nama yang dianggap bertanggung jawab sangatlah lumrah,” kata Andi.

Di luar parlemen, massa dari berbagai elemen direncanakan akan berunjuk rasa di Gedung DPR pada 25 Februari mendatang. Di DPR, pada tanggal itu dijadwalkan rapat pleno pembahasan hasil Pansus Century. Unjuk rasa itu juga direncanakan berlanjut pada 1-2 Maret.

”Kami akan mengawal dan ingin memastikan bahwa kesimpulan Pansus sesuai dengan proses kritis yang telah berlangsung. Harus ada pihak yang bertanggung jawab atas pengucuran uang rakyat Rp 6,7 triliun kepada Bank Century,” kata aktivis Petisi 28, Haris Rusly, dalam diskusi ”Penyatuan Tekad Kaum Muda Parlemen-Ekstra Parlemen dalam Mengawal Pansus Melawan Perampokan Uang Rakyat” di Jakarta, Minggu. (why/BUR)



Selengkapnya.....

Dusun Krajan Mencekam: Warga Takut "Anjing Drakula" Memangsa Manusia

ilustrasi MALANG, KOMPAS.com - Sejak belasan kambing Mbah Surateman mati diserang anjing pengisap darah, para peternak kembali ketakutan. Beberapa warga bahkan melakukan ritual agar anjing ‘drakula’ tidak menyerang ternak mereka.

Suasana malam di Kampung Krajan, Desa Sumbersekar, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang, terasa sangat mencekam dan lengang. Jika hari biasanya sesudah Maghrib, banyak anak-anak berlarian di jalan dusun untuk bermain, kini tak terlihat lagi.

Cerita tentang anjing pengisap darah yang mengisap habis darah 12 kambing milik Mbah Surateman (74) Rabu (17/2/2010) lalu, membuat warga ketakutan. Apalagi cerita itu dibumbui bahwa hewan pengisap darah itu adalah makhluk jadi-jadian. Anakanak yang sejatinya tidak paham betul tentang apa yang terjadi ikut ketakutan. Mereka tidak berani keluar rumah ketika matahari mulai tenggelam.

“Hingga kini saya masih khawatir kalau hewan itu nantinya menyerang manusia,” ungkap Gatot, Kaur Keamanan Desa Sumbersekar, Sabtu (20/2/2010).

Saat ini warga gencar menggelar ronda malam untuk menangkap anjing pengisap darah. Banyak pemilik ternak juga berjaga semalaman untuk menunggui kandang. Warga ketakutan akan ada serangan lanjutan. Sejumlah warga bahkan ada yang mendatangi dukun untuk melindungi kandang secara gaib.

“Saya sudah memasang jaring dan menabur beberapa jenis kembang yang sudah didoai orang pintar yang saya datangi. Jika itu memang serangan makhluk jadi-jadian, maka hanya bisa ditangkal dengan ilmu gaib juga,” ujar seorang warga yang tak mau disebut namanya.

Strategi melibatkan paranormal diyakini ampuh untuk menghentikan teror anjing pengisap darah. Sejumlah warga bercerita serangan anjing itu sebenarnya juga dialami kambing-kambing milik salah satu warga bernama Herman tahun lalu. Pascakejadian, warga kemudian melakukan sejumlah ritual gaib, mulai meminta bantuan dari paranormal sampai istighotsah.

“Hasilnya cukup menenteramkan. Sejak saat itu tidak ada lagi serangan. Serangan baru terjadi lagi Rabu lalu,” ujar Santi, warga RW 3 Dusun Krajan. Enam bulan setelah peristiwa yang menghabisi 42 kambing milik Herman, insiden serupa terulang dan kali ini menimpa kambing Mbah Surateman. Warga dan para peternak kembali terguncang. Dan, sejumlah warga pun kembali melakukan ritual.

Suyono, tetangga Mbah Surateman, memilih mengecat bulu kambingnya dengan warna merah, sehari setelah 12 kambing Surateman berbulu putih diserang anjing pengisap darah. Alasannya, anjing pengisap darah hanya mengincar kambing-kambing domba berbulu putih.

“Saya harap itu bisa mengelabui hewan pengisap darah. Pengalaman dari serangan enam bulan lalu, dimana dalam satu kandang kambing ras lokal berwarna kemerahan dengan kambing putih ini dicampur, tetapi yang diisap darahnya hanya kambing putih saja,” jelas Suyono.

Tak hanya kambing putih miliknya yang disulap menjadi warna merah, Suyono juga mengecat ulang kandang dengan warna merah. Meski demikian, Suyono tak sepenuhnya tenang. Setiap malam ia masih begadang menjaga kandang. Hingga akhirnya Suyono menjual murah semua kambingnya kepada seorang pembeli, Sabtu pagi.

