ISU PERGANTIAN MENTERI MENGHANGAT

Berita terkait isu pergantian kabinet kembali bergema. Kali ini datang dari Golkar. Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menyampaikan agar dilakukan ‘reshuffle’ kabinet berdasar laporan UKP4. Dari laporan UKP4 tercatat sejumlah 49 sub kementerian dari tiga kementerian yakni Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PU, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi mendapat rapor merah.

Sebelumnya, isu ‘reshuffle’ kabinet pernah bergulir dan datang dari Partai Demokrat, lewat salah seorang pengurusnya mengusulkan dilakukan pergantian menteri yang tidak mendukung koalisi pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. Itu terkait dengan terbentuknya Pansus DPR kasus Bank Century.


Pertanyaannya sekarang: Akankah Presiden SBY menindaklanjuti laporan dari UKP4?

Yang pasti, masalah pengangkatan dan pemberhentian menteri merupakan hak prerogatif Presiden sehingga siapa pun tidak boleh melakukan intervensi, termasuk UKP4. Tapi, PKS melihat adanya indikasi Partai Golkar hendak mengganti beberapa menterinya di kabinet. Sebagai pintu masuknya, Golkar menggunakan hasil evaluasi UKP4 sebagai alasan untuk mendorong reshuffle kabinet. Tudingan seperti itu sah saja.

Untuk saat ini memang Golkar menjadi ‘’anak emas’’ dalam koalisi pemerintahan SBY – Boediono. Ketua Umum DPP Golkar Aburizal Bakrie pun diangkat sebagai ketua harian Setgab koalisi partai-partai pendukung pemerintah yang berkuasa. Sekretariat gabungan pimpinan Aburizal Bakrie berperan banyak, bahkan menentukan jalannya pemerintahan. Sebab, kalau Golkar menarik dukungannya maka pemerintahan sekarang akan ‘’gonjang-ganjing’’ seperti terlihat dalam kasus Bank Century lalu.

Hemat kita, laporan UKP4 perlu menjadi bahan masukan bagi Presiden SBY untuk melihat kinerja masing-masing pembantunya. Apalagi kalau masanya sudah hampir setahun Oktober nanti. Namun perlu kita ingatkan jangan sampai Presiden melakukan ‘’blunder’’ melakukan pergantian menterinya hanya karena desakan Parpol. Kalau memang kinerjanya buruk, rapornya merah diganti, pasti mendapat dukungan dari rakyat. Tapi, jangan mengganti menteri karena tidak mendukung kebijakan pemerintah yang dinilai salah atau tidak pro-rakyat.

Selain PKS, parpol yang juga terlihat ‘’uring-uringan’’ terkait dengan laporan UKP4 adalah PAN karena salah seorang menterinya juga dapat rapor merah. Pastilah PAN akan mem’’backing’’ kadernya Patrialis Akbar. Di mata Partai Amanat Nasional (PAN) semua menterinya telah bekerja secara maksimal.

Masih ada sejumlah menteri lainnya yang juga mendapat penilaian (rapor) merah dari UKP4, namun mereka tenang-tenang saja. Sebab, laporan UKP4 belum tentu valid. Apalagi sistem penilaiannya tidak dijelaskan sehingga bisa subyektif. Apalagi kinerja masing-masing menteri tergantung anggaran yang tersedia. Tidak mungkin program bisa berjalan kalau anggarannya tersendat, apalagi belum cair, sehingga semua aspek hendaknya dipertimbangkan oleh UKP4 pimpinan Kuntoro. Di sinilah UKP4 harus bertanggung jawab atas laporannya kepada Presiden SBY. Jangan sekadar laporan dangkal agar dinilai sudah bekerja oleh Presiden, tapi tim Kuntoro wajib melakukan evaluasi kementerian secara junjur dan teruji. Dengan begitu laporan UKP4 bermakna karena memberikan pertimbangan kepada Presiden dengan laporan yang objektivitasnya tinggi.

Adapun laporan UKP4 menyatakan tiga kementerian yakni Kementerian Hukum dan HAM, Kementerian PU, dan Kementerian Komunikasi dan Informasi mendapat rapor merah. Namun di lapangan kita melihat masih banyak kementerian lainnya yang juga tidak bekerja optimal, seperti Kesehatan, Tenaga Kerja, Sosial dll. Rakyat semakin merasakan kesulitan dalam hidup dan kehidupan.
Angka pengangguran semakin memprihatinkan, sulitnya mendapatkan akses kesehatan, dan tingginya penyakit sosial di masyarakat. Sepertinya program pro-rakyat hanya di mulut saja, karena dalam realisasinya rakyat merasa hanya dijadikan obyek belaka. Lihat saja program pengalihan kompor minyak tanah ke gas hanya melahirkan banyak korban berjatuhan, sehingga rakyat kecil kini lebih memilih (kembali) menggunakan kayu bakar ketimbang kompor gas yang rawan meledak.

Harapan kita, Kabinet Indonesia Bersatu jilid-2 SBY – Boediono dapat menjalankan tugasnya dengan baik mensejahterakan 230 juta rakyat, khususnya dalam setahun ini. Kalau tidak berhasil sudah waktunya dilakukan pergantian agar jangan merugikan rakyat berkepanjangan sampai empat tahun ke depan. Dan Presiden SBY betul-betul hanya mengganti menteri yang kinerjanya buruk, tidak profesional, dan memasukkan penggantinya figur yang ‘track record’nya bagus, punya konsep, mampu menjalankan program kerja pro-rakyat --jika me’’reshuffle’’ kabinetnya nanti.