YOGYAKARTA - Luasnya cakupan perjuangan dan amal usaha Muhammadiyah makin menjebak pimpinan Muhammadiyah dalam kemapanan. Akibatnya, citra Muhammadiyah sebagai agen pembaruan tidak lagi menonjol. Organisasi dan pergerakan Muhammadiyah terjebak dalam rutinitas yang melucuti semangat pembaruan.
Hal itu dikemukakan dosen Jurusan Politik dan Pemerintahan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, Purwo Santoso, dalam seminar dan diskusi dengan tema ”Muktamar Muhammadiyah 2010: Kepemimpinan Baru” di Yogyakarta, Selasa (29/6).
Diskusi ini juga menghadirkan pembicara dari Pimpinan Pusat Muhammadiyah Zuly Qodir dan M Sukriyanto. Muktamar Muhammadiyah digelar 3-8 Juli di Yogyakarta.
Purwo mengibaratkan, agenda pembaruan Muhammadiyah tak beranjak jauh dari pemberantasan penyakit TBC. Padahal, persoalan yang dihadapi umat telah beranjak jauh. Muhammadiyah lebih terfokus pada layanan kesejahteraan yang penyelenggaraannya sebetulnya merupakan tanggung jawab negara, seperti sekolah ataupun rumah sakit. ”Muhammadiyah terjebak dalam pengambilalihan fungsi negara,” ujar Purwo.
Menurut Purwo, pembaruan organisasi dan manajemen gerakan dalam muktamar menjadi agenda yang lebih penting dibandingkan sekadar memperbarui pucuk kepemimpinan.
Sosok kepemimpinan Muhammadiyah mendatang harus menghadirkan kepemimpinan ide, bukan kepemimpinan figur. ”Tanpa transformasi manajemen gerakan, Muhammadiyah dikhawatirkan akan terus terjebak dalam kemapanan,” ucapnya.
Syahwat politik
Muktamar Muhammadiyah, menurut Zuly Qodir, perlu secara tegas merumuskan komitmen Muhammadiyah untuk tak akan berpolitik praktis dan tidak menyerahkan kepemimpinannya kepada para warga Muhammadiyah yang syahwat politiknya tinggi.
Muhammadiyah harus mencukupkan diri pada pengalaman Pemilu 1955 ketika menjadi anggota istimewa Masyumi dan tiga kali terlibat dalam pemilu era reformasi tahun 1999, 2004, dan 2009.
Muhammadiyah diharapkan menjaga jarak dengan kekuasaan dan partai politik. Menurut Zuly, Muhammadiyah memang tetap harus memainkan peran dalam berpolitik, tetapi politik kebangsaan, bukan partisan politik dalam aksi dukung-mendukung kepada salah seorang calon.
Sejak awal, Muhammadiyah mencita-citakan adanya masyarakat Islam yang sebenarnya, bukan negara Islam.
Anggota Majelis Pendidikan Tinggi Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Abdul Munir Mulkhan, secara terpisah, juga menilai, organisasi Islam yang saat didirikan menjadi pelopor pembaruan sosial itu justru semakin terasing dari masyarakat. Pada masa lalu, kader dan aktivis Muhammadiyah punya komitmen besar terhadap gerakan sosial dan pembaruan yang membuat mereka relatif mandiri terhadap kekuasaan.
”Akhir-akhir ini, Muhammadiyah mulai terperangkap pada isu kekuasaan yang membuat gerakan ini kurang peduli terhadap nasib mereka yang terpinggirkan, baik karena persoalan ekonomi maupun budaya,” kata Munir.
Persiapan muktamar
Selain persiapan pada tataran wacana, Koordinator Media Center Muktamar 1 Abad Muhammadiyah Widiyastuti juga menuturkan, saat ini persiapan pelaksanaan muktamar sudah prima. Persiapan lokasi, transportasi, keamanan dan pengamanan, hingga fasilitas teknologi informasi telah disempurnakan.
Muktamar Muhammadiyah akan dilangsungkan bersamaan dengan Muktamar Ke-46 Aisyiyah dan Muktamar XVII Ikatan Pelajar Muhammadiyah, pekan depan. Karena itu, muktamar diperkirakan akan menarik lebih dari satu juta orang ke Yogyakarta.
Menurut Widiyastuti, sejumlah sekolah negeri dan sekolah Muhammadiyah akan difungsikan sebagai tempat menginap bagi peserta muktamar.
Untuk pengamanan selama muktamar, Kepala Kepolisian Daerah DIY Brigadir Jenderal (Pol) Sunaryono mengatakan, polda menggelar operasi pengamanan mandiri kewilayahan, 1-9 Juli. (WKM/ARA/RWN/mzw/KPS)
Selengkapnya.....
Rabu, 30 Juni 2010
MUKTAMAR MUHAMMADIYAH: PERAN PEMBARU TIDAK MENONJOL LAGI
ARTIKEL: MUHAMMADIYAH DAN GERAKAN PEMBARUAN
Oleh M Hilaly Basya
Tanggal 3-8 Juli 2010, Muhammadiyah akan melaksanakan muktamar ke-46 di Yogyakarta. Perhelatan ini disebut Muktamar Satu Abad Muhammadiyah.
Satu abad merupakan momen penting mengkaji ulang perjalanan dan perjuangan Muhammadiyah. Din Syamsuddin, Ketua Umum PP Muhammadiyah, di depan 200 tokoh agama di Roma (17/06/2009), mengisyaratkan perlunya keterlibatan agamawan untuk menyuarakan dampak pembangunan yang tidak manusiawi. Menurutnya, sejauh ini pembangunan yang dilakukan negara-negara maju dinilai lebih berorientasi pada keuntungan kelas sosial tertentu dan cenderung memarginalisasi yang lainnya.
Dalam konteks nasional, pidato ini memiliki relevansi dengan kondisi pembangunan di Indonesia yang oleh beberapa pengamat dinilai cenderung mendiskriminasi kelas sosial tertentu. Bagaimana seharusnya tokoh-tokoh Muhammadiyah menyikapi kecenderungan ini?
Secara umum, peran agamawan—terutama tokoh-tokoh Islam—dalam kehidupan sosial di Indonesia cukup menggembirakan. Mereka berhasil melakukan reinterpretasi teks-teks agama dalam upaya modernisasi. Perubahan sosial yang terjadi di Indonesia sebagian besar tidak bisa dilepaskan dari keterlibatan mereka. Kyai Haji Ahmad Dahlan, tokoh dan pendiri Muhammadiyah, misalnya, adalah salah satu agamawan yang memberikan teladan bagaimana menerjemahkan ajaran Islam dalam konteks pendidikan modern. Berdirinya ribuan lembaga pendidikan berbasis agama, mulai dari tingkat dasar hingga perguruan tinggi modern, di kemudian hari meski tidak sepenuhnya dipengaruhi oleh Dahlan, menggambarkan adanya kesinambungan gerakan modernisasi pendidikan tersebut.
Kecenderungan modernisasi berbasis agama ini berlanjut dalam proses demokratisasi di Indonesia. Peran ini juga melibatkan tokoh Islam berbagai organisasi, seperti Himpunan Mahasiswa Islam, Persatuan Islam, Muhammadiyah, dan Nahdhatul Ulama. Bahkan, Indonesia dikategorikan negara berpenduduk Muslim terbesar yang berhasil membangun demokrasi. Kategori ini melampaui negara Muslim lain. Sejumlah penelitian menunjukkan, peran agamawan sangat signifikan dalam membangun demokrasi di Indonesia.
Melihat arus besar modernisasi yang melibatkan tokoh agama disimpulkan peran agamawan cenderung pada cultural struggle. Cultural struggle didefinisikan sebagai upaya memperjuangkan nilai-nilai modernitas, seperti demokrasi, pluralisme, toleransi, HAM, dan kebebasan berekspresi. Dalam batas tertentu, sebagian besar agamawan abai menyikapi ketidakadilan sosial akibat modernisasi.
Saya setuju dengan analisis Moeslim Abdurrahman, cendekiawan Muhammadiyah, bahwa reinterpretasi teks dan semangat pembaruan seharusnya dilandasi pembacaan kritis konteks sosial saat ini. Dalam refleksi tersebut, penafsir diajak merenungkan konteks sosial seperti apa yang sedang dihadapi. Tanpa mengidentifikasi konstruksi sosial di mana teks tersebut ingin dicari makna barunya, penafsiran ini akan kehilangan makna pembebasannya. Dengan begitu, tafsir teks yang responsif terhadap problem sosial yang krusial dapat ditemukan. Penggabungan hermeneutika sosial dan hermeneutika teks adalah prasyarat penting membangun tafsir yang peka terhadap dampak pembangunan.
Hermeneutika sosial
Sejauh ini tokoh-tokoh Muhammadiyah kurang dalam melakukan pembacaan konteks sosial. Ini menyebabkan organisasi Muhammadiyah kurang cekatan dalam memproduksi tafsir dan fatwa yang terkait dengan problem sosial semacam kemiskinan, penggusuran, dan pendidikan mahal. Alih-alih menghasilkan fatwa yang kritis terhadap dampak modernisasi dan kapitalisasi, Majelis Tarjih Muhammadiyah lebih berkutat dengan persoalan-persoalan ibadah dan TBC (takhayul, bidah, dan churafat).
Tanggung jawab para agamawan terhadap kehidupan publik merupakan bagian penting keberagamaan dan kesalehan. Karena itu, kualitas keagamaan seseorang sepatutnya diukur dari sejauh mana kepeduliannya terhadap persoalan sosial di sekitarnya. Seorang Muslim yang tidak peduli dengan problem sosial di lingkungannya dinyatakan oleh Al Quran sebagai orang yang melalaikan salat, bahkan pendusta agama (lihat surat Al-Ma’un). Sungguh pun keyakinan agama itu bersifat privat, ekspresi keberagamaan itu sejatinya memancar ke masyarakat.
Bukan dalam bentuk pendisiplinan, melainkan penegakan nilai kemanusiaan dan keadilan yang dibutuhkan bagi tegaknya masyarakat yang beradab. Ajaran amr ma’ruf nahy munkar (menganjurkan kebaikan dan mencegah kemungkaran) yang selama ini menjadi doktrin dakwah para ulama menjadi kunci hermeneutika yang penting dalam gerakan agamawan dalam mengkritik ketidakadilan sosial. Kemungkaran sosial dalam konteks masyarakat kontemporer banyak berkaitan dengan dehumanisasi, seperti penjualan manusia, pengabaian hak pekerja, dan keberpihakan negara terhadap pemodal ketimbang kepentingan masyarakat luas. Keberpihakan terhadap masyarakat marginal meniscayakan kepedulian tokoh agama dalam membangun tafsir kritis terhadap dampak modernisasi dan pembangunan.
Dengan demikian, ajakan Din Syamsuddin untuk merevitalisasi gerakan pembaruan Muhammadiyah merupakan poin penting dalam mengkaji ulang peran sosial yang akan dimainkan Muhammadiyah pada masa mendatang. Mudah-mudahan hal ini akan menjadi bahan renungan bagi para muktamirin nanti.
M Hilaly Basya Pengajar Studi Islam di Universitas Muhammadiyah Jakarta
Selengkapnya.....
Amien Curiga SBY Tak Datang Muktamar Karena Din
YOGYAKARTA - Eks Ketua PP Muhammadiyah Amien Rais mengaku punya jawaban kenapa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono tak datang pada acara Muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta, 3 - 8 Juli mendatang. Meski pun, Presiden membuka acara satu abad Muhammadiyah dengan telekonference dari Madinah.
Namun Amien mengaku menduga, SBY kecewa dengan Muhammadiyah yang dipimpin Din Syamsuddin. Ini karena pada Pemilu Presiden 2009 lalu, Din dan Muhammadiyah mendukung calon presiden lain yaitu Jusuf Kalla
." Tapi saya tidak mau berburuksangka dalam masalah tersebut. Umroh memang tidak boleh dilambat-lambatkan, tetapi mungkin juga sikap SBY yang tidak mau ketemu langsung ini karena sikap politik Muhammadiyah yang mendukung Jusuf Kalla waktu pemilihan presiden," kata Amien Rais di Asri Medical Center Yogyakarta, Selasa (28/6).
