Namanya Disebut, Sri Mulyani Dijaga Ketat

Usai penyampaian pandangan akhir fraksi yang tergabung dalam Pansus Hak Angket Century tadi malam, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati diperlakukan lebih istimewa dari biasanya. Tidak biasa-biasanya Sri Mulyani kini dijaga ketat oleh petugas keamanan Kementerian Keuangan.

Wartawan yang ingin meliput kegiatan Sri Mulyani pun merasa kesulitan. Staf pengamanan tidak sedikit pun memberikan ruang bagi wartawan untuk memasuki lorong di mana tempat Sri Mulyani biasanya melintas menjelang memasuki lift.

Petugas yang ditanyai tentang ketatnya penjagaan juga sama sekali tidak mau memberikan komentar. Mereka sepertinya takut memberikan pernyataan.

Tetapi Sri Mulyani yang ditegur wartawan sempat menengok dan mengatakan, "Nanti diatur saja ya." Humas Kementerian Keuangan mencoba menenangkan wartawan dengan mengatakan, Sri Mulyani siap menggelar konferensi pers untuk menjawab pertanyaan terkait rekomendasi pansus.

Pandangan akhir dari sembilan fraksi di Pansus Hak Angket Century telah berakhir menjelang pukul 02.00 WIB, Rabu 24 Februari 2010.

Dari sembilan fraksi itu, tiga fraksi secara tegas menyebut nama-nama pihak yang bertanggung jawab pada proses penyelamatan PT Bank Century Tbk. Tiga fraksi itu adalah Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Hanura, dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS). Sementara Partai Golkar hanya menyebutkan inisial saja.

Fraksi PDIP menyebutkan sejumlah nama mantan pejabat yang bertanggung jawab dalam kasus Bank Century. PDIP mendesak agar mereka segera diproses hukum oleh aparat hukum, termasuk KPK.

"Untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih, fraksi PDIP menyatakan agar dilakukan proses hukum secara terbuka atas pejabat yang terlibat," ujar Maruarar Sirait, juru bicara Fraksi PDIP dalam penyampaian pandangan akhir pansus Bank Century.

Sementara itu, enam fraksi lainnya tidak menyebut nama. Fraksi-fraksi itu Partai Amanat Nasional (PAN), Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Gerindra, Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), dan Partai Demokrat. Bahkan, Partai Demokrat dan PKB menilai proses bail out tidak memenuhi unsur melawan hukum. Bail out dibenarkan karena lakukan dalam kondisi darurat.

"Keputusan KSSK tidak mengandung unsur melawan hukum," kata Juru Bicara Fraksi PKB Muhammad Thoha di gedung DPR, Jakarta, Rabu 24 Februari 2010.

Sedangkan Partai Golkar meski di awal penyampaian pandangan akhir tidak menyebut nama, pada akhirnya menyebutkan inisial yang dimaksud. Inisial itu di antaranya BO untuk Boediono dan SMI bagi Sri Mulyani Indrawati. Pansus selanjutnya akan membawa dokumen pandangan akhir fraksi untuk diolah tim ahli dan pimpinan. "Pembahasan akan dilakukan hari ini pukul 14.00 WIB," kata Wakil Ketua Pansus Century Mahfudz Sidiq sebelum menutup rapat pandangan akhir fraksi Century.