Mengurus Muhammadiyah Harus Profesional

Yogyakarta - Merespon penetapan Pimpinan Pusat (PP) periode 2010-2015, sekelompok aktifis Angkatan Muda Muhammadiyah (AMM) yang tergabung dalam Majelis Reboan mendorong profesionalisme berMuhammadiyah bagi PP Muhammadiyah periode baru.

Menurut Koordinator Majelis Reboan, Muhammad Sayuti, untuk mendorong profesionalisme dalam mengurus Muhammadiyah maka perlu revitalisasi peran penasehat Muhammadiyah agar mampu menjamin adanya akuntabilitas dan transparansi kinerja PP Muhammadiyah. Pihaknya menilai, penasehat Muhammadiyah harus dilengkapi oleh tugas dan wewenang yang jelas dan memadai untuk menjamin kerja PP masih dalam koridor persyarikatan. Untuk itu, Majelis Reboan merekomendasikan figur senior, profesional, dan independen yang dapat duduk sebagai Dewan Penasehat PP Muhammadiyah.


Sayuti mengungkapkan, PP Muhammadiyah yang terpilih perlu mengarusutamakan proses regenerasi di Muhammadiyah baik di level Majelis maupun di pimpinan amal usaha. “Kami menilai, ketiga belas PP yang terpilih memiliki otoritas yang strategis untuk menentukan figur yang menempati Majelis dan amal usaha,” jelasnya.

Majelis Reboan juga mendesak PP Muhammadiyah terpilih untuk senantiasa menjalin hubungan baik dengan semua komponen bangsa, termasuk dengan pemerintah. “Adanya kesan hubungan Muhammadiyah selama ini kurang harmonis wajib dipulihkan oleh Pimpinan Pusat terpilih dengan tetap menjaga kewibawaan dan sikap kritis persyarikatan,” tambah Sayuti.

Periode baru ini juga diharapkan mulai melaksanakan model permusyawaratan Bottonm Up yang diawali oleh Musyawarah Ranting (Musyran) yang kemudian diakhiri dengan Muktamar. “Kami menilai top down selama ini yang mendahulukan Muktamar gagal merespon persoalan riil yang berkembang di level masyarakat bawah,” ujarnya.

Adanya sistem dua kamar juga perlu diterapkan segera dalam pengelolaan Majelis dan Lembaga di Muhammadiyah. “Sudah saatnya Majelis dan Lembaga merekrut tenaga profesional selain para pimpinan yang siap bekerja untuk mengelola dan menyukseskan program Majelis dan Lembaga,” urai Sayuti. (tya)