Meski begitu, Amien mewanti-wanti kalau itu hanya persepsi dia saja. "Semua orang bisa memberikan penilaian. Tetapi warga Muhammadiyah harus khusnudzon," kata Amien.
Ia menjelaskan, tipologi kepemimpinan Muhammadiyah menjadi sorotan publik. Tetapi pengalaman kepemimpinan Muhammadiyah hingga usianya seabad, telah menunjukkan kepemimpinan yang kolektif kolegial. Muhammadiyah mampu melewati berbagai zaman, mulai zaman revolusi, penjajahan, orde lama, orde baru hingga masa reformasi saat ini.
“Siapapun ketua umum PP Muhammadiyah periode 2010-2015, Muhammadiyah tidak akan bisa dibawa ke ranah politik oleh siapapun,” kata Amien.
Menurut Asep Purnama Bahtiar, Sekretaris Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah, organisasi tersebut masih diperalat untuk kepentingan kelompok dan legitimasi persyarikatannya diperlemah untuk meraup keuntungan pribadi.
“Muhammadiyah harus dipahami secara utuh, juga dibutuhkan daya topang dan spirit gerakan yaitu ideologi kemajuan atau Islam berkemajuan,” kata Asep.(tmp)
Selengkapnya.....
Kriteria Calon Ketua Umum PP Muhammadiyah versi Amien
Yogyakarta - Din Syamsuddin, Ketua Umum Pimpinan Pusat Muhammadiyah saat ini dan salah satu Ketua PP Muhammadiyah Haedar Nasir disebut-sebut sebagai calon kuat Ketua Umum PP Muhammadiyah periode 2010-2015. Popularitas dan senioritas keduanya dinilai menjadi faktor utama dalam memperebutkan kursi tertinggi organisasi yang didirikan pahlawan nasional Kiai Haji Ahmad Dahlan itu.
Hanya saja, mantan Ketua Umum PP Muhammadiyah, Amien Rais menolak berkomentar terkait pencalonan keduanya. Bahkan ia bungkam saat diminta pendapatnya terkait siapa calon yang akan didukung Amien.
“Saya tidak akan pernah buka mulut soal itu, biar ada fairplay,” kata Amien di sela-sela diskusi publik tentang “Kepemimpinan Muhammadiyah dan Kepentingan Partai-partai Politik” di gedung Asri Medical Centre Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Selasa (29/6).
Bagi Amien, yang terpenting adalah para calon harus berasal dari kalangan aktivis, mempunyai track record yang jelas, tekun, dan mempunyai keberpihakan terhadap kalangan grass root agar amal sholeh Muhammadiyah ada di mana-mana. “Siapa itu? Mari kita lihat bersama-sama,” kata Amien.
Amien pun memilih tidak ikut meramaikan kembali bursa calon ketua umum. Alasannya, keinginannya untuk kembali ke habitat lama, yakni di organisasi Muhammadiyah ditolak 16 anggotanya yang duduk dalam Majelis Pertimbangan Partai DPP PAN yang diketuainya. Penolakan didasari telah dibaiatnya Amien Rais selama lima tahun sebagai Ketua MPP DPP PAN saat Konggres PAN di Batam.
“Kalau ditinggalkan, etika macam apa itu?” kata Amien menirukan jawaban para anggotanya.
Mengingat saat menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah sebelum Syafii Maarif, Amien hanya bertahan tiga tahun lebih sedikit. Selebihnya, Amien memilih aktif sebagai Ketua Umum DPP PAN saat itu.
Tidak hanya itu, menurut Amien, keterwakilan adiknya sebagai salah satu dari 13 Ketua PP Muhammadiyah, Dahlan Rais, bagi Amien sudah cukup. “Kalau 13 ketua ada dua Rais, ya gimana. Kalau menjadi penasehat, Insya Allah,” kata Amien.
Sementara itu, Sekretaris Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah Asep Purnama Bahtiar mengaku tidak bisa memprediksi siapa dari dua nama tersebut yang akan memimpin bahtera Muhammadiyah ke depan. Bahkan masih ada satu nama lagi yang muncul, yakni Ketua Pimpinan Wilayah Yogyakarta Yunahar Ilyas. Selain itu, model seleksi yang dilakukan bertahap, mulai seleksi dari Majelis Tanwir dari 124 calon menjadi 39 calon, kemudian seleksi dalam Muktamar untuk memilih 13 calon, menurut Asep membuat calon terkuat sulit diprediksi.
“Kalau pendapat saya pribadi, Pak Din bisa lolos karena incumbent, sedangkan Pak Haedar karena senior dan banyak pengalaman organisasinya,” kata Asep. (tmp)
Selengkapnya.....
Selasa, 29 Juni 2010
Muhammadiyah Luncurkan Perangko Seabad
YOGYAKARTA, KOMPAS.com - PT Pos Indonesia dan PP Muhammadiyah akan meluncurkan perangko khusus peringatan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah di Yogyakarta pada 3 Juli 2010.
"Perangko seri bertema Satu Abad Muhammadiyah itu akan dicetak sebanyak 500.000 set atau sebanyak 1,5 juta lembar," kata Direktur Utama Perseroan Terbatas (PT) Pos Indonesia, I Ketut Mardjana di Yogyakarta, Senin (28/6/2010).
Perangko peringatan tersebut, dicetak dalam tiga bentuk atau desain. Ketiga desain itu terdiri atas Masjid Kauman Yogyakarta, foto diri Kiai Haji (KH) Ahmad Dahlan, dan Muhammadiyah dan pendidikan.
Masing-masing perangko itu nilai nominalnya Rp1.500 per perangko. Masa jual prangko sampai 31 Desember 2013, masa berlaku perangko hingga 31 Desember 2015.
"Selain ketiga desain perangko itu PT Pos Indonesia juga menerbitkan Sampul Hari Pertama yang berisi tiga desain perangko tersebut," katanya.
Menurut dia, penerbitan perangko dengan seri Muhammadiyah itu bukan yang pertama kali. Perangko tentang Muhammadiyah pertama kali diterbitkan pada 22 September 1941, bertema sosial.
Selanjutnya, perangko untuk seri tokoh, yakni KH Ahmad Dahlan sebagai pahlawan nasional diterbitkan pada 10 November 1962, dan prangko seri Muktamar Satu Abad Muhammadiyah.
"Usia seabad perlu juga kami apresiasi karena kiprah Muhammadiyah dalam membangun bangsa dan negara ini," katanya.
Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsudin mengatakan, seluruh warga Muhammadiyah maupun masyarakat umum diharapkan dapat memanfaatkan perangko tersebut, yang menjadi momentum bagi sumbangsih Muhammadiyah.
"Saya berharap PT Pos Indonesia juga banyak mendirikan outlet di luar kantor pos, karena ada puluhan ribu penggembira muktamar yang akan berbondong-bondong membeli perangko khusus tersebut," katanya.{KPS}
Selengkapnya.....
Video Mirip Ariel Juga Dibahas di Aisyiyah Muhammadiyah
YOGYAKARTA - Dampak video mirip artis Nazriel Irham alias Ariel Peterpan, Luna Maya dan Cut Tari pada anak-anak akan jadi bahasan utama Pengurus Pusat Aisyiyah dalam pertemuan mereka di Muktamar Muhammadiyah. Selain itu, Organisasi perempuan di bawah Persyarikatan Muhammadiyah itu juga membahas dampak perdagangan perempuan.
“Video porno itu akibat dari kurangnya perhatian terhadap norma agama dan tata masyarakat dan bangsa,” kata Ketua Umum Pimpinan Pusat ‘Aisyiyah Siti Chamamah Soeratno di Yogyakarta, Senin (28/6).
Menurut Chamamah, adanya penyebaran video mesum secara umum telah memberi pelajaran negatif terhadap generasi bangsa. Bahkan sampai siswa sekolah dasar juga berburu video haram itu. Mereka juga diminta memperketat pendidikan terhadap anak-anak mereka.“Ayo kembali ke tatanan budaya Timur dan agama untuk menangkis perbuatan yang melanggar norma,” kata Siti Chamamah.
Menjelang Muktamar ‘Aisyiyah ke 46 yang digelar berbarengan dengan peringatan satu abad Muhammadiyah di Yogyakarta 3-8 Juli mendatang, juga disoroti soal perdagangan perempuan dan buruh migran. “Persoalan perbudakan saat ini lebih dahsyat dibandingkan dengan keadaan pada awal berdirinya ‘Aisyiah 93 tahun yang lalu,” kata dia.
Perbudakan saat ini berbentuk trafficking, buruh migran dan lokal tidak terlindungi. Kekerasan dalam rumah tangga juga masih sering terjadi. Mayoritas munculnya masalh tersebut akibat dari kemiskinan karakter, kemiskinan moral dan material.
Menurut Sekretaris Umum PP ‘Aisyiyah Shoimah Kastolani, Muktamar ‘Aisyiah ke 46 bertajuk Dinamika Gerakan Permpuan Indonesia untuk Pencerahan Bangsa. Akan diikuti oleh pengurus dari 33 wilyah di indonesia. Program ‘Aisyiyah dalam isu lingkungan berupa penggalakan penanaman 1 miliar pohon.
“Semua anggota ‘Aisyiyah diharapkan menjadi orang tua asuh pohon, yaitu anak-anak sekolah diminta untuk menanam pohon di lingkungan masing-masing, guru dan orang tua menjadi pembimbing mereka,” kata Shoimah.{TMP}
Selengkapnya.....
Ribuan Polisi Siap Amankan Muktamar Muhammadiyah
TEMPO Interaktif, Yogyakarta - Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta mengerahkan 7.012 personel untuk membantu pengamanan acara Muktamar Satu Abad Muhammadiyah yang akan digelar mulai Sabtu (3/7) mendatang. Untuk perhelatan ini, polisi menganggarkan Rp 300 juta yang diambil dari dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.
“Uang pengamanan itu diambil dari pos kontijensi dengan dana APBN,uang rakyat, bukan dari panitia,” Kepala Polisi Daerah Istimewa Yogyakarta Brigadir Jenderal Sunaryono, Senin (28/6).
Rencananya 7.012 personel itu akan disebar ke hotel-hotel, asrama, rumah penduduk, dan kantor-kantor yang akan menjadi tujuan para tamu mulai 1-7 Juli. “Polisi akan berkoordinasi dengan satpam dan pengamanan internal Muhammadiyah yang jumahnya sekitar 1.000 orang,” katanya.
Untuk memperkuat koordinasi antara petugas keamanan dan polisi, Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta akan menggelar pasukan untuk pengamanan Muktamar di Mandala Krida, Selasa, (29/6).
Ketua Panitia Muktamar Satu Abad Muhammadiyah Herry Zudianto mengatakan penggembira muktamar yang diperkirakan hadir di Yogyakarta lebih dari 200 ribu masyarakat Muhammadiyah. Menurut Herry, persiapan muktamar sudah rampung. Kendalanya, melakukan koordinasi antarpanitia yang jumlahnya ribuan.
Ketua Otorita UMY Husni Amriyanto mengatakan untuk perhelatan itu, semua sekolah Muhammadiyah di seluruh Yogyakarta dari TK hingga SMA akan menampung peserta. “Selain itu ada sekolah negeri yang menjadi tempat menampung karena sekolah Muhammdiyah belum bisa menampung semua peserta," kata dia. {TMP}
Selengkapnya.....
Muhammadiyah Tidak Terkooptasi Dunia Politik
Menjelang penyelenggaraan Muktamar Muhammadiyah Satu Abad, jangan sampai Muhammadiyah menjadi obyek kekuatan politik manapun. Karena Muhammadiyah merupakan gerakan Islam dakwah amar makruf nahi munkar dan mengabdikan diri dalam pelayanan umat melalui amal usaha. Sejak awal, Muhammadiyah tidak memiliki keterkaitan dengan partai politik manapun.