“Memang sudah diwarnai, tetapi saya juga tidak terlalu yakin karena tak ada jaminan. Daripada saya tidak dapat uang lebih baik tujuh kambing yang saya miliki itu dijual dengan harga murah,” ungkap Suyono.

Tiga anak kambing dan empat kambing siap potong dijual. Sejumlah tetangga Surateman pun berencana menjual kambing dengan harga murah. Apalagi sebagian besar kambing yang mereka pelihara adalah milik orang lain dengan sistem bagi hasil.

“Untuk sementara waktu saya akan mencari pekerjaan lain, tidak jadi pemelihara kambing dulu sampai situasinya tenang,” tandas Suyono. (renni susilawati/hayu yudha prabowo)


Selengkapnya.....

JANGAN TOLAK MURID BERKEBUTUHAN KHUSUS

JAKARTA - Menteri Pendidikan Nasional (Mendiknas) Mohammad Nuh meminta sekolah umum tidak menolak siswa berkebutuhan khusus (inklusif) untuk mengikuti kegiatan belajar-mengajar layaknya peserta didik lainnya, karena tidak semua daerah telah memiliki sekolah khusus. "Saya mengharapkan agar sekolah umum, terutama di daerah, memberikan kesempatan bagi anak-anak yang memiliki kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan fisik, emosional, mental, sosial," kata dia saat membuka Rakor Direktorat Pembinaan Sekolah Luar Biasa (PSLB) di Surabaya, Sabtu (20/1) malam.

Mendiknas mengingatkan, penolakan karena alasan akses bagi anak-anak inklusif sama saja dengan tindakan diskriminasi, sebab berbagai keterbatasan yang disampaikan pihak sekolah umum untuk bisa menerima anak inklusif sebenarnya bisa dicarikan solusinya. "Harus dapat dimaklumi pula mengingat anak berkebutuhan khusus sebagian besar tinggal di pelosok desa-desa dan kecamatan, sedangkan keberadaan sekolah luar biasa (SLB) atau sekolah khusus, seperti sekolah bagi anak-anak TKI, sekolah bagi anak di pulau-pulau terluar dan sekolah bagi anak Lapas hanya berada di kota/kabupaten," imbuh dia.

Karena itu, pada 2010 ini pemerintah terus memperluas implementasi program pendidikan inklusif pada tingkat SD, SMP, SMA dan SMK umum atau sekolah reguler sehingga anak berkebutuhan khusus yang tinggal di desa, kecamatan, berpeluang untuk belajar bersama-sama dengan peserta didik lain di sekolah biasa/umum. Selain itu, Kementerian Pendidikan Nasional akan mengakomodasi fasilitas bagi anak berkebutuhan khusus dengan kelainan fisik, baik dalam pembangunan sekolah baru maupun proses rehabilitasi gedung sekolah.

"Kami akan mulai tahun 2010 sehingga fasilitas bagi penyandang cacat seperti jalur khusus bagi kursi roda, kamar mandi khusus sudah menjadi satu paket dalam pembangunan sekolah baru ataupun rehabilitasi sekolah," katanya. Lebih lanjut Mohammad Nuh mengatakan, pemerintah akan memberikan perhatian khusus bagi pendidikan khusus yang termarginalkan melalui peningkatan alokasi anggaran bagi pendidikan khusus serta melakukan penataan manajemen pengelolaan sentra pendidikan khusus.

Sebelumnya, Direktur Pembinaan Sekolah Luar Biasa (PSLB) Ditjen Manajemen Pendidikan Dasar dan Menengah (Mandikdasmen) Eko Djatmiko mengakui, hingga kini masih banyak sekolah reguler/umum yang enggan menerima siswa dengan kategori inklusif karena berbagai macam alasan. "Di antaranya seperti tidak tersedia guru khusus yang bisa melayani anak inklusif, sekolah tidak memiliki fasilitas memadai untuk anak inklusif, dan kekhawatiran penolakan secara sosial dari peserta didik lainnya," katanya. Akibat penolakan tersebut, kata Eko, keprihatinan sejumlah orang tua anak inklusif pun tak bisa dihindari

Selengkapnya.....

ISRAEL TERUS CULIK BOCAH PALESTINA

ALQUDS--Lembaga HAM Baeitsalem di wilayah Entitas Zionis, dalam laporanya, Sabtu (20/2) menyebutkan, militer Zionis terungkap telah menangkap seorang bocah Palestina dari Silwan, wilayah Al-Quds terjajah. Mereka menangkapi para remaja Palestina yang berumur antara 12 tahun hingga 15 tahun.

