Seriuskah Pemerintah Ajak Muhammadiyah 'Rekonsiliasi'?

Yogyakarta - Penutupan Muktamar 46 Muhammadiyah, Kamis (8/7), dimanfaatkan pemerintah untuk melakukan 'rekonsiliasi' dengan Muhammadiyah.

Wakil Presiden Boediono yang mewakili pemerintah menutup secara resmi Mukmatar 46 Seabad Muhammadiyah. Dalam sambutannya, Wapres mengajak segenap warga Muhamamdiyah membangun sinergi dengan pemerintah untuk mewujudkan kesejahteraan umat dan bangsa.

"Pemerintah senantiasa mendorong sinergi di antara segenap elemen, termasuk Muhammadiyah, agar bahu membahu mengatasi permasalahan di berbagai bidang," ujar Wapres turut menyertainya Ny Herawati Boediono.

Muhammadiyah, sambung Wapres, tidak akan berdiam diri dan berkewajiban menjawab tantangan zaman. Muhamamdiyah diyakini bersedia membangun kemitraan dan sinergi dengan pemerintah maupun sejumlah kelompok lain.

Hal itu adalah watak dasar dari persyarikatan yang selalu berdiri di depan untuk membela kepentingan umat. Wapres sekaligus mengapresiasi peran dan kontribusi Muhamamdiyah di tengah masyarakat. Amal usaha yang bergerak di ranah pendidikan, kesehatan, sosial, ekonomi dan pemberdayaan, kini berjumlah ribuan dan tersebar di berbagai wilayah.

"Melalui amal-amal usaha dan program keumatan lain, Muhammadiyah semakin meneguhkan diri sebagai gerakan pencerahan dan siap memasuki abad kedua perjuangannya," papar Wapres.

Pada bagian lain sambutannya, Wapres menyatakan pemerintah menaruh harapan besar terhadap pengurus baru Muhammadiyah, Aisyiyah serta Ikatan Pelajar Muhammadiyah untuk membawa organisasi ini menjadi organisasi besar dan bermaslahat.

"Pemerintah mendambakan sosok Muhammadiyah yang kuat, gesit mengatasi aneka masalah, serta tampil sebagai pilar bangsa," tandasnya.

Sebagai tindak lanjut kerjasama, Wapres menginstruksikan jajaran kementerian membahas berbagai program yang perlu dikerjasamakan dengan Muhammadiyah dan ormas lain. Wapres pun menyebut langkah ini sebagai tugas bersama dan berkesinambungan.

Pernyataan Wapres Boediono dapat dimaknai bahwa pemerintah akan melakukan perbaikan komunikasi dengan Muhammadiyah. Karena sebagaimana dimaklumi, antara Presiden SBY dan ketua umum PP Muhammaddiyah disebut-sebut memiliki ketegangan komunikasi khususnya pasca pilpres 2009.

Ketua Umum PP Muhammadiyah Din Syamsuddin menyambut positif sambutan Wapres Boediono saat penutupan Muktamar 46 Muhammadiyah. Sikap pemerintah ini juga menepis rumor yang berkembang selama ini.

Ia menegaskan, PP Muhammadiyah merasa lega setelah mendengar sikap pemerintah. "Sungguh membahagikan dan melegakan. Saya berharap bisa merubah isu di publik terkait hubungan Muhammadiyah dengan pemerintah," ujarnya dalam jumpa pers di arena Muktamar 46 Muhammadiyah usai penutupan muktamar, Kamis (8/7).

Lebih lanjut Din menyebutkan, pengakuan pemerintah atas peran dan kontribusi Muhammadiyah yang diikuti dengan ajakan membuat kemitraan, disambut positif Muhammadiyah. "Kami mengulurkan tangan untuk melakukan kemitraan," tegasnya.

Oleh karenanya, Din optimistis, kepengurusan Muhammadiyah lima tahun ke depan akan jauh lebih baik. "Saya optimistis Muhammadiyah lima tahun ke depan akan jauh lebih baik," ujarnya optimistis.

Anggota PP Muhammadiyah Haedar Nashir menegaskan bahwa Muhammadiyah menyambut ajakan pemerintah, namun Muhammadiyah menginginkan program berkelanjutan.

"Kita inginkan program yang berkelanjutan dan melembaga," ujarnya ditemui usai penutupan Muktamar 46 Muhammadiyah.

Lebih lanjut Haedar menegaskan, ajakan sinergitas itu seharusnya diikuti dengan rekonsiliasi. "Mestinya bukan hanya sinergi tapi rekonsiliasi," tandasnya.

Ketika ditanya soal relasi Muhammadiyah dengan pemerintah, Haedar menegaskan persoalan kemarin merupakan artikulasi yang biasa.

"Ciri bangsa yang maju, tidak selalu melihat ke belakang tapi kepada masa depan, yang maju dan konkret. Kalau ada gesekan, dimaknai sebagai dinamika yang biasa," tegasnya.

Ajakan sinergitas pemerintah yang berdampak pada rekonsiliasi antara Muhammadiyah dan pemerintah memang harus diuji. Meskipun, Muhammadiyah harus tetap proporsional dalam meletakkan hubungannya dengan pemerintah, dikritik jika salah dan didukung jika benar. [mor]