Hal itu disampaikan Kepala Pusat Studi Muhammadiyah Universitas Muhammdiyah Yogyakarta, Asep Purnama Bahtiar, SAg, MSi, Senin (28/6), berkaitan dengan diadakannya diskusi publik “Kepemimpinan Muhammadiyah dan Kepentingan Partai Politik” di Asri Medical Center yang menghadirkan mantan Ketua PP Muhammadiyah serta Penasihat PP Muhammadiyah Periode 2005-2010, Prof. Dr. HM Amien Rais, pengamat politik UMY, Prof. Dr. Bambang Cipto, MA serta Sekretaris Majelis Pendidikan Kader PP Muhammadiyah.
Melalui diskusi publik itu, diharapkan dapat mengomunikasikan apa yang berkembang di kalangan masyarakat terkait dengan situasi politik yang terjadi saat ini maupun menjelang Muktamar. Meskipun tidak terkait dengan parpol mana pun, menurut Asep, Muhammdiyah tetap memberikan kebebasan kepada warganya untuk mengikuti parpol yang sesuai aspirasinya.
“Hal ini karena melihat berpolitik merupakan hak asasi setiap orang. Tetapi meskipun diberi kebebasan, jangan sampai kepentingan parpol masuk ke dalam organisasi,” urainya.
Lebih lanjut dikatakan Asep, parpol berkepentingan dengan ormas karena terkait dengan upaya mengenalkan parpolnya kepada anggota organisasi.
“Karena mereka melihat banyaknya anggota organisasi sehingga parpol bermaksud untuk menjual atau mengenalkan parpol mereka,” jelasnya.
Terkait dengan penyelenggaraan Muktamar Muhammadiyah ke-46 di Yogyakarta, menurut Asep, perhatian publik terhadap Muhammadiyah juga semakin bertambah.
“Bagi sebagian kalangan, situasi menjelang suksesi kepemimpinan dalam ormas ini secara perlahan namun pasti mulai menunjukkan garis terang tentang keberpihakan di antara Pimpinan Daerah, Wilayah maupun Pusat. Terlebih di kalangan masyarakat, seringkali ada opini yang mengkaitkan antara situasi politik dengan segala sesuatu yang terjadi pada organisasi. Misalnya, dalam penyelenggaraan Muktamar ini, apakah ada kepentingan politik atau tidak?” tuturnya.
Sedangkan di sisi lain, banyak kalangan Muhammadiyah–yang enggan terlibat dalam politik praktis–menginginkan Muhammadiyah tetap di jalur awal sebagai gerakan Islam dakwah amar makruf nahi munkar.
“Selain itu mengabdikan diri dalam pelayanan umat melalui amal usaha. Karena jika sampai masuk ke dalam politik praktis, agenda dalam melayani umat, baik kesehatan pendidikan maupun yang lain dapat terbengkalai,” paparnya. (*)
Selengkapnya.....
SIDANG PARIPURNA PENGGANTIAN KETUA DPRD MEDAN RICUH
Medan, Kompas - Sidang Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Medan dengan agenda pergantian Ketua DPRD Kota Medan berlangsung ricuh, Senin (28). Pemicunya adalah adanya saling klaim mengenai posisi Ketua DPRD Kota Medan.
Kericuhan tersebut berawal ketika sidang baru saja akan dimulai. Saat itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Sabar Sitepu hendak membuka persidangan. Namun, Ketua DPRD Kota Medan Denny Ilham Panggabean tidak terima jika sidang dipimpin oleh Sabar. Alasannya, politisi dari Partai Demokrat itu merasa masih sebagai Ketua DPRD Kota Medan yang sah.
Denny lantas menunjukkan fotokopi Surat Keputusan (SK) Dewan Pimpinan Pusat Partai Demokrat bahwa dia telah menjabat kembali Ketua DPRD Kota Medan dan Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrat Kota Medan. Hal itu, menurut Denny, tertuang dalam SK Nomor 17/SK/DPP.PD/DPC/V/2010 dan SK Nomor 18 /SK/DPP.PD/DPC/V/2010 tertanggal 20 Mei 2010 yang ditandatangani Ketua Umum Partai Demokrat Hadi Utomo dan Sekretaris Jenderal Amir Syamsuddin.
Sabar menjelaskan bahwa dia ditunjuk oleh pimpinan DPRD Kota Medan sebagai Plh Ketua DPRD Kota Medan sehingga berhak memimpin sidang. Denny pun makin ngotot mempertahankan posisinya. Sampai terjadi dorong-mendorong. Polisi dan anggota DPRD Kota Medan terpaksa melerai keduanya. ”Siapa yang memberhentikan saya sebagai Ketua DPRD? Asli ini kudeta,” kata Denny.
Sidang lantas diskors sampai dengan waktu yang belum bisa ditentukan. Namun, suasana masih panas. Apalagi, di halaman Gedung DPRD Kota Medan sekitar 100 orang pendukung Denny berunjuk rasa sambil membawa spanduk dan poster. Mereka mendesak agar Denny dikembalikan sebagai Ketua DPRD Kota Medan.
Posisi Denny sebagai Ketua DPRD Kota Medan ataupun sebagai Ketua DPC Kota Medan dipermasalahkan rekannya sesama kader Partai Demokrat. Pemicunya, Danny sempat maju sebagai calon wali kota Medan dari Partai Demokrat. Padahal, Partai Demokrat telah memutuskan untuk mengusung pasangan Rahudman Harahap dan Dzulmi Eldin sebagai calon wali kota dan calon wakil wali kota Medan.
Sejak kasus itu, Denny dan Sekretaris DPC Partai Demokrat Parlindungan dicopot. Posisi mereka digantikan oleh Sutan Bhatoegana sebagai Ketua DPC Partai Demokrat dan Bangun Tampubolon sebagai sekretarisnya.
”Keputusan itu sampai sekarang masih berlaku,” kata Bangun.
Bukan fotokopi
Bangun menjelaskan, kalau Denny telah diangkat kembali sebagai Ketua DPC Partai Demokrat Kota Medan semestinya dia bisa menunjukkan SK aslinya, bukan hanya fotokopinya. ”Selain itu, mengapa dia tidak menghadiri kongres Partai Demokrat di Bandung jika masih sebagai Ketua DPC Partai Demokrat? Yang hadir saat itu saya dan bapak Sutan,” ungkap Bangun.
Menanggapi hal itu, Denny mengatakan, dia tidak akan menunjukkan SK asli dari DPP mengenai pengangkatan kembali dirinya sebagai Ketua DPC partai Demokrat ataupun sebagai Ketua DPRD Kota Medan. Baginya, kedua SK tersebut merupakan ”nyawanya”.
”Kalau saya beberkan SK aslinya, kemudian saya dirampok dan SK itu hilang atau robek, siapa yang bertanggung jawab. Kalau SK sudah robek nanti dianggap palsu. Saya tidak mau itu terjadi,” tuturnya.
Mengenai ketidakhadiran dia di Kongres pada akhir Mei lalu, ujarnya, itu semata-mata karena masalah teknis administrasi. ”SK (pengangkatan kembali) itu baru saya terima pekan lalu,” tutur- nya. (MHF/KPS)
Selengkapnya.....
JELANG MUKTAMAR: NUHAMMADIYAH PRAGMATIS
Jakarta - Memasuki usia 100 tahun, Muhammadiyah justru makin kuno dan terjebak pragmatisme. Gerakan yang dilakukan Muhammadiyah tak lagi relevan untuk menjawab permasalahan zaman, dengan semakin menyusutnya peran sosial kemasyarakatan.
Penilaian itu disampaikan Guru Besar Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah, Jakarta, yang juga Ketua Lembaga Hikmah Pimpinan Pusat Muhammadiyah Bahtiar Effendy di Jakarta, Senin (28/6). Namun, ia mengakui, banyak kemajuan yang dicapai Muhammadiyah dalam bidang pendidikan, kesehatan, sosial, dan keagamaan.
”Jika KH Ahmad Dahlan (pendiri Muhammadiyah) masih hidup, pasti akan senang melihat perkembangan Muhammadiyah,” katanya.
Meski begitu, sebagai gerakan sosial keagamaan, Muhammadiyah tak lagi mampu menjawab tantangan global. Muhammadiyah tak bisa merespons sepenuhnya perubahan zaman yang ditandai dengan munculnya globalisasi, berakhirnya perang dingin, demokratisasi gelombang ketiga, sampai reformasi politik tahun 1998.
Bahtiar menilai tidak banyak yang dilakukan Muhammadiyah untuk mendorong masyarakat Indonesia agar mampu berkompetisi di era globalisasi. Muhammadiyah juga gagal memberikan kontribusi nyata dalam menyelesaikan permasalahan sosial.
Dua dasawarsa terakhir, Muhammadiyah tak memiliki program yang bisa ditawarkan untuk membantu negara menyejahterakan rakyat. ”Tak ada program yang relevan untuk menjawab permasalahan saat ini,” ujarnya.
Padahal, Ahmad Dahlan mendirikan Muhammadiyah untuk menjawab permasalahan yang muncul pada zamannya. Selain dakwah agama, persyarikatan didirikan untuk meningkatkan taraf pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan rakyat yang sebenarnya menjadi tugas negara.
Seharusnya kini Muhammadiyah mampu menawarkan alternatif menyelesaikan masalah bangsa, yang tidak mampu ditangani negara. Bukan terjebak terus mengembangkan jumlah amal usaha, tanpa meningkatkan kualitasnya.
”Sekarang ini Muhammadiyah terkena virus pragmatisme. Seperti kekuatan sosial politik lain, Muhammadiyah sudah lelah dan tidak jelas mau mengarah ke mana,” kata Bahtiar.
Penilaian senada diungkapkan Wakil Ketua MPR, yang juga kader Muhammadiyah, Hajriyanto Y Thohari. Menurut dia, Muhammadiyah mengalami kebobrokan, terutama dalam pengelolaan organisasi dan amal usaha. Meski demikian, Muhammadiyah tetap lebih baik dibandingkan dengan organisasi kemasyarakatan lainnya.
Muktamar Ke-46 Muhammadiyah di Yogyakarta, pekan depan, akan diawali dengan Sidang Tanwir yang dilaksanakan pada 1-2 Juli 2010. (NTA)
Selengkapnya.....
Jumat, 25 Juni 2010
Din Menduga Muktamar Muhammadiyah 'Diobok-obok'
INILAH.COM, Jakarta - Pelaksanaan muktamar satu abad PP Muhammadiyah belum juga dimulai. Namun Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menduga ada pihak-pihak tertentu yang mencoba 'mengobok-obok'.
"Bukti-bukti memang belum dimiliki, hanya saja rasa-rasanya ada," ucap Din di Jakarta, Jumat (25/6).
Intervensi tersebut, menurut Din, ditengarai dari parpol. Ia melanjutkan, parpol berkepentingan mengeruk suara dari anggota ormas tertentu.
"Parpol membutuhkan ormas. Kalau itu ada bau-baunya," bebernya tanpa menyebut parpol yang mulai mengintervensi PP Muhammadiyah.
karena itu, Din berharap, Muhammadiyah segera membangkitkan kewaspadaan. Alasannya, tarik-menarik kepentingan akan terjadi bila intervensi dibiarkan merajalela.
"Insya Allah itu akan bisa dihadapi karena mekanisme pemilihan agak beda," tandas dia. [jib]
Selengkapnya.....
Awas! Perilaku Seks Bebas
Sebut saja namanya Lani. Dia masih berumur 17 tahun saat ”kecelakaan” itu terjadi. Gara-gara ”kecelakaan” itu, dia harus berhenti sekolah karena perutnya yang makin membuncit tak lagi bisa dia sembunyikan. Ya, Lani hamil di luar nikah. Gara-garanya karena dia tak punya pengetahuan dan bergaul terlalu bebas sama pacarnya.