Pemeriksaan dilakukan dengan sangat berat, seperti menutup mata mereka dalam waktu yang lama. Bersamaan dengan itu, mereka juga terus mendapatkan ancaman dan intimidasi. Hal ini jelas-jelas menyalahi konvensi perang dunia yang mewajibkan pihak-pihak berperang untuk melindungi anak-anak dan perempuan.

Seorang bocah Palestina bernama, Ahmad Shiyam (12 tahun) dalam pemeriksaan terhadapnya disuruh untuk bersujud. Namun anak ini menolak dan mengatakan, “Saya tidak akan bersujud kecuali pada Allah”. Walau ia dipukul di tengkuknya beberapa kali, ia tetap dalam pendirianya.

Sejumlah anak yang lain mengatakan, pukulan tersebut mengakibatkan mereka merasakan sakit di tangan, kaki dan setiap persendian badannya dan akibat terlalu ketat diikat. Penyiksaan dan intimidasi terhadap bocah-bocah Palestina ini menjadi pemandangan yang sangat sering terlihat di wilayah tersebut.


Selengkapnya.....

Orang-orang Kalah dari Jatinangor

Sebuah lukisan kusam bergambar wajah penuh ketakutan dan tangan yang menyerah tergantung di dinding rumah Supriatna (58), sesepuh di Jatinangor, Sumedang, Jawa Barat. ”Lukisan itu berkisah tentang orang-orang kampung yang tergilas roda pembangunan di Jatinangor,” kata Supriatna sambil menghela napas.

Lukisan karya Sri Sayekti—alumnus IKIP Bandung—itu, tambah Supriatna, mewakili perasaan sebagian besar warga kampung Jatinangor dalam satu dekade terakhir. Pembangunan yang ekspansif dan membabi buta di sana justru membuat mereka merasa asing di kampungnya sendiri.

Supriatna mengenang, dulu kaki Gunung Manglayang di utara Jatinangor dipenuhi tanaman karet dan teh. Hanya dalam dua dekade kawasan itu berubah
menjadi kompleks universitas, mulai dari IPDN (dulu STPDN), Universitas Winaya Mukti (Unwim), Ikopin, hingga yang paling besar Universitas Padjadjaran

Sawah dan tegalan di selatan, timur, dan barat Jatinangor dalam seketika berubah menjadi wilayah kos-kosan—dari yang butut sampai yang mewah, warung
makan, restoran, kafe, lapangan futsal, perumahan, vila, hotel, mal, hingga apartemen. Adapun sejumput sawah yang tersisa di kaki bukit Geulis, sebagian
sudah dipatoki tanda: ”Dijual”. Barangkali, sawah itu akan menjadi sawah terakhir di Jatinangor.

Penduduk Jatinangor pun harus hidup berdampingan dengan mahasiswa dari berbagai daerah—bahkan mancanegara—yang kultur, gaya hidup, dan
bahasanya berbeda. Sampai-sampai, sebagian penduduk Jatinangor berkesimpulan, pembangunan di kawasan itu tidak memberikan banyak manfaat kepada
mereka, tetapi sebaliknya merebut apa yang mereka dulu miliki, termasuk tanah yang menjadi modal utama mereka sebagai petani.

Kenangan

Agus Jumiatin (33), warga Desa Caringin, menceritakan, tahun 1980-an, orangtuanya memiliki tanah seluas 25 tumbak (1 tumbak setara dengan 14 meter persegi). “Waktu itu tanah di sana harganya hanya Rp 32.000 per tumbak. Tiba-tiba datang orang kota yang berani beli Rp 35.000-Rp 100.000 per tumbak.
Orangtua saya dengan senang hati menjualnya dan tanah itu diubah pembelinya menjadi tempat kos-kosan,” katanya .

Setelah tanah itu dijual orangtua Agus tidak punya apa-apa. Uang hasil penjualan tanah pun menguap begitu saja. Untuk menopang kehidupan keluarga,
Agus bekerja di kos-kosan yang berdiri di bekas tanah milik orangtuanya dengan upah Rp 200.000 per bulan. ”Saya ngepel kos-kosan yang dulu tanah leluhur saya,” katanya. Sekarang dia tinggal menumpang di sepetak kamar milik mertuanya.

Cerita Nungkurniasih (49), warga Desa Hegarmanah, tidak kalah menyedihkan. Dia menceritakan, selama tiga turunan keluarganya tinggal di tanah perkebunan
karet di Cikadu, Jatinangor yang dulu dikuasai Belanda. Di tanah itu keluarganya dulu bertani dan memelihara domba.

