TEMUAN PANSUS CENTURY: PRESIDEN AKAN TINDAK LANJUTI

Teks foto: Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati (kanan) bersama sejumlah menteri Kabinet Indonesia Bersatu II sesaat sebelum Presiden Susilo Bambang Yudhoyono berpidato menanggapi hasil Rapat Paripurna DPR soal kasus Bank Century di Istana Merdeka, Jakarta, Kamis (4/3). Hadir dalam acara tersebut, Wakil Presiden Boediono, Ny Ani Yudhoyono, dan semua Menteri Kabinet Indonesia Bersatu II.



Jakarta - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono di Jakarta, Kamis (4/3), menyatakan, temuan Panitia Khusus DPR tentang Hak Angket Bank Century tidak dapat dijadikan alat bukti di depan pengadilan. ”Semuanya perlu ditindaklanjuti sesuai dengan aturan yang berlaku,” ujarnya.

Menurut Presiden dalam pidatonya yang disiarkan secara langsung oleh semua jaringan televisi dan radio dari Istana Merdeka semalam, temuan Panitia Angket adalah kesimpulan politik dan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1954 tentang Hak Angket tidak bisa digunakan sebagai alat bukti pengadilan.

Tentang perbedaan pendapat antarfraksi di DPR mengenai kasus Bank Century ini, Yudhoyono mengharapkan hal itu tidak perlu dirisaukan.

Presiden juga menyatakan akan mempelajari apa yang disampaikan DPR tentang kasus Bank Century ini untuk tindak lanjut berikutnya.

Presiden dalam memberi pernyataan semalam didampingi Wakil Presiden Boediono yang duduk di dekat Ny Ani Yudhoyono. Hadir pula semua anggota Kabinet Indonesia Bersatu II, termasuk para menteri dari partai politik yang fraksinya di DPR memilih opsi C, yakni pemberian dana talangan kepada Bank Century yang dalam penyalurannya diduga ada penyimpangan sehingga harus diserahkan ke proses hukum. Opsi C ini berlawanan dengan pilihan Partai Demokrat.

Keputusan Rapat Paripurna DPR mengenai kasus Bank Century telah membuat berantakan koalisi partai politik pendukung pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono-Boediono.

Menanggapi hal ini, semalam Yudhoyono mengatakan, ”Bagi saya pribadi, prioritas utama adalah menyukseskan program prorakyat, bukan isu lain, seperti koalisi pendukung pemerintah.”

”Koalisi dibangun dengan niat baik, kesepakatan, dan etika. Manakala ada permasalahan terhadap kesepakatan dan etika, selalu tersedia solusi yang tepat dan terhormat,” ujarnya.

Presiden dalam kesempatan ini beberapa kali menekankan kembali bahwa kebijakan penyelamatan Bank Century merupakan bagian dari penyelamatan perekonomian dari krisis.

Ia juga menekankan, sangat sulit membayangkan negara berjalan dengan baik dan efektif jika setiap kebijakan yang tepat justru berujung dengan pemidanaan. ”Kita pun dalam kebijakan itu ada kesalahan dan penyimpangan seperti yang ditemukan Panitia Angket, kita harus pastikan siapa yang harus bertanggung jawab terhadap kesalahan dan penyimpangan itu. Kita pun harus mengetahui kesalahan itu bersifat administratif atau melanggar hukum. Dengan demikian, koreksi dan sanksinya menjadi lebih tepat dan adil,” kata Presiden.

Presiden juga menekankan, tuduhan penyelamatan Bank Century hanyalah kedok semata untuk mengalirkan uang kepada partai politik tertentu dan sejumlah nama lainnya nyata-nyata tidak terbukti dan memang tidak pernah ada. ”Hal ini perlu dinyatakan secara tegas dan nyaring agar tidak siapa pun dari kita, apa pun latar belakang politik dan asal partainya, boleh mendapatkan penistaan karena nama baiknya dicemarkan secara sewenang-wenang dengan maksud politik yang buruk, yaitu merusak reputasi diri, keluarga, dan institusinya,” tutur Presiden.

Pemakzulan

Presiden juga menyinggung soal pemakzulan. ”Saya hargai mayoritas fraksi menolak dengan tegas kemungkinan pemakzulan itu,” ujarnya.

Kemarin pagi, Wapres Boediono, di Istana Wapres, menyatakan, ”Pertama, semua pejabat negara, siapa pun, wajib tunduk kepada hukum dan menjunjung tinggi amanah rakyat. Kedua, di segala zaman, Tuhan selalu pada pihak kebenaran.”

Juru Bicara Wakil Presiden Yopie Hidayat menyatakan, pernyataan Wapres itu memang menyikapi hasil Rapat Paripurna DPR.

Menteri Keuangan yang juga mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani Indrawati menegaskan, sejarah akan menilai kebenaran dari kebijakan yang telah diambilnya saat menyelamatkan Bank Century. Kebijakan itu didasarkan atas kewenangannya sebagai Ketua KSSK yang ditugaskan melindungi masyarakat dan perekonomian terhadap gejolak krisis yang terjadi, bukan berdasarkan pilihan politik atau kekuasaan. ”Mohon dipahami. Saya tidak akan melakukan reaksi yang spontan terhadap pandangan tersebut,” ujarnya.

Direktur Direktorat Perencanaan Strategis Bank Indonesia Dyah NK Makhijani, dalam siaran persnya, kemarin, menegaskan, Bank Indonesia memahami pandangan akhir fraksi-fraksi dalam Rapat Paripurna DPR, Rabu malam lalu.

Sementara Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) Dradjad Wibowo di Jakarta, kemarin, menyerukan agar Boediono dan Sri Mulyani sebaiknya mengundurkan diri dari jabatan mereka setelah Rapat Paripurna DPR menyatakan ada kesalahan dalam pengambilan kebijakan pemberian dana talangan Rp 6,7 triliun untuk Bank Century.

Dradjad menegaskan, kedua pejabat itu memang berhak membela diri dan menyatakan tidak bersalah. Selain itu, pengabdian mereka juga layak untuk diapresiasi oleh negara.

Meski demikian, Dradjad mengkhawatirkan Boediono dan Sri Mulyani akan menjadi beban politik jika tidak mengundurkan diri.

Ketua Dewan Pimpinan Pusat (DPP) Partai Golkar Fadel Muhammad menilai pidato Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menunjukkan sikapnya sebagai seorang pemimpin, terutama terkait koalisi partai yang mendukung pemerintahan Yudhoyono-Boediono. Presiden tak mempersoalkan perbedaan pandangan antaranggota koalisi dan justru mengingatkan tentang banyaknya persoalan bangsa ini ke depan.

”Kasus Bank Century hanyalah satu persoalan yang harus kita hadapi. Masih banyak persoalan lain yang membutuhkan kerja sama dan kebersamaan. Ini yang diingatkan Presiden dan kami sangat menghargainya,” kata Fadel, yang juga Menteri Kelautan dan Perikanan di Jakarta, Kamis (4/3).

Fadel mengingatkan, soliditas partai koalisi dibutuhkan untuk menghadapi berbagai persoalan ke depan. ”Pidato Presiden menunjukkan sikap seorang pemimpin yang lebih mengutamakan melihat ke depan,” katanya lagi.

Sri Mulyani di halaman Istana Merdeka semalam juga sempat dimintai komentarnya mengenai pidato Presiden. ”Semuanya sudah jelas di pidato itu. Tidak perlu ditafsirkan,” ujarnya.(NTA/WHY/OSD/OIN/TRA/ppg/kps)