Rumah orangtua Lani memang dekat sama sebuah kampus ternama. Karena itu, orangtuanya membangun kamar kos untuk mahasiswa yang kuliah di kampus tersebut. Sebenarnya kos itu di rumah orangtua Lani itu buat mahasiswi, tetapi kenyataannya banyak mahasiswa yang berkunjung menemui teman mahasiswi mereka di kos di sana. Seorang di antaranya—sebut saja—Rudi. Orangnya cakep dan gaul. Enggak heran kalo Lani naksir Rudi.
Pertemanan Lani dan Rudi berlanjut menjadi pacaran. Lani yang masih kelas II SMA itu ge-er setengah mati karena punya pacar ganteng, sampai kemudian mereka ”kebablasan” bergaul. Buntutnya Lani hamil di luar nikah. Akibatnya, dia harus berhenti sekolah.
Gejolak remaja
Remaja adalah mereka bisa dibilang makhluk unik. Mereka masuk masa peralihan: dari anak-anak menjadi manusia dewasa. Pada masa peralihan ini, enggak cuma pengin diperhatikan teman-teman, tetapi mereka juga pengin diperhatikan orangtua, guru, dan sekolah serta lingkungan sekitar.
Ketua Satgas Perlindungan Anak Pengurus Pusat Ikatan Dokter Anak Indonesia (IDAI) dr Rahmat Sentika menyatakan, remaja punya rasa ingin tahu yang sangat besar, semangat untuk mencoba-coba. Kalau enggak mendapat bimbingan dan perhatian yang cukup dari orangtua, mereka bisa terjebak pada perilaku berisiko, misalnya seks bebas.
Seks bebas ini makin lama makin banyak pelakunya. Enggak jarang banyak yang berujung pada meningkatnya jumlah pengidap HIV/AIDS di kalangan anak-anak dan remaja Indonesia. Serem, kan?
Ketua Kelompok Kerja Pornografi Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) Masnah Sari prihatin terhadap kasus meningkatnya jumlah pengidap HIV/AIDS anak-anak dan remaja itu.
Perkembangan hormonal
Rahmat Sentika mengungkapkan, remaja yang mengalami perkembangan hormonal yang sangat tinggi jika enggak diimbangi dengan pengetahuan yang cukup, mereka justru bisa menjadi korban.
Fenomena kekerasan anak dan remaja di kota Bandung sangat memprihatinkan. Ketua Unit Koordinasi Kerja Pediatric Sosial dan Tumbuh Kembang IDAI dr Kusnandi Rusmil pada Pekan Ilmiah Tahunan IDAI ke-4 Februari 2010 di Medan memaparkan, dari 96 persen perempuan yang bekerja di dunia hiburan, 36 persennya adalah anak-anak dan remaja di bawah usia 19 tahun. Sebanyak 48,6 persen di antaranya mengaku belum menikah tetapi sudah melakukan hubungan seksual sejak umur di bawah 15 tahun.
Sementara penelitian Dr Rita Damayanti dari IDAI mencari tahu penyebab utama seorang anak atau remaja jadi berperilaku berisiko dengan berhubungan seksual secara bebas. Ternyata 62 persen karena ajakan teman sebaya (peer group), 18 persen karena mendapat akses yang mudah (berdugem), 11 persen karena kurang komunikasi dengan orangtuanya, dan 6 persen karena produk pornografi.
”Kesimpulannya, remaja lebih mengikuti ajakan temannya. Akan berbahaya jika temannya memiliki perilaku yang berisiko,” kata Rahmat.
Jadi, kalo menyimak paparan para ahli di atas, kalian sudah seharusnya waspada, baik terhadap ajakan teman atau lingkungan sekitar kalian.
Terlebih saat ini marak beredar video porno mirip artis yang bebas diunggah di internet dan tersebar dari handphone ke handphone. Kalian, cewek dan cowok yang masih ABG atau remaja, harus bisa menyikapinya secara tepat. Kalo enggak, malah kalian sendiri juga bisa menjadi korban. Hal yang jelek enggak usah dicontoh. Kalian sudah dianggap dewasa, jadi pasti tahu mana hal yang benar dan yang enggak benar. Sepakat? (LOK/KPS)
Selengkapnya.....
KEHUTANAN: KEPALA DAERAH TURUT TERLIBAT MERAMBAH
Jakarta - Para kepala daerah harus segera mencabut izin-izin usaha di kawasan hutan yang terus bekerja walau belum mendapat persetujuan Menteri Kehutanan. Apabila tidak segera mencabut izin tersebut, para kepala daerah patut diduga turut terlibat merambah kawasan hutan.
Menteri Kehutanan Zulkifli Hasan di Jakarta, Kamis (24/6), mengatakan, sekarang sudah bukan waktunya bagi para kepala daerah melanggar regulasi.
”Seperti para bupati, jangan anggap izin KP (kuasa pertambangan yang) mereka (keluarkan) tidak diketahui. Dari peta satelit kini bisa diketahui. Jangan merasa seperti dulu karena Kalimantan jauh (dari Jakarta), terus mengeluarkan izin KP di kawasan hutan,” tegas Zulkifli.
Dalam pemantauan udara menggunakan helikopter dari Balikpapan ke Samarinda, Kalimantan Timur, Rabu lalu, ratusan danau tambang batu bara yang telantar maupun yang masih dieksploitasi bertebaran. Sebagian besar berada di dalam kawasan hutan dan beroperasi menggunakan izin bupati.
Menurut Menhut, 62 persen hutan rusak karena dirambah, 22 persen perkebunan kelapa sawit, dan 16 persen akibat jalan raya. Sejauh ini, Menhut baru menuntaskan satu kasus pidana kehutanan oleh tambang di Bukit Kendi, Sumatera Selatan.
Direktur Jenderal Perlindungan Hutan dan Konservasi Alam Darori menambahkan, tim terpadu penegakan hukum kehutanan dijadwalkan bertemu pekan depan di Jakarta. Mereka akan menganalisis temuan pidana kehutanan sebelum terjun ke daerah untuk penindakan.
Secara terpisah, Direktur Eksekutif Greenomics Indonesia Elfian Effendi mempertanyakan kasus pidana kehutanan yang tak kunjung diajukan ke pengadilan. ”Sudah delapan bulan Zulkifli menjadi Menhut, tidak ada satu pun berkas perkara baru yang dibawa untuk penegakan hukum. Data dan fakta sudah banyak,” ujar Elfian. (ham/kps)
Selengkapnya.....
Jelang Muktamar Muhammadiyah UMY Siapkan 270 Tenaga Medis
Yogyakarta, Tim kesehatan otorita Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY) menyiapkan 270 tenaga medis untuk memantau dan melayani kesehatan peserta muktamar ke-46 dan peringatan satu abad Muhammadiyah. Mereka juga memberikan penyuluhan sebagai kontribusinya meningkatkan pengetahuan terkait dengan penyakit dan kesehatan peserta.
"Semuanya tenaga kesehatan tersebut disediakan untuk melayani para muktamirin dan penggembira di UMY mulai tanggal 1 hingga 9 Juli,'' ungkap Ketua Sie Kesehatan Otorita UMY, dokter Suryanto SpPK di ruang kerjanya, kampus terpadu, Kamis (24/6).
Dia menjelaskan ke-270 tenaga medis tersebut yakni 33 dokter umum, 24 dokter gigi, 20perawat, enam apoteker, 90 koas, 90 relawan terlatih dari Tim Bantuan Medis (TBM) dan Korps Sukarela (KSR), serta tujuh dokter spesialis sebagai konsulen.
Konsulen terdiri atas dua dokter spesialis syaraf, masing-masing satu dokter spesialis jiwa, penyakit dalam, mata, THT, serta kulit dan kelamin.
Tim kesehatan juga menyediakan tiga ambulan yang ditempatkan di sekitar sportarium sebanyak dua unit dan satu di Asri Medical Center (AMC). Ketiga ambulan tersebut siap selama 24 jam. Sejumlah sepeda motor juga diturunkan membantu tim.
Relawan TBM membantu tugas non medis dokter dan perawat untuk melakukan screening pasien dengan risiko tertentu berdasarkan pada paspor peserta muktamar. Peserta mendapatkan buku persensi kesehatan atau paspor kesehatan sehingga semua keluhan kesehatan tercatat di sana.
Penggembira, panitia dan peserta tidak dipungut biaya alias gratis. Di samping itu, mereka juga mendapatkan fasilitas untuk melakukan screening gratis yang meliputi pemeriksaan tensi, gigi, glukosa darah, refraksi mata, termasuk penyuluhan bagi penggembira sebagai bentuk kegiatan pengabdian masyarakat bagi dosen Fakultas Kedokteran dan Ilmu Kesehatan UMY.(SM)
Selengkapnya.....
Hepatitis Belum Menjadi Perhatian Dunia
Jakarta, Penyakit hepatitis yang menyerang hati belum banyak mendapat perhatian. Padahal, jumlah pengidapnya terus meningkat. Terlebih lagi terdapat carrier atau pembawa penyakit tanpa gejala klinis sehingga tidak menyadari dirinya terinfeksi dan berpotensi menularkan kepada orang lain.
Demikian, antara lain, terungkap dalam The 3rd China-Indonesia Joint Symposium on Hepatobiliary Medicine and Surgery, Kamis (24/6). Menteri Kesehatan Endang Rahayu Sedyaningsih, dalam sambutannya, mengatakan, mayoritas pengidap hepatitis B terdapat di negara berkembang. Sekitar 75 persen pengidap hepatitis B dunia terdapat di wilayah Asia Pasifik.
Di Indonesia, berdasarkan hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) 2007, prevalensi HBsAg sebesar 9,7 persen pada pria dan 9,3 persen pada wanita. Adapun prevalensi penduduk yang pernah terinfeksi virus hepatitis B ditunjukkan dengan angka Anti-HBc sebesar 34 persen dan cenderung meningkat dengan bertambahnya usia.
Untuk hepatitis C, ditunjukkan dengan angka anti-HCV positif sebesar 0,8 persen, dengan angka tertinggi pada kelompok usia 55–59 tahun, yaitu sebesar 2,12 persen.
Secara terpisah, Ketua Perhimpunan Peneliti Hati Indonesia Unggul Budihusodo mengatakan, pengobatan hepatitis B dan C masih menjadi beban besar masyarakat di negara berkembang. Biaya pengobatan masih besar sekitar Rp 800.000 per bulan untuk obat oral hepatitis B dan dibutuhkan waktu minimal enam bulan. Cara injeksi mencapai tiga kali lipat harganya. ”Untuk hepatitis B yang kemudian berkembang gejalanya, jika diobati peluang sembuh sekitar 55 persen, sedangkan peluang sembuh hepatitis C sekitar 70 persen,” ujarnya.
Endang mengatakan, sekalipun pengidap banyak di negara berkembang, teknologi dan fasilitas pencegahan serta pengobatan lebih banyak dimiliki negara maju yang justru bukan merupakan daerah endemis hepatitis B. Perhatian dunia terhadap penyakit tersebut juga dirasa masih kurang, walaupun hepatitis merupakan ancaman besar bagi kesehatan masyarakat dunia.
HEPATITIS C ANCAMAN SERIUS
Hepatitis C menjadi ancaman serius kesehatan masyarakat. Penyakit itu mudah penularannya. Terlebih lagi dengan maraknya penggunaan narkoba dengan jarum suntik
"Penyakit ini berdampak kepada kesehatan masyarakat sehinga perlu diketahui besarannya," kata Direktur Jenderal Pengendalian Penyakit dan Penyehatan Lingkungan, Departemen Kesehatan, Tjandra Yoga Aditama, Selasa (29/9) .
Pemerintah bekerja sama dengan perusahaan obat PT Roche melakukan pendataan di 21 provinsi dalam kurun waktu 1 Oktober 2007-1 Agustus 2009.Selama ini, pemerintah belum mempunyai data nasional secara menyeluruh penyakit tersebut. Data mengenai hepatitis juga belum terklasifikasi jenisnya dan parsial. Hasil dan program pendataan itu diserahkan ke Departemen Kesehatan, Selasa.