Tahun 1982 tiba-tiba Nung dan keluarganya diminta pindah dari tanah tersebut dan diberi uang Rp 1,4 juta. Tanah itu kemudian menjadi bagian dari
kampus Unpad. Setelah itu keluarganya tidak punya rumah sebagai tempat tinggal. Akibatnya, sampai sekarang Nung dan keluarga terpaksa menumpang
tinggal di rumah kerabatnya.

Keluarga Nung juga tidak memiliki tanah yang bisa diolah. Suaminya menjadi pengangguran. Nung sendiri terpaksa bekerja sebagai petugas kebersihan di kampus Fakultas Ilmu Komunikasi Unpad dengan upah Rp 600.000 per bulan. Ketika menyapu atau mengepel lantai gedung-gedung di kampus tersebut,
Nung hanya bisa mengenang bahwa kampus itu dulu adalah tempat dia bermain dan menggembala ternak.

”Ngopi” di mal

Bercerita tentang pembangunan Jatinangor, pada akhirnya kita memang harus ber bicara tentang kisah orang-orang yang kalah. Kerap kali pembangunan bukannya menyejahterakan, tetapi justru memiskinkan warga setempat.

Kalaupun ada pekerjaan untuk mereka, paling banter sebagai tukang ojek, tukang cuci, dan satpam kos-kosan.

”Mau dagang tidak punya modal. Mau bekerja, tidak punya ijazah,” kata Supriatna. Mantan kepala sekolah sebuah SD di Jatinangor ini mengatakan, hingga
tahun 2000-an, sebagian besar penduduk Jatinangor hanya lulusan SD.

Dulu, tanpa punya ijazah, kata Supriatna, orang Jatinangor bisa hidup. Betapa tidak, alam memberikan hampir semua kebutuhan dasar mereka. Mata air di
Gunung Manglayang mengalirkan air minum ke rumah-rumah warga, sawah-sawah di sebelah barat, timur, dan selatan Jatinangor menghasilkan butir-butir padi yang bernas. Semuanya kini rusak. Alam bahkan tidak lagi memberikan air bersih, tetapi mengirimkan banjir setiap musim hujan.

Sekarang, semua kebutuhan dasar disediakan mal. Persoalannya, warga Jatinangor kebanyakan tidak punya uang untuk membeli barang-barang mal. Yang bisa
beli hanya mahasiswa dan para pendatang.

”Kami hanya bisa menonton sambil membayangkan enaknya minum kopi di mal seperti mahasiswa yang keren-keren itu,” kata Agus. (BUDI SUWARNA DAN YULIA SAPTHIANI/kps)




Selengkapnya.....

Tomat Juga Bisa untuk Diet

KOMPAS - Selain digunakan sebagai penyedap dalam berbagai hidangan atau diminum sebagai jus, rasanya jarang sekali orang menjadikan tomat sebagai kudapan segar. Padahal, penelitian terbaru membuktikan bahwa sering makan tomat bisa membantu kita menurunkan berat badan. Bagaimana bisa?

Buah tomat kaya akan kandungan lycopene, suatu senyawa yang diyakini para ilmuwan mampu membantu memberikan rasa kenyang dengan menurunkan hormon nafsu makan.

Penemuan ini diperoleh para peneliti dari University of Reading setelah menguji roti yang diperkaya dengan tomat terhadap 17 orang berusia 18-35 tahun. Diketahui saat itu bahwa dibandingkan roti biasa, dan roti yang diperkaya dengan wortel, roti tomat terasa paling mengenyangkan.

"Ini memang studi kecil-kecilan, dan kami belum dapat mengatakan apa bahan dasar tomat yang penting, namun hasilnya secara statistik memang signifikan," ujar Dr Julie Lovegrove, spesialis di bidang metabolisme nutrisi yang memimpin proyek penelitian tersebut.

Menurut harian The Telegraph, lycopene adalah bahan yang memberi warna merah pada tomat, dan merupakan komponen kunci pada pola diet Mediterrania. Diet Mediterrania selama ini dipercaya mampu menurunkan risiko penyakit jantung, diabetes, demensia, dan beberapa jenis kanker.

Penelitian ini tentu menarik untuk lebih dikembangkan lagi. Tak ada salahnya juga bila Anda mulai mencobanya sekarang. Bila mengudap buah tomat segar terasa membosankan, cobalah makan bersama protein seperti tahu dan tempe goreng. Atau, buatlah menu tomat panggang dengan keju di atasnya.



Selengkapnya.....