Wapres: Perkembangan Penduduk Tak Sebanding Kualitas

Wapres Boediono memberi ucapan selamat kepada Ketua TP-PKK Deliserdang Ir Hj Anita Amri MBA yang menerima penghargaan "Satya Lencana Wira Karya" bidang pembangunan kependudukan dan program KB tahun 2010.

Wapres Boediono mengakui perkembangan kuantitas penduduk di Indonesia tidak sebanding dengan perkembangan kualitatif. Saat ini, indeks pembangunan manusia (IPM) Indonesia berada di urutan 111 dari 182 negara. Bahkan untuk negara ASEAN, Indonesia di nomor urut enam dari 10 negara ASEAN.

Demikian Wapres Boediono dalam pidatonya saat peringatan Hari Keluarga Nasional (Harganas) XVII dan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat (BBGRM) VII Tahun 2010 di Lapangan Jabal Nur, Kota Palu, Sulawesi Tengah, Selasa (20/7).


Menurut Wapres, jumlah penduduk Indonesia saat ini di luar prakiraan yang diinginkan karena sesuai hasil sensus 10 tahunan yang dilakukan Badan Pusat Statistik (BPS), pertumbuhan penduduk lebih banyak 4-5 juta dari prakiraan. Secara umum, laju pertumbuhan penduduk melebihi 1,14 persen per tahun secara nasional.

“Situasi ini menuntut kerja keras dari segenap sektor baik pemerintah maupun masyarakat,” kata Wapres dan menambahkan untungnya pada era Orde Baru (pra-reformasi) program KB berhasil, sehingga laju pertumbuhan penduduk Indonesia saat ini masih bisa terkendali.

Dia menilai, program KB tidak hanya pengendalian pertumbuhan penduduk, tapi juga pengaturan kelahiran, pengasuhan anak secara manusiawi, dan menurunkan angka kematian ibu dan bayi. “Semua ini merupakan misi kemanusiaan yang hakiki dan wajib dijalankan,” tegas Wapres.

Sekarang, lanjutnya, prinsip ekonomi dijalankan secara terbuka, baik arus barang, jasa, informasi dan arus lalulintas manusia. “Sekarang arus globalisasi tak bisa dihindari. Kita tak bisa menutup diri dari globalisasi, tapi kita sebagai bangsa harus bisa menyiapkan diri,” jelasnya. Untuk mempersiapkan diri dari arus globalisasi melalui kualitas manusia yang sudah terbina dari keluarga yang berkualitas, karena sudah disepakati, bangsa yang berkualitas berasal dari keluarga yang berkualitas.

Untuk itu, sebut Wapres, pemerintah dalam berbagai programnya berusaha meningkatkan kualitas keluarga. Mulai dari program KB, kesehatan, sosial dan pendidikan semua berbasis peningkatan kualitas keluarga. “Karena sebagai negara kita harus bersaing dengan bangsa lain,” tukasnya.

Selain soal keluarga, Wapres juga mengangkat pentingnya arti gotong royong. Jangan sampai arus globalisasi merenggut warga Indonesia menjadi orang yang mementingkan diri sendiri.

“Gotong royong merupakan falsafah hidup yang dalam. Ini sudah diajarkan nenek moyang kita sejak dulu. Kalau kita melaksanakannya, akan membawa kita pada kemajuan,” ucapnya. Untuk itu, Wapres menginstruksikan seluruh kabupaten/kota di Indonesia harus meningkatkan gotongroyong. “Semangat gotong royong ini harus kita hidupkan lagi. Laksanakan dengan kreatif, sesuai dengan tuntutan zaman,” tegas Wapres.

Hal senada juga diungkapkan Mendagri Gamawan Fauzi. Secara khusus dia menyebutkan, ketahanan keluarga harus dilihat secara utuh. Beberapa aspek untuk pemberdayaan masyarakat, mulai dari ekonomi, sosial dan politik.

Berbagai program dilakukan untuk pemberdayaan masyarakat. Khususnya, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Tujuannya, untuk meningkatkan pendapatan keluarga agar bisa lebih mandiri. “Semua ini harus melibatkan semua sektor terkait dan masyarakat,” ucap Mendagri.

Dalam kesempatan itu, Wapres juga memberikan penghargaan kepada 34 tokoh yang saat ini dinilai aktif serta patut menjadi tauladan dalam program pengembangan program KB. Di antara para tokoh yang mendapatkan Satya Lencana Wira Karya dari Presiden Susilo Bambang Yudhoyono itu, dua dari Sumatera Utara, Bupati Serdang Bedagai Ir HT Erry Nuradi dan Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Deli Serdang Ny Anita Amri Tambunan.

Selain itu, Juara I Paguyuban KB Pria tingkat nasional Luar Jawa/Bali Kelompok KB Pria Sejati, Teuku Azwar dari Perumnas Mandala Deli Serdang, Sumut. Penghargaan diserahkan Hj Vita Gamawan Fauzi (Ny Mendagri).

Sedangkan penghargaan Manggala Karya Kencana, salah satunya juga asal Sumut yang diraih dr Christoffel FL Tobing SpOG selaku Pengelola PKPMI Cabang Sumut. Penghargaan diserahkan Kepala BKKBN Pusat dr Sugiri Syarif.

Di peringatan Harganas XVII dan BBGRM VII di Palu turut dihadiri Ketua TP PKK Sumut Hj Fatimah Habibie Syamsul Arifin, Kepala BKKBN Sumut Indra Wirdhana SH MM dan istri, serta sejumlah Kepala Bidang dan Kepala Seksi BKKBN Sumut serta sejumah anggota Ikatan Penulis Keluarga Berencana (IPKB) Sumut.

Secara umum, peringatan puncak Harganas XVII danBBGRM VII di Palu berlangsung sukses. Walaupun di sisi lain, sejumlah masyarakat Palu merasa kecewa karena ketidakhadiran Presiden.

“Kami kecewa karena Presiden SBY tak bisa hadir. Padahal, acaranya sudah diundurkan demi menyesuaikan waktu dengan jadwal kepresidenan. Awalnya direncanakan 29 Juni 2010, tapi karena Presiden tak bisa diundur hingga 20 Juli 2010. Setelah diundur ternyata Presiden SBY juga tak datang,” ungkap Hardiman, warga setempat.

Ketidakhadiran Presiden SBY apakah terkait karena jumlah penduduk Indonesia yang lebih dari prakiraan yang mengindikasikan program KB tak berhasil, tidak ada komentar dari pimpinan BKKBN Pusat. Tapi, menurut pejabat BKKBN, baru kali ini peringatan Harganas tidak dihadiri presiden langsung.

“Kami tidak tahu apa alasan yang sebenarnya, namun kami yakin ada hal penting lain tentang negara sehingga Presiden tak bisa hadir,” ungkap pejabat BKKBN yang tidak ingin disebut namanya. (nai/sk)