Berdasarkan pendataan awal itu, penderita Hepatitis C sebanyak 15.736 orang dengan faktor risiko paling tinggi ialah narkoba suntik sebesar 28 persen dan cuci darah 16 persen.
Hepatitis C merupakan salah satu jenis infeksi virus pada hati yang mengakibatkan peradangan, kerusakan, pengerasan hati, kanker hingga gagal hati. Penularan virus antara lain melalui tranfusi, pemakaian jarum dan alat medis berulang, serta hubungan seksual.
Penyakit tersebut sudah menjadi masalah kesehatan global. Berdasarkan data Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) terdapat sekitar 170 juta orang terinfeksi HVC atau sekitar 3 persen populasi dunia. (KPS)
Selengkapnya.....
Penularan HIV ke Ibu Rumah Tangga Naik
Bantul - Angka penularan HIV/AIDS ke kalangan ibu rumah tangga di Daerah Istimewa Yogyakarta naik sekitar 14 persen. Sebagian besar virus itu menular ke ibu rumah tangga usia produktif. Hal itu membuat generasi yang mereka lahirkan rentan tertular HIV/AIDS.
Hal itu disampaikan anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) Gusti Kanjeng Ratu Hemas saat menjaring aspirasi di Kabupaten Bantul, Kamis (24/6). ”Perempuan menjadi pihak yang sangat rentan tertular HIV/AIDS. Penularannya itu terutama dilakukan oleh suaminya sendiri,” paparnya.
Perempuan dinilai sangat rentan tertular HIV/AIDS bila berhubungan badan dengan pengidap HIV/AIDS. Karena itu, ketika suami terkena, dengan cepat akan menulari istri. ”Peningkatan tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah daerah. Perlu langkah cepat untuk menekannya,” katanya.
Di Bantul, jumlah temuan kasus HIV/AIDS sepanjang 2009 turun sekitar 60 persen dibandingkan tahun sebelumnya. Namun, hal itu tidak bisa mencerminkan bahwa jumlah pengidap turun jumlahnya. Sebab, masih banyak kasus HIV/AIDS yang belum ditemukan karena pengidap tidak menyadarinya dan tidak sadar melaporkan keberadaannya.
Menurut Kepala Bidang Penanggulangan Penyakit Menular Dinas Kesehatan Kabupaten Bantul Maya Sintowati, jumlah penemuan kasus sepanjang 2009 tercatat 24 orang dengan korban meninggal 6 orang. Tahun 2008, ditemukan 59 orang dengan korban meninggal 10 orang.
”Meskipun penemuannya turun, bukan berarti jumlah pengidapnya juga ikut turun. HIV/AIDS itu seperti fenomena gunung es. Banyak yang tidak terekspos karena sifatnya sangat tertutup,” ujarnya. (ENY/kps)
Selengkapnya.....
Enam Anak Balita Kecanduan Rokok
Jakarta, - Komisi Nasional Perlindungan Anak mencatat hingga pertengahan tahun 2010 terdapat 6 kasus anak berusia 11 bulan, 2,5 tahun, dan 4 tahun yang kecanduan rokok, dari lima batang per hari hingga dua bungkus per hari. Dari anak balita perokok yang dipantau itu lama masa merokoknya sekitar 1,5–2 tahun.
Data dari Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) juga menunjukkan prevalensi perokok yang mulai merokok pada usia 5–9 tahun meningkat lebih dari 4 kali lipat sepanjang tahun 2001–2004. Sementara remaja usia 15–19 tahun meningkat hingga 144 persen selama tahun 1995–2004.
Demikian dikemukakan Ketua Umum Komnas Perlindungan Anak Arist Merdeka Sirait, Kamis (24/6) di Jakarta. ”Fenomena [anak] balita merokok ini bukti kelalaian pemerintah dalam menjamin hak hidup dan tumbuh kembang anak. Padahal, anak-anak yang merokok ini membutuhkan perlindungan khusus,” ujarnya.
Dari 6 kasus anak balita perokok itu, Komnas Perlindungan Anak kini tengah melakukan terapi pada anak balita yang kecanduan rokok bernama Al (2,5) dari Sumatera Selatan. Menurut penuturan ibunya, Al mulai merokok sejak usia 11 bulan. Al terbiasa merokok karena kerap bermain di lingkungan perokok. Kebiasaan Al sulit dihentikan karena setiap kali dilarang merokok Al akan menangis dan membenturkan kepala ke tembok.
Terapi
Psikolog anak Seto Mulyadi mengatakan, Al akan menjalani terapi dengan pendampingan selama 1 bulan dan 3–4 jam per hari di Jakarta. Sebelumnya, Mei lalu, Al pernah menjalani terapi. Hasilnya, Al bisa mengurangi kebiasaan merokoknya dari 3–4 bungkus per hari menjadi 1 bungkus per hari. Metode terapi untuk sementara dilakukan dengan bermain. Yang penting, kata Seto, anak tidak stres atau tegang karena itulah yang memicu anak merokok.
”Anak perlu proses belajar sosial lagi untuk mengubah kebiasaan. Paling tidak perlu waktu 2,5 tahun untuk itu,” kata Seto.
Seto menekankan pentingnya mengubah lingkungan anak berada. Selama lingkungan anak tidak berubah, perilaku merokok anak juga tak akan hilang. (LUK)
Selengkapnya.....
Masyarakat Sumut Harus Siaga dan Tanggap terhadap Bencana
Medan, Kepala Badan Kesbanglinmaspol Provinsi Sumatera Utara menegaskan seluruh masyarakat Sumut harus siaga dalam menghadapi bencana khususnya bencana alam sebab kedatangan bencana tidak pernah diduga atau diprediksikan.
Hal itu disampaikan Kepala Badan Kesbanglinmaspol H Darwinsyah SH kepada sejumlah wartawan di Medan, Selasa (22/6).
Darwin mengungkapkan untuk membuat masyarakat tahu dan sigap dalam menghadapi bencana pihaknya sudah melaksanakan acara "Jambore Penanggulangan Bencana Tingkat Provinsi Sumut" 14-18 Juni 2010 di Bumi Perkemahan Sibolangit Deli Serdang di mana peserta Jambore diikuti seluruh Kesbanlingmaspol Kabupaten/Kota di Sumut.
"Jambore Penanggulangan Bencana Tingkat Provinsi Sumatera utara yang kita laksanakan beberapa waktu lalu untuk memberikan pedoman atau arahan kepada peserta jambore mengenai tindakan yang akan dilaksanakan pada saat persiapan dan pada saat ketika terjadi bencana," ujarnya.
Tingkatkan Manajemen
Tujuan dari pelaksanaan Jambore Penanggulangan Bencana Tingkat Provinsi Sumatera Utara itu sebutnya kembali diharapkan dapat meningkatkan manajemen dan kepemimpinan Satuan Linmas untuk mendukung kapasitas dan pelayanan Pemerintah Daerah/kabupaten/kota pada siklus penanggulangan bencana, dengan sasaran untuk meningkatkan keterlibatan Linmas dalam penanggulangan bencana, meningkatkan pengetahuan, keterampilan Linmas dalam merancang, melaksanakan dan mengevaluasi pelayanan Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penanggulangan Bencana. (aru/rel)
Selengkapnya.....
Kamis, 24 Juni 2010
Sri Sultan HB X Terima Panitia Muktamar Muhammadiyah
Yogyakarta – Sambut Abad kedua, Muhammadiyah akan melahirkan Manifesto yang berorientasi pada Transformasi Gerakan Muhammadiyah. Manifesto ini akan dirumuskan dan disampaikan pada muktamar Muhammadiyah.
Manifesto terdiri dari tiga pokok penjabaran. Pertama membangun dan mengembangkan pada orientasi pembebasan masyarakat dan bangsa dari kemiskinan dan ketertinggalan menuju pada pencerahan baru, kedua agenda pemberdayaan tidak hanya secara teori tapi lebih praksis dengan memperdayakan ummat termasuk perberdayaan perempuan. Dan ketiga tentang agenda pemajuan, Muhammadiyah dikenal oleh masyarakat sebagai gerakan yang selalu mengapresiasikan dan menawarkan perubahan kemajuan karena bangsa ini tidak boleh berhenti dengan kondisi seperti sekarang dan harus lebih maju lagi.
Penyampain Manifesto pemikiran tersebut disampaikan ketua PP Muhammadiyah Haedar Nashir dalam audiensi panitia Muktamar Seabad Muhammadiyah bersama Sri Sultan Hamengkubuwono X Gubernur DIY di gedung Kepatihan (22/06/2010). Panitia disambut langsung oleh Gubernur. Kehadiran Panitia Penerima diantaranya yaitu Heri Zudianto, Azman Latief, Sunardi didampingi oleh Agung Danarta Ketua PWM DIY, Noordjannah Djohantini dari PP ‘Aisyiyah dan Dasron Hamid, Zamroni, Rosyad Shaleh, Muchlas Abror, dan Haedar Nashir dari PP Muhammadiyah.
Gubernur dalam tanggapannya menyatakan manifesto harus disampaikan lugas, tegas, agar yang mendengar dan menyimak akan paham dan mampu menyerap isi dari manifesto tersebut. Apalagi Muktamar Seabad Muhammadiyah merupakan momentum yang dilaksanakan sekali saja. Muktamar harus menjadi Pestanya Muhammadiyah, penggembira harus mendapatkan service yang baik, minimal kita say hello kepada mereka (red: penggembira). Lanjut beliau, untuk ‘Aisyiyah jangan hanya mengangkat masalah umum tapi tentang kekerasan terhadap perempuan dan anak-anak.
Pada kesempatan terakhir audiensi, beliau menyampaikan kepada masyarakat DIY agar mempersiapkan penyambutan terhadap tamu, peserta maupun penggembira yang menghadiri Muktamar Muhammdiyah. Tak Lupa Gubernur juga memberikan selamat dirgahayu kepada Muktamar Muhammadiyah.(rivai, mac)
Selengkapnya.....
Gubernur Sulsel Titip Pesan Bagi Muktamirin
Makassar- Gubernur Sulawesi Selatan, meminta kepada Muhammadiyah untuk tetap solid dan komitmen dalam memberikan yang terbaik untuk bangsa ini. Menurutnya, sudah begitu banyak sumbangsih Muhammadiyah membantu pemerintah dalam mensejahterakan rakyat, baik dalam regional Sulawesi Selatan maupun secara nasional. Oleh karena itu, Muhammadiyah harus konsisten dalam jalur gerakannya sehingga dapat menjadi payung besar dalam mengawal Negara ini.
Demikian harapan yang diungkapkan Syahrul Yasin Limpo, dalam silaturrahim dengan jajaran Pimpinan Wilayah Muhammadiyah Sulawesi Selatan di kantor Gubernuran, Makassar, Selasa, (22/06/2010). Kunjungan ini dilakukan Muhammadiyah Silsel untuk melaporkan rencana pelaksanaan Muktamar Satu Abad Muhammadiyah ke-46 yang akan berlangsung di Yogyakarta tanggal 3 – 8 Juli 2010.
Rombongan Muhammadiyah dipimpinan Ketuanya, Drs. K.H. Baharuddin Pagim. Dihadiri sekretaris, Drs. H. Muh. Alwi Uddin, M.Ag. bersama seluruh anggota PWM dan pimpinan organisasi otonom. Menurut Yasin Limpo, Muhammadiyah bisa tetap tegak berdiri pada abad keduanya, karena teguh menjaga amanat, dan tahan godaan untuk tidak berpolitik praktis.
Dalam muktamar nanti, Mantan Bupati Gowa ini mengusulkan, agar Muhammadiyah memberikan peranan dalam program pembangunan lingkungan hidup. “Program Muhamamdiyah nantinya harus bermanfaat untuk kepentingan generasi yang akan datang. Misalnya dengan menanam pohon. Walaupun sedikit, akan tetapi masyarakat akan merasakannya,” jelasnya. (mac)
Selengkapnya.....
Varia Muktamar: Pameran Amal Usaha, Kuliner, Panggung Kesenian, Permainan, Produk Barang dan Jasa
Yogyakarta – Pekan Niaga dan Seni Budaya Nusantara menyuguhkan berbagai alternatif kebutuhan bagi Muktamirin, Penggembira serta masyarakat umum dari tanggal 1 hingga 9 juli 2010. Berbagai stand telah disediakan oleh panitia, dan hingga senin (21/06/2010) stand Kuliner telah habis dipesan, sedangkan stand pameran sudah 85 persen dipesan.
Manurut daftar peserta pameran sekitar 360 an kapling stand sudah dipesan. Dari gambaran itu, pengunjung pameran nantinya akan bisa mengunjungi stand –stand seperti stand Amal Usaha Muhammadiyah. Tercatat ada stand yang akan memamerkan perguruan tinggi Muhammadiyah, sekolah Muhammadiyah, rumah sakit Muhammadiyah dan juga beberapa amal usaha ekonomi. Stand yang khusus memamerkan dinamika Muhammadiyah melalui aktifitas Majelis, Lembaga di Muhammadiyah juga dipastikan tersedia dalam pameran kali ini.
Menurut Puri Puranti dari Sekretariat Pameran Muktamar Seabad Muhammadiyah ketika ditemui di kantor Pimpinan Wilayah Muhammadiyah, Jln Gedong Kuning, Senin (21/06/2010) panitia juga menyiapkan stand kuliner yang akan menyediakan berbagai macam produk makanan.
Sementara itu, disisi barat area pameran tersedia panggung kesenian pameran di yang akan diisi seluruh peserta yang berasal dari seluruh Indonesia, peserta pengembira, SMA, SMP maupun SD Muhammadiyah, jelas Puri.
Untuk produk yang dipamerkan dan juga bisa dibeli di arena Muktamar, tercatat stand-stand yang menyediakan buku, busana muslim, batik, kaos, mainan anak-anak, aksesoris, atribut Muhammadiyah dan organisasi otonomnya, CD, kaligrafi, bordir, souvenir, tas, oleh-oleh khas jogja, kerajinan perak dan kuningan, pupuk organik, produk otomotif, madu dan sebagainya. Ada juga tercatat produk jasa seperti Bank dan Biro Perjalanan.
Disalah satu sudut arena pameran juga tersedia area tempat permainan anak-anak. Pameran Muktamar Muhammadiyah yang berlangsung bersamaan dengan musim libur panjang anak-anak sekolah ini juga bisa menjadi alternatif agenda wisata keluarga di Yogyakarta.
Lokasi pameran atau Pekan Niaga Seni dan Budaya Nusantara ini berada di kompleks Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, yang siap siap dikunjungi Muktamirin dan Penggembira Muktamar sejak tanggal 1 Juli malam hingga tanggal 9 Juli 2010, pukul 09.00 pagi hingga pukul 09.00 malam. (arif)
Selengkapnya.....
Masyarakat Diminta Bersihkan Lingkungan Cegah DBD
Stabat, Memutus mata rantai semakin meluasnya penyebaran penyakit demam berdarah di Kabupaten Langkat, Kepala Dinas Kesehatan Langkat Drg Herman Sadeck mengimbau masyarakat Langkat, Rabu (23/6) untuk berpartisipasi membersihkan lingkungan.
Dengan demikian, mata rantai perkembangbiakan nyamuk pembawa penyakit berbahaya itu aedes aegypti, dapat diputus.
Imbauan itu diutarakan Kadis Kesehatan, terkait meluasnya penyebaran wabah demam berdarah di Langkat saat ini. Berdasarkan data dihimpun Dinas Kesehatan Langkat, selama Juli 2010, tercatat 33 warga Langkat yang menjadi korban penderita DBD yang tersebar di 23 kecamatan.
Penyebaran virus penyakit berbahaya ini terbilang cukup cepat, sebab di tahun 2005 DBD hanya menyerang 15 dari 23 kecamatan yang ada di Langkat. Namun penyebaran penyakit itu terus meningkat hingga di tahun 2008 melanda 18 kecamatan dan di 2010 seluruh kecamatan terjangkiti penyakit yang virusnya disebarkan nyamuk itu.
Herman mengatakan, untuk mengantisispasi semakin membengkaknya jumlah masyarakat yang terjangkit DBD, Dinkes Langkat melalui satuan reaksi cepat penanggulangan bencana dan wabah tidak henti-hentinya melakukan sosialisasi dan imbauan kepada masyarakat Langkat untuk menjaga lingkunganya agar perkembangbiakan nyamuk pembawa virus DBD dapat dicegah.
Bila di suatu wilayah didapati ada warga yang terjangkit demam berdarah, Dinkes Langkat akan melakukan pengasapan (fogging) di wilayah itu, hingga nyamuk pembawa virus demam berdarah itu dapat dimusnahkan.
Namun dia juga mengingatkan, fogging yang dilakukan bukan merupakan sarana yang dapat menghentikan penyebaran penyakit demam berdarah. Sebab, lanjutnya, fogging hanya akan membunuh nyamuk dan tidak membasmi vector atau anak nyamuk yang berkembang biak di sejumlah tempat air tergenang yang ada di sekitar lingkungan warga, tegasnya.
"Demam berdarah merupakan penyakit sebab akibat, artinya bila masyarakat mampu menjaga lingkunganya tetap bersih serta menghindarkan dari segala sesuatu yang dapat menjadi tempat berkembangnya nyamuk Aedes aegypti, demam berdarah akan dapat secepatnya dihilangkan dari bumi Langkat," tegas Herman Sadeck.
Herman menambahkan, program minggu bersih yang dicanangkan Bupati Langkat Ngogesa Sitepu merupakan salah satu sarana yang paling tepat bagi warga untuk bergotong royong membersihkan lingkungan perumahan warga. Dengan bergotong royong warga akan dapat memutus mata rantai pengembangbiakan nyamuk aedes aegypti yakni mengubur, menanam dan membersihkan segala macam benda yang dapat menjadi tempat berkembangbiaknya nyamuk pembawa virus demam berdarah, ujarnya. (als)
Selengkapnya.....
Kapoldasu Ingatkan Pentingnya Penyelamatan Lingkungan
Sidikalang, Kapolda Sumut, Irjen Pol Oegroseno mengingatkan pentingnya penyelamatan lingkungan. Karenanya, segala bentuk kegiatan illegal termasuk perambahan hutan maupun penambangan liar mesti dihentikan. Kantor kepolisian diingatkan perlu ditumbuhi tanaman rindang dan teduh.
Jenis bonsai, cukuplah dibudidayakan di Jakarta.
Hal itu ditekankan pada serah terima jabatan Kapolres (Kepala Kepolisian Resor) Dairi dari AKBP Marzuki MM kepada AKBP Yustan Alpiani SIK MH di aula Mapolres di Sidikalang, Rabu (23/6). Bupati KRA Johnny Sitohang bersama muspida plus turut menyaksikan serah terima tongkat komando dimaksud.
Tuhan telah menciptakan hutan bagi manusia. Sehubungan itu, mesti dilestarikan. Jika dikelola secara tidak terkendali hingga berubah gundul, justru berbalas bencana alam. Hukum tentang lingkungan harus ditegakkan.
Pada bagian lain, Kapolda Sumut memberi apresiasi atas keramahan tokoh masyarakat dalam menyambut kedatangannya. Mayoritas utusan warga mengenakan pakaian etnis Pakpak diikuti penyematan pakaian kebesaran. Menurut Kapolda, potensi kearifan lokal perlu turut menjadi perhatian guna meningkatkan situasi kamtibmas yang kondusif.
Kapolres baru ditugasi segera berasimilasi yang diikuti action. Tidak perlu berlama-lama beradaptasi. Berbekal berbagai pengalaman, diharapkan dianya mampu meningkatkan prestasi dari pencapaian pejabat pendahulu.
Khusus pembenahan internal, jangan ada pembedaan semisal si anu orangnya pejabat lama sedang yang lain orangnya pejabat baru. Pemeliharaan harmoni urgen dikedepankan. Kualitas dan kuantitas personil wajib ditingkatkan.
Kapoldasu turut menyampaikan selamat kepada Marzuki yang dipromosikan menduduki Kapolres Simalungun. Di akhir pidato, pimpinan dimaksud meminta dukungan penuh TNI demi kesejahteraan masyarakat. Soal hak pilih yang kini diwacanakan, biarlah diputuskan di pusat, tambahnya. (ssr/ans)
Selengkapnya.....
Jadikan Kepuasan Pasien sebagai Kewajiban Layani Kesehatan Masyarakat
Pantaicermin, Ditetapkannya Puskesmas Pariwisata Pantaicermin Kabupaten Serdangbedagai (Sergai) sebagai duta Sumut pada penilaian Citra Pelayanan Prima kategori Unit Pelayanan Publik tahun 2010 merupakan satu kepercayaan besar dan berat untuk dipertahankan. Karena, mau tidak mau pelayanan kepada pasien harus ditingkatkan.
"Ini kepercayaan yang besar dan berat. Tapi harus dijalankan dengan meniatkannya sebagai amal ibadah. Karenanya, motto kita di sini menjadikan kepuasan pasien sebagai kewajiban kami memberikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat," papar Kepala Puskesmas (Kapus) Pariwisata Pantaicermin drg Hj Tatik Iswandari kepada Analisa, Rabu (23/6).
Kepercayaan yang diamanahkan Bupati Sergai HT Erry Nuradi secara moralitas sangat berat, tapi ini juga sebagai sarana ibadah untuk bisa memberikan pelayanan berkualitas kepada masyarakat di sektor kesehatan.
Untuk mencapai kualitas pelayanan, mereka sudah melakukan beberapa kali pembinaan kepada seluruh tenaga medis untuk meningkatkan kualitas SDM, sehingga bisa memberikan pelayanan yang memuaskan pasien.
"Terus terang, masih banyak kekurangan yang dimiliki puskesmas ini baik fasilitas maupun tenaga ahli sesuai dengan kebutuhan kesehatan masyarakat yang datang," paparnya.
Namun demikian, kekurangan-kekurangan yang ada akan diupayakan untuk dipenuhi dan tidak menjadikannya sebagai alasan untuk tidak memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat.
Ditegaskan Tatik, menjawab semua permasalahan dan tantangan besar yang dihadapi Puskesmas Pariwisata Pantaicermin sebagai pusat pelayanan kesehatan yang lebih baik dari sebelumnya, maka kreativitas dan inovasi dari seluruh petugas kesehatan yang ada sangat diharapkan.
Kreativitas dan inovasi ini tambah Tatik, terus diterapkannya sehingga semuanya dituntut terus melakukan perbaikan-perbaikan dari sisi kekurangan pelayanan yang ada lewat evaluasi yang rutin dilakukan.
Fungsi promotif tenaga medis menjadi bagian kinerja yang terus gencar dilakukan sehingga masyarakat bisa memahami betul pentingnya kesehatan yang dapat berdampak merubah cara pandang hidup dengan selalu berperilaku hidup bersih dan sehat serta mengiringi fungsi-fungsi lainnya seperti preventif, kuratif dan rehabilitatif.
"Kalau masyarakat sudah paham tentang pentingnya hidup sehat, tentu kualitas hidup juga akan terwujud. Ini memang harus dilandasi dengan pelayanan yang baik pula," tandasnya.
Ketika disinggung penghargaan CPP yang sedang proses penilaian di tingkat pusat, Tatik menegaskan, menang atau tidak, pelayanan kesehatan kepada masyarakat harus diberikan dan ditingkatkan. Penghargaan CPP menjadi dorongan bagi dirinya dan seluruh jajaran petugas kesehatan di puskesmas tersebut untuk terus memberikan pelayan yang terbaik. (ak/ans)
Selengkapnya.....
Rabu, 23 Juni 2010
100 Tahun Muhammadiyah: Beringharjo Girang Sambut Kaum Modernis
YOGYAKARTA, - Pedagang Pasar Beringharjo, Yogyakarta bergirang hati karena di kota itu akan dihelat pertemuan penting dan terutama ramai, yakni Muktamar Muhammadiyah di Yogyakarta, 3-8 Juli.
Di kota inilah, seabad lampau KH Achmad Dahlan bersama koleganya menegakkan Muhammadiyah, organisasi massa Islam berhaluan modernis dengan semangat yang sama sekali baru pada zamannya.
"Pasti ada persiapan menjelang muktamar nanti. Khusus persiapan stok barang akan disesuaikan dengan perkiraan jumlah pengunjung saat muktamar nanti," kata Ketua Paguyuban Pedagang Pasar Beringharjo Ujun Junaedi di Yogyakarta, Minggu (20/6/2010).
Ia memperkirakan, jumlah pengunjung di Pasar Beringharjo pada saat pelaksanaan muktamar akan meningkat hingga lima kali lipat dibanding hari biasa.
Jika dibandingkan saat libur sekolah seperti saat ini, berarti pengunjungnya akan sekitar dua kali lipat. Katanya, pengunjung saat libur sekolah bisa mencapai 20.000 hingga 25.000 orang per hari.
Ujun menyatakan, jenis-jenis barang yang akan diminati oleh pembeli adalah fashion muslimah, kerajinan khas Yogyakarta dan batik. "Jadi, pedagang mulai memperbanyak barang-barang jenis itu karena pasti akan diminati pengunjung," lanjutnya.
Ia menyatakan, pedagang berkomitmen untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pengunjung sehingga pengunjung pun tidak segan-segan untuk kembali datang berbelanja di Pasar Beringharjo.
"Semua pedagang diminta untuk tetap ramah. Kami hanya mengandalkan istilah yang ada di masyarakat yaitu belum ke Yogyakarta kalau belum mampir ke Malioboro dan Beringharjo," katanya.
Sejumlah los dan kios kosong yang masih ada di Pasar Beringharjo, lanjut dia, juga dimanfaatkan oleh sejumlah pedagang untuk menambah lokasi berdagang mereka.
Ujun pun menyatakan, persiapan lain untuk menyambut muktamar nanti adalah dengan membuka lebih awal pusat grosir yang berada di lantai dua.
"Pusat grosir itu rencananya dibuka pada awal Juli, tetapi diputuskan untuk dibuka pada 30 Juni karena diperkirakan sudah ada peserta muktamar yang datang," katanya.
Sementara itu, Kepala Dinas Pengelolaan Pasar Kota Yogyakarta Achmad Fadli menyatakan telah mengimbau kepada semua pedagang untuk menambah stok barang dagangan.
"Dari hasil koordinasi, pedagang sudah diminta untuk menambah stok barang karena sudah dapat dipastikan ada peningkatan jumlah pengunjung selama muktamar berlangsung.
"Peserta muktamar pasti ingin mencari oleh-oleh dan salah satu tempat yang menjadi tujuan utama mereka pasti Beringharjo," katanya.
Selain menambah stok barang, pihak Dinas Pengelolaan Pasar juga akan menambah personil keamanan dari 30 orang menjadi 45 orang. "Jumlah personil keamanan yang akan diterjunkan sama dengan jumlah pada saat libur lebaran," katanya.
Ia menyatakan, belum akan menambah pemandu di pasar karena akan memaksimalkan tugas personil keamanan untuk memberikan informasi kepada pengunjung.
Ketua Panitia Penerima Muktamar Satu Abad Muhammadiyah Herry Zudianto memperkirakan jumlah peserta muktamar yang akan datang ke Yogyakarta mencapai 200.000 orang.
Selengkapnya.....
Muhammadiyah Siapkan Manifesto Satu Abad
Yogyakarta: Pimpinan Pusat Muhammadiyah menyiapkan manifesto satu abad yang menawarkan dan mencanangkan berbagai transformasi gerakan Islam tersebut dalam menapaki usia 100 tahun.
"Manifesto yang berisi tiga hal pokok itu akan dideklarasikan saat penutupan Muktamar ke-46 atau Muktamar Satu Abad Muhammadiyah di hadapan Wakil Presiden Boediono di Yogyakarta pada 8 Juli 2010," kata Ketua Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah Haedar Nashir di Yogyakarta, Selasa (22/6).
Menurut Haedar usai bertemu Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) Sri Sultan Hamengku Buwono X, dalam manifesto ada tiga hal yang tercantum dan menjadi bagian pokok dari pemikiran Muhammadiyah.
Tiga hal itu antara lain Muhammadiyah ingin membangun dan mengembangkan orientasi pada upaya membebaskan masyarakat dan bangsa dari kebodohan, kemiskinan, dan ketertinggalan.
Selanjutnya, Muhammadiyah juga mengagendakan pemberdayaan, yakni cakupannya tidak hanya secara teori tetapi juga mempunyai ideologi pemberdayaan masyarakat termasuk pemberdayaan kaum perempuan.
"Selain itu, Muhammadiyah juga memiliki agenda kemajuan sebagai gerakan yang selalu mengapresiasi dan menawarkan formula kemajuan," katanya.
Ia mengatakan, manifesto itu merupakan bagian dokumen penting dari cara pemikiran dan pandangan Muhammadiyah terhadap berbagai hal termasuk evaluasi perjalanan Muhammadiyah selama satu abad.
"Roh manifesto itu diharapkan bisa menggambarkan pandangan Muhammadiyah yang komprehensif mengenai kebangsaan dan terpancar apa yang akan dilakukan Muhammadiyah ke depan," katanya.
Sultan mengatakan, manifesto Muhammadiyah hendaknya bisa digunakan untuk mengkritisi keadaan sekarang dan masa datang, karena selama ini banyak pemimpin yang hanya berpandangan pragmatis dengan membicarakan program jangka pendek tanpa memikirkan kelanjutannya ke depan.
"Dengan manifesto itu Muhammadiyah diharapkan bisa menatap masa depan bangsa. Bidang pendidikan dan kesehatan bisa dijadikan kekuatan, dan dalam prosesnya diperlukan manusia yang unggul sehingga memiliki daya saing," katanya. (Ant/RIZ)
Selengkapnya.....
Ketua PW Muhammadiyah Jatim Dijagokan Di Muktamar 46 Yoqjakarta
/>
Surabaya, CyberNews. Muktamar ke-46 Muhammadiyah di Yogyakarta sebentar lagi digelar. Ketua PW Muhammadiyah Jatim, Dr H Syafiq Mughni menyatakan kesediaannya dicalonkan sebagai ketua umum PP Muhammadiyah.
Bahkan, Syafiq yang juga staf pengajar IAIN Sunan Ampel Surabaya itu telah mengembalikan formulir calon ketua umum PP Muhammadiyah periode 2010-2015. "Yang ada di budaya Muhammadiyah adalah dicalonkan dan bukan mencalonkan. Saya ini dicalonkan, makanya saya siap karena itu adalah amanat," kata Syafiq di Surabaya, Rabu (23/6).
Rencananya muktamar Muhammadiyah digelar di Yogyakarta pada 3-8 Juli mendatang. Dalam muktamar nanti, ketua umum ditentukan hasil pemungutan suara atas 13 calon pimpinan psat ormas Islam yang didirikan KH Ahmad Dahlan di Yogyakarta. Biasanya, peraih suara terbanyak dari 13 calon pengurus PP Muhammadiyah yang dipilih dan ditunjuk sebagai orang pertama di persyarikatan Islam Modernis itu.
Syafiq mengemukakan, dia siap bersaing dengan Prof Dr Dien Syamsuddin yang memiliki kans kuat menjabat kembali sebagai ketua umum PP Muhammadiyah.
Mencuatnya nama Syafiq itu sebenarnya sudah lama. Misalnya, ketika Ketua Umum Muhammadiyah Dien Syamsuddin berkunjung ke SD Muhammadiyah 4, di Jalan Pucang Surabaya. Syafiq yang duduk di samping Dien dipuji terus-menerus oleh orang pertama di Muhammadiyah itu. "Pak Syafiq ini sudah bukan waktunya di wilayah, tapi di pusat," kata Dien saat itu.
Tampilnya Syafiq dalam pertarungan perebutan jabatan ketua umum PP Muhammadiyah karena dijagokan anggota Tanwir PWM Jatim dan beberapa anggota Tanwir lainnya. Selain itu, sejumlah persyaratan yang ditentukan dalam regulasi internal ormas Islam ini telah dipenuhi Syafiq. "Insya Allah saya siap, karena persyaratan itu sudah ada," katanya
Selengkapnya.....
Din Syamsuddin Ikut Bursa Ketua Muhammadiyah
VIVAnews -- Ketua Umum Pengurus Pusat Muhammadiyah Din Syamsuddin resmi masuk dalam bursa calon ketua umum dalam Muktamar ke 46 Muhammadiyah, di Yogyakarta, 3-8 Juli 2010 mendatang.
Ditemui usai berbicara dalam seminar nasional tentang konflik Komunal di Nusa Tenggara Barat, Din mengaku sudah mengembalikan formulir pendaftaran ke pantia pemilihan pimpinan Muhammadiyah, dan siap bersaing kembali.
"Alhamdulillah, saya sudah mengembalikan formulir, dan selanjutnya terserah pada hasil muktamar," kata Din Syamsuddin kepada wartawan di Lombok Barat, Rabu 23 Juni 2010.
Din memiliki alasan mengapa mengajukan kembali untuk mencalonkan diri sebagai ketua umum, dan siap bersaing dengan 125 calon lainnya. Menurut dia, di Muhammadiyah bisa banyak mengabdi pada masyarakat.
Din juga menilai, banyaknya calon yang maju pada muktamar kali ini merupakan bagian dari perhatian terhadap organisasi Islam tersebut. Meski demikian dia yakin jika dalam muktamar nanti tidak diwarnai politik uang.
Sebab, di Muhammadiyah proses pemilihan ketua dilakukan melalui mekanisme usulan anggota sidang majelis tanwir. Majelis yang beranggotakan 165 orang se-Indonesia akan mengusulkan 13 nama dari 125 nama calon yang diajukan untuk diseleksi. Proses penyeleksiannya pun diperketat dan harus memenuhi persyaratan yang sudah ditentukan.
Salah satu syarat menjadi ketua umum PP Muhammadiyah adalah memiliki pengalaman jabatan memimpin selama dua periode, baik pimpinan pusat maupun wilayah. "Banyak tokoh yang siap, sampai saat ini sudah ada 125 orang tokoh yang daftar," ujarnya.
Selengkapnya.....
DUA ANGGOTA PP MUHAMMADIYAH TIDAK BERSEDIA DICALONKAN
Yogyakarta – Sekretaris Panitia Pemilihan Anggota PP Muhammadiyah Budi Setiawan menyampaikan bahwa dua anggota Pimpinan Pusat Muhammadiyah yaitu Drs. H. Rosyad Soleh yang saat ini menjadi Sekretaris Umum dan H.M. Muclas Abror yang saat ini menjadi salah seorang Ketua tidak bersedia dicalonkan lagi. Menurut Budi, dalam Press Conference Muktamar Muhammadiyah Satu Abad, Selasa (22/06/2010) 11 anggota PP yang lain masih tercatat dalam 125 calon yang akan dipilih menjadi 39 calon oleh anggota Tanwir yang akan bersidang pada tanggal 1-2 Juli 2010, sebelum dipilih oleh Muktamirin.
Dalam acara yang disampaikan bersama Ketua Panitia Muktamar, Ir. Dasron Hamid, tersebut Budi menyatakan bahwa para calon itu selain datang dari kalangan PP Muhammadiyah yang saat ini masih menjabat, ada juga calon yang berasal dari latar belakang angkatan muda Muhammadiyah, dan ada juga calon yang berasal dari elemen perempuan Muhammadiyah yaitu ‘Aisyiyah dan Nasyiatul ‘Aisyiyah.
Ketika dikonfirmasi tentang pencalonan Amin Rais yang pernah menjadi Ketua Umum PP Muhammadiyah, Budi menerangkan bahwa Amin Rais yang tadinya bersedia dicalonkan, kemudian mengirimkan surat lagi yang menyatakan mundur dari pencalonan.
Mekanisme Pemilihan
Sebelumnya Budi yang juga menjabat sebagai Ketua Lembaga Pustaka Informasi PP Muhammadiyah 2005- 2010 menerangkan bahwa mekanisme pemilihan pimpinan di Muhammadiyah memang berbeda dari organisasi yang lain. “Tata tertibnya di Muhammadiyah sudah diputuskan pada Tanwir 2009 di Lampung” kata Budi. “Berdasarkan tata tertib itu, Pimpinan Pusat Muhammadiyah membentuk panitia pemilihan yang terdiri dari PP Muhammadiyah, beberapa wakil Pimpinan Wilayah dan beberapa wakil organisasi otonom” papar Budi kemudian.
Dasron sempat menerangkan bahwa di Muhammadiyah ada istilah Sidang Tanwir yang merupakan permusyawaratan tertinggi setelah Muktamar. Anggota Tanwir berjumlah 165 dari wakil wilayah, ditambah 13 orang anggota PP Muhammadiyah dan 14 wakil organisasi otonom Muhammadiyah. Sementara anggota Muktamar Muhammadiyah menurut catatan panitia berjumlah 2750 orang yang berasal dari anggota Tanwir ditambah perwakilan daerah berdasarkan proporsi pimpinan cabang yang dibawahinya. “Tergantung jumlah cabang yang dibawahnya” terang Dasron.
Menurut jadwal setelah pembukaan Muktamar tanggal 3 Juli, pada tanggal 5 Juli 2010 sudah diadakan pemilihan anggota Pimpinan Pusat. Pada tanggal 7 Juli 2010 anggota pimpinan pusat terpilih yang berjumlah 13 akan diumumkan dan kemudian mereka bersidang untuk menentukan Ketua Umum dan Sekerataris Umum. “Jadi pemilihan langsung bukan pada pemilihan Ketua Umum” tambah Budi. (arif)
Selengkapnya.....
RUANG TERBUKA HIJAU: SUDAH BANJIR MASIH ABAI JUA ?
Supriyadi membenahi keramik di muka rumahnya, Senin (21/6). Tanah seluas 200 meter di kawasan Cempaka Putih itu penuh dengan bangunan. Sebagian besar tanah dijadikan dua rumah kontrakan, sedangkan dia menempati sepetak bangunan. Tidak ada ruang terbuka hijau alias RTH di tanah milik Supriyadi itu. Agnes Rita Sulistyawaty
Untuk penghijauan, dia memilih menaruh tanaman di pot. ”Lebih baik seluruh tanah dipakai untuk bangunan. Rumah disewakan, saya dapat penghasilan Rp 700.000 per bulan. Kalau dijadikan taman, saya tidak dapat apa-apa,” ucap Supriyadi.
Ia lebih mementingkan urusan ekonomi ketimbang menambah RTH. Supriyadi tidak sendiri. Di Jakarta ini sangat mudah mendapati sepetak tanah penuh bangunan.
Kondisi itu memprihatinkan karena RTH selama ini bertumpu pada ruang publik semacam taman. Alhasil, luas RTH di Jakarta kini hanya 9,6 persen dari luas wilayah atau naik tipis ketimbang tahun 2000 yang seluas 9 persen. Dalam RTRW 2000- 2010, target RTH 13,9 persen. Target dalam UU Lingkungan Hidup RTH 30 persen.
Sudah habiskah lahan untuk RTH? Data dari citra satelit menunjukkan, 33 persen dari wilayah Jakarta masih berpotensi sebagai RTH. Dari jumlah itu, 15 persen adalah RTH privat dan 18 persen RTH publik.
Langganan banjir
Di sisi lain Jakarta, banjir dan rob menjadi langganan Ibu Kota. ”Banjir? Rob? Itu biasa. Setiap hari juga rob,” kata Fatimah (58), warga RT 03 RW 07 Marunda, Cilincing, Jakarta Utara.
Fatimah bahkan kehilangan tambaknya yang berjarak 100 meter dari rumahnya. Tambak bandeng itu hilang tertelan laut karena abrasi. ”Sekarang tinggal giriknya,” kata Fatimah yang 23 tahun bermukim di situ.
Surutnya RTH—yang punya fungsi antara lain sebagai penampung resapan air—membuat air di bawah tanah Ibu Kota kian susut. Kondisi ini menyebabkan permukaan tanah turun setiap tahun. Penurunan permukaan tanah terparah terjadi di Jakarta Utara, yakni 4-8 cm per tahun, diikuti Jakarta Barat 4-6 cm per tahun, dan Jakarta Pusat 4 cm per tahun.
Maka, banjir air pasang alias rob kian tahun kian parah. Gerusan air laut yang pelan tetapi pasti membuat rumah Fatimah yang semula berjarak 100 meter dari pantai kini berada persis di bibir pantai.
Awal Januari 2010, keganasan rob sedikit terkendali karena ada tanggul dari batu. Malam hari, tanggul batu itu tidak terlihat karena tertutup air laut.
”Kalau tidak ada tanggul, mungkin rumah saya juga makin tergerus,” ujar Fatimah.
Selain rob, banjir lima tahunan juga makin parah. Pengamat tata kota dari Universitas Trisakti, Nirwono Joga, mencatat, banjir menggenangi sekitar 60 persen wilayah Jakarta tahun 2007. Pada tahun 2002, banjir menggenangi sekitar 50 persen wilayah Jakarta.
Urusan banjir dan rob belum termasuk ”biaya” kesehatan karena kualitas udara di Jakarta yang kian buruk seiring minimnya pepohonan.
Pemerintah pesimistis
Menghadapi karut-marut lingkungan Jakarta yang sedemikian rupa, belum ada terobosan besar dari pemerintah untuk menambah RTH. Nada pesimistis akan penambahan RTH—terlebih atas RTH privat—mengemuka dari Kepala Suku Dinas Pengawasan dan Penertiban Bangunan Jakarta Selatan Widiyo Dwiyono.
Ia berpendapat, aturan Perda Nomor 6 Tahun 1999 tentang Rencana Tata Ruang dan Wilayah DKI 1999-2010 menyebutkan, koefisien dasar bangunan di Jakarta Selatan berlaku 20 persen. Artinya, setiap 100 meter persegi, pemilik hanya boleh membangun bangunan 20 meter persegi. Hal ini hampir tidak dapat ditemui di Jaksel.
”Saya kesulitan memberlakukan perda itu karena terlalu banyak pelanggaran sehingga perlu solusi baru. Jika aturan ini benar-benar ditegakkan, saya khawatir muncul persoalan sosial di masyarakat,” katanya.
Salah satu contoh pelanggaran RTH privat di Jakarta Sela- tan itu terjadi di kawasan Mampang. Kawasan itu terlalu padat dengan permukiman penduduk dan pusat bisnis. Di kawasan ini, sulit ditemui pemukim yang menyediakan lahan untuk RTH.
Kepala Dinas Pertamanan dan Pemakaman DKI Jakarta Catharina Suryowati berencana menambah RTH dengan membeli tanah milik warga. Jika ada lahan seluas 200 meter persegi hingga lebih dari 1 hektar di tengah permukiman, mereka bersedia membeli tanah untuk dijadikan taman interaktif atau taman kota.
”Target kami membangun satu atau dua taman interaktif di setiap kelurahan. Kini baru ada 88 taman interaktif di 267 kelurahan di Jakarta,” katanya.
Dinas pertamanan mengefektifkan penanaman pohon di berbagai lahan terbuka untuk meningkatkan daya dukung lingkungan. Jadi, kapan luas ideal RTH di Jakarta tercapai? Jangan-jangan seluruh Jakarta keburu kelelep banjir. (Caesar Alexey/Andy Riza Hidayat/M Clara Wresti)
Selengkapnya.....
YLKI: 29 Juta Tabung Elpiji 3 Kg Tak Layak Pakai
Jakarta, Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) mendesak pemerintah untuk segera menarik produk elpiji 3 kg yang tidak layak pakai karena keberadaannya akan mengancam nyawa pemiliknya. Saat ini sebagian dari 44 juta paket elpiji 3 kg sudah tidak layak digunakan oleh konsumen.
Berdasarkan hasil survei Badan Sertifikasi Nasional (BSN) menunjukkan, 66% dari 44 juta tabung atau sekitar 29 juta tabung yang beredar di masyarakat tidak layak pakai. Begitupun dengan komponen lainnya yaitu kompor yang 50% atau sebesar 22 juta unit tidak layak pakai, 8,8 juta regulator juga tidak memenuhi standar.
Bahkan 100% selang yang digunakan masyarakat saat ini tidak layak. Menurut dia, kondisi ini sangat mengerikan karena masyarakat harus menggunakan produk yang tidak standar dan mengancam nyawanya.
"Ini cacat hukum karena secara hukum konsumen tidak boleh menggunakan produk yang tidak layak. Jadi kami meminta agar produk elpiji 3 kg yang tidak layak ini harus di-recall atau ditarik oleh pemerintah karena pertaruhannya korban jiwa," ujar Pengurus Harian YLKI Tulus Abadi dalam diskusi 'Akuntabilitas Keamanan Penggunaan Elpiji 3 Kg' di Saung Kuring, Kawasan SCBD, Jakarta, Selasa (22/6).
Ia juga menilai program konversi minyak tanah ke elpiji yang dibuat pemerintah ini sebagai kebijakan yang instan dan terburu-buru. Kebijakan ini dibuat tanpa kajian dan sosialisasi yang matang kepada masyarakat. Padahal sosialisasi penggunaan elpiji kepada para penggunannya ini sangat penting. Pasalnya, berdasarkan fakta yang ada kasus ledakan elpiji 3 kg disebabkan masyarakat kurang paham soal bagaimana menggunakan elpiji secara baik dan benar.(dtc)
Selengkapnya.....
Goenawan Mohammad Kembalikan Bakrie Award
Jakarta, Budayawan dan tokoh pers Goenawan Mohammad mengembalikan Bakrie Award yang diterimanya pada 2004 sebagai akumulasi kekecewaan terhadap perilaku pengusaha dan politisi Aburizal Bakrie yang menjadi penanggung dana Bakrie Award.
"Ini merupakan akumulasi kekecewaan yang besar atas perilaku Aburizal Bakrie," katanya dalam konferensi pers di Jakarta, Selasa. Ia mengatakan, akumulasi kekecewaan tersebut dimulai dengan kasus lumpur Lapindo, yang memuncak hingga masalah hengkangnya Sri Mulyani karena "dianiaya" secara publisitas menjadi orang yang bersalah.
Akumulasi kekecewaan, ujarnya, semakin dalam saat Aburizal menyatakan dirinya merasa tak bersalah dalam sebuah pertemuan. "Saya sudah tidak bisa terima," katanya.
Ia mengatakan, penghargaan dan hadiah uang senilai Rp100 juta, ia terima pada 2004 dan kini telah dikembalikan lagi melalui "Freedom Institute". "Kemarin dikembalikannya, berikut uang Rp100 juta dan bunganya selama empat tahun menjadi Rp154 juta," katanya.
Menurutnya, pada waktu menerima penghargaan tersebut dirinya merasa bangga dan bersemangat, meski dia tahu waktu itu terdapat kasus Lapindo. "Saya bukan orang yang langsung menilai, jadi saya berikan waktu, tetapi tidak berubah, malah memburuk," katanya.
Untuk itu, dalam empat bulan terakhir ini, dirinya terus berpikir untuk mengembalikan penghargaan tersebut hingga akhirnya mengambil keputusan untuk mengembalikan.
Ia mengatakan, keputusan tersebut untuk menjadi pengingat tentang perilaku yang tidak terpuji.
"Ini merupakan keputusan untuk mengingatkan. Saya takut, perilaku yang sangat mengecewakan karena tertutup oleh usaha dan niat baik teman-teman yang telah bekerja untuk Bakrie Award. Jangan coba-coba menutupi yang borok dengan kebaikan," katanya. (Ant)
Selengkapnya.....